Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa ada 29 desa yang hilang akibat bencana hidrometeorologi di Sumatra dan Aceh.

Hal itu dia sampaikan saat rapat bersama DPR, Rabu (18/2/2026). Mulanya Tito menyampaikan bahwa desa yang hilang karena tertimbun longsor atau tersapu banjir

"Jadi ada desa yang hilang 29 karena terbawa longsor atau terkena banjir," katanya.

Dia menyebut di Aceh sebanyak 21 desa hilang yang berlokasi di Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.

Lalu di Sumatra Utara terdapat 8 desa yang hilang khususnya di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Kemudian di Sumatra Barat, tidak ada desa yang hilang.

Dia menjelaskan bahwa desa yang hilang memerlukan tindakan yang pasti berupa revitalisasi atau penghapusan nama desa dari administrasi pemerintahan.

"Di Sumatra Barat, alhamdulillah tidak ada yang hilang dan ini perlu penyelesaian relokasi dan juga administrasi desa nantinya. Karena desa yang hilang itu nanti apa kita akan bangun kembali atau dihilangkan dalam administrasi pemerintahan," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, dia turut melaporkan perkembangan penanganan pascabencana di tiga provinsi itu. Dia menyebut total korban meninggal menjadi 1.205 orang.

"Yang meninggal dunia 1.205 orang, dan yang hilang 139 orang, dan pengungsi juga 2 juta lebih sekarang lebih kurang 12.944 di tenda," katanya.

Dia menyampaikan bahwa di Sumatra Barat sudah tidak ada pengungsi dari sebelumnya 16.164 orang mengungsi di tenda-tenda. Sebab, masyarakat setempat telah pindah ke hunian sementara atau Huntara. Sedangkan masyarakat yang rumahnya hilang atau rusak berat telah mendapatkan dana hunian tunggu

"Di Sumatra Barat kami sudah melakukan pengecekan di 16 kabupaten kota yang terdampak tidak terdapat pengungsi di tenda," jelasnya

Di Sumtara Barat korban meninggal sebanyak 267 orang, hilang 70 orang, dan kerusakan fasilitas pendidikan hingga kesehatan.

Lalu, untuk Sumatra Utara dari 33 kabupaten kota yang ada, 18 terdampak, kecamatan 163 dan desa 897 juga ada rumah yang rusak ringan, berat, hingga hilang. Begitupun kerusakan infrastruktur fasilitas umum seperti jalan, fasilitas kesehatan, sampai pendidikan.

Dia menuturkan jumlah pengungsi di Sumatra Utara dari sekitar 53 ribu menjadi 850 orang, khususnya di Tapanuli tengah.

Selanjutnya di Aceh 562 orang meninggal dunia, hilang 29 orang, dan pengungsi 1,4 juta sekarang 12.144 orang yang ada di tenda.

Dia menyampaikan bahwa pola bencana hampir sama di mana daerah dataran tinggi umumnya adalah longsor karena hujan yang lebat sehingga mengakibatkan jalan terputus dan rusak. Alhasil kota-kota terisolir dan bantuan logistik sulit dikirim.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah siap menghadapi gugatan 28 perusahaan yang izinnya dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan bencana banjir hingga longsor di Sumatra.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono menjelaskan 28 perusahaan itu tidak dapat memenuhi ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Diaz memastikan, KLH mendukung langkah tegas Presiden yang menunjukkan komitmen penuh pemerintah dalam penegakan hukum bagi pelanggaran di bidang lingkungan hidup.

"Untuk perusahaan yang akan menggugat balik, saya rasa mungkin saja. Akan tetapi, kita pun juga akan berkoordinasi dengan jaksa pemerintah dan kita akan siapkan semuanya juga," kata Diaz dalam konferensi pers pada Rabu (21/1/2026).

Adapun dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya, sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan usai izin 28 perusahaan itu dicabut, operasional bisnis perusahaan terhenti. Menurutnya, pemerintah bertindak tegas, mengingat 28 perusahaan tersebut dinilai sebagai penyebab banjir dan longsor di Sumatra.

"Bagaimana dengan karyawan, ini yang memang harus kami bicarakan juga dengan Kemenaker [Kementerian Ketenagakerjaan] dan sebagainya," ujar Rosa.

Tidak hanya itu, KLH juga melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap keberlanjutan pengelolaan lahan milik 28 perusahaan tersebut. Tujuannya untuk mengetahui pemanfaatan lahan lanjutan.

"Saat ini sedang dilakukan KLHS, di mana KLHS itu salah satunya adalah mengetahui bagaimana lingkungan hidup. Pada saat ini lingkungan existing itu seperti apa sekarang? Yang rusak yang mana pastinya? Nanti kemudian akan dipulihkan seperti apa? Nah itu sekarang sedang berjalan," ujar Rosa.

KLHS merupakan proses analisis sistematis untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi. Tujuannya yakni untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan menjaga kelestarian.

"Nah sekarang step-nya sedang KLHS, sedang dikaji. Untuk tahu betul-betul apa yang mesti kita lakukan terhadap daerah itu. Apakah dipulihkan, apakah kemudian daya dukung, daya tampungnya memang sudah tidak cukup. Tidak boleh lagi ada kerusakan dan sebagainya," tutur Rosa.

Usai izinnya dicabut, KLH memastikan juga akan mendorong pengembalian fungsi lingkungan di lahan milik 28 perusahaan tersebut dan memastikan daya tampung yang baik.

Deputi Penegakan Hukum KLH Rizal Irawan menjelaskan sebelum mencabut izin 28 perusahaan tersebut, KLH menerjunkan tim ahli guna menilik terkait dengan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi.

"Hasil ahli kemarin, ditemukan adanya kerusakan lingkungan, yang pasti itu. Kemarin ahli dari BRIN [Badan Riset dan Inovasi Nasional] dan dari IPB [Institut Pertanian Bogor] dilibatkan, bahwa ada dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas di beberapa perusahaan itu," kata Rizal.

Menanggapi keputusan pemerintah, satu-persatu perusahaan mulai angkat suara. Ada yang menyatakan menghormati keputusan pemerintah, ataupun berharap adanya audit ulang pencabutan izin usaha.

Agincourt Resources

Salah satu perusahaan yang izinnya dicabut, PT Agincourt Resources buka suara terhadap langkah pemerintah. Senior Manager Corporate Communications Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono mengatakan, pihaknya telah mendapat laporan pencabutan IUP oleh Satgas PKH itu dari media massa.

Namun, pihaknya belum bisa berkomentar lebih jauh lantaran belum menerima surat secara resmi. "Hingga saat ini, perseroan belum bisa memberikan komentar lebih lanjut mengingat Perseroan belum menerima pemberitahuan resmi dan mengetahui secara detail terkait keputusan tersebut," ucap Katarina kepada Bisnis, Rabu (21/1/2026).

Perseroan, kata dia, menghormati setiap keputusan pemerintah dan tetap menjaga hak perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. "Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik [good corporate governance] dan berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh peraturan," ucap Katarina.

APRIL Group

Di sisi lain, nama Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. atau April Group turut terseret dalam pusaran daftar perusahaan yang dicabut izinnya pada 20 Januari 2026 melalui keterkaitan dengan PT Sumatera Riang Lestari dan PT Sumatera Sylva Lestari. Menanggapi hal ini, manajemen mengatakan April Group siap mematuhi segala regulasi yang berlaku.

Laporan Keberlanjutan April untuk 2024 tidak secara spesifik menyebutkan afiliasi terhadap kedua perusahaan tersebut. Namun laporan sumber serat kayu April Group per 31 Desember 2025 memperlihatkan nama PT Sumatera Riang Lestari (SRL) dan PT Sumatera Sylva Lestari (SSL) dalam daftar mitra pemasok jangka panjang.

“Menanggapi hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa APRIL Group menghormati keputusan Pemerintah Indonesia dan berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Corporate Communications APRIL Group, Reviana Surya, dalam jawaban tertulis kepada Bisnis, Rabu (21/1/2026).

Pasokan dari PT SRL ke APRIL Group mencakup sejumlah blok usaha yang tersebar di Sumatra Utara dan Riau, yakni Blok I-Seikabaro, Blok II-Garingging, Blok IV-Pulau Rupat, Blok V-Pulau Rangsang dan Blok VI-Bayas.

PLTA Batang Toru

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE) tengah mengajukan audit ulang pencabutan izin usaha.

Adapun, NSHE merupakan salah satu dari 28 perusahaan yang izin usahanya dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto buntut dari bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra dan Aceh. Perusahaan disinyalir menyalahi aturan lingkungan.

NSHE merupakan perusahaan patungan atau joint venture (JV) yang tengah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru berkapasitas 510 megawatt (MW).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi menuturkan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk audit ulang NSHE.

"Pengajuan permohonan audit ulang sudah diproses, tinggal pelaksanaan audit kembali," ucap Eniya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali mengumumkan 28 nama korporasi di sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunan yang izin usahanya dicabut karena dugaan kuat pelanggaran aspek lingkungan yang memperparah bencana banjir dan longsor di Sumatra. Beberapa yang terlibat merupakan nama-nama besar seperti emiten PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) dan entitas yang terkait dalam rantai pasok serat kayu April Group.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers pada Selasa (20/1/2026) malam menyampaikan bahwa pascaterjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mempercepat proses audit di wilayah tersebut.

Pada Senin (19/1/2026), dia melanjutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara daring dari London, Inggris, bersama kementerian, lembaga, dan Satgas PKH.

Dalam rapat tersebut, Satgas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

“Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo.

Sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare, termasuk PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) yang dalam beberapa bulan terakhir disorot karena indikasi pelanggaran yang memperburuk bencana banjir di wilayah operasionalnya. Sementara itu, enam perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Jejak Pelanggaran

Prasetyo Hadi mengungkapkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah lewat penertiban kawasan hutan. Pelanggaran mencakup aktivitas usaha di luar wilayah izin hingga kewajiban kepada negara yang tidak dipenuhi.

“Melakukan kegiatannya di luar wilayah izin yang sudah diberikan, kemudian misalnya lagi melakukan kegiatan usahanya di kawasan yang dilarang, contohnya di hutan lindung,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, sebagian perusahaan terbukti menjalankan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan pemerintah. Selain itu, ada perusahaan yang melakukan aktivitas di kawasan yang secara aturan dilarang untuk kegiatan usaha.

Tak hanya pelanggaran wilayah, Prasetyo juga menyebutkan adanya pelanggaran administratif dan finansial. Beberapa perusahaan dinilai tidak menyelesaikan kewajiban kepada negara, termasuk kewajiban perpajakan.

“Kemudian juga ada yang pelanggaran itu dalam bentuk kewajiban-kewajiban kepada negara yang tidak diselesaikan, misalnya pajak,” katanya.

Jejak INRU dalam kerusakan lingkungan di Sumatra bukanlah hal baru. Setelah dikaitkan dengan deforestasi di daerah aliran sungai terdampak bencana dan sahamnya kemudian disuspensi Bursa Efek Indonesia (BEI) karena operasional yang dihentikan, inisial TPL kembali mencuat dalam gugatan perdata senilai Rp4,84 triliun yang dilayangkan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap total enam perusahaan di Sumatra Utara.

KLH dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2026), mengumumkan bahwa gugatan diajukan atas kerusakan lingkungan di tiga wilayah terdampak banjir dan longsor, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Pemulihan ekosistem di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan Batang Toru menjadi fokus utama yang melatarbelakangi gugatan ini.

Berdasarkan hasil pengawasan lapangan dan kajian teknis, aktivitas enam korporasi yang menjadi objek gugatan, PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST dan PT TBS, mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup seluas 2.516,39 hektare.

Nama TPL yang kembali mengemuka dalam gugatan pemerintah seolah mempertegas riset yang dirilis Auriga Nusantara dan Earthsight baru-baru ini.

Analisis Auriga Nusantara dan Earthsight terhadap citra satelit untuk area berhutan di dataran tinggi DAS Batang Toru, DAS Sibundong, dan DAS Kolang pada tahun-tahun sebelum bencana mengidentifikasi tiga blok deforestasi besar atau penebangan terbaru. Salah satunya berada pada satu sektor konsesi TPL, yang mana perusahaan ini memiliki izin mengembangkan kebun kayu monokultur ekaliptus guna memasok pabrik pulp besarnya.

Analisis menguak bahwa 758 hektare hutan belantara dataran tinggi telah mengalami pembabatan dalam kurun Maret 2021 hingga Desember 2025. Wilayah tersebut berada di sektor Aek Raja yang masuk dalam konsesi TPL.

“Logging skala besar dan pembuldoseran hutan alam bahkan meluas hingga 125 hektare ke luar konsesi,” tulis Auriga Nusantara dan Earthsight.

Secara keseluruhan, area yang dibabat ini mencapai tiga kali luas kawasan Gelora Bung Karno. Setelah berlangsung dengan kecepatan stabil selama beberapa tahun, deforestasi melonjak pesat pada beberapa minggu menjelang terjadinya bencana November 2025 dengan laju luas terdampak mencapai satu lapangan bola setiap harinya.

INRU dalam keterbukaan informasi yang dirilis pada Rabu pagi (21/1/2026) menyatakan bahwa Perseroan belum menerima keputusan tertulis resmi tentang pencabutan PBPH yang diumumkan pemerintah. INRU pun kini tengah melakukan klarifikasi dan penjelasan ke Kementerian Kehutanan dan instansi terkait soal pencabutan izin ini.

Direksi Toba Pulp Lestari menyampaikan bahwa kegiatan industri pengolahan pulp Perseroan memiliki izin usaha yang masih berlaku secara sah. Namun demikian, seluruh bahan baku kayu yang digunakan dalam kegiatan industri tersebut berasal dari hasil pemanfaatan hutan tanaman dalam areal PBPH yang dimiliki TPL sendiri.

“Oleh karena itu, ketika pencabutan izin PBPH tersebut benar-benar diberlakukan secara efektif, kondisi tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap pasokan bahan baku dan kelangsungan kegiatan operasional industri Perseroan,” tulis manajemen.

Sementara itu, nama Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. (April Group) turut terseret dalam pusaran daftar perusahaan yang dicabut izinnya pada 20 Januari 2026 melalui keterkaitan dengan PT Sumatera Riang Lestari dan PT Sumatera Sylva Lestari.

Laporan Keberlanjutan April untuk 2024 tidak secara spesifik menyebutkan afiliasi terhadap kedua perusahaan tersebut. Namun laporan sumber serat kayu April Group per 31 Desember 2025 memperlihatkan nama PT Sumatera Riang Lestari (SRL) dan PT Sumatera Sylva Lestari (SSL) dalam daftar mitra pemasok jangka panjang.

Pasokan dari PT SRL mencakup sejumlah blok usaha yang tersebar di Sumatra Utara dan Riau, yakni Blok I-Seikabaro, Blok II-Garingging, Blok IV-Pulau Rupat, Blok V-Pulau Rangsang dan Blok VI-Bayas. Pasokan serat kayu dari blok-blok ini tercatat telah mengantongi sertifikat legal pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL), status keberlanjutan dari Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) dan Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC).

Adapun untuk PT Sumatera Sylva Lestari, perusahaan tercatat berlokasi di Rokan Hulu, Riau dengan area konsesi seluas 42.530 hektare. Sebagaimana SRL, Sumatera Sylvia Lestari telah mengantongi sertifikasi dari Kementerian Kehutanan, PEFC dan IFCC.

Bisnis telah mengajukan sejumlah pertanyaan kepada April Group mengenai pencabutan izin dua entitas tersebut. Namun sampai publikasi berita ini, manajemen April belum memberikan tanggapan.

Bisnis.com, JAKARTA — Sorotan terhadap PT Toba Pulp Lestari Tbk. (TPL) yang dahulu bernama Inti Indorayon Utama berlanjut di tengah upaya pemerintah mencari penanggung jawab bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatra pada akhir November 2025.

Setelah dikaitkan dengan deforestasi di daerah aliran sungai terdampak dan sahamnya kemudian disuspensi Bursa Efek Indonesia (BEI) karena operasional yang dihentikan, inisial TPL kembali mencuat dalam gugatan perdata senilai Rp4,84 triliun yang dilayangkan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap total enam perusahaan di Sumatra Utara.

KLH dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2026), mengumumkan bahwa gugatan diajukan atas kerusakan lingkungan di tiga wilayah terdampak banjir dan longsor, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Pemulihan ekosistem di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan Batang Toru menjadi fokus utama yang melatarbelakangi gugatan ini.

Berdasarkan hasil pengawasan lapangan dan kajian teknis, aktivitas enam korporasi yang menjadi objek gugatan, PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST dan PT TBS, mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup seluas 2.516,39 hektare.

Nama TPL yang kembali mengemuka dalam gugatan pemerintah seolah mempertegas riset yang dirilis Auriga Nusantara dan Earthsight baru-baru ini.

Analisis Auriga Nusantara dan Earthsight terhadap citra satelit untuk area berhutan di dataran tinggi DAS Batang Toru, DAS Sibundong, dan DAS Kolang pada tahun-tahun sebelum bencana mengidentifikasi tiga blok deforestasi besar atau penebangan terbaru. Salah satunya berada pada satu sektor konsesi TPL, yang mana perusahaan ini memiliki izin mengembangkan kebun kayu monokultur ekaliptus guna memasok pabrik pulp besarnya.

Analisis menguak bahwa 758 hektare hutan belantara dataran tinggi telah mengalami pembabatan dalam kurun Maret 2021 hingga Desember 2025. Wilayah tersebut berada di sektor Aek Raja yang masuk dalam konsesi TPL.

“Logging skala besar dan pembuldoseran hutan alam bahkan meluas hingga 125 hektare ke luar konsesi,” tulis Auriga Nusantara dan Earthsight.

Secara keseluruhan, area yang dibabat ini mencapai tiga kali luas kawasan Gelora Bung Karno. Setelah berlangsung dengan kecepatan stabil selama beberapa tahun, deforestasi ini melonjak pesat pada beberapa minggu menjelang terjadinya bencana November 2025 dengan laju luas terdampak mencapai satu lapangan bola setiap harinya.

Berdasarkan peta yang diterbitkan Pemerintah Indonesia, area yang mencakup area-area terjal ini sangat berisiko longsor. Sejalan dengan itu, konsesi TPL di daerah ini berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas, yang mana pembabatan hutan biasanya tidak diizinkan.

TPL sendiri menyadari situasi ini dengan menyampaikan bahwa 11.315 hektare di dalam sektor Aek Raja atau seperempat dari sektor ini merupakan Kawasan Hutan Lindung, tetapi peta yang tersedia untuk publik memperlihatkan bahwa deforestasi justru terjadi di dalamnya.

“Dengan demikian, deforestasi ini tidak hanya destruktif, tetapi juga patut diduga sepenuhnya ilegal,” lanjut laporan tersebut.

Penilaian internal PT TPL yang dipublikasikan pada 2024 menyebutkan bahwa area ini memiliki konsentrasi spesies terancam yang signifikan secara nasional dan berperan penting dalam pengendalian erosi di lereng curam yang rentan.

Peta habitat orangutan 2019 juga mengidentifikasi sebagian kawasan yang dibuka sebagai habitat potensial orangutan Tapanuli, spesies endemik ekosistem Batang Toru yang merupakan kera besar paling terancam di dunia.

Menanggapi temuan tersebut, PT TPL menyatakan kepada Earthsight dan Auriga bahwa riset internal perusahaan “tidak mengidentifikasi pembukaan hutan seluas 883 hektare di area yang dimaksud”.

Perusahaan merujuk pada lahan kelolaan masyarakat di sekitar lokasi yang diklaim berada dalam skema Kemitraan Kehutanan dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun, peta yang disampaikan perusahaan berada di sebelah utara area pembalakan ilegal yang terdeteksi dan tidak tumpang tindih dengannya.

PT TPL juga menyatakan bahwa berdasarkan data spasial, hidrografi, topografi, dan operasional, tidak ada longsor atau banjir yang dapat dikaitkan dengan aktivitas perusahaan.

Meski demikian, bukti yang disampaikan perusahaan, menurut Earthsight dan Auriga, hanya mencakup areal di Tapanuli Selatan serta lokasi banjir di DAS Sungai Nabirong dan Sipirok, yang bukan merupakan wilayah hilir dari estate Aek Raja. Kedua lembaga tersebut tidak menyatakan bahwa aktivitas di Aek Raja berkontribusi pada banjir di lokasi-lokasi tersebut, melainkan pada longsor dan banjir di wilayah terdampak lain.

PT TPL juga menegaskan bahwa perusahaan tidak melakukan pembalakan hutan alam, mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, serta melindungi kawasan bernilai konservasi tinggi.

Rantai Pasok Kayu Olahan TPL

Lantas, ke mana saja kayu olahan TPL mengalir?

Dalam dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) periode 2021–2024 yang disampaikan PT Toba Pulp Lestari (TPL) kepada otoritas Indonesia dan dianalisis Auriga dan Earthsight, perusahaan tidak melaporkan adanya konsumsi kayu dari hutan alam. Seluruh bahan baku yang dicatat berasal dari hutan tanaman industri.

Namun, Earthsight memperkirakan sekitar 80.000 meter kubik kayu tropis dihasilkan dari pembukaan hutan primer di konsesi PT TPL di Kabupaten Tapanuli Utara selama periode yang sama. Tidak ada pabrik lain yang melaporkan menerima kayu tersebut, sehingga Earthsight menilai kayu tersebut kemungkinan masuk ke dalam rantai pasok perusahaan tanpa dilaporkan secara resmi.

Sementara itu, alur hilir produk pulp TPL dinilai lebih jelas. Berdasarkan laporan tahunan perusahaan, sekitar 64% bahan baku pabrik berasal dari hutan tanaman monokultur milik TPL di Sumatra Utara.

Laporan tahunan TPL 2024 juga mencatat bahwa 98,23% penjualan perusahaan dilakukan kepada PT Asia Pacific Rayon (APR), yang merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE), salah satu kelompok usaha perkebunan dan kehutanan terbesar di Indonesia. RGE selama lebih dari satu dekade terakhir kerap menjadi sorotan atas dugaan deforestasi ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam laporan tahunan APR 2024 disebutkan bahwa 43% bahan baku yang digunakan perusahaan berasal dari PT Toba Pulp Lestari. Temuan ini memperlihatkan keterkaitan erat rantai pasok antara TPL sebagai pemasok pulp dan APR sebagai pengguna akhir, sekaligus menempatkan dugaan kayu hutan alam yang tidak dilaporkan dalam konteks rantai pasok industri serat dan tekstil.

Menanggapi laporan ini, Head of Corporate Affairs & Communications RGE Indonesia Anita Bernadus mengemukakan bahwa TPL merupakan pemasok dissolving wood pulp (DWP) bagi Asia Pacific Rayon (APR), salah satu unit bisnis di bawah naungan grup. Namun dia memastikan bahwa seluruh aliran bahan baku dari TPL ke APR telah dihentikan menyusul penghentian operasional perusahaan tersebut.

“Sehubungan dengan penghentian sementara operasional TPL saat ini, seluruh aliran bahan baku kepada APR juga dihentikan,” tulis Anita dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, dikutip Senin (19/1/2026).

Anita turut menambahkan bahwa RGE memastikan seluruh unit bisnisnya menggunakan bahan baku yang bersumber secara lestari dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan standar nasional dan internasional.

“Secara khusus, APR menggunakan dissolving pulp yang 100% berasal dari kayu tanaman bersertifikat, dengan sumber kayu yang dapat dilacak,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa RGE berkomitmen menerapkan nol deforestasi yang dijalankan secara konsisten melalui Kebijakan Keberlanjutan RGE. Setiap unit bisnis di bawah RGE telah disebutnya mengadopsi komitmen yang sama dan menerapkan Sistem Uji Tuntas (Due Diligence System), termasuk pemantauan perubahan tutupan lahan secara berkala di konsesi milik sendiri maupun pemasok, guna mengidentifikasi dan memitigasi risiko deforestasi.

“Setiap temuan yang disampaikan kepada kami akan ditindaklanjuti melalui proses investigasi, serta penerapan langkah perbaikan dan pencegahan yang diperlukan,” kata Anita.

Sebagai catatan, APR mengoperasikan pabrik berkapasitas 325.000 ton per tahun di Riau yang memproduksi serat viscose rayon. Produk tersebut digunakan sebagai bahan baku tekstil dan dibuat dari selulosa, umumnya berasal dari pulp kayu.

Produksi rayon untuk pakaian merupakan salah satu pengguna besar produk kayu, mengkonsumsi 200 juta pohon per tahun, menurut organisasi Canopy, yang juga memperingatkan bahwa hampir separuh produksi global berasal dari hutan purba atau hutan alam terancam punah.

Sementara itu berdasarkan data bea cukai Indonesia yang diperoleh dan dianalisis Earthsight, APR mengekspor rayon viskosa senilai US$232 juta atau setara Rp3,87 triliun pada Januari–Oktober 2025. Sebagian besar ekspor ini masuk ke Turki, Bangladesh, Pakistan, dan India. Konsumen APR di negara-negara ini memproduksi pakaian rayon dan barang-barang lainnya untuk diekspor ke Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua aktivis digital Yansen dan Iqbal Damanik telah mengadukan kasus dugaan tindak pidana ancaman dan teror ke Bareskrim Polri.

Dua aktivis itu didampingi oleh Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) saat mengadukan tindakan teror tersebut ke kepolisian.

Kuasa Hukum TAUD, Alif Fauzi menyampaikan teror itu diduga buntut dari tindakan dua aktivis yang kerap menyuarakan soal bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Dia memandang bahwa teror ini memiliki pola yang sama seperti kasus dugaan teror terhadap media nasional Tempo yang terjadi tahun lalu.

"Yang mana ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan aktivisme mereka di ruang digital, yaitu dengan menyuarakan soal bencana banjir Sumatra yang terjadi di akhir tahun lalu," ujar Alif di Bareskrim Polri, Rabu (14/1/2026).

Kemudian, korban teror Yansen menjelaskan bahwa dirinya mengalami ancaman teror pada (20/12/2025). Kala itu, dia mendapatkan ancaman agar menghapus konten soal bencana banjir Sumatra.

Ancaman itu berupa peretasan terhadap SIM Card milik Yansen dan keluarganya. Alhasil, dia tidak bisa melakukan telepon sama sekali.

Selanjutnya, upaya peretasan dilakukan terhadap sosial media miliknya, mengalami penyebaran data pribadi hingga pengeditan tidak senonoh terhadap keluarganya dan diancam disebarluaskan.

"Dan dia mengancam saya, karena lo nggak mau hapus, gue sebarin. Dan itu disebarin sama dia di grup-grup sekolah, grup-grup segala macam," tutur Yansen.

Sementara itu, Iqbal mengaku menjadi korban ancaman melalui pesan media sosial hingga mendapati bangkai hewan yang dikirim ke rumahnya dari orang tidak dikenal.

Sama seperti Yansen, pengancam mendesak agar Iqbal menghapus dan berhenti mengkritisi kinerja pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatra.

"Jadi memang pesan ini secara jelas diberikan kepada saya untuk berhenti melakukan kritik-kritik, terutama untuk kebencanaan Sumatera dan lingkungan hidup di Indonesia," tutur Iqbal.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan mengajukan gugatan perdata senilai triliunan rupiah di pengadilan terhadap enam perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra bagian utara pada November 2025.

"Jadi mungkin di tahap awal ini ada enam perusahaan yang akan kami daftarkan gugatan perdatanya di pengadilan terkait dengan kontribusi dalam banjir di Sumatra bagian utara," kata Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq setelah pertemuan dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) di Jakarta, Rabu (14/1/2026), dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan pendaftaran gugatan rencananya dilakukan dalam beberapa hari ke depan.

"Karena dokumennya sangat rigid, tetapi itu akan berlaku selama satu tahun," kata dia.

Ketika ditanya terkait dengan perusahaan yang akan digugat, nilai gugatan yang akan diajukan oleh KLH/BPLH, dan apakah jumlahnya mencakup kerugian dan dana pemulihan lingkungan, dia menyatakan belum akan memberikan nama dan jumlah yang pasti.

"Triliunan rupiah, jadi mungkin nanti akan besar gugatannya. Karena dinilai semuanya, tidak ada yang lepas," kata Hanif.

Setelah banjir dan longsor di Sumatra yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia pada akhir 2025, KLH telah melakukan penyegelan terhadap sejumlah perusahaan di tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Penyegelan dilakukan karena dugaan kontribusi aktivitas perusahaan yang memperparah bencana ekologis di wilayah terdampak.

Selain rencana gugatan perdata dan penyegelan aktivitas terhadap sejumlah perusahaan, Hanif menambahkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup kini tengah mengawasi 100 perusahaan di wilayah banjir Sumatra, di mana 20 perusahaan di antaranya telah menjalani sanksi administrasi audit lingkungan.

"Evaluasi untuk tiga provinsi itu ada 300, kemudian yang kami lakukan pengawasan ada 100, yang telah kami berikan sanksi administrasi audit lingkungan sekitar 20 dan terus berkembang," paparnya.

KLH sendiri tercatat telah melakukan pemanggilan terhadap delapan korporasi yang aktivitasnya disinyalir melanggar regulasi tata ruang dan lingkungan sehingga memperparah bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Kedelapan perusahaan yang dipanggil untuk dimintai keterangan tersebut mencakup PT Agincourt Resources, PT Toba Pulp Lestari Tbk., Sarulla Operations Ltd, PT Sumatera Pembangkit Mandiri, PT Teluk Nauli, PT North Sumatera Hydro Energy, PT Multi Sibolga Timber, dan PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Batang Toru.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten sektor kehutanan PT Toba Pulp Lestari Tbk. (TPL) angkat suara setelah menjadi sorotan publik karena aktivitasnya diduga memicu bencana ekologis banjir dan longsor di Sumatra.

Terbaru, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merilis pernyataan publik yang membantah keterlibatannya dalam struktur kepemilikan saham pada emiten berkode INRU tersebut. Luhut, melalui akun Instagram resminya juga menyinggung soal jejak praktik bisnis Toba Pulp Lestari yang merusak ekosistem Sumatra dan menuai penolakan masyarakat sekitar

"Penolakan ini bukan tanpa alasan, karena saat mengemban amanah sebagai Menperindag pada era Presiden Gus Dur tahun 2001, saya menyaksikan sendiri keluhan masyarakat tentang Danau Toba yang semakin keruh dan berbau. Belum lagi kawasan hutan yang kian rusak. Dari situ saya belajar satu hal penting, pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan bahwa perusahaan pengolahan kayu tersebut sebenarnya sempat ditutup sementara pada 19 Maret 1999 atau saat era Presiden BJ Habibie. Namun, pada 19 November 2000, perusahaan tersebut kembali beroperasi dan berganti nama dari semula PT Inti Indorayon Utama menjadi PT Toba Pulp Lestari.

Mantan Menko Marves ini pun juga mengatakan bahwa dampak dari kerusakan hutan di Tapanuli, Sumatra Utara dapat disaksikan melalui foto satelit. Menurutnya, PT TPL memiliki andil besar terhadap kerusakan hutan di wilayah Tapanuli, Sumut.

View this post on Instagram

A post shared by Luhut Binsar Pandjaitan (@luhut.pandjaitan)

"Foto satelit kan nanti bisa dilihat. Betapa zaman itu sebenarnya kerusakan yang paling besar di Tapanuli adalah karena TPL ini, Indorayon ini," ujar Luhut.

Selain pernyataan Luhut, riset terbaru Earthsight dan Auriga Nusantara menemukan indikasi kuat pembukaan secara ilegal hutan alam yang dilindungi di dalam konsesi Toba Pulp Lestati di Sumatra Utara, termasuk di kawasan hulu yang terdampak bencana banjir dan longsor akhir November 2025.

Berdasarkan analisis citra satelit di wilayah hutan dataran tinggi Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan DAS sekitarnya dalam satu tahun menjelang bencana, teridentifikasi tiga blok besar deforestasi atau pembukaan lahan baru. Salah satunya berada di dalam areal konsesi PT TPL, yang memiliki izin pengembangan hutan tanaman monokultur eucalyptus untuk memasok pabrik pulp berskala besar.

Earthsight dan Auriga mencatat bahwa pada periode Maret 2021 hingga 1 Desember 2025, sekitar 758 hektare hutan alam primer dataran tinggi telah dibuka di blok Aek Raja dalam konsesi PT TPL. Aktivitas pembalakan dan pembukaan lahan skala industri tersebut bahkan meluas hingga sekitar 125 hektare di luar batas konsesi.

Menanggapi laporan dan tudingan ini, TPL dalam siaran pers yang diterima Bisnis menyebutkan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan dijalankan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan patuh terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan perlindungan lingkungan dan kehutanan, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dengan pengawasan instansi berwenang.

“Penegasan ini disampaikan untuk menanggapi berbagai pandangan publik, termasuk pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengaitkan aktivitas TPL dengan isu kerusakan lingkungan di wilayah Tapanuli,” tulis manajemen, Selasa (13/1/2025).

Direktur TPL Anwar Lawden menyatakan sejak awal beroperasi, TPL menjalankan kegiatan usaha dalam kerangka perizinan resmi pemerintah, termasuk persetujuan lingkungan, Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), serta pengawasan rutin dari instansi terkait, dan secara terbuka mendukung proses evaluasi serta klarifikasi oleh otoritas berwenang.

“Seluruh operasional perusahaan mengacu pada prinsip pengelolaan hutan lestari, kehati-hatian ekologis, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, terdokumentasi, dan diawasi secara konsisten,” ujar Anwar.

Manajemen juga menyebutkan bahwa tuduhan yang menyebut operasional perusahaan sebagai perusak lingkungan dan penyebab bencana ekologi tidak didukung oleh temuan faktual. Seluruh kegiatan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan izin dan ketentuan pemerintah, serta kebijakan keberlanjutan (sustainability) perusahaan.

Dalam pengelolaan wilayah konsesi seluas 167.912 hektare, TPL menyebutkan tidak memanfaatkan seluruh area untuk kegiatan produksi. Perseroan hanya memanfaatkan sekitar 46.000 hektare sebagai perkebunan eucalyptus, sementara kurang lebih 48.000 hektare dialokasikan sebagai kawasan lindung, dan sisanya adalah areal High Conservation Value (HCV), High Carbon Stock (HCS), infrastruktur, sarana prasarana dan fasilitas umum.

“HCV merupakan area konservasi tinggi, yang di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati, layanan ekosistem kritis [sumber air], serta hal lain yang berkaitan dengan nilai sosial dan budaya,” tulis manajemen.

Sementara itu HCS atau Stok Karbon Tinggi merujuk pada hutan alami yang memiliki cadangan karbon signifikan dan bernilai konservasi tinggi, yang perlu dilindungi dari konversi untuk perkebunan atau pembangunan lain. Kawasan-kawasan tersebut berfungsi sebagai penyangga ekologis, perlindungan daerah aliran sungai (DAS), serta habitat keanekaragaman hayati.

Dengan pendekatan ini, area tanam hutan tanaman industri (HTI) disebut mengikuti kontur wilayah, juga menggabungkan area produksi dengan area perlindungan dalam satu kesatuan bentangan

“TPL mengatur pemanfaatan tanah secara selektif dengan menanam spesies pohon yang dapat mempercepat pertumbuhan, namun tetap menjaga ekosistem sekitar dengan pohon pelindung yang berasal dari habitat aslinya,” tulis TPL.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengklaim telah mencabut izin jutaan hektare perkebunan sawit sebagai langkah pencegahan agar bencana banjir dan longsor tidak kembali terulang. Penegasan ini disampaikan sebulan setelah bencana hidrometeorologi melanda Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan hal tersebut dalam press update penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kamis (25/12/2025), di Banda Aceh, usai meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak.

Pratikno mengatakan pemerintah pusat telah mengambil langkah tegas dengan menata ulang pengelolaan hutan dan sumber daya alam di Pulau Sumatra. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pencabutan izin usaha skala besar yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan memperparah dampak bencana.

“Pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan telah mencabut izin pemanfaatan lahan skala besar, termasuk jutaan hektare izin perkebunan sawit serta izin pemanfaatan kayu hasil hutan,” ujar Pratikno.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap praktik pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan dan terbukti menimbulkan kerusakan ekosistem, terutama di wilayah yang rawan bencana.

Selain sektor kehutanan, pemerintah juga menindak tegas aktivitas pertambangan yang dinilai berisiko terhadap kelestarian lingkungan. Pratikno menyebut Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan penyegelan terhadap sejumlah perusahaan tambang.

Langkah penegakan hukum tersebut, lanjut Pratikno, menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi mentolerir praktik usaha yang mengabaikan aspek lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Dia menegaskan, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pascabencana tidak berhenti pada pemulihan fisik semata, tetapi juga menyentuh akar persoalan, termasuk perbaikan tata kelola SDA demi keberlanjutan lingkungan dan keselamatan warga di masa depan.

“Sebanyak lima perusahaan tambang telah disegel karena dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pemerintah tetap bekerja tanpa henti dalam menangani dampak banjir dan longsor di Sumatra, meskipun peristiwa tersebut telah berlangsung selama satu bulan.

“Bapak ibu yang saya hormati, hari ini tepat satu bulan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Pratikno saat menyampaikan konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube BNPB, Kamis (25/12/2025).

Pratikno menyampaikan saat ini dirinya berada di Aceh guna memastikan secara langsung proses penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor berjalan sesuai rencana.

Lebih lanjut, dia memastikan seluruh jajaran pemerintah tetap menjalankan tugas penanganan tanggap darurat maupun pemulihan pascabencana secara berkelanjutan.

“Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi menolong masyarakat yang terdampak bencana,” kata Pratikno.

Dia menjelaskan, meskipun sejumlah wilayah terdampak banjir di Sumatra telah mulai memasuki tahap pemulihan, masih terdapat daerah lain yang tetap berada dalam status tanggap darurat.

Dari total 52 kabupaten dan kota di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sebanyak 12 daerah telah menetapkan status transisi dari darurat menuju pemulihan.

Sementara itu, di Provinsi Aceh tercatat masih terdapat 11 kabupaten dan kota yang memperpanjang masa tanggap darurat bencana.

“Untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa dilakukan dengan maksimal, dan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase pemulihan,” ujar Pratikno.

Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan bahwa berdasarkan data terbaru BNPB, total korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.135 jiwa, sementara 173 orang masih dinyatakan hilang.

"Per hari ini ada penambahan jumlah korban jiwa sebanyak 6 jiwa, sehingga total yang kemarin 1.129 jiwa kini menjadi 1.135 jiwa," katanya.

Data tersebut merangkum dampak bencana di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan total 489.864 warga mengungsi hingga saat ini.

Di Provinsi Aceh, korban meninggal dunia tercatat sebanyak 503 jiwa, dengan 31 orang hilang dan 466.667 warga mengungsi. Kabupaten dan kota terdampak tersebar di hampir seluruh wilayah Aceh, dengan jumlah pengungsi terbesar berada di Aceh Utara dan Aceh Tamiang.

Sementara di Sumatra Utara, jumlah korban meninggal mencapai 371 jiwa, dengan 70 orang masih hilang, serta 13.262 warga mengungsi. Wilayah terdampak antara lain Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, hingga Mandailing Natal.

Adapun di Sumatra Barat, korban meninggal dunia tercatat 261 jiwa, dengan 72 orang hilang, dan 9.935 warga mengungsi. Daerah terdampak meliputi Agam, Padang Pariaman, Padang Panjang, Kota Padang, hingga Tanah Datar.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara terkait dengan penanganan bencana alam banjir dan longsor yang melanda Sumatra.

SBY yang memiliki pengalaman dalam menangani bencana tsunami di Aceh itu mengungkap bahwa penanganan alam itu kompleks dan tidak mudah.

Dia menyoroti penanganan pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sejumlah sektor. Oleh sebab itu, penanganan bencana memerlukan waktu, finansial dan master plan yang optimal.

"Penanganan bencana itu kompleks dan tidak segampang yang dibayangkan. Terutama pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sana-sini," tulis SBY di akun X, dikutip Kamis (25/12/2025).

Bicara soal bencana Sumatra, SBY mengatakan langkah penanganannya tidak bisa serta-merta disamakan saat era kepemimpinannya. Sebab, terdapat sejumlah faktor yang membedakan.

Misalnya, kata dia, perbedaan situasi atau konteks dari bencana itu; perbedaan jenis bencana dan magnitude dari kerusakan yang ditimbulkan, serta perbedaan cara di antara para pemimpin.

Meskipun begitu, Ketua Majelis Partai Demokrat ini menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah sangat serius dalam menangani bencana di Sumatra.

"Saya tahu, Presiden Prabowo dengan serius terjun ke lapangan dan memberikan atensi yang penuh. Saya juga tahu, Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan untuk membangun kembali provinsi-provinsi di Sumatra yang mengalami bencana alam tersebut," tutur SBY.

Adapun, SBY juga mengemukakan sejumlah aspek yang membuat penanganan bencana bisa berhasil yaitu melalui konsep rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik, organisasi dan kepemimpinan di lapangan yang efektif, serta implementasi dari rencana yang juga efektif.

Selain itu, dia juga menekankan agar penggunaan uang negara harus betul-betul dijaga dengan baik agar penanganan bencana bisa menjadi optimal.

"Demikian pendapat saya dan mari kita dukung langkah-langkah pemerintah untuk membangun kembali Sumatera pasca bencana dan memastikan saudara-saudara kita yang terkena musibah memiliki masa depan yang baik," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyampaikan ucapan Selamat Hari Natal 2025 kepada umat Kristiani di seluruh Tanah Air.

Gibran mengatakan perayaan natal tahun ini diharapkan dapat menjadi momen yang membawa sukacita dan kedamaian. Perayaan juga diharapkan mempererat kebersamaan di lingkungan sekitar.

“Saya mengucapkan selamat merayakan Hari Natal kepada saudara-saudara umat Kristiani di seluruh tanah air. Semoga Natal tahun ini dapat menjadi momen penuh sukacita dan kedamaian bersama keluarga serta orang-orang terkasih,” ujar Gibran dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (25/12/2025).

Dia menambahkan, pada perayaan natal tahun ini bisa menjadi momen untuk mendoakan masyarakat, khususnya di Sumatra yang tengah menghadapi bencana banjir dan longsor.

“Dalam momen yang baik ini, saya juga ingin mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita di Sumatra yang menjadi korban bencana banjir dan longsor,” imbuhnya.

Selain itu, Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif dalam menjaga keamanan, kelancaran arus mudik, dan menciptakan suasana perayaan Natal dan Tahun Baru yang damai.

Adapun, mantan Wali Kota Solo ini menyampaikan doa dan berharap agar kedamaian dan kesejahteraan selalu menyertai segenap bangsa Indonesia.

“Selamat Hari Natal. Semoga damai sejahtera senantiasa menyertai langkah kita semua,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta maaf atas kekurangan pemerintah dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Hal itu disampaikan Gibran saat mengunjungi Desa Sibalangan, Adian Koting, Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut), pada Senin (22/12/2025).

"Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penanganan pascabencana masih terdapat kekurangan," ujar Gibran.

Dia memastikan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan penanganan pasca bencana di lapangan melalui stakeholder terkait.

Penanganan, kata Gibran, melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat hingga pemulihan infrastruktur wilayah terdampak bencana.

"Saya pastikan, pemerintah akan terus memberikan upaya maksimalnya dalam mempercepat dan menyempurnakan penanganan di lapangan," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam rangkaian kunjungan kerja di Sumatra, Gibran sempat mengunjungi Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Petrus Ombulata di Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Minggu (21/12/2025).

Eks Wali Kota Solo itu menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jemaat, disertai ucapan selamat Natal dan doa bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Gibran mengajak seluruh jemaat untuk turut mendoakan masyarakat yang tengah terdampak bencana alam di sejumlah wilayah. Dia berharap semangat Natal dapat menjadi penguat dan penghibur bagi mereka yang sedang menghadapi cobaan.

“Dan tak lupa kita doakan juga saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, semoga bencana ini cepat selesai dan para korban keluarga semua bisa cepat pulih kembali,” tutur Gibran.