#30 tag 24jam
Hashim pastikan perdagangan karbon RI berkualitas dan berintegritas
Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memperdagangkan karbon Indonesia memiliki ... [306] url asal
#pasar-karbon #perdagangan-karbon #ekonomi-hijau #permenhut-6-2026 #kemenhut #hashim-djojohadikusumo
Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap unit karbon yang diperdagangkan adalah 'high quality' dan 'high integrity' yang diminati oleh pasar internasional
Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memperdagangkan karbon Indonesia memiliki kualitas dan integritas tinggi.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap unit karbon yang diperdagangkan adalah high quality dan high integrity yang diminati oleh pasar internasional,” kata Hashim dalam konferensi pers di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan pemerintah telah memperkuat regulasi terkait aktivitas perdagangan karbon Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Lebih jauh, Hashim mengatakan aturan ini pun diperkuat kembali melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan yang telah diundangkan pada tanggal 13 April 2026.
“Regulasi ini dibangun dengan menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas lingkungan sebagai fondasi utama,” ujar dia.
Hashim mengatakan Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 juga hadir untuk memberikan kepastian, tata cara, kejelasan mekanisme, serta prinsip-prinsip utama dalam penyelenggaraan perdagangan karbon sektor kehutanan.
Ia menilai keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aturan yang tertulis, tetapi juga oleh pemahaman dan komitmen dari para pemangku kepentingan terkait.
Hal ini, lanjut dia, akan menunjukkan ke dunia internasional bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang bersumber dari semua elemen yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat adat.
“Sekarang ini operasional dari Perpres No. 110 diwujudkan, diperkuat, ditegaskan dengan Peraturan Menteri Kehutanan. Jadi ini menunjukkan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon,” kata Hashim.
“Adanya pasar karbon ini untuk fasilitasi, ini adalah satu program untuk menurunkan emisi karbon. Ini adalah bukti, kesungguhan dan tekad dari pemerintah Indonesia,” ujarnya menambahkan.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Menhut tegaskan inklusivitas dalam perdagangan karbon nasional
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perdagangan karbon kehutanan di Indonesia harus menjunjung nilai keterbukaan dan ... [340] url asal
#menhut #raja-juli-antoni #menhut-raja-juli-antoni #kemenhut #perdagangan-karbon #permenhut-6-2026
Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perdagangan karbon kehutanan di Indonesia harus menjunjung nilai keterbukaan dan inklusivitas.
“Berdasarkan perintah Presiden (Prabowo Subianto), perdagangan karbon ini bersifat inklusif, terbuka, tidak hanya kepada pihak swasta, tetapi juga melibatkan masyarakat dengan tujuan akhir adalah melestarikan hutan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Menhut Raja Antoni dalam konferensi pers di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI, Jakarta, Rabu.
Nilai ini, lanjut dia, merupakan mandat yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Aturan ini pun diperkuat kembali melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan yang telah diundangkan pada tanggal 13 April 2026.
“Peraturan ini juga menegaskan satu hal penting, di mana perdagangan karbon kehutanan tidak boleh menjadi ruang yang tertutup dan eksklusif,” ujar Menhut.
Melalui pengakuan terhadap skema perhutanan sosial dan hutan adat, ia mengatakan masyarakat ditempatkan sebagai bagian yang sah dan setara dalam sistem.
“Mereka yang menjaga hutan, mempertahankan tutupan lahan, dan merawat ekosistem kini memiliki kesempatan untuk ikut mendapat manfaat ekonomi dari karbon,” kata Raja Antoni.
Ia menilai, ini merupakan salah satu bentuk penghargaan negara kepada para penjaga hutan di tingkat tapak, sekaligus wujud nyata keadilan sosial dalam proses transisi menuju ekonomi hijau.
“Saya ingin menegaskan kembali bahwa ini adalah sebuah proses perdagangan karbon yang terbuka tidak saja melibatkan private sector yang melakukan carbon market, tapi juga melibatkan petani di perhutanan sosial, juga masyarakat adat,” ujar dia.
Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan bahwa nilai ekonomi karbon merupakan bagian penting dari upaya peningkatan nilai ekonomi hutan dan menjadi insentif agar hutan tetap lestari, ekosistem terjaga, dan masyarakat memperoleh manfaat yang adil.
“Ke depan, karbon harus menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi konservasi, rehabilitasi, restorasi ekosistem, dan pengelolaan hutan lestari. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan akan berjalan seiring dengan manfaat ekologis dan sosial,” kata Menhut Raja Antoni.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026
Menhut pastikan akuntabilitas, transparansi proses perdagangan karbon
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses perdagangan karbon menyusul penerbitan Peraturan Menteri ... [277] url asal
#menhut #perdagangan-karbon #pasar-karbon #raja-juli-antoni #permenhut-6-2026
Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses perdagangan karbon menyusul penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan.
“Melalui Permenhut ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan menghadirkan kerangka regulasi yang lebih jelas, transparan, dan dapat dipercaya untuk mendukung perdagangan karbon sektor kehutanan baik bagi dunia usaha, masyarakat, maupun mitra global,” kata Menhut Raja Juli Antoni.
Menhut di Jakarta, Rabu, mengatakan, salah satu terobosan utama di regulasi ini adalah adanya alur jelas dari awal hingga akhir, mulai dari pelaksanaan mitigasi, pengukuran dan perhitungan unit karbon, validasi dan verifikasi, pencatatan dalam sistem nasional, hingga transaksi perdagangan karbon.
Semua tahapan, kata Menhut dalam acara Sosialisasi Permenhut No. 6 Tahun 2026 di Jakarta, kini memiliki batas waktu yang pasti, sehingga memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dan masyarakat pengelola hutan.
“Dengan demikian, seluruh proses berjalan dalam satu kerangka yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel,” ujar Raja Antoni.
Lebih jauh, menekankan bahwa integritas merupakan kunci. Oleh karena itu, dalam regulasi ini pemerintah memperkenalkan sistem yang mencegah perhitungan karbon ganda.
“Dengan pendekatan yang disebut nesting, kita memastikan bahwa setiap penurunan emisi benar-benar dihitung secara adil dan tidak tumpang tindih. Ini bukan hanya soal teknis. Ini soal kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tidak akan ada pasar. Tanpa pasar, tidak akan ada insentif untuk menjaga hutan,” jelas dia.
Ia berharap, ke depannya karbon harus menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi konservasi, rehabilitasi, restorasi ekosistem, dan pengelolaan hutan lestari.
“Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan akan berjalan seiring dengan manfaat ekologis dan sosial,” ujar Menhut Raja Antoni.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Kemenhut: Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 mengakomodasi masyarakat lokal
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkapkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Skema ... [345] url asal
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkapkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Skema Offset Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal.
"Satu lagi yang paling luar biasa adalah di sini kita memberikan kemudahan mengakomodir kepentingan masyarakat lokal, masyarakat sekitar hutan. Jadi sekarang untuk menyiapkan semacam proposal untuk developing karbon ini, masyarakat itu bisa di-support oleh tidak mesti konsultan perusahaan besar, tapi bisa juga oleh konsultan individual," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi di Jakarta, Selasa (21/4).
Menurut dia, harapannya ini bisa lebih terjangkau sehingga balik lagi dari penyiapan bisnis karbon bisa mencakup, mengakomodasi kebutuhan dari masyarakat Indonesia khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan.
"Pemerintah Indonesia saat ini sesuai dengan arahan Presiden RI kita harus lebih terbuka dengan berbagai macam bentuk kolaborasi termasuk juga untuk pengembangan bisnis-bisnis, terutama kalau kami di sektor kehutanan adalah bisnis-bisnis yang ramah lingkungan yang bisa dikembalikan hasil bisnis usahanya untuk meningkatkan kualitas hutan," katanya.
Pemerintah Indonesia memperkuat aturan perdagangan karbon hutan melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Skema Offset Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam keterangan di Jakarta, Kamis, mengatakan aturan ini menjadi langkah penting dalam mendorong ekonomi hijau di Indonesia.
Ia menambahkan Permenhut 6/2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 guna memperkuat pelaksanaan nilai ekonomi karbon (NEK) sekaligus mendukung target penurunan emisi Indonesia.
Melalui regulasi ini, pemerintah melakukan perubahan mendasar dalam pengelolaan perdagangan karbon di sektor kehutanan, salah satunya dengan menyusun peta jalan yang lebih jelas, mulai dari target pengurangan emisi, luas area yang terlibat, hingga strategi pencapaian agar selaras dengan komitmen nasional dalam penanganan perubahan iklim.
Selain itu, permenhut memperluas siapa saja pihak yang bisa ikut dalam perdagangan karbon, tidak hanya perusahaan, tetapi juga kelompok perhutanan sosial, masyarakat adat, pemilik hutan rakyat, hingga pengelola jasa lingkungan karbon kini bisa terlibat.
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)