SULTENG - Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kawasan Hutan Lindung, Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, tengah digencarkan. Rehabilitasi itu merupakan wujud komitmen PT Bumi Morowali Utama (PT BMU) terhadap pelestarian lingkungan, sekaligus pemenuhan kewajiban sesuai regulasi pemerintah.

Program Rehab DAS mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.I/10/2019 tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai. Dalam kegiatan ini PT BMU bekerja sama dengan konsultan dan vendor profesional, serta melibatkan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Provinsi Sulawesi Tengah dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sintuwu Maroso untuk memastikan program berjalan baik.

Management PT BMU menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen pihaknya dalam menjalankan kewajiban rehabilitasi lingkungan secara berkelanjutan sesuai ketentuan pemerintah. Selain fokus pada pemulihan ekosistem, program Rehab DAS juga dirancang untuk memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi bagi warga sekitar.

“Kami melibatkan tenaga kerja lokal secara intensif mulai dari proses persemaian bibit, penanaman, hingga fase pemeliharaan tanaman. Langkah pemberdayaan ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung,” tulis manajemen PT BMU, Selasa (19/5/2026).

PT BMU berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, serta menjadi contoh kepatuhan perusahaan dalam mendukung keberlanjutan hutan Indonesia. Rehabilitasi menjadi sangat krusial di tengah tantangan lingkungan yang dihadapi saat ini.

Lihat video: Menhan: Bencana Sumatra akibat Kerusakan Hutan, Hutan Lindung di Indonesia Harus Dijaga!



“Melalui program Rehab DAS di Lore Selatan ini, PT BMU menegaskan posisinya sebagai mitra pemerintah yang bertanggung jawab dalam menjaga paru-paru hijau Indonesia demi masa depan generasi mendatang,” jelas manajemen BMU.

Pihak manajemen BMU, menambahkan, perusahaan berfokus pada pengembangan kegiatan pertambangan yang berkelanjutan melalui penerapan prinsip keselamatan kerja, tata kelola yang baik, dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah serta industri hilirisasi mineral nasional.

Upaya rehabilitasi ini semakin penting mengingat kondisi lahan kritis di Indonesia yang masih menjadi tantangan besar. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas lahan kritis nasional saat ini mencapai sekitar 12,7 juta hektare. Di tingkat global, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) mencatat bahwa laju kehilangan hutan dunia rata-rata sekitar 7,8 juta hektare per tahun selama periode 2010–2018.

BANDUNG - Kerusakan lingkungan di Jawa Barat kian mengkhawatirkan seiring meluasnya lahan kritis di sejumlah wilayah. Kondisi lahan gundul dan minim vegetasi terlihat di Pangalengan, Cisanti, Cikembang, Puncak Gede, hingga wilayah Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.

Alih fungsi lahan yang tidak terkendali serta lemahnya rehabilitasi hutan dinilai mempercepat degradasi kawasan sekaligus meningkatkan ancaman longsor, banjir, dan kekeringan di berbagai daerah.

Tekanan terhadap ekosistem paling terasa di Bandung Raya yang berada di antara wilayah utara dan selatan. Di kawasan Bandung Utara, pembangunan properti dan destinasi wisata mengubah bentang alam yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air.

Sementara di wilayah selatan, aktivitas pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan berpotensi memperbesar risiko bencana hidrometeorologi.

Ketua Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) M Taufan Suranto menilai situasi tersebut perlu direspons dengan langkah pemulihan yang cepat dan terarah.

Dia mendukung percepatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan pemerintah, terutama melalui penanaman pohon di kawasan rawan longsor, penghijauan daerah aliran sungai, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

"Pentingnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bukan hanya memulihkan ekosistem, tetapi juga menjaga ketersediaan air, menekan potensi bencana, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Jawa Barat," kata Taufan, Selasa (28/4/2026).

Menurut dia, kawasan hulu perlu dijaga agar sumber air di Jawa Barat terus berlangsung. "Pemulihan kawasan hulu memiliki dampak strategis terhadap keberlanjutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang menjadi sumber air penting bagi Jabar," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait hasil penataan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (16/4/2026).

Laporan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo dalam rapat sebelumnya yang menekankan pentingnya penertiban izin tambang di kawasan hutan.

Dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan, Bahlil menjelaskan bahwa dirinya telah menyelesaikan evaluasi terhadap sejumlah IUP yang berada di berbagai kategori kawasan hutan.

“Ada di hutan lindung, ada di hutan konservasi, ada kemudian di cagar alam, dan beberapa IUP yang di dalam kawasan hutan, tadi kami juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, karena saya dikasih waktu satu minggu. Satu minggu berarti sudah satu minggu, minggu kemarin dan minggu ini,” ujar Bahlil.

Dia juga menambahkan bahwa laporan tersebut telah disampaikan sesuai tenggat waktu yang diberikan oleh Presiden Prabowo.

Menurut Bahlil, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah akan segera mengambil langkah lanjutan.

“Saya sudah melaporkan dan insyaallah hasilnya juga baik, dan sudah saya mendapatkan arahan teknis untuk segera saya akan melakukan eksekusi lebih lanjut,” ungkapnya.

Langkah tegas ini menandai fase baru dalam reformasi sektor pertambangan nasional, tidak hanya memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang baik, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

Dengan penataan IUP yang lebih disiplin dan terukur, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan bangsa, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang dinilai tegas dalam menjaga kelestarian hutan. Presiden Prabowo menyoroti langkah Menteri Kehutanan yang belum memberikan izin kepada seluruh perusahaan untuk melakukan penebangan kayu di kawasan hutan.

Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat Taklimat Presiden dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana, Jakarta (8/4/2026). Rapat ini dihadiri seluruh jajaran anggota kabinet Prabowo-Gibran.

Awalnya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan terkait keberadaan ratusan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak jelas, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung. Hal ini mendorong Presiden untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi di lapangan dan kebijakan yang diambil oleh jajaran kementerian terkait.

“Saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas, atau IUP nggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan. Saya cek,” ujar Presiden Prabowo.

Setelah melakukan penelusuran, Presiden mengaku puas dengan kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Prabowo menyebut Menhut Raja Antoni tidak mengeluarkan izin penebangan kayu.

“Menteri kehutanan saya cek, oh alhamdulillah, menteri kehutanan ini oke juga dia. Dia belum kasih izin potong kayu,” lanjut Presiden.

Prabowo lantas mencari dan berinteraksi langsung dengan Menteri Kehutanan saat menyampaikan pernyataannya. Menhut Raja Antoni tampak berdiri dan tersenyum merespon pernyataan presiden.

“Mana menteri kehutanan ada? Oh kau ya menteri kehutanan, hehe, aduh dia berbinar-binar dia itu, saya nggak tanya partai apa dong,” kata Presiden Prabowo.

JAKARTA - Upaya perlindungan kawasan hutan di Jawa Barat terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) mendorong pengelolaan hutan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan sekaligus kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan

AP2SI mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan melalui pendekatan perhutanan sosial yang menempatkan masyarakat sebagai mitra utama pengelolaan hutan.

Pendampingan kelompok tani hutan dan rehabilitasi lahan dilakukan untuk menjaga tutupan hutan serta memperkuat fungsi hutan sebagai penyangga ekosistem di Jawa Barat yang rawan bencana ekologis.

Ketua Badan Pengurus Provinsi AP2SI Jawa Barat, Dedi Junaedi menegaskan persoalan hutan tidak dapat dilihat semata sebagai isu lingkungan. Menurut Dedi, masyarakat sekitar hutan merupakan aktor utama penjaga kelestarian. “Pengelolaan hutan harus adil. Tanpa keadilan, kita tidak akan pernah mencapai kelestarian,” ujarnya.

Lihat video: Akhir Operasi SAR Cisarua: Harapan & Duka Keluarga, 20 Korban Hilang



Sebagai bentuk aksi nyata, Gabungan Kelompok Tani Hutan Jaleuleu bersama AP2SI Jawa Barat, beberapa waktu lalu telah melakukan rehabilitasi Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di Desa Cisondari, Kabupaten Bandung. KHDPK merupakan kawasan hutan negara yang dikelola dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama perlindungan dan pemulihan hutan.

Ketua Gapoktanhut Jaleuleu, Ayi Sobari, menyatakan kegiatan penanaman menjadi wujud komitmen menjaga hutan agar tetap hijau dan lestari. Sinergi antara pemerintah, AP2SI, dan masyarakat ini dinilai strategis untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus memperkuat ekonomi warga sekitar secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah mengembalikan 900.000 hektare lahan menjadi kawasan hutan konservasi dalam periode setahun terbentuk.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan ratusan ribu lahan yang sudah jadi hutan konservasi itu berasal dari penguasaan kembali 4,09 juta hektare lahan dari perkebunan sawit ilegal.

"Dari total luasan tersebut, pemerintah mengembalikan lahan sebesar 900.000 hektare menjadi hutan konservasi guna mendukung keanekaragaman hayati dunia," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).

Dia menambahkan, salah satu area yang telah menjadi hutan konservasi itu adalah Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Total, area yang telah dilakukan restorasi TNTN itu mencapai 81.793 hektare.

"Salah satu fokus utama dari pemulihan ini adalah restorasi Taman Nasional Tesso Nilo yang mencakup area seluas 81.793 hektare," imbuhnya.

Selain itu, Anang juga mengungkap bahwa pihaknya telah menindak puluhan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan.

Kini, pemerintah pun telah mencabut izin 28 korporasi tersebut. Perinciannya, 22 entitas pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman dengan total area mencapai 1.010.592 hektare.

Tak hanya itu, pencabutan izin juga dilakukan terhadap 6 perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).

"Pemerintah akan terus konsisten melakukan penertiban agar seluruh usaha berbasis sumber daya alam tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," pungkas Anang.

Pemerintah menegaskan penertiban aktivitas perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan hutan. Sepanjang satu tahun terakhir, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menguasai kembali 4,09 juta hektare kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Dari total luasan tersebut, sekitar 900 hektare telah dipulihkan fungsinya menjadi hutan konservasi.

Capaian ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1). Ia menyebut, sebagian kawasan yang ditertibkan merupakan wilayah konservasi strategis nasional. Salah satunya berada di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, dengan luasan mencapai 81.793 hektare.

Menurut Prasetyo, penertiban kawasan hutan juga dipercepat menyusul bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Satgas PKH melakukan audit dan pemeriksaan intensif terhadap aktivitas perusahaan di tiga provinsi tersebut. Hasil investigasi atas perusahaan yang terindikasi melanggar aturan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang digelar secara daring.

Penguasaan kembali kebun sawit ilegal ini menjadi bagian dari agenda penataan aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam agar sejalan dengan ketentuan hukum dan prinsip keberlanjutan lingkungan. Pemerintah menilai, praktik pemanfaatan kawasan hutan di luar izin resmi berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem dan meningkatkan risiko bencana.

Mensetneg menambahkan, komitmen tersebut diperkuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satgas PKH, yang diteken Presiden Prabowo Subianto dua bulan setelah pelantikan. Satgas ini bertugas menertibkan penggunaan kawasan hutan secara ilegal, baik untuk perkebunan maupun pertambangan.

Dalam keterangan sebelumnya, Satgas PKH melaporkan telah mengidentifikasi dan menyita lebih dari empat juta hektare lahan hutan yang selama ini digunakan secara ilegal. Untuk sektor perkebunan kelapa sawit, penertiban dilakukan oleh Satgas Garuda sebagai bagian dari struktur Satgas PKH.

Dari total 4,09 juta hektare kawasan yang berhasil dikuasai kembali, sekitar 2,47 juta hektare telah diserahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, sekitar 1,61 juta hektare lainnya masih menunggu proses verifikasi lanjutan sebelum penetapan status dan pemanfaatan berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026), Prasetyo menjelaskan bahwa Satgas PKN bertugas melakukan audit dan pemeriksaan dalam rangka penertiban usaha-usaha berbasis sumber daya alam, termasuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

“Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKN telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan seluas 4,09 juta hektare yang sebelumnya digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan,” ujar Prasetyo.

Dari total luasan tersebut, sekitar 900.000 hektare dikembalikan fungsinya sebagai hutan konservasi guna menjaga keanekaragaman hayati.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau, dengan luas area yang berhasil ditertibkan mencapai 81.793 hektare.

Prasetyo juga menyampaikan bahwa pascaterjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKN mempercepat proses audit di wilayah tersebut.

Pada Senin (19/1/2026), dia melanjutkan bajwa Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara daring dari London, Inggris, bersama kementerian, lembaga, dan Satgas PKN.

Dalam rapat tersebut, Satgas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

“Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo.

Sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare. Di antara, 22 perusahaan itu, salah satu diantaranya adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU).

Sementara 6 perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Daftar PBPH yang dicabut izinnya:

1. PT Aceh Nusa Indrapuri
2. PT Rimba Timur Sentosa
3. PT Rimba Wawasan Permai
4. PT Minas Pagai Lumber
5. PT Biomass Andalan Energi
6. PT Bukit Raya Mudisa
7. PT Dhara Silva Lestari
8. PT Sukses Jaya Wood
9. PT Salaki Summa Sejahtera
10. PT Anugerah Rimba Makmur
11. PT Barumun Raya Padang Langkat
12. PT Gunung Raya Utama Timber
13. PT Hutam Barumun Perkasa
14. PT Multi Sibolga Timber
15. PT Panel Lika Sejahtera
16. PT Putra Lika Perkasa
17. PT Sinar Belantara Indah
18. PT Sumatera Riang Lestari
19. PT Sumatera Sylva Lestari
20. PT Tanaman Industri Lestari Simalungun
21. PT Teluk Nauli
22. PT Toba Pulp Lestari Tbk.

6 Badan Usaha Non Kehutanan

1. PT Ika Bina Agro Wisaesa
2. CV Rimba Jaya
3. PT Agincourt Resources
4. PT North Sumatra Hydro Energy
5. PT Perkebunan Pelalu Raya
6. PT Inang Sari

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa kawasan hutan yang dilepas untuk peruntukan lain mencapai 2,9 juta hektare dalam kurun 2005–2025 atau 20 tahun terakhir. Mayoritas area kawasan hutan ini beralih fungsi menjadi perkebunan sawit.

“Berdasarkan data dari 2005 hingga 2025 atau 20 tahun terakhir, total perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial mencapai 2,9 juta hektare,” kata Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Senin (19/1/2026).

Rohmat memaparkan bahwa untuk 2025, terdapat dua lokasi berstatus kawasan hutan dengan luas 62,9 hektare yang dilepas. Perubahan sendiri didominasi oleh kegiatan perkebunan, di antaranya untuk komoditas sawit, tebu dan karet. Selain itu, kawasan hutan yang dilepas juga beralih fungsi untuk kepentingan lain seperti pembangunan infrastruktur, kawasan pemukiman dan transmigrasi, serta fasilitas umum dan sosial.

“Kemudian kawasan industri, serta ketahanan pangan dan energi,” tambahnya.

Adapun luas daratan kawasan hutan Indonesia mencapai sekitar 119,67 juta hektare atau setara dengan 62,5% dari luas daratan wilayah Indonesia. Kawasan ini mencakup hutan konservasi seluas 22,06 juta hektare dan hutan lindung seluas 29,34 juta hektare yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem, pelindung keanekaragaman hayati dan pencegah bencana hidrometeorologi.

Selanjutnya terdapat hutan produksi terbatas seluas 26,69 juta hektare, hutan produksi tetap seluas 29,08 juta hektare dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 12,45 juta hektare. Kawasan hutan produksi diarahkan untuk mendukung penyediaan bahan baku industri kehutanan, sekaligus menjadi pengembangan usaha kehutanan berbasis masyarakat.

Rohmat turut melaporkan bahwa upaya pengendalian deforestasi menunjukkan hasil positif. Deforestasi pada 2024 tercatat seluas 175.437 hektare dan turun menjadi 166.450 hektare hingga akhir kuartal III/2025.

Kemudian, dalam rangka mendukung ketahanan pangan, energi, dan air, Rohmat mengemukakan Kementerian Kehutanan mendorong optimalisasi Perhutanan Sosial sebagai Proyek Strategis Nasional dalam RPJMN 2025–2029. Program ini menargetkan pengembangan sekitar 1,1 juta hektare di 36 provinsi dan lebih dari 3.000 desa, dengan pendekatan agroforestri dan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.

“Perhutanan Sosial tidak hanya memperkuat ketahanan pangan dan energi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan ekosistem hutan,” jelas Rohmat Marzuki.

Di bidang pengawasan dan penegakan hukum, Kemenhut bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus melakukan penguasaan kembali kawasan hutan dari aktivitas ilegal, termasuk perkebunan sawit dan pertambangan tanpa izin. Hingga saat ini, pemerintah telah mencabut 40 izin PBPH berkinerja buruk seluas 1,5 juta hektare serta menguasai kembali sebagian kawasan konservasi.

WASHINGTON - Upaya perlindungan lingkungan kini tak cuma datang dari pemerintah atau lembaga nirlaba. Bahkan beberapa miliarder dunia membeli lahan ratusan ribu hingga jutaan hektar demi konservasi hutan dan ekosistem.

Beberapa miliarder membeli tanah secara khusus untuk dijadikan hutan. Namun, ada juga yang menjadikan hutan untuk sebagai upaya konservasi untuk dipadukan untuk wisata dan pendidikan alam.

8 Miliarder Dunia yang Membeli Ribuan Hektare Tanah untuk Jadi Hutan

1. Johan Eliasch (Membelin 400.000 Hektare di Amazon)

Melansir happyeconews, pendekatan inovatif aktivis miliarder Swedia terhadap konservasi hutan hujan adalah dengan membelinya dan melindunginya. Aktivis miliarder Swedia, Johan Eliasch, dengan kekayaan bersih yang diperkirakan mencapai £2,4 miliar, membuat gebrakan dalam konservasi lingkungan melalui perpaduan unik antara kekuatan finansial dan semangat ekologis. Finansier dan industrialis ini telah mengambil pendekatan yang tidak konvensional untuk melindungi hutan hujan Amazon, memanfaatkan kekayaan dan kecerdasan bisnisnya untuk melestarikan lahan luas yang terancam punah.

Pada tahun 2005, Eliasch menjadi berita utama ketika ia membeli 400.000 hektare (1.600 kilometer persegi) hutan hujan Amazon di Brasil. Namun, akuisisi ini bukan untuk eksploitasi komersial. Sebaliknya, tujuan Eliasch semata-mata adalah konservasi, menunjukkan komitmen untuk menggunakan sumber daya keuangannya untuk kebaikan lingkungan.

Ketertarikan Eliasch pada isu-isu lingkungan berasal dari pengamatan pribadi. Tumbuh di Stockholm, ia biasa bermain ski dari akhir Oktober hingga April. Ketika ia menyadari bahwa hal ini tidak lagi mungkin dilakukan karena perubahan kondisi iklim, ia mulai menyelidiki perjanjian lingkungan global seperti Protokol Kyoto.

Kariernya sangat terkait dengan olahraga. Saat ini menjabat sebagai presiden Federasi Ski Internasional (FIS), Eliasch sebelumnya menorehkan prestasi sebagai CEO HEAD, sebuah perusahaan peralatan olahraga ternama. Ketika ia bergabung dengan HEAD pada tahun 1995 di usia 33 tahun, perusahaan tersebut menghadapi kebangkrutan. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan tersebut berhasil diselamatkan dari ambang kehancuran finansial.

2. Ted Turner – Raksasa Konservasi di Amerika Serikat

Luas tanah: ± 772.000 hektare

WASHINGTON - Upaya perlindungan lingkungan kini tak cuma datang dari pemerintah atau lembaga nirlaba. Bahkan beberapa miliarder dunia membeli lahan ratusan ribu hingga jutaan hektar demi konservasi hutan dan ekosistem.

Beberapa miliarder membeli tanah secara khusus untuk dijadikan hutan. Namun, ada juga yang menjadikan hutan untuk sebagai upaya konservasi untuk dipadukan untuk wisata dan pendidikan alam.

8 Miliarder Dunia yang Membeli Ribuan Hektare Tanah untuk Jadi Hutan

1. Johan Eliasch (Membelin 400.000 Hektare di Amazon)

Melansir happyeconews, pendekatan inovatif aktivis miliarder Swedia terhadap konservasi hutan hujan adalah dengan membelinya dan melindunginya. Aktivis miliarder Swedia, Johan Eliasch, dengan kekayaan bersih yang diperkirakan mencapai £2,4 miliar, membuat gebrakan dalam konservasi lingkungan melalui perpaduan unik antara kekuatan finansial dan semangat ekologis. Finansier dan industrialis ini telah mengambil pendekatan yang tidak konvensional untuk melindungi hutan hujan Amazon, memanfaatkan kekayaan dan kecerdasan bisnisnya untuk melestarikan lahan luas yang terancam punah.

Pada tahun 2005, Eliasch menjadi berita utama ketika ia membeli 400.000 hektare (1.600 kilometer persegi) hutan hujan Amazon di Brasil. Namun, akuisisi ini bukan untuk eksploitasi komersial. Sebaliknya, tujuan Eliasch semata-mata adalah konservasi, menunjukkan komitmen untuk menggunakan sumber daya keuangannya untuk kebaikan lingkungan.

Ketertarikan Eliasch pada isu-isu lingkungan berasal dari pengamatan pribadi. Tumbuh di Stockholm, ia biasa bermain ski dari akhir Oktober hingga April. Ketika ia menyadari bahwa hal ini tidak lagi mungkin dilakukan karena perubahan kondisi iklim, ia mulai menyelidiki perjanjian lingkungan global seperti Protokol Kyoto.

Kariernya sangat terkait dengan olahraga. Saat ini menjabat sebagai presiden Federasi Ski Internasional (FIS), Eliasch sebelumnya menorehkan prestasi sebagai CEO HEAD, sebuah perusahaan peralatan olahraga ternama. Ketika ia bergabung dengan HEAD pada tahun 1995 di usia 33 tahun, perusahaan tersebut menghadapi kebangkrutan. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan tersebut berhasil diselamatkan dari ambang kehancuran finansial.

2. Ted Turner – Raksasa Konservasi di Amerika Serikat

Luas tanah: ± 772.000 hektare

Pendiri CNN, Ted Turner, dikenal sebagai salah satu pemilik tanah pribadi terbesar di Amerika Utara. Lahan ini sebagian besar dikelola untuk konservasi alam, habitat satwa liar seperti bison, dan pendidikan ekologis.

Melansir Travel Market Report, Ted Turner Reserves dimiliki oleh filantropis miliarder Ted Turner – mencakup beberapa penginapan mewah yang terletak di lahan seluas lebih dari satu juta hektar yang menyambut para pelancong pecinta alam dari berbagai kalangan.

Presiden Ted Turner Reserves, Jade McBride, mengungkapkan misi konservasi merek perhotelan ini, pengalaman tamu, dan bagaimana penasihat perjalanan akan berperan dalam kesuksesannya yang berkelanjutan.

Selama beberapa dekade, Turner telah mendanai proyek pertanian regeneratif, termasuk membantu menyelamatkan bison liar dan spesies langka lainnya. Miliarder media ini sekarang berusia 85 tahun dan menderita demensia. Di masa depan, Ted Turner Reserves seluas 1,1 juta hektare akan beralih menjadi organisasi nirlaba, yang baru-baru ini membentuk tim kepemimpinan eksekutif untuk mewarisinya.

Melalui pengalaman-pengalaman ini, McBride berharap mereka akan “terhubung dengan alam, melihat pekerjaan yang telah kami lakukan, menikmati liburan keluarga yang fantastis, dan pergi dengan sedikit perubahan.”

3. Douglas Tompkins (Pendiri Taman Nasional Patagonia)

Luas tanah konservasi: 890.000 hektare saja untuk Pumalín Park

Douglas Tompkins dan istrinya Kris membeli dan mengelola lahan di Patagonia seluas ratusan ribu hektar, termasuk kawasan yang kini menjadi Pumalín Douglas Tompkins National Park seluas lebih dari 400.000 ha saja. Total kontribusi lahan konservasi jauh lebih besar jika dihitung bersama proyek agresif mereka di Chile dan Argentina (lebih dari jutaan hektar yang dikembangkan menjadi taman nasional).

4. Hansjörg Wyss (Filantropis Konservasi Global)

Luas program lahan: Berkontribusi terhadap perlindungan ratusan ribu hektare

Melalui Wyss Foundation, Hansjörg Wyss mendukung pembelian dan pelestarian lahan hutan serta ekosistem alam di beberapa negara, meskipun sebagian besar dilakukan lewat donasi kepada organisasi konservasi.

5. Yvon Chouinard (Aktivis Alam & Pendiri Patagonia)

Luas dukungan lahan: Ribuan hingga puluhan ribu hektare

Sebagai pendiri Patagonia, Chouinard dan organisasinya mendukung sejumlah proyek rewilding dan penanaman kembali hutan di berbagai benua. Meski angka total kepemilikan pribadi tidak setara mayoritas miliarder lain, kontribusinya signifikan melalui proyek konservasi. (Estimasi dari aktivitas filantropi brand & pendiri)

6. Jeff Bezos (Reforestasi Global)

Luas pendanaan proyek: Ratusan ribu hektar (melalui Bezos Earth Fund)

Jeff Bezos tidak secara langsung memiliki tanah seperti pemilik ranch, tetapi melalui dana filantropi Bezos Earth Fund, ia mendukung pembelian dan restorasi hutan di Amazon, Afrika, dan Asia sebagai bagian dari paket mitigasi perubahan iklim global. (Skala dukungan gabungan proyek konservasi)

7. George Soros (Investasi Hijau untuk Alam)

Luas dukungan lahan: Ribuan hingga puluhan ribu hektare

George Soros dan Open Society Foundations mendukung perlindungan kawasan hutan dan program konservasi di Eropa dan Amerika untuk pengelolaan lahan berkelanjutan. (Bentuk dukungan lewat pendanaan proyek)

8. Anders Holch Povlsen (Raja Rewilding Skotlandia)

Luas tanah: ± 89.000 hektare di Skotlandia

Pemilik grup fashion Bestseller ini menjadi pemilik tanah pribadi terbesar di Inggris Raya, dengan puluhan ribu hektar tanah di Highlands yang difokuskan pada proyek rewilding dan restorasi ekosistem alami.

RIAU - Pemerintah memulai proses relokasi warga yang bermukim di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Relokasi ini sebagai bagian dari upaya penataan kawasan dan pemulihan ekosistem hutan konservasi.

Relokasi ini menjadi langkah awal dalam menyeimbangkan kepentingan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial bagi masyarakat.

"Hari ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama pada masyarkat Desa Bagan Limau, bapak ibu adalah uswah hasanah adalah contoh teladan, di mana dialog sebagai rekonsilisasi, sebagai upaya menjadi win win solusion, kemenangan bersama," kata Menhut Raja Juli Antoni di Desa Bagan Limau, Sabtu (20/12/2025).

Menhut menegaskan dipindahkannya masyarakat dari wilayah Taman Nasional ini bukan sebagai bentuk permusuhan. Melainkan justru memberikan kepastian hukum atas hak masyarakat secara pasti dengan cara yang damai hingga dialog.

"Ini bukan hari tanda permusuhan karena bapak ibu sekalian digusur dari Taman Nasional, tapi hari bahagia karena dengan cara damai, persuasif, dialog bersama bapak ibu sudah memiliki kepastian hukum untuk mengeola kebun sawit baru di luar Taman Nasional Tesso Nilo. Saat ini masih dalam bentuk SK Hutan Kemasyarakatan karena awalnya relokasi PBPH HTI, supaya prosesnya cepat saya pakai Hkm," ujar Menhut.

Sebanyak 228 kepala keluarga (KK) di relokasi ke kawasan perhutanan sosial dengan total luasan mencapai 635,83 hektare. Relokasi ini menyasar wilayah Desa Bagan Limau, Kabupaten Pelalawan, dengan target penataan kawasan seluas 2.569 hektare.

Sebagai lahan pengganti, pemerintah menyiapkan area eks PT PSJ di Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan seluas 234,51 hektare, serta kawasan eks PTPN di Desa Batu Rizal, Kabupaten Indragiri Hulu dan Desa Pesikaian, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan total luasan 647,61 hektare.

Kelompok masyarakat penerima Surat Keputusan (SK) Hijau di kawasan eks PT PSJ adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Gondai Prima Sejahtera dengan jumlah 47 KK. Sementara di kawasan eks PTPN, penerima SK Hijau meliputi KTH Mitra Jaya Lestari sebanyak 109 KK dan KTH Mitra Jaya Mandiri sebanyak 72 KK.

Menhut menyebut saat ini masyarakat diberikan SK Hutan Kemasyarakatan dibawah Kementerian Kehutanan. Nantinya dalam proses yang berjalan Masyarakat akan mendapatkan TORA di bawah Kementerian ATR/BPN.

"Ini adalah simbol rekonsiliasi, simbol kehadiran negara, tidak dengan kekerasan tapi mejadi kemenangan bersama. Taman Nasional kita jadi rumah yang aman dan nyaman bagi gajah Domang dan kawan-kawan, tapi pada saat yang sama kasyarakat punya kepastian hukum," tuturnya.

Menhut juga melakukan penumbangan pohon sawit secara simbolis sebagai tanda dimulainya pemulihan kawasan. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon Kulim sebagai bagian dari restorasi ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo.

"Kalau secra simbolik ada pemusnahan sawit, bukan berarti ada permusuhan pada masyarakat, tapi kita kebalikan Taman Nasiona pada fungsinya sebagai Taman Nasional konservasi ," pungkasnya.

Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Kementerian Kehutanan mengalokasikan sekitar 74 ribu bibit pohon untuk seluruh kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, terdiri dari Mahoni 30 ribu batang, Trembesi 15 ribu batang, Sengon 15 ribu batang, Jengkol 9 ribu batang, dan Kaliandra 5 ribu batang.