Bisnis.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan riset Hidrogeokimia untuk sumber daya alam berkelanjutan berpotensi dapat memetakan kualitas dan lapisan air di permukaan sampai lapisan bawah tanah (akuifer).

Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN, Iwan Setiawan menyatakan bahwa riset ini contoh, untuk mengetahui kesesuaian kualitas dan distribusi akuifer air tanah sebagai sumber air minum.

“Selain itu riset hidrogeokimia dapat menjadi bentuk mitigasi dan monitoring kelayakan ekosistem dan mitigasi menurunnya kesehatan lingkungan. Misal memahami asal muasal unsur dan air dalam ekosistem perairan,” dikutip dari siaran resmi, Kamis (4/6/2026).

Dia menambahkan riset ini juga untuk mempercepat pemanfaatan panas bumi melalui pemahaman karakteristik dan genesa sistem fluida panas bumi berpotensi untuk energi listrik atau pemanfaatan langsung panas bumi.

Iwan menuturkan bahwa aplikasi radon dalam penelitian ilmu kebumian juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Radon sebagai gas radioaktif alami dapat dimanfaatkan sebagai indikator dalam berbagai penelitian geologi, hidrogeologi, mitigasi bencana, hingga eksplorasi sumber daya alam.

Aplikasi Radon berpotensi untuk eksplorasi panas bumi, dengan cara memanfaatkan anomali konsentrasi gas radon tinggi, yang digunakan untuk pemetaan struktur geologi atau sistem rekahan yang berhubungan dengan sumber panas pada sistem panas bumi vulkanik dan non vulkanik serta sebagai bentuk mitigasi bencana geologi dengan memanfaatkan anomali gas radon tinggi pada zona patahan aktif yang berkaitan dengan aktivitas gempa tektonik maupun vulkanik.

Iwan juga berharap adanya peluang untuk meningkatkan kapasitas dan kolaborasi riset masyarakat khususnya para periset, praktisi, serta industri untuk saling mengisi, bersinergi dan berkolaborasi mengembangkan teknologi instrumentasi dan pemantauan geokimia yang terintegrasi berbasis teknologi sekarang seperti pengembangan IoT/machine learning.

“Selain itu langkah strategis mitigasi bahaya geologi dengan memanfaatkan: teknologi deteksi gas radon dan pemantauan air tanah secara real-time untuk diterapkan di wilayah rawan bencana seperti daerah patahan aktif atau rawan gerakan tanah serta menjadi pedoman pengambilan keputusan atau kebijakan pengembangan wilayah dengan pemanfaatan hasil riset geokimia sebagai basis data dalam menyusun kebijakan tata ruang dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan,” terang Iwan.

Dia mengatakan salah satu pendekatan yang semakin berkembang adalah pemanfaatan hidrogeokimia dalam karakterisasi mineral kritis dan strategis, yang berperan penting dalam mendukung kebutuhan industri, teknologi, dan pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, kajian hidrogeokimia mampu memberikan informasi mengenai interaksi air-batuan, distribusi unsur kimia, hingga indikasi keberadaan mineral bernilai ekonomi yang tersebar di suatu wilayah. Hidrogeokimia adalah sebuah pendekatan geokimia untuk mengetahui asal muasal (genetik), karakter atau kualitas air atau sistem sumber daya perairan, dan pemanfaatanya.

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menegaskan Indonesia merupakan salah satu dari 35 negara dengan tingkat potensi risiko bencana tertinggi di dunia.

Penegasan itu diungkapkan Suharyanto saat memberikan arahan kepada para Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Indonesia dalam agenda Senior Disaster Management Training (SDMT) di Aula Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Tidak hanya itu, Kepala BNPB juga memaparkan data Bank Dunia (World Bank) yang menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan tingkat risiko bencana dan peringkat keempat sebagai negara yang paling terpapar bencana di dunia.

“Indonesia peringkat ketiga sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia, dan peringkat keempat negara dengan paparan bencana tertinggi di dunia. Di atasnya ada Filipina. Meski negara lebih kecil, tapi bedanya Filipina menjadi langganan angin topan. Ingat, kita masih punya Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara yang sangat dekat dengan Filipina. Ini yang harus kita pahami betul,” jelas Suharyanto dalam keterangan yang diterima, Selasa (12/5/2026).

Di sisi lain, Suharyanto mengajak para peserta untuk kembali menyadari bahwa Indonesia dianugerahi bentang alam yang indah dan kekayaan alam melimpah. Namun, di balik keindahan tersebut, terdapat potensi ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, hingga banjir dan tanah longsor kerap melanda Indonesia. Bahkan, dunia internasional menjuluki Indonesia sebagai “laboratorium bencana”.

Lihat video: Kepala BNPB Pastikan Penanganan Darurat Bencana di Aceh Tamiang Berjalan Cepat



Predikat tersebut, menurut Suharyanto, bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan, melainkan menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam penanggulangan bencana.

Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya kapasitas para pemimpin penanggulangan bencana di daerah untuk membaca situasi secara cepat dan tepat, serta mampu mengambil keputusan terukur saat menghadapi kondisi darurat.

“Hampir tidak ada wilayah di Indonesia yang betul-betul aman. Kalimantan memang cenderung lebih aman dari gempa bumi dan tsunami menurut data. Tapi ingat, di sana karhutla selalu menjadi ancaman setiap tahun,” kata Suharyanto.

Sebanyak 67 peserta SDMT BNPB Batch III merupakan perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Para peserta dipersiapkan menjadi pemegang tongkat komando penanggulangan bencana di wilayah masing-masing, baik mereka yang baru menjabat hitungan bulan maupun yang telah lebih dari satu tahun menduduki posisi Kepala Pelaksana BPBD.

Materi pembekalan yang disampaikan Kepala BNPB selanjutnya bicara mengenai penguatan terkait mitigasi dan kesiapsiagaan, sebagai langkah utama dalam mengurangi risiko bencana serta melindungi masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh terhadap bencana.

“Penanggulangan bencana ini sudah menjadi bagian dari program prioritas Presiden,” terang Suharyanto.

Melalui paparannya, Suharyanto mengajak seluruh peserta meninjau kembali berbagai kejadian bencana besar yang pernah terjadi di Indonesia. Pembelajaran dari peristiwa masa lalu dinilai sangat penting agar penanganan ke depan semakin efektif, sehingga risiko korban jiwa maupun kerugian materiil dapat diminimalkan.

Hal sekecil apa pun, seperti pemberian sosialisasi, memiliki peran krusial. Sebab, sistem manajemen peringatan dini tidak bisa berdiri sendiri; masyarakat harus mampu memahami tanda bahaya dan mengetahui langkah yang harus diambil untuk mencegah jatuhnya korban fatal.

Suharyanto kemudian mengajak peserta mengulas peristiwa erupsi Gunung Dukono dan Marapi pada 2023 silam. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab untuk mencegah jatuhnya korban jiwa kini berada di pundak para peserta SDMT yang mewakili daerahnya masing-masing.

“Yang baru saja terjadi kemarin, Gunung Dukono. Statusnya level II atau Waspada. Sudah ada larangan di sana untuk menjauhi radius empat kilometer, tapi masih ada yang nekat. Akhirnya jatuh korban. Kita tidak ingin hal ini terulang. Sosialisasi menjadi hal yang harus disampaikan terus-menerus, dan itu bagian dari tugas kita semua yang ada di sini,” tegas Suharyanto.

Berikutnya, Suharyanto juga mempertegas peran Kepala Pelaksana BPBD saat fase tanggap darurat. Secara khusus, Suharyanto meminta agar setiap terjadi bencana, BPBD segera membentuk posko darurat dan menetapkan status tanggap darurat.

Adapun penetapan status tanggap darurat ini bukan berarti pemerintah daerah tidak sanggup menangani masalah. Melainkan sebagai bagian dari mekanisme administratif agar seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat segera turun memberikan bantuan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“Jangan dianggap status tanggap darurat itu berarti daerah tidak mampu. Bukan. Ini adalah bagian dari administrasi. Dengan status tersebut, kami di pusat maupun instansi di daerah dapat membantu. Memang itu yang sudah diatur di undang-undang,” jelas Suharyanto meluruskan.

Lebih lanjut, peserta SDMT juga menerima materi mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan mengedepankan aspek kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, serta pemulihan sosial-ekonomi melalui konsep build back better.

Menurut Suharyanto, penanganan pascabencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara paralel dengan upaya pemulihan saat tanggap darurat. Suharyanto mencontohkan, masyarakat yang tinggal di tenda pengungsian seharusnya tidak lebih dari dua pekan sudah mulai berpindah ke hunian sementara (huntara).

Kuncinya, menurut Suharyanto, adalah kecepatan pendataan dari BPBD yang kemudian divalidasi secara akurat. Berdasarkan data tersebut, BNPB akan memberikan dukungan huntara, baik di atas lahan milik warga maupun lahan yang disiapkan pemerintah daerah. Hal ini menuntut kecepatan proses administrasi yang tetap akuntabel. Jika prosesnya lamban, masyarakatlah yang akan menanggung penderitaan lebih lama.

“Prosesnya tidak sulit, cukup dengan data, maka BNPB akan bantu. Namun terkadang, masih banyak daerah yang terlalu lama memberikan data. Akibatnya, masyarakat semakin lama menderita. Ini jangan sampai terjadi,” tegas Suharyanto.

Melalui forum tersebut, Suharyanto kembali menyampaikan bahwa jabatan Kepala Pelaksana BPBD merupakan amanah besar yang penuh tantangan. Dinamika di lapangan menuntut pemimpin penanggulangan bencana untuk mampu bertindak cepat, bijak, dan memahami strategi manajemen secara menyeluruh. Kesalahan dalam membaca situasi dapat berdampak langsung pada beratnya penderitaan masyarakat terdampak.

Lebih lanjut, Suharyanto menegaskan bahwa setelah pelatihan SDMT ini berakhir, ia tidak ingin mendengar adanya daerah yang menyerah atau menyatakan ketidaksanggupan dalam menangani bencana.

Segala kendala yang dirasa berat harus dicari solusinya melalui komunikasi yang baik, karena BNPB selalu terbuka bagi seluruh BPBD di Indonesia. Seluruh materi SDMT diharapkan mampu memberikan perspektif baru dan rasa optimisme dalam memimpin.

“Jangan sampai ada pemimpin daerah yang merasa tidak sanggup atau menyerah menangani bencana. Masyarakat sudah memilih pemimpinnya, jangan mengecewakan. Semua harus dikomunikasikan dengan baik. Intinya komunikasi. Kami di pusat bersama kementerian/lembaga pasti membantu, dan Kepala Pelaksana BPBD harus mampu mendampingi setiap pemimpin di daerah,” tegas Suharyanto.

Di akhir sesi, Kepala BNPB menekankan kepada seluruh peserta SDMT agar memiliki keberanian, kepercayaan diri, dan kepemimpinan yang kuat dalam menjalankan tugas di daerah. Mereka yang terpilih adalah pemegang kendali rantai komando penanggulangan bencana demi mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana.

“Kalian harus punya rasa percaya diri. Jika terjadi bencana, kalianlah yang semestinya memegang komando penanggulangan bencana, bukan yang lain. Karena itulah bunyi undang-undangnya. Hadir di lapangan saat terjadi bencana dan sampaikan: saya yang memegang komando penanggulangan bencana,” tutupnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat mitigasi bencana dan penataan infrastruktur air melalui proyek normalisasi Sungai Winongo.

Langkah ini diambil guna mengembalikan fungsi hidrologis sungai yang sempat terhambat akibat sedimentasi parah dan alih fungsi lahan di area bantaran secara ilegal.

Proyek ini sendiri merupakan hasil kolaborasi teknis antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, memimpin langsung dimulainya normalisasi di kawasan Bendung Tanjung Patangpuluhan, Wirobrajan, pada Jumat (24/4/2026).

“Normalisasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai agar bisa berjalan optimal, baik sebagai saluran air maupun sebagai bagian dari ekosistem kota,” ujarnya di sela kegiatan pengerukan.

Hasto menggarisbawahi bahwa efektivitas aliran air kini menjadi prioritas utama di tengah tantangan cuaca ekstrem yang kerap melanda wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

Berdasarkan tinjauan di lapangan, Sungai Winongo telah lama tidak mendapatkan penanganan fisik secara menyeluruh sehingga memicu pendangkalan hebat.

Kondisi ini diperparah dengan temuan banyaknya bangunan liar di sisi timur sungai yang digunakan untuk kandang ternak hingga lokasi pembuangan sampah yang merusak estetika dan kesehatan lingkungan.

Hasto menegaskan bahwa aktivitas tersebut tidak dibenarkan karena secara teknis menghambat debit air dan meningkatkan risiko banjir luapan yang membahayakan warga.

“Kita lihat sendiri kondisi Sungai Winongo, khususnya di sisi timur, dipenuhi kandang ayam, kandang burung, bahkan dimanfaatkan untuk bank sampah,” tegasnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta menyebut proyek itu menjadi bagian dari mitigasi risiko longsor di sepanjang bantaran. Pembersihan sedimen diharapkan mampu meningkatkan kapasitas tampung sungai secara signifikan sebelum memasuki puncak musim penghujan untuk memastikan keamanan pemukiman di sekitar aliran.

“Harapan kami, setelah normalisasi ini, Sungai Winongo bisa berfungsi optimal, tidak terjadi banjir, dan tidak terjadi longsor,” tambah Hasto.

Selain pengerukan, pemerintah daerah telah menyusun skema pemasangan trash barrier sebagai langkah jangka panjang untuk pengelolaan limbah padat secara terintegrasi di aliran sungai tersebut.

Teknologi penyaring sampah ini diproyeksikan dapat menekan biaya operasional pembersihan di area hilir sungai secara permanen.

Setelah normalisasi selesai, target berikutnya adalah pemasangan trash barrier supaya sampah yang hanyut bisa tertahan dan lebih mudah ditangani.

Dari sisi teknis, Kepala BBWS Serayu Opak Maryadi Utama menjelaskan bahwa operasional di lapangan melibatkan alat berat untuk percepatan pengerukan sedimen dasar sungai. Dua unit ekskavator telah dikerahkan ke titik-titik krusial guna membuka alur sungai yang tersumbat oleh material sedimentasi dan sampah domestik yang menumpuk.

“Normalisasi di Sungai Winongo ini dilakukan dengan pengerukan sedimen menggunakan dua alat berat yakni ekskavator. Tujuannya untuk membuka aliran sungai agar lebih lancar hingga ke hilir,” jelas Maryadi.

Lebih lanjut, pihaknya optimis bahwa kelancaran arus merupakan variabel kunci dalam pengendalian banjir di kawasan padat penduduk seperti Wirobrajan.

Menurut Maryadi, normalisasi ini juga berfungsi untuk menjaga kestabilan tebing sungai dari gerusan arus bawah yang berpotensi memicu erosi lahan.

“Kalau arus sungai lancar, maka air tidak akan meluap. Ini yang menjadi tujuan utama dari normalisasi,” pungkasnya.

Selain intervensi fisik, pemerintah menyisipkan aspek pelestarian lingkungan dengan melepas ribuan bibit ikan ke aliran sungai yang telah dibersihkan. Upaya ini ditujukan untuk memulihkan keanekaragaman hayati lokal sekaligus menciptakan potensi daya tarik wisata berbasis lingkungan bagi masyarakat sekitar.

Hasto juga memberikan instruksi khusus kepada aparat wilayah untuk memperketat pengawasan pasca-proyek agar hasil normalisasi tetap terjaga. Sosialisasi kepada warga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif agar tidak kembali mendirikan bangunan liar di area terlarang demi keberlanjutan fungsi sungai dan keselamatan bersama.

Bisnis.com, JAKARTA — Kesamaan kerentanan terhadap bencana alam mendorong Indonesia dan Jepang memperkuat kerja sama di bidang mitigasi dan penanggulangan bencana, mulai dari pemanfaatan teknologi hingga dukungan rekonstruksi pascabencana.

Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia Myochin Mitsuru mengatakan kerja sama yang dilakukan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga menyentuh aspek teknis yang penting, seperti penggunaan teknologi satelit Jepang untuk memperkuat sistem peringatan dini, terutama dalam menghadapi bencana seperti topan dan cuaca ekstrem.

“Jadi, dalam hal tersebut, Jepang dapat memberikan bantuan kepada Indonesia, tidak hanya melalui pemanfaatan satelit, tetapi juga dengan menjajaki berbagai kemungkinan untuk mendukung sistem peringatan dini,” ungkap Myochin dalam acara diskusi bersama di Kantor Kedutaan Besar Jepang Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Namun demikian, dia menambahkan bahwa dalam beberapa situasi, pemerintah Indonesia memilih untuk tidak menerima bantuan internasional. Salah satu contohnya terjadi saat banjir besar melanda Sumatera beberapa waktu lalu. Meski begitu, Jepang tetap menghormati keputusan tersebut sebagai bagian dari prinsip kerja sama yang berbasis permintaan.

“Pemerintah Jepang memberikan bantuan berdasarkan permintaan dari pemerintah penerima. Namun, pada saat itu pemerintah Indonesia tidak membutuhkan bantuan untuk sistem peringatan dini dari negara lain. Oleh karena itu, Jepang menghormati keputusan tersebut dan tidak memberikan bantuan,” jelasnya.

Ke depan, Jepang tetap membuka peluang untuk memperkuat kolaborasi, khususnya dalam fase pemulihan pasca-bencana. Dukungan ini dinilai penting untuk membantu Indonesia membangun kembali infrastruktur serta meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana di masa mendatang.

“Jepang memiliki beberapa skema untuk memberikan bantuan, seperti bantuan teknis, hibah, serta pinjaman. Kami berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan World Risk Report 2023 yang dikutip dari laman Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia memang menempati peringkat kedua sebagai negara paling rentan terhadap bencana setelah Filipina. Namun, tingkat kerentanan yang tinggi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas kesiapsiagaan yang memadai.

Hal ini tercermin dari berbagai bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia yang masih menimbulkan dampak besar. Dengan kondisi tersebut, Indonesia perlu menggeser pendekatan dari sekadar tanggap bencana menjadi kesiapsiagaan yang lebih proaktif.

Guru Besar Kebencanaan sekaligus Staf Ahli Pusat Studi Bencana Alam (PSBA) UGM Prof. Djati Mardiatno menilai perhatian pemerintah terhadap penguatan kesiapsiagaan bencana belakangan cenderung menurun.

Hal ini terlihat dari alokasi anggaran mitigasi yang lebih kecil dibandingkan anggaran untuk penanganan darurat bencana. Padahal, upaya mitigasi dinilai mampu menekan dampak yang ditimbulkan saat bencana terjadi.

“Investasi untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana akan mengurangi dampak dari kejadian bencana,” katanya, dikutip pada Jumat (24/4/2026).

Djati juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah rawan bencana. Menurutnya, pengurangan risiko bencana berbasis komunitas merupakan inisiatif penting dari masyarakat yang perlu didukung oleh pemerintah setempat. Kesadaran masyarakat harus diiringi dengan penyediaan fasilitas dan dukungan yang memadai dari pemerintah.

“Multiple helix dalam penanganan bencana itu penting karena masalah bencana menjadi urusan bersama,” ujarnya. (Putri Astrian Surahman)

Indonesia tidak boleh kehilangan momentum mitigasi, karena kerugian yang ditimbulkan dapat menjadi jauh lebih besar apabila langkah pencegahan terlambat dilakukan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi Indonesia akan kembali mengalami fenomena El Nino yang kuat. Di sebagian besar wilayah Nusantara, El Nino umumnya ditandai dengan musim kemarau yang lebih panjang dan kering.

Prediksi tersebut menjadi pengingat bagi semua pihak untuk berupaya beradaptasi menghadapi kemarau kering agar dampaknya terhadap kehidupan bangsa Indonesia dapat diminimalkan.

Di belahan dunia lain, dampak El Nino dapat terjadi sebaliknya, yakni memicu hujan berkepanjangan yang berpotensi menimbulkan banjir.

Sebetulnya bagi Indonesia, El Nino kuat bukan kejadian pertama kali. Peristiwa serupa pernah terjadi pada 1997–1998 dan 2015–2016.

Pada periode tersebut, El Nino kuat di sebagian besar wilayah Indonesia menyebabkan kekeringan luas, krisis air bersih, hingga gangguan produksi pangan.

Sejumlah peneliti bahkan menyebut El Nino kuat yang diprediksi terjadi tahun ini sebagai “Godzilla”, istilah populer untuk menggambarkan besarnya dampak yang mungkin ditimbulkan.

Salah satu sektor yang perlu bersiap menghadapi cuaca kering ekstrem adalah sektor kehutanan dan perkebunan, terutama di wilayah hutan dan kebun yang berada di lahan gambut.

Saat musim kemarau ekstrem, lahan gambut yang mengering sangat mudah terbakar secara cepat dan masif, sehingga berpotensi membahayakan warga di sekitar lokasi, bahkan hingga masyarakat di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Bak api dalam sekam

Gambut mudah terbakar karena materialnya berasal dari serasah tumbuhan (akar, batang, cabang, ranting, dan daun) yang melapuk dalam kondisi tergenang.

Ketika mengering, gambut menjadi seperti tembakau kering yang sangat mudah terbakar. Di sisi lain, lapisan gambut yang tebal sulit dipadamkan, layaknya api dalam sekam.

Pada permukaan atas, lahan gambut sering tampak belum atau tidak terbakar, padahal di bawahnya tersimpan bara api yang berbahaya.

Namun demikian, bangsa Indonesia tidak boleh pesimistis. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Indonesia telah berulang kali menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan bencana asap.

Upaya mitigasi memang tidak selalu berhasil, tetapi ada pula langkah mitigasi yang terbukti efektif sehingga pengalaman tersebut dapat menjadi pelajaran berharga dalam menghadapi kejadian serupa di masa mendatang.

Instrumen mitigasi

Berbagai praktik baik dalam pencegahan kebakaran hutan di lahan gambut beserta instrumen pendukungnya perlu kembali dipromosikan agar para pihak berwenang dapat bersiap menghadapi El Nino.

Instrumen pertama yang penting dipastikan adalah kondisi sekat kanal (canal blocking) di lahan gambut. Sekat pada saluran umumnya terbuat dari bahan nonpermanen seperti kayu atau karung berisi tanah sehingga memerlukan perawatan berkala.

Sekat permanen dengan beton dan tulangan besi pun tidak sepenuhnya aman dari kerusakan. Karakter lahan gambut yang cenderung masam, serta lapisan tanah mineral di bawahnya yang kerap mengandung pirit, yang menjadi sangat asam ketika terpapar udara, membuat sekat permanen rentan mengalami kerusakan akibat korosi.

Ketika sekat kanal rusak, air dari lahan gambut akan keluar tanpa terkendali. Pada musim kemarau, kanal tanpa sekat justru mempercepat hilangnya cadangan air dari lahan gambut sehingga perbaikan harus segera dilakukan.

Kedua, memastikan instrumen berupa titik sumur bor dengan pipa yang telah dibenamkan di lahan —yang dibangun dalam sepuluh tahun terakhir— berada dalam kondisi baik dan mudah diakses. Titik sumur bor yang rusak perlu segera diperbaiki agar siap digunakan saat dibutuhkan.

Ketiga, memastikan stasiun-stasiun monitoring kedalaman muka air tanah berfungsi dengan baik serta dapat dipantau secara real time dari jarak jauh. Data tersebut memungkinkan daerah berisiko tinggi kebakaran diprediksi lebih dini.

Pada era pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla dan Joko Widodo–Ma’ruf Amin, ketiga instrumen tersebut banyak dibangun oleh Badan Restorasi Gambut (BRG), yang kemudian bertransformasi menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Lembaga ini bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Ribuan sumur bor, sekat kanal, dan stasiun monitoring berhasil dibangun BRG dan BRGM di Sumatera dan Kalimantan pada periode tersebut.

Sepanjang 2017–2019 saja, BRG telah membangun 13.816 unit sumur bor. Instrumen-instrumen ini terbukti membantu mengurangi kebakaran hutan gambut sekaligus menekan dampaknya.

Pada era pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, pemerintah resmi menyatakan masa tugas BRGM berakhir melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-175/M/D-1/HK.03.00/04/2025. Selanjutnya, tugas restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove dialihkan kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Inventarisasi instrumen

Dalam konteks ini, pemerintah idealnya segera menginventarisasi berbagai instrumen yang telah dibangun pada era BRG/BRGM agar upaya mitigasi kebakaran hutan menjelang El Nino tidak harus dimulai dari nol.

Pemerintah juga perlu kembali melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian untuk bahu-membahu mencegah kebakaran hutan, khususnya di kawasan lahan gambut.

Selagi masih berada pada masa transisi menuju El Nino, bangsa Indonesia masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. Saat ini, hujan masih kerap turun di sebagian wilayah Indonesia, termasuk di sejumlah kawasan hutan gambut. Air yang masih tersedia perlu dikonservasi guna melindungi lahan gambut dari risiko kebakaran.

Indonesia tidak boleh kehilangan momentum mitigasi, karena kerugian yang ditimbulkan dapat menjadi jauh lebih besar apabila langkah pencegahan terlambat dilakukan.

Sejumlah laporan dari Riau dan wilayah Sumatera menunjukkan kebakaran gambut mulai terjadi, sehingga upaya mitigasi menjadi semakin mendesak. Hanya bangsa yang mampu belajar dari pengalamanlah yang dapat terus maju di tengah perubahan iklim global yang kian menjadi keniscayaan.

*) Dr. Destika Cahyana, SP., M.Sc adalah Peneliti di Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON — PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon memetakan sedikitnya 10 titik rawan bencana di sepanjang jalur kereta wilayah kerjanya menjelang arus mudik Lebaran 2026. Pemetaan tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan perjalanan dan kelancaran operasional kereta api selama periode angkutan Lebaran.

Manager Humas Daop 3 Cirebon, Muhibuddin, mengatakan dari 10 titik daerah pemantauan khusus tersebut, enam titik berpotensi terdampak banjir dan empat titik lainnya berada di area dengan kontur tanah labil atau berisiko mengalami pergerakan tanah.

“Kami telah memetakan daerah-daerah pemantauan khusus di lintas wilayah kerja Daop 3 Cirebon. Terdapat 10 titik lokasi potensi banjir dan kontur tanah labil yang menjadi perhatian selama masa angkutan Lebaran,” ujar Muhibuddin beberapa waktu lalu.

Enam titik potensi banjir berada di sejumlah jembatan atau BH (Brug Hoofd). Lokasinya antara lain di BH 1085 KM 220+700 hingga KM 220+800 di petak Stasiun Cirebon Prujakan–Waruduwur, BH 915 KM 187+600 hingga KM 187+700 di antara Stasiun Babakan–Losari, serta BH 812 KM 161+600 hingga KM 161+700 di antara Stasiun Brebes–Tanjung.

Selain itu, titik rawan banjir juga teridentifikasi di BH 883 KM 252+500 hingga KM 252+800 dan BH 941 KM 264+700 hingga KM 264+800 di antara Stasiun Ciledug–Ketanggungan, serta BH 827 dan 831 KM 243+200 hingga KM 243+600 di antara Stasiun Sindanglaut–Ciledug.

Sementara itu, empat titik dengan potensi kontur tanah labil berada di KM 148+600 hingga KM 151+700 jalur hulu dan hilir antara Stasiun Haurgeulis–Cilegeh, KM 234+100 hingga KM 234+400 jalur hulu antara Stasiun Luwung–Sindanglaut, KM 274+100 hingga KM 274+200 jalur hulu antara Stasiun Ketanggungan–Larangan, serta KM 175+000 hingga KM 176+100 jalur hilir antara Stasiun Telagasari–Jatibarang.

Muhibuddin menjelaskan berbagai langkah mitigasi telah dilakukan untuk meminimalkan risiko gangguan perjalanan kereta akibat faktor cuaca dan kondisi geografis. Upaya tersebut meliputi normalisasi saluran air dari tumpukan sampah dan sedimentasi, perkuatan penahan tanah di lokasi rawan ambles, serta pemasangan bronjong di sejumlah titik kritis.

Selain itu, Daop 3 Cirebon juga menempatkan Alat Material Untuk Siaga (AMUS) di 17 titik stasiun. Stasiun tersebut antara lain Pabuaran, Pasirbungur, Pegaden Baru, Haurgeulis, Terisi, Jatibarang, Arjawinangun, Cirebon, Cirebon Prujakan, Babakan, Tanjung, Bulakamba, Brebes, Sindang Laut, Ciledug, Ketanggungan, dan Songgom.

“AMUS disiapkan untuk mengantisipasi potensi banjir dan ambles di lokasi. Alat material untuk siaga ini merupakan perangkat bantu darurat yang terdiri dari peralatan kerja dan material seperti bantalan rel dan batu balas. Persiapan ini untuk memastikan tindakan cepat ketika terjadi gangguan,” kata Muhibuddin.

Ia menambahkan, selama masa angkutan Lebaran nanti, petugas juga disiagakan untuk melakukan pemantauan intensif di titik-titik rawan tersebut, terutama saat curah hujan tinggi. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keandalan perjalanan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan kereta api untuk mudik Lebaran 2026.

ACEH - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, 12 Februari 2026. Kunjungan tersebut untuk meninjau langsung progres pengerukan sedimentasi di Muara Kuala Penaga oleh Satgas Kuala.

Peninjauan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut penanganan pascabanjir besar yang sebelumnya sempat melumpuhkan wilayah tersebut. Pengerukan sedimentasi di muara dinilai menjadi langkah strategis, tidak hanya untuk pemulihan pascabencana, tetapi juga sebagai upaya mitigasi guna mencegah banjir serupa terulang di masa mendatang.

Dengan berkurangnya sedimentasi, kapasitas tampung air di bagian hilir meningkat sehingga aliran air dari hulu menuju laut menjadi lebih lancar. Kondisi ini secara signifikan mengurangi risiko luapan akibat pendangkalan muara yang kerap menimbulkan efek tertahannya air di kawasan permukiman.

“Langkah pengerukan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons bencana secara holistik. Kita tidak hanya memperbaiki apa yang rusak, tetapi juga memastikan masa depan masyarakat menjadi lebih baik, baik dari sisi keamanan lingkungan maupun kedaulatan ekonomi,” ujarnya, Sabtu (14/2/2026).

Lihat video: Pemulihan Infrastruktur Dasar di Aceh Tamiang



Selain memperkuat perlindungan terhadap ancaman banjir, kata Sjafrie, normalisasi muara juga membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Kedalaman alur yang terjaga memudahkan kapal keluar masuk tanpa harus menunggu pasang tinggi atau khawatir kandas.

“Akses yang lebih lancar tersebut turut meningkatkan efisiensi waktu dan biaya operasional, sehingga produktivitas nelayan pun terdongkrak,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai pengembangan ruang terbuka hijau dan biru (RTHB) menjadi solusi penting untuk memperkuat mitigasi bencana, khususnya di kawasan menghadapi tekanan urbanisasi dan perubahan iklim.

"Intinya ini adalah gerakan menyeluruh di semua daerah dari Aceh hingga Papua," katanya seusai pencanangan Gerakan Nasional Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Biru (Galang RTHB) di Tebet Eco Park, Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan Galang RTHB tidak hanya menyasar kota, tetapi juga kabupaten.

Namun, perhatian utama diarahkan ke kawasan perkotaan seiring tren urbanisasi yang terus meningkat.

Menurut AHY, secara global maupun nasional diproyeksikan sekitar 70 persen penduduk akan tinggal dan beraktivitas di wilayah perkotaan, sehingga kota harus disiapkan dengan daya dukung yang memadai.

"Oleh karena itu kita fokus pada kota-kota kita dan kita siapkan daya dukung kota yang juga tetap bisa menjamin kehidupan yang nyaman untuk semua," ujarnya.

AHY mengatakan Indonesia memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, terutama bencana hidrometeorologi, sehingga penguatan RTHB diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi mitigasi.

"Kita tahu risiko bencana di Indonesia begitu tinggi. Oleh karena itu RTHB ini diharapkan juga menjadi lokasi yang bisa membantu menanggulangi atau memitigasi bencana alam," ucapnya.

Ia mencontohkan saat terjadi hujan ekstrem dengan debit air berlebih, ruang terbuka hijau dan biru dapat berfungsi sebagai area serapan dan tampungan air untuk mengurangi potensi banjir di kawasan perkotaan.

Selain fungsi mitigasi banjir, AHY menyebut keberadaan vegetasi di ruang terbuka hijau juga berkontribusi menekan polusi udara melalui penyerapan karbon oleh pepohonan.

"Ruang terbuka hijau ruang terbuka biru bisa menjadi solusi yang baik," ungkap dia.

AHY menambahkan pengembangan RTHB juga sejalan dengan mandat peraturan perundang-undangan yang mengatur pemenuhan ruang terbuka hijau dan biru sebesar 30 persen dari wilayah kota.

Ia menilai pemenuhan target tersebut penting untuk memastikan masyarakat memiliki ruang hidup yang sehat, produktif, dan kreatif, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di tengah produksi emisi karbon yang terus berlangsung.

Menurut AHY, Galang RTHB merupakan gerakan nasional yang dilaksanakan secara kolaboratif lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait, dengan perhatian khusus pada daerah-daerah yang dinilai rentan terhadap bencana.

"Ini menjadi prioritas, terlebih lagi daerah-daerah yang saat ini begitu rentan terhadap bencana," tuturnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya penguatan aspek ketahanan dalam setiap proyek pembangunan fisik nasional.

Dia menjelaskan, langkah ini diambil guna memitigasi risiko kerusakan infrastruktur akibat tingginya frekuensi bencana alam dan perubahan iklim.

Pada saat yang sama, AHY menyoroti kondisi kawasan transmigrasi di berbagai wilayah, termasuk di Bener Meriah, Aceh, yang saat ini sangat rentan terhadap dampak bencana. Menurutnya, pemetaan risiko iklim (climate risk) harus menjadi variabel utama dalam perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah ke depan agar aset negara tidak hancur berulang kali.

"Kita semua berharap pembangunan infrastruktur ke depan ini lebih punya daya tahan," tegas AHY dalam agenda Rapat Koordinasi Pelaksanaan Transmigrasi 2026 di Kantor Kemenko IPK, Kamis (5/2/2026)

Lebih lanjut, AHY menyatakan bahwa filosofi pembangunan saat ini tidak boleh sekadar mengembalikan fungsi daerah yang terdampak bencana.

Pemerintah berkomitmen menerapkan standar konstruksi yang lebih tinggi dan terintegrasi agar infrastruktur memiliki usia pakai yang lebih panjang dan tahan terhadap guncangan alam.

AHY juga secara khusus meminta Kementerian Transmigrasi untuk memasukkan kesadaran mitigasi bencana ke dalam kurikulum pelatihan bagi para transmigran. Kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi situasi darurat dinilai sama pentingnya dengan keandalan fisik bangunan di lokasi penempatan.

"Bukan hanya membangun kembali daerah bencana, tetapi membangun lebih baik, dengan standar yang lebih tinggi, dan tentunya terintegrasi satu sama lain," tambahnya.

Melalui integrasi antara kesiapan teknis dan edukasi masyarakat, pemerintah membidik penurunan tingkat kerugian ekonomi akibat kerusakan infrastruktur pascabencana.

Berdasarkan catatan Bisnis, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah mencatat hingga Sabtu (17/1/2026) masih ada 9.880 jiwa yang berada di wilayah terisolir akibat bencana banjir Sumatra.

Berdasarkan data Posko Penanggulangan Bencana Alam Hidrometeorologi Aceh Tengah ribuan masyarakat terisolir itu tersebar di 15 kampung dan 1 kecamatan.

Kepala Dinas Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kemal mengatakan hingga 1,5 bulan lebih pascabencana, belasan kampung belum bisa diakses via jalur darat.

"Terdapat 13 kampung yang belum bisa dilalui kendaraan roda 2 dan 21 kampung yang belum bisa dilalui kendaraan roda 4, terutama di Kecamatan Ketol dan Linge," ucap Mustafa.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemkab Sumedang kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di bidang pengelolaan sumber daya air, mitigasi bencana, serta perizinan berbasis data dan teknologi.

Menurut Perwakilan BRIN Arif Rachman, pihaknya memiliki sejumlah inovasi yang relevan untuk diterapkan di Sumedang. Salah satunya adalah aplikasi Water Test Analysis dan konsep Smart and Sustainable Water System. Aplikasi ini mampu melakukan analisis kualitas air serta memperkirakan kondisi sumber daya air secara komprehensif.

“Aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung antisipasi bencana, khususnya oleh BPBD, serta menjadi bagian dari tim verifikasi dalam analisis perizinan. Baik untuk perizinan perumahan, pemanfaatan sumber air, maupun kepentingan investasi,” ujarnya.

Menurutnya, BRIN telah memiliki peta dan data lapangan di wilayah Sumedang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

“Data dan peta tersebut dapat digunakan untuk penyusunan zonasi pengembangan wilayah, termasuk pengelolaan dan penggunaan air secara real time melalui aplikasi Waterrys,” jelas Arif.

Kolaborasi ini diharapkan Arif, mampu memperkuat tata kelola air yang cerdas, berkelanjutan, serta meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana berbasis hidrometeorologi.

Sementara itu, Sekda Tuti menyambut baik rencana penerapan aplikasi inovasi dari BRIN. Pemanfaatan teknologi berbasis data dan analisis ilmiah sangat dibutuhkan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat, terukur, dan berkelanjutan.

“Kami melihat aplikasi ini sangat relevan dengan kebutuhan Sumedang, terutama dalam pengelolaan sumber daya air, antisipasi bencana, serta mendukung proses perizinan yang akuntabel dan berbasis data,” ujar Tuti.

Ia menegaskan, Pemkab Sumedang siap menindaklanjuti hasil audiensi tersebut melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, termasuk Bappeda, BPBD, dan dinas teknis terkait, agar penerapannya dapat dilakukan secara bertahap melalui skema living lab.

“Dengan penerapan teknologi ini, kami berharap proses perencanaan wilayah, pengendalian pemanfaatan air, hingga perlindungan masyarakat dan investor dapat dilakukan secara lebih transparan dan real time,” tambahnya.

Tuti juga menilai kerja sama dengan BRIN menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi Sumedang menuju daerah yang adaptif, inovatif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, AGAM – Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Dody Hanggodo meninjau langsung ruas jalan Malalak–Bukittinggi di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat yang terdampak bencana banjir dan longsor dengan kondisi kerusakan yang cukup parah.

Pada kesempatan itu, Dody mengatakan pihaknya tengah menyiapkan pembangunan jembatan permanen, sembari menuntaskan pemasangan jembatan sementara untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan arus logistik.

“Selain jembatan sementara armco dan bailey, kami juga menyiapkan desain pembangunan jembatan permanen,” katanya, Rabu (28/1/2026).

Dia menjelaskan untuk penyusunan desain jembatan permanen menjadi tahapan penting, karena kondisi geografis jalur Malalak yang curam dan terjal, serta melintasi kawasan hutan lindung dan konservasi sehingga memerlukan penyesuaian desain dan perizinan lintas kementerian.

“Kami juga akan mengkaji pembangunan sabo dam untuk menahan aliran air dari kawasan pegunungan yang bermuara ke kilometer 74, titik yang sempat terputus akibat banjir bandang pada 26 November 2025. Kajian tersebut dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko banjir bandang di masa mendatang,” ujarnya.

Dikatakannya guna penanganan ruas jalan tersebut, Kementerian PU menyiapkan anggaran sebesar Rp667 miliar yang akan dialokasikan pada tahun anggaran 2026–2027 yang diperuntukan bagi pemulihan dan perbaikan Jalan Malalak.

Gubernur Sumbar Mahyeldi yang turut mendampingi Menteri PU Dody menyambut baik komitmen pemerintah pusat dalam pemulihan infrastruktur strategis di Sumbar.

Oleh karena dia berharap, semua rencana tersebut dapat direalisasikan pemerintah pusat dalam waktu dekat agar konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali normal.

“Jalan Malalak ini sangat vital bagi konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kami berharap penanganan dilakukan tidak hanya cepat, tetapi juga berorientasi pada keamanan dan mitigasi bencana ke depan,” tutupnya.