Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menargetkan rehabilitasi 2 juta hektare lahan kritis melalui penanaman 2 miliar pohon sebagai bagian dari upaya pemulihan daerah aliran sungai (DAS) dan penguatan ketahanan air nasional.

Program tersebut difokuskan pada kawasan DAS prioritas dan ekosistem bakau yang dinilai memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air, mengurangi risiko banjir dan longsor, serta memperbaiki kualitas lingkungan.

Direktur Pengendalian Pencemaran Mutu Air KLH/BPLH Tulus Laksono mengatakan target rehabilitasi tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak mengingat luasnya area yang harus dipulihkan.

“Target rehabilitasi 2 juta hektare melalui penanaman 2 miliar pohon adalah tugas mulia yang harus kita kerjakan bersama. Kawasan yang memiliki potensi besar untuk penanaman adalah ekosistem bakau dan daerah aliran sungai, terutama DAS-DAS prioritas di Pulau Jawa. Pohon yang ditanam harus adaptif, bermanfaat bagi masyarakat, dan mampu menjaga keberlanjutan ekosistem,” ujar Tulus dalam siaran pers, dikutip Minggu (14/6/2026).

Menurut dia, rehabilitasi DAS diperlukan untuk memperbaiki fungsi hidrologis kawasan hulu. Vegetasi berperan meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan, mengurangi erosi dan sedimentasi, serta menjaga pasokan air pada musim kemarau.

Selain itu, penanaman pohon juga mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui peningkatan serapan karbon.

Dukungan terhadap program tersebut datang dari sejumlah komunitas lingkungan dan kelompok masyarakat yang berada di kawasan DAS.

Perwakilan Komunitas Penjaga Sungai Citarum, Didin, mengatakan masih terdapat sekitar 8.000 hektare lahan kritis di Jawa Barat yang memerlukan rehabilitasi. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan komunitas lingkungan diperlukan untuk mempercepat pemulihan DAS.

Dia juga menilai pengelolaan DAS perlu didukung koordinasi yang lebih kuat antarinstansi, terutama pada sungai yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Sementara itu, perwakilan Komunitas Bambu dan Lingkungan Penggerak Masyarakat Kasepuhan Cibarani, Muqodas, menyebut masyarakat adat di wilayah DAS Cisadane siap mendukung program penanaman pohon.

“Kami siap menyukseskan program penanaman 2 miliar pohon. Di wilayah Cibarani terdapat sekitar 4.980 hektare lahan yang siap ditanami bambu dan pohon produktif lainnya. Selama ini masyarakat juga telah melakukan penanaman bambu untuk menjaga sumber mata air, memperkuat daerah resapan, dan mencegah erosi,” kata Muqodas.

Adapun perwakilan Komunitas Patroli Air Surabaya, Imam, menilai keberhasilan rehabilitasi DAS tidak hanya ditentukan oleh jumlah pohon yang ditanam, tetapi juga pemeliharaan tanaman dan keterlibatan masyarakat dalam jangka panjang.

Menurut dia, edukasi kepada generasi muda juga penting untuk memastikan upaya pelestarian sungai dan sumber daya air dapat berkelanjutan.

Selain program penanaman pohon, KLH/BPLH juga mendorong pembentukan ruang kolaborasi yang lebih luas melalui rencana penyelenggaraan Kongres Air Nasional. Forum tersebut dirancang untuk mempertemukan pemerintah, komunitas sungai, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil guna memperkuat pengelolaan sumber daya air dan pengendalian pencemaran.

Jakarta: PT Pertamina (Persero) terus memperkuat perannya dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia.

Melalui Pertamina Foundation (PF), Pertamina menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kehutanan (BP2SDM Kemenhut) guna mengoptimalkan fungsi Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK).

Penandatanganan MoU ini menjadi langkah strategis untuk memperluas kolaborasi dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan kehutanan, pelestarian lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Kerja sama tersebut juga diharapkan mampu memperkuat peran KHDTK sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia dan inovasi kehutanan.

Dorong paradigma pengelolaan hutan yang preventif

Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menilai kerja sama ini sebagai bagian dari transformasi tata kelola kehutanan nasional yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada pencegahan risiko ekologis.

“Kebijakan kehutanan nasional saat ini menuntut perubahan paradigma dari pengelolaan hutan yang reaktif menjadi pengelolaan hutan yang preventif, adaptif, dan resilien terhadap risiko bencana. Untuk itu, kami berharap sinergi ini mampu mendukung kebijakan tersebut dengan menjadikan KHDTK sebagai Center of Excellence atau unit unggulan yang menyiapkan sumber daya manusia kompeten serta menjadi model pengembangan teknologi dan kebijakan,” ujar Rohmat dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Januari 2026.

Ia menambahkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan potensi bencana ekologis yang kian kompleks.

Perluas program hutan lestari Pertamina

VP CSR & SMEPP Pertamina, Rudi Ariffianto, mengatakan kolaborasi ini sejalan dengan komitmen Pertamina dalam mengembangkan pengelolaan hutan berkelanjutan melalui Program Hutan Lestari yang telah dijalankan sejak 2018.

Sejak program tersebut bergulir, Pertamina telah menanam lebih dari 13,42 juta pohon, baik mangrove maupun pohon daratan, melalui 337 program Hutan Lestari di berbagai wilayah Indonesia. Program ini berkontribusi terhadap penyerapan karbon sebesar 222.973 ton CO₂ ekuivalen serta rehabilitasi lahan seluas 891 hektare.

Tak hanya berdampak pada lingkungan, Program Hutan Lestari juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hingga kini, Pertamina telah menjangkau 13 lokasi Perhutanan Sosial di bawah Kementerian Kehutanan dengan 4.783 penerima manfaat langsung. Bahkan, setiap kelompok masyarakat mampu menciptakan pendapatan tahunan hingga Rp3 miliar per kelompok.

“Program Hutan Lestari menjadi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang kami rancang sebagi upaya pengelolaan hutan dengan tujuan untuk menurunkan emisi karbon, meningkatkan keterampilan dan ekonomi masyarakat serta mitigasi bencana. Harapannya kerja sama ini mampu memperluas cakupan wilayah sekaligus kebermanfaatannya,” ungkap Rudi.

(ANN)

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh dukungan pendanaan internasional senilai US$3,4 juta atau setara Rp50 miliar lebih melalui skema Result Based Payment (RBP) REDD+.

Dana tersebut disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai kompensasi atas keberhasilan provinsi ini dalam menekan laju deforestasi dan degradasi hutan.

Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fathimatuzzahra, memaparkan bahwa alokasi dana difokuskan pada empat kegiatan strategis, seperti rehabilitasi lahan kritis, pengamanan kawasan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta implementasi Program Kampung Iklim.

"Setiap blok memiliki luas 25 hektare dan dibatasi jalan yang berfungsi sebagai jalan inspeksi, pemeliharaan, sekaligus sekat bakar," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (28/11/2025).

Lebih lanjut, dari 300 hektare lahan milik Pemprov Kalsel, sebanyak 100 hektare ditetapkan sebagai lokasi penanaman perdana dengan pembagian empat blok berbeda.

Dua blok dialokasikan untuk komoditas buah bernilai ekonomi tinggi seperti matoa, manggis, cempedak, dan alpukat.

Satu blok seluas 28 hektare dikhususkan untuk ulin sebagai tanaman naungan sekaligus konservasi, sementara blok tersisa ditanami eucalyptus.

Sebagaimana diketahui, REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) merupakan kerangka kerja sukarela di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang memberikan insentif finansial kepada negara berkembang yang berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan.

Dengan kata lain, skema ini menghargai upaya konservasi hutan melalui mekanisme pembayaran berbasis hasil terukur.

Namun, besarnya dana yang diterima menuntut akuntabilitas tinggi dalam pelaksanaannya.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Gubernur Kalsel, Mursidah Amini, menekankan pentingnya tata kelola yang kredibel.

"Pengawasan bersama serta sistem monitoring yang kuat sangat penting dilakukan, agar dana iklim yang kita terima benar-benar menghasilkan manfaat maksimal bagi lingkungan dan masyarakat," tegasnya.

Mursidah menegaskan, kepercayaan internasional tidak jatuh dari langit.

"Kita harus mempertahankan keberhasilan ini. Semua pihak harus bekerja sungguh-sungguh, menjaga integritas pelaksanaan kegiatan, serta memastikan program ini berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kelestarian lingkungan," imbuhnya dengan nada optimistis namun penuh kehati-hatian.

Kendati demikian, tantangan sesungguhnya baru dimulai.

Penanaman yang ditargetkan selesai akhir Desember 2025 ini harus dipelihara secara konsisten hingga tanaman buah mulai berproduksi dalam kurun waktu empat tahun ke depan.

Hasil panen nantinya tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk konservasi dan edukasi publik terkait pentingnya pengelolaan hutan berkelanjutan.

Sebagai informasi, sejak 2016 hingga 2025, Dinas Kehutanan Kalsel telah merealisasikan penanaman pada lebih dari 160.000 hektare lahan. Keberhasilannya akan menjadi preseden penting bagi daerah lain yang tengah berjuang keluar dari pusaran kerusakan ekologis.