#30 tag 24jam
NTB Bidik Pendapatan dari Perdagangan Karbon
NTB mengincar perdagangan karbon sebagai sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif di pasar karbon dan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan ketahanan iklim. [311] url asal
#carbon-trading #perdagangan-karbon #pendapatan-masyarakat #zero-net-emission #ketahanan-iklim #pasar-karbon #emisi-karbon #database-karbon #pilot-project #hutan-mangrove #potensi-pertanian #tabungan-k
(Bisnis.Com - Terbaru) 27/04/26 19:11
v/204356/
Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membidik carbon trading atau perdagangan karbon sebagai sumber pendapatan masyarakat yang baru.
Kepala BRIDA Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi menjelaskan di tengah isu global terkait degradasi lingkungan yang berdampak pada pemanasan global, ada kabar baik bahwa upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh badan hukum atau kelompok masyarakat dalam rangka zero net emission membuka peluang ekonomi baru berupa perdagangan karbon sebagai sumber pendapatan masyarakat.
"Ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan ketahanan iklim melalui instrumen perdagangan karbon," kata Aryadi dikutip Senin (27/4/2026).
Menurut Aryadi, NTB memiliki keunggulan kompetitif di pasar karbon, baik sukarela maupun wajib. Semua potensi dapat disubstitusi untuk emisi karbon.
Menurutnya ada 5 langkah taktis untuk percepatan riset yakni pemetaan segera, pembangunan database karbon, eksekusi pilot project, perluasan jaringan, serta pengamanan pembiayaan.
"Kami memiliki kawasan hutan, mangrove, potensi pertanian, peternakan yang menghasilkan produksi dan limbah serta potensi kelautan, tambak dan pesisir seperti hutan mangrove dan lainnya" kata Aryadi.
Senior Provincial Coordinator LCDI Yofianus Toni Sakera menekankan bahwa fondasi utama perdagangan karbon adalah validasi data melalui 2 platform utama SIGN SMART untuk inventarisasi emisi GRK dan AKSARA untuk pencatatan capaian mitigasi.
Berdasarkan data yang dipaparkan, sektor kehutanan di NTB merupakan "tabungan karbon" utama dengan status net sink sebesar -4,367 ribu ton CO2e pada tahun 2024.
Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa masih terdapat data gap pada sektor energi dan limbah pasca tahun 2017 yang perlu segera diperbaiki agar nilai emisi aktual tidak tampak rendah secara semu.
Terkait mekanisme pasar, Kepala Wilayah Bursa Efek Indonesia (BEI) NTB Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana memaparkan peran IDX Carbon. Melalui platform ini, perusahaan di NTB kini memiliki akses resmi untuk memperdagangkan unit karbon yang terdaftar di SRN PPI.
Mekanisme ini diharapkan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang efisien dalam emisi, sekaligus disinsentif bagi pihak yang melampaui ambang batas.
Pengusaha Didorong Rancang Peluang Bisnis Ekonomi Sirkular
BRIN dorong ekonomi sirkular di Indonesia untuk capai zero net emission 2045. Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk solusi konkret dan pengurangan limbah. [435] url asal
#ekonomi-sirkular #ekonomi-sirkular-indonesia #sistem-ekonomi-sirkular #transisi-ekonomi-sirkular #kolaborasi-ekonomi-sirkular #zero-net-emission #pengolahan-sampah #material-ramah-lingkungan #waste-to
(Bisnis.Com - Entrepreneur) 12/02/26 18:10
v/135914/
Bisnis.com, JAKARTA - Sistem ekonomi di Indonesia saat ini masih bergantung pada sistem ekonomi linear atau bisa dikatakan sebagai sistem ekonomi dengan memproduksi tanpa adanya daur ulang pada limbahnya.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali menekankan pentingnya segera diterapkannya ekonomi sirkuler di Indonesia guna mencapai salah satu target untuk Indonesia Emas 2045 dengan zero net emission.
Kepala Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, Hendrian, mengungkapkan bahwa ekonomi sirkuler perlu diterapkan dengan kerja sama dari berbagai pihak.
“BRIN memandang bahwa transisi menuju ekonomi sirkuler tidak dapat dilakukan secara sektoral dan fragmented. Pemerintah, dunia usaha, lembaga riset, lembaga pendanaan, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil harus bergerak dalam satu orkestrasi kebijakan yang harmonis,” jelas Hendrian dalam forum diskusi Circular Economy Working Group di Jakarta, Kamis (12/02/2026).
Dia mengakui, BRIN saat ini membuka ruang untuk berkolaborasi guna menghasilkan solusi konkret dalam menjalankan ekonomi sirkuler di Indonesia.
“BRIN membuka ruang kolaborasi setara dengan industri untuk menghasilkan solusi konkret, mulai dari teknologi pengolahan sampah, material ramah lingkungan, hingga teknologi waste to energy yang berkelanjutan,” ujar Hendrian.
Dalam rencana kolaborasi ini, BRIN bersama dengan UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) dan PT Amita Tamari Lestari berencana untuk menggandeng seluruh pengusaha ataupun perusahaan yang ada di Indonesia untuk menerapkan model sirkular di Indonesia.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga menyampaikan hal serupa untuk membentuk kelompok yang dapat mengontrol ekonomi sirkuler dengan berbagai pihak, termasuk pihak swasta serta kolaborasi antarnegara.
Ekonomi sirkular dinilai dapat menjadi solusi untuk transformasi ekonomi di Indonesia agar menjadi lebih baik, hingga memperoleh lapangan kerja baru dengan meninggalkan sistem lama yakni sistem linear.
Selain itu, pembangunan jangka panjang nasional dan tuntutan dari dunia terkait zero net emisi serta perubahan iklim menjadikan ekonomi sirkuler menjadi sebuah keharusan untuk diterapkan di Indonesia dalam waktu dekat.
Dengan penerapan sistem ekonomi sirkuler juga dapat menekan limbah produksi seperti rumah tangga, makanan, tekstil, dan plastik.
BRIN mengungkapkan bahwa saat ini pengolahan sampah di Indonesia hanya mencapai angka 39 persen. Itu artinya sekitar 61 persen lagi belum terolah dengan baik.
Hal tersebut dapat menyebabkan polusi dari sampah plastik yang dapat berakibat tercemarnya lingkungan di sekitar kita.
Direktur Pusat Riset Regional untuk Sampah Plastik Eria, Reo Kawamura, menjelaskan salah satu kondisi akibat polusi sampah plastik yang sudah merambah ke debit air hujan di Jakarta.
“Ini bukan air yang berada di dalam tanah, air hujan mengandung mikroplastik. Ini sangat mengejutkan. Jadi mikroplastik terkandung dalam seluruh curah hujan di Indonesia, salah satunya di Jakarta,” ujar Kawamura.
Oleh karenanya, ekonomi sirkular menjadi sebuah rencana yang harus cepat disepakati dan dijalankan melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha di seluruh Indonesia.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)