Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menargetkan rehabilitasi 2 juta hektare lahan kritis melalui penanaman 2 miliar pohon sebagai bagian dari upaya pemulihan daerah aliran sungai (DAS) dan penguatan ketahanan air nasional.

Program tersebut difokuskan pada kawasan DAS prioritas dan ekosistem bakau yang dinilai memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air, mengurangi risiko banjir dan longsor, serta memperbaiki kualitas lingkungan.

Direktur Pengendalian Pencemaran Mutu Air KLH/BPLH Tulus Laksono mengatakan target rehabilitasi tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak mengingat luasnya area yang harus dipulihkan.

“Target rehabilitasi 2 juta hektare melalui penanaman 2 miliar pohon adalah tugas mulia yang harus kita kerjakan bersama. Kawasan yang memiliki potensi besar untuk penanaman adalah ekosistem bakau dan daerah aliran sungai, terutama DAS-DAS prioritas di Pulau Jawa. Pohon yang ditanam harus adaptif, bermanfaat bagi masyarakat, dan mampu menjaga keberlanjutan ekosistem,” ujar Tulus dalam siaran pers, dikutip Minggu (14/6/2026).

Menurut dia, rehabilitasi DAS diperlukan untuk memperbaiki fungsi hidrologis kawasan hulu. Vegetasi berperan meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan, mengurangi erosi dan sedimentasi, serta menjaga pasokan air pada musim kemarau.

Selain itu, penanaman pohon juga mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui peningkatan serapan karbon.

Dukungan terhadap program tersebut datang dari sejumlah komunitas lingkungan dan kelompok masyarakat yang berada di kawasan DAS.

Perwakilan Komunitas Penjaga Sungai Citarum, Didin, mengatakan masih terdapat sekitar 8.000 hektare lahan kritis di Jawa Barat yang memerlukan rehabilitasi. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan komunitas lingkungan diperlukan untuk mempercepat pemulihan DAS.

Dia juga menilai pengelolaan DAS perlu didukung koordinasi yang lebih kuat antarinstansi, terutama pada sungai yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Sementara itu, perwakilan Komunitas Bambu dan Lingkungan Penggerak Masyarakat Kasepuhan Cibarani, Muqodas, menyebut masyarakat adat di wilayah DAS Cisadane siap mendukung program penanaman pohon.

“Kami siap menyukseskan program penanaman 2 miliar pohon. Di wilayah Cibarani terdapat sekitar 4.980 hektare lahan yang siap ditanami bambu dan pohon produktif lainnya. Selama ini masyarakat juga telah melakukan penanaman bambu untuk menjaga sumber mata air, memperkuat daerah resapan, dan mencegah erosi,” kata Muqodas.

Adapun perwakilan Komunitas Patroli Air Surabaya, Imam, menilai keberhasilan rehabilitasi DAS tidak hanya ditentukan oleh jumlah pohon yang ditanam, tetapi juga pemeliharaan tanaman dan keterlibatan masyarakat dalam jangka panjang.

Menurut dia, edukasi kepada generasi muda juga penting untuk memastikan upaya pelestarian sungai dan sumber daya air dapat berkelanjutan.

Selain program penanaman pohon, KLH/BPLH juga mendorong pembentukan ruang kolaborasi yang lebih luas melalui rencana penyelenggaraan Kongres Air Nasional. Forum tersebut dirancang untuk mempertemukan pemerintah, komunitas sungai, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil guna memperkuat pengelolaan sumber daya air dan pengendalian pencemaran.

SULTENG - Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kawasan Hutan Lindung, Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, tengah digencarkan. Rehabilitasi itu merupakan wujud komitmen PT Bumi Morowali Utama (PT BMU) terhadap pelestarian lingkungan, sekaligus pemenuhan kewajiban sesuai regulasi pemerintah.

Program Rehab DAS mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.I/10/2019 tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai. Dalam kegiatan ini PT BMU bekerja sama dengan konsultan dan vendor profesional, serta melibatkan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Provinsi Sulawesi Tengah dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sintuwu Maroso untuk memastikan program berjalan baik.

Management PT BMU menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen pihaknya dalam menjalankan kewajiban rehabilitasi lingkungan secara berkelanjutan sesuai ketentuan pemerintah. Selain fokus pada pemulihan ekosistem, program Rehab DAS juga dirancang untuk memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi bagi warga sekitar.

“Kami melibatkan tenaga kerja lokal secara intensif mulai dari proses persemaian bibit, penanaman, hingga fase pemeliharaan tanaman. Langkah pemberdayaan ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung,” tulis manajemen PT BMU, Selasa (19/5/2026).

PT BMU berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, serta menjadi contoh kepatuhan perusahaan dalam mendukung keberlanjutan hutan Indonesia. Rehabilitasi menjadi sangat krusial di tengah tantangan lingkungan yang dihadapi saat ini.

Lihat video: Menhan: Bencana Sumatra akibat Kerusakan Hutan, Hutan Lindung di Indonesia Harus Dijaga!



“Melalui program Rehab DAS di Lore Selatan ini, PT BMU menegaskan posisinya sebagai mitra pemerintah yang bertanggung jawab dalam menjaga paru-paru hijau Indonesia demi masa depan generasi mendatang,” jelas manajemen BMU.

Pihak manajemen BMU, menambahkan, perusahaan berfokus pada pengembangan kegiatan pertambangan yang berkelanjutan melalui penerapan prinsip keselamatan kerja, tata kelola yang baik, dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah serta industri hilirisasi mineral nasional.

Upaya rehabilitasi ini semakin penting mengingat kondisi lahan kritis di Indonesia yang masih menjadi tantangan besar. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas lahan kritis nasional saat ini mencapai sekitar 12,7 juta hektare. Di tingkat global, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) mencatat bahwa laju kehilangan hutan dunia rata-rata sekitar 7,8 juta hektare per tahun selama periode 2010–2018.

Sejarah dunia mencatat, peradaban dunia muncul dan berkembang di sepanjang sungai-sungai besar. Sebut saja peradaban Mesir, Mesopotamia, Lembah Indus, dan peradaban China. Mereka menjadikan sungai sebagai “pembuluh vena ekonomi” bagi wilayah di sekitar daerah aliran sungai (DAS). Sungai menjadi saluran raksasa untuk mendukung kolaborasi intra-regional dan internasional.

Sungai merupakan pusat ekonomi—yaitu ruang hidup, ruang produksi, ruang pangan dan gizi. Indonesia memiliki 5.590 sungai utama dan 65.017 anak sungai dengan panjang sekitar 94.573 kilometer.

Seharusnya sungai di Indonesia menjadi salah satu penyangga utama ekonomi—khususnya, ketersediaan pangan dan gizi. Namun sampai hari, sungai belum serius ditempatkan di pusat kebijakan pangan dan gizi nasional.

Sungai semestinya dipenuhi pangan bergizi: ikan lokal, udang, tanaman air, dan beragam pangan akuatik lainnya. Bukan sebaliknya, dipenuhi oleh spesies ikan invasif, seperti sapu-sapu—yang merusak ekosistem sungai dan berdampak negatif pada ekonomi masyarakat sekitar daerah aliran sungai (DAS).

Sungai sebagai Pusat Ekonomi dan Sumber Gizi

Sungai merupakan pusat ekonomi dan bagian dari perikanan darat (inland fisheries). Sungai juga menyediakan pangan yang bernilai tinggi—mengandung protein dan mikronutrien penting bagi manusia.

Aktivitas ekonomi di sungai didominasi perikanan berskala kecil (small-scale fisheries). Basurto dan koleganya (2025), mengemukakan bahwa perikanan skala kecil—melalui pendekatan kolaboratif dan multidimensional berbasis data—diperkirakan mampu menyediakan setidaknya 40% (37,3 juta ton) dari hasil tangkapan perikanan global.

Perikanan skala kecil juga memberikan rata-rata 20% asupan pangan—yang mencakup didalamnya 6 mikronutrien utama yang esensial untuk kesehatan—bagi 2,3 miliar penduduk bumi. Satu dari 12 orang (di mana hampir setengahnya adalah perempuan), tergantung mata pencahariannya terhadap perikanan skala kecil.

Perikanan skala kecil (termasuk perikanan sungai), berkontribusi sekitar 44% dari nilai ekonomi seluruh hasil tangkapan perikanan dunia. Secara nasional dan regional, perikanan skala kecil tidak hanya berdampak pada ekonomi, namun juga pasokan gizi.

Ikan kecil di sungai (misalnya, ikan wader, nilem, dan bilih) mengandung protein berkualitas tinggi, mikronutrien penting (zat besi, kalsium, dan vitamin B12), dan asam lemak esensial. Dengan begitu, ikan kecil direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh wanita dan anak-anak. Sungai juga menghasilkan tanaman air yang kaya akan serat (dietary fiber) yang bagus untuk pencernaan.

Hicks dan koleganya (2019) melaporkan perikanan skala kecil berperan penting dalam menyuplai mikronutrien pada populasi gizi rentan. Dengan kata lain, sungai dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, terutama bagi penduduk di daerah-daerah pelosok yang masih tradisional. Sungai sering menjadi sumber protein yang paling dekat dan murah bagi mereka.

Namun mewujudkan sistem pangan dan gizi berbasis sungai, itu tidak mudah dan perlu keseriusan. Di perkotaan khususnya, sungai sering hanya dipandang sebagai kanal air, tempat membuang sampah dan limbah, dan identik dengan pemukiman kumuh. Bahkan, di Jakarta misalnya, sungai identik dengan ikan sapu-sapu—populasinya meledak dan meresahkan warga.

Ikan Sapu-Sapu: Indikator Ekonomi dan Ekologi DAS yang Buruk

Meledaknya populasi ikan sapu-sapu menunjukkan indikator ekonomi dan ekologi DAS sedang tidak baik-baik saja. Indikator ekonomi, yakni kondisi ekonomi masyarakat sekitar DAS; sementara indikator ekologi, yakni ekosistem sungai—termasuk makhluk hidup yang hidup sungai, contohnya ikan sapu-sapu.

Dominasi ikan sapu-sapu mempersempit ruang hidup ikan lokal, kualitas habitat menurun, dan menyebabkan pendapatan dan ekonomi nelayan turun.

Sementara, harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi yang baik dan pemanfaatan sumber daya DAS yang bijaksana, merupakan syarat utama untuk meningkatkan efisiensi ekologis sungai. Itu seperti dikemukakan oleh Wang dan koleganya (2024), dalam “Global river economic belts can become more sustainable by considering economic and ecological processes”.

Meledaknya populasi ikan sapu-sapu, bisa menjadi sebab dan juga bisa menjadi akibat dari kerusakan ekosistem DAS. Sehingga, pemahaman bahwa ikan sapu-sapu adalah akibat yang ditimbulkan (gejala), perlu ditingkatkan.

Ikan sapu-sapu bisa tumbuh dan berkembang pesat di sungai, khususnya sungai yang tercemar. Itu merupakan gejala lemahnya pengawasan dan penegakkan aturan terkait pengelolaan sungai.

Contohnya, Peraturan Menteri KKP Nomor 19/2020 jelas melarang impor, budidaya, peredaran, dan pelepasan spesies ikan berbahaya ke perairan. Bahkan panduan KKP telah memasukkan ikan sapu-sapu, sebagai ikan invasif yang berbahaya. Namun realitanya persoalan ikan sapu-sapu masih ada, bahkan di beberapa wilayah meledak populasinya.

Ledakan populasi ikan sapu-sapu, juga merupakan gejala bahwa persoalan sungai yang lama belum diselesaikan—yaitu: polusi dan modifikasi sungai.

Diperlukan kolaborasi dan sinergi yang serius para pihak terkait (stakeholders), untuk membuat, mengaplikasikan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan/regulasi tentang sungai.

Pemetaan kandungan gizi dan keberlimpahan tiap spesies organisme sungai juga diperlukan. Itu penting untuk estimasi potensi pangan lestari di sungai, guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat.

Selanjutnya, perlu dilakukan perlindungan ekosistem sungai untuk menjaga produktivitasnya. Khususnya, penegakan aturan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri KKP Nomor 19/2020—tentang larangan impor, budidaya, peredaran, dan pelepasan spesies ikan berbahaya, termasuk ikan sapu-sapu.

Perencanaan infrastruktur sungai yang baik juga diperlukan, untuk menjaga kelestarian ekosistem di daerah aliran sungai (DAS). Termasuk, menetapkan standar aliran dan kualitas air sungai, dan mengatur pembangunan bendungan (dam).

Kesimpulannya, ekosistem sungai harus dijaga keseimbangan, keberagaman, dan produktivitasnya. Sehingga sungai mampu menggairahkan ekonomi, dan penuh gizi (bukan sapu-sapu).

BANDUNG - Kerusakan lingkungan di Jawa Barat kian mengkhawatirkan seiring meluasnya lahan kritis di sejumlah wilayah. Kondisi lahan gundul dan minim vegetasi terlihat di Pangalengan, Cisanti, Cikembang, Puncak Gede, hingga wilayah Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.

Alih fungsi lahan yang tidak terkendali serta lemahnya rehabilitasi hutan dinilai mempercepat degradasi kawasan sekaligus meningkatkan ancaman longsor, banjir, dan kekeringan di berbagai daerah.

Tekanan terhadap ekosistem paling terasa di Bandung Raya yang berada di antara wilayah utara dan selatan. Di kawasan Bandung Utara, pembangunan properti dan destinasi wisata mengubah bentang alam yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air.

Sementara di wilayah selatan, aktivitas pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan berpotensi memperbesar risiko bencana hidrometeorologi.

Ketua Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) M Taufan Suranto menilai situasi tersebut perlu direspons dengan langkah pemulihan yang cepat dan terarah.

Dia mendukung percepatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan pemerintah, terutama melalui penanaman pohon di kawasan rawan longsor, penghijauan daerah aliran sungai, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

"Pentingnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bukan hanya memulihkan ekosistem, tetapi juga menjaga ketersediaan air, menekan potensi bencana, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Jawa Barat," kata Taufan, Selasa (28/4/2026).

Menurut dia, kawasan hulu perlu dijaga agar sumber air di Jawa Barat terus berlangsung. "Pemulihan kawasan hulu memiliki dampak strategis terhadap keberlanjutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang menjadi sumber air penting bagi Jabar," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan gugatan pidana terhadap sejumlah entitas usaha di Aceh dan Sumatra Utara yang diduga bertanggung jawab atas dampak parah dari bencana hidrometeorologi di kawasan tersebut pada akhir November lalu.

Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di hadapan Komisi XII DPR RI dalam rapat kerja pada Senin (26/1/2026). KLH sendiri telah melayangkan gugatan perdata senilai Rp4,84 triliun terhadap 6 perusahaan di kawasan tersebut karena sejumlah pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan.

KLH dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2026), mengumumkan bahwa gugatan diajukan atas kerusakan lingkungan di tiga wilayah terdampak banjir dan longsor, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Pemulihan ekosistem di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan Batang Toru menjadi fokus utama yang melatarbelakangi gugatan ini.

Berdasarkan hasil pengawasan lapangan dan kajian teknis, aktivitas enam korporasi yang menjadi objek gugatan, PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST dan PT TBS, mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup seluas 2.516,39 hektare.

“Kemudian potensi pidana juga kami gali, ada dua pidana yang sedang kami susun di Aceh, sementara di Sumatra Utara ada empat,” kata Hanif, dikutip dari video siaran langsung TV Parlemen.

Hanif mengemukakan bahwa tidak semua gugatan pidana bakal ditangani oleh KLH, beberapa gugatan akan dilimpahkan melalui pemerintah daerah terkait dan Kementerian Kehutanan. Selain itu, KLH juga tengah menyiapkan gugatan perdata baru menyusul gugatan terhadap 6 entitas yang disampaikan beberapa waktu lalu.

“Jadi terkait dengan pidana kami akan support penuh dokumen-dokumen terkait dengan lingkungan pada Bareskrim Polri untuk mendapatkan arahan apakah pelaksanaan penuntutannya dilakukan oleh Polri ataupun oleh Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian selanjutnya ada satu yang kami limpahkan ke Pemerintah Daerah, kemudian dua kami limpahkan ke Kehutanan karena berada di kawasan hutan,” papar Hanif.

Sejauh ini, KLH juga tengah mengawasi 68 perusahaan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terkait penanganan penyelesaian bencana hidrometeorologi. KLH telah melakukan verifikasi terhadap 68 perusahaan tersebut dan menerbitkan sanksi administratif berupa kewajiban untuk melakukan audit lingkungan.

“Pada seluruh unit usaha di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh diminta untuk melakukan audit lingkungan paling lambat selesai di tiga bulan sejak diberikannya [sanksi] itu,” tambah Hanif.

KLH juga mencatat terdapat 50 entitas usaha lainnya yang tengah dalam proses pelaporan ke pemerintah. Proses pelaporan ini ditargetkan selesai pada Februari 2026 seiring dengan rampungnya proses verifikasi lapangan.

KOMPAS.com – PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM), anak usaha PT Merdeka Gold Resources, Tbk (IDX: EMAS) yang juga bagian dari grup Merdeka (IDX:MDKA) resmi menyerahkan hasil rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) tahap kedua kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Pada serah terima tahap kedua, luas area rehabilitasi yang diserahterimakan mencapai 589,37 hektar (ha) di Desa Sukadamai, Wonggasari Tenggal, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.

Pada kesempatan itu, Direktur GSM Cahyono Seto menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang sejalan dengan prinsip perusahaan.

“PT GSM senantiasa berkomitmen untuk mematuhi seluruh regulasi yang berlaku dan memiliki implikasi positif bagi lingkungan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (25/1/2026).

Selain memenuhi kewajiban, kata Cahyono, upaya rehabilitasi DAS juga diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi pengelolaan aliran sungai dan pencegahan risiko banjir.

“Tidak hanya memenuhi kewajiban, rehabilitasi DAS juga untuk mendukung keberlanjutan ekosistem dan masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Pemenuhan kewajiban itu merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dengan rasio 1:1.

Dalam hal ini, GSM mempunyai kewajiban untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi DAS seluas 999,90 ha.

Dalam menjalankan rehabilitasi, GSM mencatatkan tingkat keberhasilan penanaman sebesar 83,09 persen. Capaian ini melampaui standar keberhasilan Kemenhut, yakni sebesar 75 persen.

Hasil itu pun menjadi bentuk komitmen perusahaan terhadap pemulihan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

Acara penandatanganan serah terima tahap kedua dilakukan Cahyono bersama Sri Direktur Teknik Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan Kemenhut Handayaningsih.

Sebelumnya, GSM telah melakukan serah terima seluas 500 ha pada November 2022 untuk tahap pertama.

Dengan demikian, total luas rehabilitasi DAS yang telah diserahterimakan GSM pada tahap pertama dan kedua mencapai 1.089,37 ha.

Untuk diketahui, rehabilitasi DAS memiliki dampak strategis dalam menjaga fungsi hidrologis kawasan, khususnya dalam menstabilkan aliran sungai, meningkatkan daya serap air, serta mengurangi potensi limpasan permukaan yang dapat memicu banjir di wilayah hilir.

Melalui penanaman kembali vegetasi yang tepat, rehabilitasi DAS berperan penting dalam mengendalikan erosi dan sedimentasi sungai, sekaligus mendukung ketahanan lingkungan jangka panjang bagi masyarakat sekitar.

Tanaman multi purpose tree species (MPTS), seperti durian, jambu mete, cengkeh dan rambutan ditanam pada lahan rehabilitasi.

MPTS dipilih karena dapat bermanfaat sebagai komoditas sumber pangan bagi masyarakat, termasuk spesies fauna di sekitar.

Dalam kegiatan operasionalnya, GSM terus berkomitmen pada pemulihan ekosistem lingkungan yang berkelanjutan.

Salah satu upaya itu dilakukan melalui penguatan fungsi DAS sebagai pengendali aliran dan mitigasi bencana sehingga dapat memberikan dampak positif bagi keseluruhan ekosistem dan masyarakat sekitar.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk menetapkan dua daerah aliran sungai (DAS) menjadi zona merah pascabencana yang terjadi daerah itu.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan penetapan zona merah di dua DAS ini sebagai langkah dan upaya agar tidak terjadi kejadian banjir bandang yang berulang. Karena, yang terlihat sampai saat ini, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sangat cepat terjadi banjir.

“Akibat banjir pada November 2025 lalu, sejumlah aliran sungai mengalami perubahan. Selain itu, banyak rumah warga yang berada di DAS terseret arus, hanyut, dan rusak berat. Kami telah membahasnya untuk segera mengambil langkah penetapan zona merah di daerah DAS,” katanya, Rabu (7/1/2026).

Dia menjelaskan dua DAS yang menjadi perhatian utama yakni di Sungai Air Dingin dan Sungai Kuranji. Kedua alur sungai ini mengalami perubahan alur sungai yang berbelok-belok, dan menyebabkan endapan lumpur dan pasir, serta hantaman arus banjir yang kuat.

Oleh karena itu, harus ada desain zona merah, agar zona itu tidak ditempati masyarakat dan tidak terjadi lagi kejadian berulang. Karena memang, kedua DAS ini harus segera disikapi.

“Setelah ini kami akan dengarkan peta kondisi sungai secara akurat dan selepas itu nanti diulang pembahasannya,” ujarnya.

Fadly menegaskan zona merah pada DAS merupakan zona yang seharusnya tidak boleh ditempati atau didiami. Karena akan membahayakan warga yang mendirikan rumah di bibir sungai.

Menurutnya setelah nanti ada penetapan zona merah, artinya di sepanjang kawasan zona merah itu dilarang, misalnya soal dilarang membangun tempat tinggal di situ.

Selain itu juga perlu ada kejelasan zona merah itu dan harus ada dari pemerintah. Artinya tidak lama lagi kejelasan itu akan terjawab bersama akademisi dan tentunya akan disampaikan ke masyarakat.

“Jadi walaupun akan ada pihak yang merasa tidak menyenangkan, namun keinginan kami ini mengedepankan adanya keamanan dan kenyamanan bagi warga,” ucapnya.

Fadly menjelaskan hingga detik ini, sekitar 600 rumah hanyut saat bencana banjir melanda pada 28 November 2025 lalu, serta banjir susulan pada 2 Januari 2026 kemarin. Bahkan, pihaknya memprediksi beberapa waktu kedepan akan bertambah rumah yang hanyut ketika banjir terjadi lagi.

“Pengerjaan pendaman di sungai membutuhkan waktu panjang hingga tiga tahun, rehab rekon itu tiga tahun, kami tidak bisa menerka-nerka, sebab itu zona merah ini harus segera kami tetapkan,” sebutnya.

Kondisi rumah warga terdampak banjir yang berada dekat dengan aliran sungai Batu Busuk, Kota Padang, Sumatra Barat, Senin (8/12/2025). Bisnis/Muhammad Noli Hendra

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah mencatat ada 31 perusahaan yang diduga menjadi penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Komandan Satgas (Dansatgas) Garuda PKH, Mayjen Dody Triwinarto mengatakan puluhan perusahaan itu berkaitan langsung dengan daerah aliran sungai. Misalnya, di Aceh ada sembilan perusahaan.

"Untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan DAS, itu ada 9 PT," ujar Dody di Kejagung, Senin (15/12/2025).

Dia menambahkan, di DAS Sumatra Utara (Sumut) ada delapan subjek hukum yang terdiri dari perusahaan dan pihak dari pemegang hak atas tanah alias PHT. Delapan subjek itu berasal dari DAS di wilayah Batang Toru, Sungai Garoga dan Langkat. Di wilayah ini telah terjadi bencana banjir dan longsor.

"Untuk yang di Sumatera Utara, DAS yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT," imbuhnya.

Sementara itu, kata Dody, sisanya yakni 14 berasal dari subjek hukum yang merupakan perusahaan lokal di wilayah DAS, Sumatra Barat.

"Untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, entitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari tiga wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab," pungkasnya.

Sementara itu, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) mendapatkan informasi dugaan penebangan liar dan pembukaan lahan atau illegal logging di hulu Sungai Tamiang. Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan temuan itu diperoleh saat melakukan penyelidikan di lokasi.

"Informasi awal di hulu Sungai Tamiang terdapat aktivitas illegal logging dan land clearing oleh masyarakat," ujar Irhamni saat dihubungi, Selasa (9/12/2025).

Dia menjelaskan modus yang dilakukan pelaku pembalakan pohon liar itu dengan mekanisme panglong. Pada intinya, mekanisme panglong ini dilakukan dengan menumpuk kayu yang sudah dipotong untuk selanjutnya dihanyutkan saat air naik pada bantaran sungai.

"Mekanisme panglong kayu dipotong, ditumpuk di bantaran, lalu dihanyutkan saat air naik seperti rakit," imbuhnya.

Sementara itu, untuk mekanisme pembukaan lahan dilakukan dengan memotong kayu besar menjadi kecil agar mudah terbawa arus sungai.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap jenis kayu gelondongan yang ditemukan pascabencana di wilayah Sumatra.

Dittipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan jenis kayu yang terseret banjir itu berasal dari pohon karet, ketapang hingga durian.

"Barang bukti kayu telah disisihkan, dispesifikasikan, dan dikategorikan oleh ahli. Jenis kayu dominan: karet, ketapang, durian, dan lainnya," ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

Dia menambahkan kayu gelondongan itu dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Misalnya, kayu hasil gergajian, kayu yang dicabut dengan alat berat, kayu hasil longsor, hingga kayu hasil pengangkutan.

Adapun, jenis kayu yang telah diidentifikasi ini berasal dari TKP Daerah Aliran Sungai (DAS) di Garoga, Tapanuli Selatan.

"Posko sudah didirikan 3 km dari TKP DAS Garoga. Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa," pungkasnya.

Sebelumnya, kayu gelondongan telah ditemukan setelah banjir di wilayah Sumatra. Temuan itu membuat publik marah lantaran kayu tersebut diduga kuat berasal dari penebangan hutan yang tidak berizin.

Kayu Gelondongan ini ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas, dan terpotong rapi tanpa ranting-ranting. Kayu ini juga dinilai memperparah bencana banjir di Sumatra.

Adapun, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sempat menyinggung asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) hingga pohon lapuk.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap jenis kayu gelondongan yang ditemukan pascabencana di wilayah Sumatra.

Dittipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan jenis kayu yang terseret banjir itu berasal dari pohon karet, ketapang hingga durian.

"Barang bukti kayu telah disisihkan, dispesifikasikan, dan dikategorikan oleh ahli. Jenis kayu dominan: karet, ketapang, durian, dan lainnya," ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

Dia menambahkan kayu gelondongan itu dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Misalnya, kayu hasil gergajian, kayu yang dicabut dengan alat berat, kayu hasil longsor, hingga kayu hasil pengangkutan.

Adapun, jenis kayu yang telah diidentifikasi ini berasal dari TKP Daerah Aliran Sungai (DAS) di Garoga, Tapanuli Selatan.

"Posko sudah didirikan 3 km dari TKP DAS Garoga. Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa," pungkasnya.

Sebelumnya, kayu gelondongan telah ditemukan setelah banjir di wilayah Sumatra. Temuan itu membuat publik marah lantaran kayu tersebut diduga kuat berasal dari penebangan hutan yang tidak berizin.

Kayu Gelondongan ini ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas, dan terpotong rapi tanpa ranting-ranting. Kayu ini juga dinilai memperparah bencana banjir di Sumatra.

Adapun, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sempat menyinggung asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) hingga pohon lapuk.

BOGOR - Upaya memperkuat ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) dan mengurangi risiko bencana banjir dan longsor (hidrometeorologi) dalam jangka menengah dan panjang terus dilakukan. Hal itu antara lain dilakukan dengan penanaman pohon endemik di kawasan Eiger Adventure Land (EAL), Jalan Lembah Nendeut, Desa Sukagalih, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025).

Kegiatan penanaman pohon tersebut dihadiri Staf Ahli Bidang Sumber Daya Pangan, SDA, Energi dan Mutu Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Laksmi Widjayanti, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut KLH Edy Nugroho Santoso, serta CEO Eiger Ronny Lukito.

Ronny bersyukur kegiatan tersebut berhasil menanam sekitar 350 pohon endemik lokal seperti Rasamala, Saninten, dan Puspa. "Kolaborasi dengan KLH terus memberikan kritikan, saran, dan arahan yang sangat baik. Kami sadar masih ada kekurangan, tapi kami berupaya menjaga kelestarian alam dengan maksimal," ujarnya.

Ronny menjelaskan, Eiger sejauh ini telah menanam 118 ribu pohon tegakan dan hampir 8 juta pohon perdu. Langkah tersebut dilakukan sebagai respons terhadap perhatian Menteri Lingkungan Hidup mengenai pentingnya pengendalian runoff air. "Kami juga dibantu Prof Dr Bayuri untuk mengendalikan runoff air. Puji Tuhan, semuanya sudah kami lakukan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Pakar botani Prof Tukirin Partomihardjo menilai pengembangan Eiger Adventure Land tidak hanya berorientasi wisata, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian keanekaragaman hayati melalui pembangunan arboretum. "Arboretum ini nantinya akan menampung pohon-pohon langka asli Indonesia. Ekowisata bukan hanya soal berwisata, tapi juga meningkatkan pengetahuan generasi muda tentang kekayaan hayati," jelasnya.

Yuli Suhartono, pakar lingkungan, mengapresiasi perencanaan penanaman yang merujuk pada prinsip the right tree, right place, and the right purpose. Menurutnya, kajian komprehensif mulai dari geologi, stabilitas lereng, hingga curah hujan, sudah dilakukan.

"Saya berdiskusi dengan Prof. Tukirin untuk vegetasinya dan dengan Pak Lubis dari BRIN untuk aspek geologinya. Dari situ kami membuat zonasi untuk menentukan pohon apa dan untuk tujuan apa," ujarnya.

Dia menegaskan, rehabilitasi lingkungan harus melihat kebutuhan lokal secara detail. "Kita tidak hanya bicara menahan air, tapi juga mencegah longsor. Dan apakah itu bisa dipenuhi atau tidak, bergantung pada situasi lokal yang sudah dipetakan."

JAKARTA - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkum) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengidentifikasi penyebab banjir di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera. Salah satunya, adanya kerusakan lingkungan di hulu DAS Batang Toru dan Sibuluan.

"Hasil analisis awal yang diperkuat verifikasi lapangan, menunjukkan bahwa selain curah hujan ekstrem, terdapat indikasi kerusakan lingkungan di hulu DAS Batang Toru dan DAS Sibuluan di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan," kata Dirjen Gakkuk Kehutanan Dwi Januanto Nugroho dalam keterangan tertulis yang dikutip, Minggu (7/12/2025).

Dengan rusaknya lingkungan di hulu DAS, Dwi menilai, mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air hujan. Dengan begitu, air hujan mengalir ke hilir memicu banjir dan longsor.

"Kerusakan tutupan hutan di lereng dan hulu DAS diduga menurunkan kemampuan tanah menyerap air sehingga hujan ekstrem lebih cepat berubah menjadi aliran permukaan (run-off) yang kuat, memicu banjir dan longsor," tuturnya.

Identifikasi kerusakan lingkungan pada hulu DAS, diyakini dengan adanha temuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir. Dwi menduga, kayu itu hasil aktivitas pembukaan lahan dan penebangan yang tidak sesuai ketentuan.

“Kami melihat pola yang jelas: di mana ada kerusakan hutan di hulu akibat aktivitas ilegal, disitu potensi bencana di hilir meningkat drastis. Aktivitas di PHAT yang seharusnya legal, terindikasi disalahgunakan menjadi kedok untuk pembalakan liar yang merambah ke kawasan hutan negara di sekitarnya," ujar Dwi.

"Ini adalah kejahatan luar biasa yang mengorbankan keselamatan rakyat,” pungkasnya.