Tujuan program ini sejalan dengan prioritas nasional khususnya mendorong transformasi sistem pangan dan arah pembangunan yang berkelanjutan,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia berkomitmen mendukung petani kecil dalam mengurangi risiko iklim dengan memperluas akses ke layanan keuangan dan memperkuat kapasitas mereka.

Upaya ini dilakukan dengan mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan melalui program bersama yang berfokus di dua provinsi penghasil pangan terbesar di Indonesia, yakni Jawa Timur dan Lampung.

“Tujuan program ini sejalan dengan prioritas nasional khususnya mendorong transformasi sistem pangan dan arah pembangunan yang berkelanjutan,” ucap Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Leonardo A. A. Teguh Sambodo saat peluncuran UN Joint Programme: Leveraging Finance to Scale Up Climate Resilient Food Systems, dari keterangan resmi, Jakarta, Jumat.

Bappenas mengharapkan program ini dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi petani serta mendorong penerapan Climate-Smart Agriculture, meningkatkan kesejahteraan petani, serta penguatan ketahanan pangan dan pengintegrasian dengan program prioritas lainnya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Petani kecil disebut menjadi tulang punggung pertanian Indonesia, tetapi mereka termasuk yang paling rentan terhadap perubahan iklim.

Cuaca ekstrem, kekeringan berkepanjangan, dan wabah hama dinilai semakin mengancam mata pencaharian petani kecil yang menimbulkan risiko terhadap pendapatan pedesaan, dan juga bagi ketahanan pangan nasional.

Menghadapi tantangan tersebut, program ini akan memberikan pelatihan untuk mengadopsi praktik pertanian cerdas iklim dan inovatif, yang berfokus pada pertanian pangan tahan iklim seperti padi hemat air bagi setidaknya 15 ribu petani di Jawa Timur.

Pertanian cerdas iklim mencakup serangkaian praktik dan teknologi yang peka terhadap konteks lokal, sehingga memungkinkan petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim.

Untuk mendukung petani kecil dalam mengadopsi praktik berkelanjutan dalam skala besar, lanjutnya, program ini mengintegrasikan dan memanfaatkan mekanisme pembiayaan inovatif yang ada.

Termasuk skema asuransi iklim Indonesia, Obligasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Bond), Green Sukuk (obligasi syariah untuk proyek yang berdampak positif bagi lingkungan), dan pembiayaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

“Melalui program ini, petani skala kecil akan didukung untuk menerapkan pertanian berkelanjutan sebagai prasyarat untuk mengakses asuransi iklim, termasuk memperluas akses ke teknologi cerdas iklim mutakhirk, seperti irigasi bertenaga surya,” ungkap Teguh.

Program ini juga bertujuan untuk memobilisasi 150 juta dolar AS dari penerbitan SDG Bond tahunan Indonesia, Green, dan Green Sukuk berbasis proyek untuk membiayai praktik berkelanjutan dan biofortifikasi beras bagi setidaknya 300 ribu petani kecil.

Selain itu, BPDLH diharapkan dapat menyalurkan pembiayaan mikro kepada 400 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang melaksanakan proyek agro-silvo-pastoral layak kredit yang menggabungkan budidaya tanaman, kehutanan, dan peternakan.

Food and Agriculture Organization (FAO) akan memimpin program ini selama tahun 2026-2027, bekerja sama dengan Badan Internasional untuk International Fund for Agricultural Development (IFAD), United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Resident Coordinator Office (UNRCO).

”Dari investasi Program Bersama sebesar 2 juta dolar AS, kami menargetkan untuk memobilisasi 205 juta dolar AS dalam pembiayaan publik dan swasta,” ujar Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia Gita Sabharwal.

Dengan menggabungkan keahlian teknis dari FAO, UNDP, dan IFAD, kata Gita, program ini menerapkan praktik pertanian yang inovatif dan cerdas iklim, mengurangi risiko produksi berkelanjutan melalui asuransi bagi petani padi, serta memperluas mekanisme pembiayaan inklusif yang telah terbukti berhasil di Indonesia.

Program ini didukung Joint SDG Fund bekerja sama dengan UN Food Systems Coordination Hub, dan kontribusi dari Uni Eropa, serta pemerintah Belgia, Denmark, Jerman, Irlandia, Italia, Luksemburg, Monako, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Republik Korea, Arab Saudi, Spanyol, Swedia, dan Swiss.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Eskalasi konflik di Timur Tengah yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir diperkirakan menghapus capaian pertumbuhan ekonomi kawasan Arab yang telah dibangun selama lebih dari satu tahun terakhir.

Laporan terbaru dari United Nations Development Programme (UNDP) menyebutkan, dampak konflik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala besar, sekaligus meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran di kawasan.

Dalam rilis resmi yang diterbitkan Selasa (31/3/2026), UNDP memperkirakan bahwa eskalasi militer di kawasan Timur Tengah yang kini memasuki minggu kelima dapat memangkas Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan Arab sebesar 3,7 persen hingga 6,0 persen.

AFP/KAWNAT HAJU Ledakan di salah satu bangunan Lebanon yang diserang Israel di Desa Abbasiyyeh, 13 Maret 2026. Israel menyerang Hizbullah di Lebanon dalam lanjutan perang Iran yang meluas di Timur Tengah.

Kerugian tersebut setara dengan 120 miliar dollar AS hingga 194 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 2.036 triliun hingga Rp 3.291 triliun (asumsi kurs Rp 16.968 per dollar AS).

Nilai ini bahkan melampaui total pertumbuhan ekonomi kawasan yang dicapai sepanjang tahun 2025.

Selain itu, konflik juga diperkirakan menyebabkan lonjakan pengangguran hingga 4 poin persentase, dengan potensi kehilangan sekitar 3,6 juta lapangan kerja.

Angka ini lebih besar dibandingkan total pekerjaan yang berhasil diciptakan di kawasan tersebut sepanjang 2025.

Jutaan orang terancam jatuh miskin

Dampak sosial dari konflik tidak kalah signifikan. UNDP memperkirakan hingga 4 juta orang di kawasan Arab dapat terdorong ke dalam kemiskinan akibat memburuknya kondisi ekonomi.

Laporan tersebut menyoroti bahwa guncangan ekonomi akibat konflik dapat dengan cepat memperburuk kondisi sosial, terutama di wilayah yang sudah memiliki tingkat kerentanan tinggi.

PLANET LABS PBC via AFP Citra satelit dari Planet Labs PBC memperlihatkan sisa kebakaran dari serangan Iran di Dubai, Uni Emirat Arab, Minggu (1/3/2026). Iran menargetkan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah untuk membalas serangan gabungan AS-Israel yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

“Temuan kami menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat kolaborasi regional guna mendiversifikasi ekonomi, melampaui ketergantungan pada hidrokarbon,” ujar Asisten Sekretaris Jenderal PBB sekaligus Direktur Biro Regional Negara Arab UNDP, Abdallah AlDardari.

Ia menambahkan, kawasan perlu memperluas basis produksi, mengamankan sistem perdagangan dan logistik, serta memperluas kemitraan ekonomi untuk mengurangi paparan terhadap guncangan dan konflik.

Dampak tidak merata di tiap subwilayah

UNDP mencatat, dampak ekonomi konflik tidak terjadi secara merata di seluruh kawasan Arab. Besarnya dampak sangat bergantung pada struktur ekonomi masing-masing subwilayah.

Kerugian ekonomi terbesar diperkirakan terjadi di kawasan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) dan Levant, yang sangat bergantung pada perdagangan internasional dan stabilitas pasar energi.

Di kedua wilayah tersebut, PDB diperkirakan menyusut antara 5,2 persen hingga 8,5 persen di GCC dan 5,2 persen hingga 8,7 persen di Levant.

Penurunan ini dipicu oleh gangguan perdagangan, volatilitas harga energi, serta menurunnya investasi dan aktivitas ekonomi.

Sementara itu, Afrika Utara diperkirakan mengalami dampak yang lebih moderat, meskipun tetap signifikan dalam nilai absolut.

Levant jadi episentrum lonjakan kemiskinan

Wilayah Levant menjadi kawasan yang paling terdampak dari sisi sosial, terutama dalam hal peningkatan kemiskinan.

UNDP memperkirakan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut akan meningkat sekitar 5 persen, dengan tambahan 2,85 juta hingga 3,30 juta orang jatuh miskin. Angka ini mencakup lebih dari 75 persen dari total peningkatan kemiskinan di seluruh kawasan Arab.

FREEPIK/JCOMP Ilustrasi kemiskinan, warga miskin, tuna wisma.

Kondisi ini menunjukkan, dampak konflik tidak hanya bersifat makroekonomi, tetapi juga langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama di negara-negara dengan tingkat kerentanan yang tinggi.

Indeks pembangunan manusia turun

Selain indikator ekonomi, konflik juga berdampak pada penurunan kualitas pembangunan manusia.

UNDP memperkirakan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) di kawasan Arab akan turun sekitar 0,2 persen hingga 0,4 persen. Penurunan ini setara dengan kemunduran pembangunan selama sekitar setengah tahun hingga hampir satu tahun.

Penurunan HDI mencerminkan memburuknya berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.

Simulasi dampak konflik di Timur Tengah dan jalur transmisi ekonomi

Dalam analisisnya, UNDP menggunakan pendekatan Computable General Equilibrium (CGE) untuk mengukur dampak konflik terhadap perekonomian kawasan.

Model ini mengidentifikasi beberapa jalur utama transmisi dampak, antara lain peningkatan biaya perdagangan, penurunan produktivitas sementara, serta kerusakan modal di wilayah terdampak konflik.

UNDP juga menyusun lima skenario simulasi, mulai dari gangguan moderat hingga skenario ekstrem yang mencakup lonjakan biaya perdagangan hingga 100 kali lipat dan penghentian produksi hidrokarbon.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa bahkan konflik jangka pendek dapat memicu dampak ekonomi yang luas dan berkepanjangan, terutama di kawasan dengan kerentanan struktural tinggi.

Peringatan atas kerentanan struktural kawasan

Laporan tersebut juga menyoroti bahwa dampak besar dari konflik tidak terlepas dari kerentanan struktural yang telah lama ada di kawasan Arab.

Unsplash/Raff Liu Ilustrasi kilang minyak.

Ketergantungan pada sektor energi, khususnya hidrokarbon, serta keterbatasan diversifikasi ekonomi membuat kawasan ini lebih rentan terhadap guncangan eksternal, termasuk konflik geopolitik.

Selain itu, keterbatasan dalam sistem perdagangan dan logistik turut memperbesar dampak gangguan terhadap aktivitas ekonomi.

UNDP menilai bahwa kondisi ini memungkinkan konflik militer yang relatif singkat sekalipun dapat menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang luas dan bertahan dalam jangka panjang.

Konflik picu titik balik kebijakan ekonomi

Menurut UNDP, krisis yang terjadi saat ini dapat menjadi titik balik penting bagi negara-negara di kawasan dalam merumuskan ulang kebijakan pembangunan.

“Krisi ini membunyikan alarm bagi negara-negara di kawasan untuk mengevaluasi kembali pilihan strategis kebijakan fiskal, sektoral, dan sosial mereka,” kata AlDardari.

Ia menegaskan, situasi ini merupakan momen penting dalam menentukan arah pembangunan kawasan ke depan.

Tekanan tambahan terhadap sistem ekonomi kawasan

Secara keseluruhan, laporan UNDP menggambarkan konflik di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga menyebar ke seluruh kawasan melalui berbagai saluran ekonomi.

Gangguan perdagangan, fluktuasi harga energi, serta penurunan investasi menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi ekonomi regional.

Dengan skala kerugian yang mencapai ribuan triliun rupiah, serta dampak sosial yang luas, konflik ini berpotensi menghapus capaian pembangunan yang telah diraih dalam beberapa tahun terakhir.

UNDP menekankan, tanpa langkah mitigasi yang tepat, dampak ekonomi dan sosial dari konflik ini dapat bertahan dalam jangka panjang dan memperdalam ketimpangan di kawasan Arab.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal pengibaran bendera putih di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatra serta permohonan bantuan ke lembaga internasional.

Prasetyo menyatakan pemerintah memahami kritik dan masukan yang disampaikan warga.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

“Mengenai pengibaran bendera putih ya. Jadi ini, menurut kami, wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang dialami. Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik, masukan dan sikap masyarakat,” katanya.

Dia menyampaikan permohonan maaf pemerintah apabila dalam penanganan bencana masih terdapat kekurangan.

“Dengan segala kerendahan hati kami meminta maaf bila ada kekurangan yang ada. Memang kendala yang dihadapi cukup besar karena medan yang cukup berat ya,” ujarnya.

Kendati demikian, Prasetyo menegaskan pemerintah terus berupaya memperbaiki kinerja dan mempercepat pemenuhan kebutuhan darurat masyarakat terdampak.

“Namun, pemerintah Indonesia kami berkewajiban untuk terus bekerja mengatasi berbagai kendala, memperbaiki kinerja, dan secepatnya memenuhi kebutuhan darurat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” katanya.

Dia juga mengapresiasi dukungan dan solidaritas masyarakat dalam membantu proses tanggap darurat.

“Uluran tangan dari warga masyarakat telah banyak membantu upaya tanggap darurat di Sumatra. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah tulus membantu masyarakat indonesia atas uluran tangan dan usaha gotong royong yang dilakukan,” ujar Prasetyo.

Terkait surat Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menyurati lembaga internasional untuk meminta bantuan, Prasetyo menjelaskan pemerintah pusat pun telah melakukan verifikasi dan komunikasi lanjutan.

“Kemudian berkaitan dengan surat yang disampaikan oleh Gubernur Aceh. Kami sudah mengecek yang ke UNDP dan Unicef berkomunikasi dengan pemerintah Aceh,” katanya.

Dia menyebut surat tersebut menggunakan tanda tangan elektronik dan menurut keterangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, pengiriman dilakukan oleh staf.

“Bahwa surat itu sudah kami baca, dan juga ada tembusan ke Kemendagri. Surat itu ditandatangan barcode, jadi tanda tangan elektronik. Dan pak gubernur Muzakir Manaf ini menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui itu,” ujarnya.

Prasetyo menjelaskan bentuk bantuan internasional yang memungkinkan diberikan saat ini lebih difokuskan pada pendampingan psikososial.

“Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita,” katanya.

Selain itu, Prasetyo juga meluruskan informasi terkait bantuan beras dari Uni Emirat Arab (UEA).

“Kemudian berkaitan dengan bantuan dari Uni Emirat Arab, kami langsung berhubungan dengan Duta Besar UEA yang menyampaikan kepada kami tadi malam bahwa yang diberikan itulah bantuan 30 ton bukan berasal dari pemerintahan United Arab Emirat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Prasetyo kembali menegaskan bantuan tersebut berasal dari organisasi kemanusiaan non-pemerintah.

“Tapi melalui red crescent, bulan sabit merah, semacam PMI gitu. Bulan sabit merah United Arab Emirat. Jadi non-government organization,” kata Prasetyo.

Bantuan beras tersebut, lanjutnya, kini telah disalurkan melalui Muhammadiyah Medical Center di Medan untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat terdampak.

“Dan itu berasnya sekarang sudah ada di Muhammadiyah, dan ini nanti Muhammadiyah yang akan bagikan ke masyarakat,” tandas Prasetyo.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengonfirmasi permohonan bantuan penanganan bencana kepada sejumlah lembaga internasional, khususnya yang berada di bawah naungan organisasi PBB.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pemerintah Aceh secara resmi telah berkirim surat pada 10 Desember 2025 kepada UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), UNDP (United Nations Development Programe), hingga IOM (International Organization for Migration).

Surat itu berisi permintaan agar lembaga-lembaga tersebut dapat turut membantu Pemerintah Aceh dalam penanganan bencana.

“Pertimbangan kami menyurati lembaga-lembaga tersebut karena mereka berada di Indonesia dan pernah terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi saat tsunami Aceh 2004 lalu,” kata Muhammad MTA dikonfirmasi Bisnis, Senin (15/12/2025).

Dijelaskan Muhammad MTA, bentuk bantuan yang diminta kepada lembaga-lembaga internasional tersebut disesuaikan dengan konsentrasi program mereka di Indonesia.

Kehadiran bantuan itu diharapkan semakin mempercepat penanganan dan pemulihan kondisi fisik maupun masyarakat pasca diterjang banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Apalagi, lembaga-lembaga tersebut pernah pula ikut serta dalam pemulihan pasca tsunami Aceh 2004 silam.

Muhammad MTA mengatakan saat ini ada 77 lembaga yang ikut serta dalam pemulihan bencana di Aceh dengan total relawan mencapai 1.960 orang.

“Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini,” ujar Muhammad MTA.

Beberapa lembaga yang tercatat dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh saat ini antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, dan Yayasan Geutanyo.

Muhammad MTA menyampaikan ucapan terima kasih dari Gubernur dan masyarakat Aceh atas perhatian yang diberikan seluruh pihak untuk Aceh.

Dia menegaskan bahwa pemerintah di daerah terus bergerak dengan langkah strategis untuk pemulihan Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat.

Kehadiran para relawan diharapkan memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang tengah dilakukan oleh gabungan institusi pemerintahan.

“Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh,” ujar dia.

Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), total korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh hingga hari ini, Senin (15/12/2025) mencapai 431 jiwa, terbanyak dibanding Sumatra Utara (355 jiwa), dan Sumatra Barat (244 jiwa).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap alasan layanan listrik di wilayah terdampak banjir di Aceh belum pulih.

Ia menyebut salah satu alasannya adalah infrastruktur yang masih rusak hingga sebagian desa yang masih terendam banjir.

"Karena sebagian desa yang infrastrukturnya masih parah, jalan yang enggak bisa kita masuk, itu pada tegangan rendah itu tiang-tiangnya jatuh. Dan ada sebagian desa yang memang masih banjir, masih ada air," ujar Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

Ia mengatakan dengan kondisi tersebut, apabila listrik dipaksakan menyala justru berpotensi mencelakakan warga.

Pada saat yang sama, Bahlil juga melaporkan gardu induk di sana sudah hampir rampung, dengan tahap telah mencapai 80 hingga 90 persen.

Ia pun menargetkan hal itu rampung pada pekan ini, paling lambat pada Rabu atau Kamis.

"Kalau ini jadi maka aliran listrik dari Arun, Bireum, itu baru bisa masuk secara normal dan transmisi untuk jalur Sumatera itu sudah bisa connect," ujar dia.

BNPB melaporkan sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih terdampak banjir bandang dan longsor dengan akses darat yang terbatas.

Hingga Senin (15/12), jumlah korban meninggal dunia tercatat 1.030 jiwa, sementara korban hilang berjumlah 206 orang.

Jumlah pengungsi mencapai 608.940 orang, dengan Aceh menjadi provinsi dengan pengungsi terbanyak.

Pemerintah Aceh juga telah meminta keterlibatan UNDP dan UNICEF untuk mendukung penanganan pascabencana dan proses pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebanyak 139.485 unit rumah rusak hingga hanyut akibat bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Data tersebut merupakan hasil identifikasi tingkat kerusakan rumah per Minggu (14/12) pukul 17.00 WIB.

Di Provinsi Aceh, jumlah rumah terdampak tercatat mencapai 100.569 unit. Rinciannya, sebanyak 38.553 rumah mengalami rusak ringan, 22.204 rusak sedang, 35.517 rusak berat, serta 4.295 unit dilaporkan hanyut.

Sementara di Sumatra Utara, jumlah rumah terdampak mencapai 29.766 unit, terdiri dari 19.936 rusak ringan, 4.304 rusak sedang, 4.351 rusak berat, dan 1.135 unit hanyut.

Adapun di Sumatra Barat, total rumah terdampak tercatat 9.150 unit, dengan rincian 5.634 rusak ringan, 1.174 rusak sedang, 1.577 rusak berat, serta 765 unit hanyut.

"Jadi total, Bapak Presiden, yang ringan, sedang, rusak berat, dan hanyut, total 139.485. Data per hari Minggu, 14 Desember 2005, jam 5.00 sore," ujar Maruarar dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12).

Pria yang akrab disapa Ara itu juga melaporkan meski saat ini masih berada pada tahap tanggap darurat dan belum memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, pihaknya telah bergerak melakukan survei lokasi terdampak atas arahan Prabowo.

"Ini sebenarnya masih tahapan sekarang masa tanggap darurat, Pak. Jadi kami sudah melakukan survei dibantu teman-teman dari TNI, Polri, BNPB, Pemda. Sudah ada 30 lokasi yang kami survei, Pak," terangnya.

Di Aceh, terdapat 30 lokasi yang telah direkomendasikan untuk percepatan penanganan, dengan sebaran antara lain delapan lokasi di Aceh Barat, tiga di Aceh Selatan, delapan di Aceh Tamiang, dua di Aceh Utara, serta masing-masing satu lokasi di Bireun, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam. Selain itu, terdapat dua lokasi di Langsa dan dua lokasi di Lhokseumawe.

Untuk Sumatra Utara, survei dilakukan di sejumlah daerah, antara lain dua lokasi di Sibolga, dua di Tapanuli Utara, lima di Tapanuli Tengah, serta empat di Tapanuli Selatan.

Sementara di Sumatra Barat, terdapat delapan lokasi yang telah disurvei, yakni tiga di Kota Padang, satu di Tanah Datar, satu di Padang Panjang, dua di Kabupaten Agam, dan satu di Pesisir Selatan.

Dalam upaya penyediaan hunian, Maruarar menyebutkan pemerintah menyiapkan berbagai metode pembangunan rumah, termasuk penggunaan rumah instan sederhana sehat (Risha) yang selama ini digunakan Kementerian PKP.

Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan PT Semen Indonesia (Persero) untuk mendukung kebutuhan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan dalam negeri.

Selain itu, Maruarar melaporkan ketersediaan hunian tetap yang dibiayai melalui skema non-APBN.

"Kemarin sore, mohon maaf, saya laporkan sama Bapak, 2.000 yang sudah siap hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf, Pak, tadi malam ada tambah 500, tadi pagi 100, jadi terkumpul untuk 2.600, Pak," ujarnya.

Ia menyampaikan ribuan unit hunian tetap tersebut siap dibangun mulai bulan ini.

Maruarar juga meminta arahan Prabowo terkait koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, dan BNPB, terutama menyangkut status lahan agar proses pembangunan dapat segera berjalan.

"Minggu ini sudah mulai membangun," katanya.

BNPB melaporkan sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih terdampak banjir bandang dan longsor dengan akses darat yang terbatas.

Hingga Senin (15/12), jumlah korban meninggal dunia tercatat 1.030 jiwa, sementara korban hilang berjumlah 206 orang.

Jumlah pengungsi mencapai 608.940 orang, dengan Aceh menjadi provinsi dengan pengungsi terbanyak.

Pemerintah Aceh juga telah meminta keterlibatan UNDP dan UNICEF untuk mendukung penanganan pascabencana dan proses pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan kebijakan penghapusan kewajiban utang pemerintah daerah (pemda) yang terdampak bencana, khususnya pinjaman untuk pembangunan infrastruktur yang rusak atau hilang akibat bencana alam.

Kebijakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fisik infrastruktur yang dibiayai melalui pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

"Kalau di Kemenkeu (untuk daerah terdampak bencana) kita hapusin yang ada kan pinjaman pemda ke SMI. Misalnya, yang untuk bangun jembatan, bangun jalan, dan lain-lain," ucap Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12).

"Kita lihat kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya dibebasin (utangnya). Tapi kalau masih ada akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya," tambahnya.

Sang Bendahara Negara itu menjelaskan penghapusan kewajiban tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan berdasarkan kondisi masing-masing proyek. Infrastruktur yang masih berfungsi sebagian tidak serta-merta dibebaskan seluruhnya.

"Kalau jembatannya masih itu (layak), masa dibebasin (utangnya)? Kan ruas per ruas kan pasti bikinnya. Kita lihat kondisinya seperti apa. Tapi kita siap untuk me-nolkan proyek-proyek yang memang hilang. Hilang, jalannya hancur, kita nolkan," ujarnya.

Terkait besaran nilai pinjaman maupun jumlah infrastruktur yang akan dihapuskan kewajibannya, Purbaya menyebut perhitungan masih berlangsung.

Data dari daerah terdampak bencana masih terus masuk dan akan menjadi dasar pembahasan lanjutan dengan PT SMI.

"Belum, sedang kita hitung lagi. Kan datanya kan masih masuk kan. Nanti kita akan diskusi dengan SMI seperti apa," ujarnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sejumlah wilayah masih terdampak banjir bandang dan longsor dengan akses darat yang belum sepenuhnya pulih.

Di Provinsi Aceh, tiga kabupaten yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues masih berstatus penanganan atau atensi khusus karena keterbatasan akses darat.

Kondisi serupa juga terjadi di beberapa wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat, dengan distribusi logistik masih dilakukan melalui jalur udara.

Hingga Minggu, BNPB mencatat korban meninggal akibat banjir dan longsor mencapai 1.016 orang, sementara 212 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

Pemerintah Aceh juga telah menyurati UNDP dan UNICEF untuk terlibat dalam penanganan pascabencana, khususnya dalam proses pemulihan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

Sepanjang sejarah, kemampuan mengelola air, energi, dan pangan telah menentukan jatuh bangunnya peradaban...,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan, kemampuan mengelola air, energi, dan pangan, menentukan jatuh bangunnya peradaban.

“Sepanjang sejarah, kemampuan mengelola air, energi, dan pangan telah menentukan jatuh bangunnya peradaban. Kita dapat belajar dari peradaban kuno seperti mereka yang membangun sistem irigasi kuno di Dujiangyan, China, pada 150 sebelum masehi, secara intuitif memahami hubungan penting dalam menyeimbangkan air, tanah, pangan, dan energi bahan bakar,” ucapnya dalam Peluncuran Peta Jalan Water, Energy, Food Nexus Indonesia di Jakarta, Rabu.

Di era industri saat ini, terjadi peningkatan hubungan air-pangan-energi secara global. Produksi pangan dan energi saling membutuhkan air dalam jumlah besar, sehingga menciptakan tekanan terhadap sumber daya Indonesia yang terbatas.

Karena itu, Indonesia dinilai perlu mengintegrasikan manajemen hubungan tersebut untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk bebas kelaparan, serta mampu menghasilkan air dan energi bersih.

Di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, telah disahkan mandat melalui AstaCita untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, dalam hal ini memandang kemandirian pangan, energi, serta air sebagai pilar vital kemerdekaan bangsa.

Untuk menginterpretasikan tujuan AstaCita tersebut, lanjutnya, Indonesia menerapkan trisula pembangunan, yaitu pembangunan yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

“Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Indonesia dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tentu saja, peristiwa hari ini krusial, namun membutuhkan kolaborasi dan partisipasi kita semua. Dalam peristiwa krusial ini, saya juga ingin menggaungkan pentingnya air-energi-pangan yang saling bergantung (nexus) bagi kehidupan kita,” ungkap Menteri PPN.

Melalui kerja sama antara pemerintah Inggris dan United Nations Development Programme (UNDP), Bappenas meluncurkan Peta Jalan Water, Energy, Food (WEF) Nexus untuk kepentingan nasional maupun global.

Peta jalan ini juga dilengkapi digital decision support yang dapat membantu alokasi sumber daya yang optimal dengan berbasis data.

Semua ini dianggap menjadi mercusuar kuat bagi negara-negara lain, menawarkan model yang dapat direplikasi untuk mengatasi tantangan sumber daya yang saling terkait, mendorong inovasi hijau, dan memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Dengan memperjuangkan pendekatan terpadu ini, Indonesia mengamankan masa depannya sendiri dan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan berkelanjutan global,” ujar Kepala Bappenas.

United Nations Secretary-General (UNSG) Special Envoy for Water Retno Marsudi menganggap peluncuran peta jalan ini menjadi tonggak penting tentang perubahan pemahaman tentang pembangunan.

Sebelumnya, kemajuan seringkali dikejar sektor demi sektor, tetapi pendekatan sektoral seperti itu tak bisa digunakan lagi, mengingat realitas yang dihadapi ialah pentingnya mengaitkan antara air-energi-pangan.

“Kompleksitas yang dihadapi menuntut kita untuk fokus pada integrasi dan koherensi. Ketika kita gagal menghubungkan, masyarakat-lah yang menanggung akibatnya. Itulah mengapa keterkaitan air, energi, dan pangan sangat penting,” kata Retno.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

PEMERINTAH mengatakan Indonesia membutuhkan pendanaan sebesar US$ 757,6 miliar hingga tahun 2035 untuk mencapai target perubahan iklim. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.

Dana setara dengan Rp 12.600 triliun ini sesuai dengan komitmen Indonesia pada Enhanced dan Secondary Nationally Determined Contribution pada tahun 2035.

“Jika dibandingkan saat ini, alokasi anggaran terkait iklim baru mencapai 3 persen (dari) APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara),” ucap Rachmat dalam agenda Peluncuran Dana Inovasi Teknologi dan Kajian Solusi Berketahanan Iklim di Gedung Bappenas Jakarta, Selasa, 2 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.

Jika dirata-rata, belanja iklim pemerintah selama 2016-2024 sebesar US$ 4,4 miliar per tahun atau 3 persen dari APBN. Artinya, masih terdapat jarak pendanaan iklim yang besar

Pada Konferensi Perubahan Iklim ke-30 PBB (COP30) di Belém, Brasil, pembiayaan iklim menjadi agenda prioritas global untuk menghadapi perubahan iklim.

Beberapa poin yang disepakati yaitu target mobilisasi pembiayaan iklim global melalui New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG) mencapai US$ 1,3 triliun per tahun pada 2035, lalu peningkatan pendanaan adaptasi tiga kali lipat pada 2035, serta pembentukan Tropical Forest Forever Facility dengan pendanaan awal sekitar US$ 6,7 miliar.

Situasi ini, kata Rachmat, menuntut Indonesia memperkuat kesiapan tata kelola, program, dan proyek yak dapat memobilisasi pendanaan investasi. Investasi pun dianggap menjadi kunci untuk memperkuat teknologi, inovasi dan basis pengetahuan sebagai fondasi utama guna mengakselerasi transisi rendah karbon dan ketahanan iklim Indonesia.

Menurut dia, investasi awal terkait dengan iklim harus diarahkan untuk skalabilitas teknologi rendah karbon yang membuka peluang ekonomi besar.

Berdasarkan World Resources Institute (WRI) tahun 2025, setiap US$ 1 yang diinvestasikan dalam adaptasi iklim akan menghasilkan lebih dari US$ 10 manfaat selama 10 tahun. Uji coba dan demonstrasi juga perlu sebagai jembatan dari ide ke implementasi turut harus dilakukan.

Adapun International Energy Agency (IEA) tahun 2021 mengemukakan bahwa pada tahun 2050, 50 persen dari pengurangan emisi akan berasal dari teknologi yang saat ini masih berada pada tahap prototipe.

Terakhir, basis data dan evidence dianggap menjadi landasan aksi yang tepat sasaran dan berkeadilan. Mengacu data Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2022, kesenjangan data risiko menjadi hambatan utama adaptasi dan memperkecil efektivitas intervensi di tingkat lokal

Menjawab kondisi tersebut, kata Rachmat, peluncuran Innovation and Technology Fund (ITF) serta dokumen Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) dan Kajian Dampak Perubahan Iklim terhadap Perpindahan Penduduk pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia harus dilakukan. "Ini merupakan penegasan arah besar pembangunan Indonesia ke depan."

ITF merupakan mekanisme pendanaan untuk mendukung implementasi pembangunan rendah karbon di tingkat provinsi. ITF juga dihadirkan sebagai jembatan pembiayaan untuk mendorong inovasi dan teknologi yang berpotensi memberikan solusi bagi adaptasi dan mitigasi risiko iklim Indonesia.

Pendanaan ini dapat diharapkan dapat mendukung proyek-proyek berbasis inovasi dan teknologi yang mampu memberikan multi manfaat. Kolaborasi penyaluran ITF dengan berbagai misi pendanaan pembangunan lainnya akan diampu melalui Innovative Development Fund yang diharapkan dapat memperkuat kontribusi dalam mencapai target-target pembangunan lebih luas.

Rachmat pun mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Inggris, Pemerintah Jerman, UNDP (United Nations Development Programme), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan beberapa kementerian lain yang terus selalu melakukan komitmen dalam menangani persoalan iklim.

ASEAN Blue Economy Framework memberikan arah strategis bagi kawasan untuk menjadikan laut pendorong utama pertumbuhan

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Leonardo AA Teguh Sambodo mengharapkan pengembangan Ekonomi Biru di Indonesia dapat menjadi rujukan bagi negara-negara ASEAN.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda kolaborasi Bappenas dengan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia terkait pelaksanaan lokakarya regional bertajuk Regional Workshop on ASEAN Blue Carbon and Finance Profilingpada 27-28 November 2025.

“Kami berharap bahwa upaya pengembangan Ekonomi Biru di Indonesia dapat menjadi rujukan bagi negara-negara ASEAN, karena ASEAN Blue Economy Framework memberikan arah strategis bagi kawasan untuk menjadikan laut sebagai pendorong utama pertumbuhan,” ucap Teguh sebagaimana dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Melalui lokakarya ini, lanjut dia, Indonesia mendorong negara-negara anggota untuk berbagi pengalaman dan memperluas peluang kerja sama mulai dari teknologi, pendanaan, investasi, penguatan kapasitas, akses pasar global, pembangunan infrastruktur, dialog kebijakan, maupun konservasi laut.

Ekosistem karbon biru yang sehat serta pembiayaan biru nan kuat dinilai menjadi fondasi penting untuk memobilisasi investasi dan memastikan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Lokakarya ini juga bagian dari rangkaian proyek ASEAN Blue CarbonandFinanceProfilingyang digagas oleh UNDP dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Jepang, bertujuan memperkuat pengelolaan ekosistem karbon biru berkelanjutan dan mempersiapkan landasan bagi mobilisasi pendanaan ke sektor ekonomi biru di ASEAN.

Proyek ini dilakukan di bawah payung ASEAN Coordinating Task Force on Blue Economy (ACTF-BE) dan memiliki tiga komponen utama, yakni BlueCarbonProfiling,BlueFinanceProfiling,dan RegionalPlatformfor KnowledgeExchange.

Komponen-komponen ini akan memberikan gambaran mengenai kekayaan dan potensi ekosistem karbon biru di negara-negara ASEAN, serta mendorong eksplorasi pembiayaan inovatif dan mendukung kolaborasi serta pembelajaran bersama mengenai karbon biru dan pendanaan biru.

Peran strategis pihaknya dalam ASEAN Coordinating Task Force on Blue Economy (ACTF-BE), serta kembali terpilihnya Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan yang sebelumnya diemban Deputi Bidang Ekonomi, sebagai Shepherd ACTF-BE periode 2026-2027, menjadi landasan bagi UNDP melibatkan Bappenas dalam pelaksanaan lokakarya tersebut.

“Melalui workshop ini, saya yakin seluruh peserta akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai Blue Carbon dan Blue Finance Profiling, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi yang menjadi ciri khas kawasan kita, sehingga upaya kolektif ASEAN dalam menghadapi tantangan pembangunan Ekonomi Biru dapat dijalankan dengan lebih efektif,” ujar Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana selaku ShepherdACTF-BE.

Lokakarya ini melibatkan partisipasi dari para ahli, civitas academica, institusi terkait, serta perwakilan dari negara-negara anggota ASEAN.

Para ahli diwadahi untuk mempresentasikan dan membahas rancangan profil, bertukar wawasan, serta mengumpulkan umpan balik terkait pengelolaan ekosistem karbon biru dan implementasi pendanaan biru inovatif dari negara masing-masing guna memperkuat hasil akhir dari proyek tersebut.

Sejak kick-off yang telah dilakukan pada 20 Mei 2025, 22 orang ahli dari seluruh negara ASEAN tergabung di dalam proyek ini dan sudah menghasilkan sejumlah perkembangan substansial untuk konsep profil karbon biru dan keuangan biru, sehingga dapat rampung pada akhir 2025.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

United Nations Development Programme (UNDP) menilai Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan iklim.

Investasi dari sektor swasta dinilai mutlak agar program penurunan emisi dan pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dalam skala yang dibutuhkan.

Perwakilan UNDP Indonesia Sara Ferrer Olivella mengatakan pembiayaan publik memiliki keterbatasan sehingga tidak cukup untuk mendukung seluruh agenda iklim Indonesia.

"Anggaran pemerintah saja tidak cukup, kita perlu menggerakkan berbagai sumber pendanaan dari sektor swasta," ujarnya dalam forum CNN Indonesia Sustainability Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (26/11).

Sara menjelaskan Indonesia sudah memiliki rencana nasional terkait iklim seperti target penurunan emisi, rencana adaptasi, dan peta konservasi biodiversitas. Namun, semua rencana tersebut membutuhkan pendanaan besar agar bisa diterapkan.

"Sekarang tantangannya adalah bagaimana anggarannya dihitung, programnya dijalankan, dan investasinya benar-benar terjadi," ucapnya.

Ia menilai peran Indonesia dalam Global Blended Finance Alliance, inisiatif yang diluncurkan saat Presidensi G20 2022, dapat dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak investor. Menurutnya, platform itu menjadi jembatan antara pendanaan pemerintah dan investasi swasta.

"Karena Indonesia memimpin aliansi itu, saya melihat ini peluang besar untuk mengumpulkan investor yang memang sangat dibutuhkan Indonesia," ujar Sara.

Selain itu, Sara menyoroti kontribusi Indonesia dalam fasilitas pendanaan Tropical Forest Forever Facility (TFFF) yang selama ini menggabungkan sumber publik dan swasta. Ia menyebut pendekatan seperti ini menunjukkan Indonesia mulai membuka ruang kolaborasi pembiayaan yang lebih luas.

"Ini adalah sinyal penting bagi dunia bahwa keuangan publik bisa mengajak investasi swasta untuk mengubah cara kita memproduksi dan mengonsumsi," ujarnya.

Sara menjelaskan isu iklim tidak lagi menjadi urusan satu kementerian saja, melainkan seluruh sektor karena dampaknya terkait energi, pangan, air, hingga teknologi. Ia mencontohkan transisi energi, digitalisasi, dan perkembangan kecerdasan buatan yang kini memiliki keterkaitan besar dengan lingkungan.

Menurutnya, peran pemerintah adalah memastikan kebijakan dan insentif berjalan agar sektor-sektor tersebut bisa bertransformasi lebih cepat.

Sara menilai reformasi subsidi energi juga menjadi bagian penting dalam transisi yang adil. Ia mengatakan perubahan tak bisa dilakukan secara tiba-tiba karena masyarakat harus tetap memiliki akses ke teknologi dan lapangan pekerjaan baru yang lebih ramah lingkungan.

Konferensi perubahan iklim PBB ke-30 (COP30) digelar di Belem, Brasil, bulan ini sebagai upaya mengembalikan fokus global pada isu perubahan iklim. Perhelatan tersebut menjadi ruang bagi negara-negara untuk merumuskan strategi baru dalam pembangunan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari momentum pasca COP30, CNN Indonesia menggelar CNN Indonesia Sustainability Summit 2025 bertema Navigating Growth in A Sustainable World After COP30.

Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk pemerintah, pelaku usaha, perbankan, akademisi, dan praktisi lingkungan.

Sejumlah tokoh hadir, antara lain Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Agung Wicaksono, serta perwakilan UNDP.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau sering dikenal sebagai BPDLH, secara resmi telah menyelesaikan pengelolaan dana RBP GCF periode 2014-2016 sebesar 103,8 juta USD.

Dibentuk sejak 2019 di bawah kelembagaan Kementerian Keuangan dan melayani 16 menteri sebagai mitra utamanya, peran BPDLH diasumsikan makin krusial dalam beberapa dekade mendatang.

Termasuk keberhasilan mengelola dana RBP GCF ini, layak mendapatkan apresiasi mengingat pengelolaan dana yang sama di beberapa negara lainnya masih menyisakan beberapa tantangan ke depannya meskipun disetujuinya secara bersamaan di tahun 2019.

Brasil misalnya, mendapatkan alokasi 95 juta USD dan baru akan menyelesaikan pengelolaan dana di 2026, sementara Argentina sebesar 82 juta USD berakhir 2027, Chile mendapatkan alokasi 63 juta USD berakhir di 2026 serta beberapa negara dengan luasan hutan besar lainnya seperti Colombia, Costa Rica, Ekuador dan Paraguay.

Dalam perspektif internal pemerintah, keberhasilan ini menjadi wujud nyata terjalinnya sinergitas dari seluruh pihak yang terkait di dalam kelembagaan REDD+ nasional, baik oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), UNDP dan BPDLH.

Kemenhut dan KLH menjalankan peran sebagai pengampu program dari pengelolaan REDD+ sekaligus penerima manfaat, sementara Kemenkeu sebagai perwakilan resmi Sekretariat NDA-GCF Indonesia. Di dalam pengelolaan dananya, GCF kemudian menunjuk UNDP sebagai accredited entity (AE) dan BPDLH berperan sebagai implementing partner penyaluran dana kepada penerima manfaat baik di level pemerintah pusat, daerah dan entitas lainnya.

Capaian Kinerja

Bagi Indonesia, program RBP REDD+ GCF dimulai sejak tahun 2021 sebagai penanda awal masuknya berbagai skema insentif dan penghargaan internasional atas capaian kinerja di sektor kehutanan.

Adapun beberapa capaian kinerja utama yang dihasilkan dari pengelolaan dana diantaranya: 1) penguatan arsitektur REDD+ melalui dokumen Stranas REDD+ 2021-2030 serta Safeguard Information System (SIS) REDD+; 2) penyusunan beberapa kerangka regulasi terkait Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor kehutanan; dan 3) penguatan implementasi REDD+ di level perencanaan, monitoring dan evaluasi termasuk arsitektur REDD+ di level daerah.

Program RBP REDD+ GCF juga memiliki sejarah tersendiri bagi BPDLH ketika tercatat sebagai salah satu pionir dana kelolaan awal di periode pembentukan BPDLH. Berawal dari keberhasilan pengelolaan dana RBP REDD+ GCF inilah kemudian terukir banyak capaian kinerja positif BPDLH dalam mengelola dana internasional lainnya baik dari institusi multilateral, hubungan bilateral antar pemerintah ataupun lembaga filantropis.

Ke depannya dengan terus meletakkan filosofi utama pendanaan kreatif dan inovatif, BPDLH tentu berkomitmen untuk terus mendukung kerja-kerja nyata dari pemerintah dalam memobilisasi pendanaan internasional mendukung pencapaian target NDC 2030 dan Second NDC 2035. Terlebih merujuk ke dalam dokumen resmi pemerintah dikatakan bahwa pendanaan publik melalui APBN dan APBD memiliki banyak keterbatasan.

Jika kalkulasi pemerintah menghitung kebutuhan pendanaan untuk mencapai target komitmen NDC 2030 mencapai sekitar 281 billion USD dan terus meningkat menjadi 472 billion USD di dalam Second NDC, peran dan tanggung jawab BPDLH sebagai national climate country platform menjadi makin vital. Melalui BPDLH, seluruh pendanaan baik yang bersumber dari global maupun domestik diharapkan dapat di orkestrasi secara komprehensif.

Manfaatnya juga dapat disalurkan secara langsung kepada seluruh penerima manfaat baik pemerintah, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, masyarakat adat, swasta, akademisi dan seluruh entitas sesuai mandat yang diberikan. Dengan demikian paradigma konservasi identik dengan cost center dapat diubah menjadi revenue generating.

Instrumen BPDLH sendiri beragam dalam menyalurkan dana kepada penerima manfaat, baik melalui penyaluran hibah kinerja, investasi berbunga rendah atau pengelolaan hasil investasi dana abadi. Dimungkinkan juga adanya campuran fasilitas yang ditawarkan ketika BPDLH mampu meyakinkan institusi global untuk memberikan dukungan kepada program layanan BPDLH seperti de risking facility, credit guaranty maupun bantuan teknis.

Dengan mencampurkan berbagai model pendanaan tersebut, layanan yang dihasilkan BPDLH diharapkan makin sempurna dan menyentuh langsung kepada penerima manfaat sesungguhnya di level masyarakat. Tentu dibutuhkan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan dalam mendukung target kinerja BPDLH itu sendiri. Semoga !!!