Bisnis.com, JAKARTA – Empat proyek PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. atau PGE (PGEO) berpeluang mendapat pendanaan dari lembaga internasional senilai Rp10,18 triliun sejalan dengan masuknya proyek tersebut ke dalam Blue Book 2025-2029 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Empat proyek panas bumi PGEO tersebut adalah Lumut Balai Unit 3, Lumut Balai Unit 4, Gunung Tiga/Ulubelu Extension I, serta Lahendong Unit 7–8 & Binary.

Direktur Eksplorasi & Pengembangan PGE Edwil Suzandi mengatakan total nilai investasi untuk keempat proyek PGE yang masuk Blue Book tersebut mencapai lebih dari US$1,09 miliar.

Dari estimasi total investasi itu, kata Edwil, keempat proyek panas bumi itu berpotensi memperoleh pendanaan luar negeri melalui skema indicative concessional loan dengan nilai mencapai US$613 juta, atau setara Rp10,18 triliun (kurs Rp16.615 per dolar AS).

Adapun, lembaga multilateral yang berpotensi mendanai proyek PGE itu antara lain adalah seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), dan Japan International Cooperation Agency (JICA).

“Pengembangan proyek-proyek ini tidak hanya meningkatkan bauran energi terbarukan nasional, tetapi juga menghadirkan multiplier effects bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi, mulai dari penciptaan lapangan kerja baru hingga bertumbuhnya aktivitas ekonomi lokal," ujar Edwil dalam keterangan resmi, Kamis (4/12/2025).

Realisasi proyek-proyek ini diproyeksikan menambah 215 megawatt (MW) kapasitas listrik rendah emisi, yang direncanakan beroperasi secara bertahap mulai 2029 hingga 2032. PGEO menargetkan pengembangan potensi 3 gigawatt (GW) panas bumi dari aset-aset yang dimiliki perseroan.

Lebih terperinci, kebutuhan belanja modal proyek Lumut Balai Unit 3 diperkirakan sebesar US$305 juta dan capital expenditure (capex) Lumut Balai Unit 4 senilai US$290 juta. Kedua aset ini akan memperkokoh klaster pengembangan panas bumi PGE di Sumatera Selatan.

Berikutnya, Gunung Tiga/Ulubelu Extension I dengan capex US$227 juta akan menambah pasokan energi bersih di Provinsi Lampung, serta proyek Lahendong Unit 7–8 & Binary dengan capex US$274 juta akan memperluas pengembangan panas bumi di Sulawesi Utara.

Edwil menjelaskan, melalui skema Subsidiary Loan Agreement (SLA), atau mekanisme pinjaman terusan dari salah satu lembaga multilateral kepada Pemerintah Indonesia yang menawarkan pembiayaan berbiaya rendah dan berjangka panjang, kelayakan ekonomi proyek menjadi semakin kuat.

Skema pembiayaan ini berpotensi meningkatkan internal rate of return (IRR) proyek sebesar 1%–3% yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan sekaligus memastikan keberlanjutan investasi jangka panjang.

"Pada tahap selanjutnya, PGE akan memasuki proses negosiasi dengan lembaga multilateral untuk memperoleh term pendanaan paling optimal termasuk struktur pembiayaan, tingkat suku bunga, tenor, serta persyaratan teknis dan lingkungan," tandasnya.

Pada saat bersamaan, PGEO bersama dengan PT Pertamina (Persero), Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan sedang menyusun readiness criteria sebagai prasyarat untuk dapat masuk ke dalam Green Book yang membuka akses penuh terhadap pendanaan luar negeri.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh dukungan pendanaan internasional senilai US$3,4 juta atau setara Rp50 miliar lebih melalui skema Result Based Payment (RBP) REDD+.

Dana tersebut disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai kompensasi atas keberhasilan provinsi ini dalam menekan laju deforestasi dan degradasi hutan.

Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fathimatuzzahra, memaparkan bahwa alokasi dana difokuskan pada empat kegiatan strategis, seperti rehabilitasi lahan kritis, pengamanan kawasan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta implementasi Program Kampung Iklim.

"Setiap blok memiliki luas 25 hektare dan dibatasi jalan yang berfungsi sebagai jalan inspeksi, pemeliharaan, sekaligus sekat bakar," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (28/11/2025).

Lebih lanjut, dari 300 hektare lahan milik Pemprov Kalsel, sebanyak 100 hektare ditetapkan sebagai lokasi penanaman perdana dengan pembagian empat blok berbeda.

Dua blok dialokasikan untuk komoditas buah bernilai ekonomi tinggi seperti matoa, manggis, cempedak, dan alpukat.

Satu blok seluas 28 hektare dikhususkan untuk ulin sebagai tanaman naungan sekaligus konservasi, sementara blok tersisa ditanami eucalyptus.

Sebagaimana diketahui, REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) merupakan kerangka kerja sukarela di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang memberikan insentif finansial kepada negara berkembang yang berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan.

Dengan kata lain, skema ini menghargai upaya konservasi hutan melalui mekanisme pembayaran berbasis hasil terukur.

Namun, besarnya dana yang diterima menuntut akuntabilitas tinggi dalam pelaksanaannya.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Gubernur Kalsel, Mursidah Amini, menekankan pentingnya tata kelola yang kredibel.

"Pengawasan bersama serta sistem monitoring yang kuat sangat penting dilakukan, agar dana iklim yang kita terima benar-benar menghasilkan manfaat maksimal bagi lingkungan dan masyarakat," tegasnya.

Mursidah menegaskan, kepercayaan internasional tidak jatuh dari langit.

"Kita harus mempertahankan keberhasilan ini. Semua pihak harus bekerja sungguh-sungguh, menjaga integritas pelaksanaan kegiatan, serta memastikan program ini berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kelestarian lingkungan," imbuhnya dengan nada optimistis namun penuh kehati-hatian.

Kendati demikian, tantangan sesungguhnya baru dimulai.

Penanaman yang ditargetkan selesai akhir Desember 2025 ini harus dipelihara secara konsisten hingga tanaman buah mulai berproduksi dalam kurun waktu empat tahun ke depan.

Hasil panen nantinya tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk konservasi dan edukasi publik terkait pentingnya pengelolaan hutan berkelanjutan.

Sebagai informasi, sejak 2016 hingga 2025, Dinas Kehutanan Kalsel telah merealisasikan penanaman pada lebih dari 160.000 hektare lahan. Keberhasilannya akan menjadi preseden penting bagi daerah lain yang tengah berjuang keluar dari pusaran kerusakan ekologis.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau sering dikenal sebagai BPDLH, secara resmi telah menyelesaikan pengelolaan dana RBP GCF periode 2014-2016 sebesar 103,8 juta USD.

Dibentuk sejak 2019 di bawah kelembagaan Kementerian Keuangan dan melayani 16 menteri sebagai mitra utamanya, peran BPDLH diasumsikan makin krusial dalam beberapa dekade mendatang.

Termasuk keberhasilan mengelola dana RBP GCF ini, layak mendapatkan apresiasi mengingat pengelolaan dana yang sama di beberapa negara lainnya masih menyisakan beberapa tantangan ke depannya meskipun disetujuinya secara bersamaan di tahun 2019.

Brasil misalnya, mendapatkan alokasi 95 juta USD dan baru akan menyelesaikan pengelolaan dana di 2026, sementara Argentina sebesar 82 juta USD berakhir 2027, Chile mendapatkan alokasi 63 juta USD berakhir di 2026 serta beberapa negara dengan luasan hutan besar lainnya seperti Colombia, Costa Rica, Ekuador dan Paraguay.

Dalam perspektif internal pemerintah, keberhasilan ini menjadi wujud nyata terjalinnya sinergitas dari seluruh pihak yang terkait di dalam kelembagaan REDD+ nasional, baik oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), UNDP dan BPDLH.

Kemenhut dan KLH menjalankan peran sebagai pengampu program dari pengelolaan REDD+ sekaligus penerima manfaat, sementara Kemenkeu sebagai perwakilan resmi Sekretariat NDA-GCF Indonesia. Di dalam pengelolaan dananya, GCF kemudian menunjuk UNDP sebagai accredited entity (AE) dan BPDLH berperan sebagai implementing partner penyaluran dana kepada penerima manfaat baik di level pemerintah pusat, daerah dan entitas lainnya.

Capaian Kinerja

Bagi Indonesia, program RBP REDD+ GCF dimulai sejak tahun 2021 sebagai penanda awal masuknya berbagai skema insentif dan penghargaan internasional atas capaian kinerja di sektor kehutanan.

Adapun beberapa capaian kinerja utama yang dihasilkan dari pengelolaan dana diantaranya: 1) penguatan arsitektur REDD+ melalui dokumen Stranas REDD+ 2021-2030 serta Safeguard Information System (SIS) REDD+; 2) penyusunan beberapa kerangka regulasi terkait Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor kehutanan; dan 3) penguatan implementasi REDD+ di level perencanaan, monitoring dan evaluasi termasuk arsitektur REDD+ di level daerah.

Program RBP REDD+ GCF juga memiliki sejarah tersendiri bagi BPDLH ketika tercatat sebagai salah satu pionir dana kelolaan awal di periode pembentukan BPDLH. Berawal dari keberhasilan pengelolaan dana RBP REDD+ GCF inilah kemudian terukir banyak capaian kinerja positif BPDLH dalam mengelola dana internasional lainnya baik dari institusi multilateral, hubungan bilateral antar pemerintah ataupun lembaga filantropis.

Ke depannya dengan terus meletakkan filosofi utama pendanaan kreatif dan inovatif, BPDLH tentu berkomitmen untuk terus mendukung kerja-kerja nyata dari pemerintah dalam memobilisasi pendanaan internasional mendukung pencapaian target NDC 2030 dan Second NDC 2035. Terlebih merujuk ke dalam dokumen resmi pemerintah dikatakan bahwa pendanaan publik melalui APBN dan APBD memiliki banyak keterbatasan.

Jika kalkulasi pemerintah menghitung kebutuhan pendanaan untuk mencapai target komitmen NDC 2030 mencapai sekitar 281 billion USD dan terus meningkat menjadi 472 billion USD di dalam Second NDC, peran dan tanggung jawab BPDLH sebagai national climate country platform menjadi makin vital. Melalui BPDLH, seluruh pendanaan baik yang bersumber dari global maupun domestik diharapkan dapat di orkestrasi secara komprehensif.

Manfaatnya juga dapat disalurkan secara langsung kepada seluruh penerima manfaat baik pemerintah, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, masyarakat adat, swasta, akademisi dan seluruh entitas sesuai mandat yang diberikan. Dengan demikian paradigma konservasi identik dengan cost center dapat diubah menjadi revenue generating.

Instrumen BPDLH sendiri beragam dalam menyalurkan dana kepada penerima manfaat, baik melalui penyaluran hibah kinerja, investasi berbunga rendah atau pengelolaan hasil investasi dana abadi. Dimungkinkan juga adanya campuran fasilitas yang ditawarkan ketika BPDLH mampu meyakinkan institusi global untuk memberikan dukungan kepada program layanan BPDLH seperti de risking facility, credit guaranty maupun bantuan teknis.

Dengan mencampurkan berbagai model pendanaan tersebut, layanan yang dihasilkan BPDLH diharapkan makin sempurna dan menyentuh langsung kepada penerima manfaat sesungguhnya di level masyarakat. Tentu dibutuhkan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan dalam mendukung target kinerja BPDLH itu sendiri. Semoga !!!