PetroChina International Jabung Ltd. mencatat tingkat keberhasilan tinggi dalam rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di Jambi. Rehabilitasi ini berhasil memulihkan kawasan seluas 34 hektare dengan tingkat kelangsungan hidup vegetasi mencapai 95,88 persen sebagai bagian dari komitmen pengelolaan hutan berkelanjutan.

Pemulihan dilakukan di kawasan Hutan Lindung Gambut Londerang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Area tersebut sebelumnya menjadi bagian dari jalur pipa Blok Jabung, fasilitas produksi, serta sumur eksploitasi milik perusahaan.

Pada 17 Desember 2025, PetroChina secara resmi menyerahkan kembali lahan rehabilitasi seluas 34 hektare itu kepada Kementerian Kehutanan. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Presiden Operasi PetroChina, Khostarosa Andhika Jaya, kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih, di Jakarta.

Keberhasilan rehabilitasi tersebut diperkuat hasil evaluasi tim penilaian lintas lembaga yang melibatkan Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) Batanghari, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) XIV Tanjung Jabung Timur, serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Hasil evaluasi mencatat tingkat keberlangsungan hidup tanaman mencapai 95,88 persen. Beragam spesies tanaman asli berhasil tumbuh di kawasan itu, mulai dari jelutung rawa, pulai rawa, balangeran, kayu aro, jengkol, nangka, hingga palem areca.

Dalam proses rehabilitasi, vegetasi ditanam dengan pola jarak 3 x 3 meter atau setara sekitar 1.100 pohon per hektare. Rata-rata tinggi tanaman kini mencapai 127,5 sentimeter, menandakan perkembangan vegetasi yang dinilai optimal di kawasan gambut tersebut.

PetroChina telah menjalankan program rehabilitasi hutan gambut dan DAS terlindungi di Tanjung Jabung Timur sejak 2022. Upaya itu menjadi bagian dari kewajiban reklamasi sekaligus strategi keberlanjutan perusahaan di sektor lingkungan.

Komitmen tersebut juga mendapat pengakuan pemerintah. Pada 2023, PetroChina menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas kontribusinya dalam rehabilitasi DAS dan reklamasi lahan. Program itu mencakup rehabilitasi 473 hektare DAS serta pengembangan 40 hektare hutan kota di Muara Sabak Barat.

Tak hanya di Jambi, PetroChina juga aktif menjalankan program penanaman mangrove di berbagai wilayah Indonesia. Hingga kini, perusahaan telah menanam lebih dari 93 ribu bibit mangrove secara nasional, termasuk 35.200 bibit di Waitambi, Tanjung Jabung Timur, 10.813 bibit di Pangkal Babu, Tanjung Jabung Barat, 10 ribu bibit di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, serta 5 ribu bibit di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.

KOMPAS.com – PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM), anak usaha PT Merdeka Gold Resources, Tbk (IDX: EMAS) yang juga bagian dari grup Merdeka (IDX:MDKA) resmi menyerahkan hasil rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) tahap kedua kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Pada serah terima tahap kedua, luas area rehabilitasi yang diserahterimakan mencapai 589,37 hektar (ha) di Desa Sukadamai, Wonggasari Tenggal, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.

Pada kesempatan itu, Direktur GSM Cahyono Seto menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang sejalan dengan prinsip perusahaan.

“PT GSM senantiasa berkomitmen untuk mematuhi seluruh regulasi yang berlaku dan memiliki implikasi positif bagi lingkungan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (25/1/2026).

Selain memenuhi kewajiban, kata Cahyono, upaya rehabilitasi DAS juga diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi pengelolaan aliran sungai dan pencegahan risiko banjir.

“Tidak hanya memenuhi kewajiban, rehabilitasi DAS juga untuk mendukung keberlanjutan ekosistem dan masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Pemenuhan kewajiban itu merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dengan rasio 1:1.

Dalam hal ini, GSM mempunyai kewajiban untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi DAS seluas 999,90 ha.

Dalam menjalankan rehabilitasi, GSM mencatatkan tingkat keberhasilan penanaman sebesar 83,09 persen. Capaian ini melampaui standar keberhasilan Kemenhut, yakni sebesar 75 persen.

Hasil itu pun menjadi bentuk komitmen perusahaan terhadap pemulihan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

Acara penandatanganan serah terima tahap kedua dilakukan Cahyono bersama Sri Direktur Teknik Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan Kemenhut Handayaningsih.

Sebelumnya, GSM telah melakukan serah terima seluas 500 ha pada November 2022 untuk tahap pertama.

Dengan demikian, total luas rehabilitasi DAS yang telah diserahterimakan GSM pada tahap pertama dan kedua mencapai 1.089,37 ha.

Untuk diketahui, rehabilitasi DAS memiliki dampak strategis dalam menjaga fungsi hidrologis kawasan, khususnya dalam menstabilkan aliran sungai, meningkatkan daya serap air, serta mengurangi potensi limpasan permukaan yang dapat memicu banjir di wilayah hilir.

Melalui penanaman kembali vegetasi yang tepat, rehabilitasi DAS berperan penting dalam mengendalikan erosi dan sedimentasi sungai, sekaligus mendukung ketahanan lingkungan jangka panjang bagi masyarakat sekitar.

Tanaman multi purpose tree species (MPTS), seperti durian, jambu mete, cengkeh dan rambutan ditanam pada lahan rehabilitasi.

MPTS dipilih karena dapat bermanfaat sebagai komoditas sumber pangan bagi masyarakat, termasuk spesies fauna di sekitar.

Dalam kegiatan operasionalnya, GSM terus berkomitmen pada pemulihan ekosistem lingkungan yang berkelanjutan.

Salah satu upaya itu dilakukan melalui penguatan fungsi DAS sebagai pengendali aliran dan mitigasi bencana sehingga dapat memberikan dampak positif bagi keseluruhan ekosistem dan masyarakat sekitar.

Bisnis.com, JAKARTA — Total anggaran yang tersedia untuk rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di tiga provinsi terdampak banjir di Sumatra tercatat hanya sebesar Rp29 miliar. Angka ini dinilai kurang memadai guna memulihkan areal kritis di wilayah tersebut.

“Alokasi anggaran dalam APBN 2026 yang tersedia untuk rehabilitasi DAS di tiga provinsi terdampak [banjir] sebesar Rp29 miliar,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Raja Juli memerinci bahwa alokasi untuk Provinsi Aceh berjumlah Rp8,4 miliar, anggaran rehabilitasi untuk DAS di Sumatra Utara sebesar Rp11,5 miliar dan Sumatra Barat senilai Rp9,08 miliar.

Di Provinsi Aceh, rehabilitasi lahan yang dijangkau APBN mencakup area di bawah wewenang Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Krueng Aceh, dengan penanaman seluas 180 hektare.

Kemudian di Sumatra Utara mencakup BPDAS Wampu Seu Ular dengan area penanaman 190 ha dan BPDAS Asahan Barumun dengan area penanaman 250 hektare.

Sementara itu, data yang dihimpun Kemenhut menunjukkan bahwa total lahan kritis di areal DAS terdampak di tiga provinsi menembus 464.598 hektare. Raja Juli mengatakan penanganan lahan kritis di kawasan hutan akan mengandalkan skema reboisasi, sementara skema Kebun Bibit Rakyat (KBR) dipakai pada areal penggunaan lain (APL).

“Detailnya saya kira di rapat berikutnya kami bisa mengajukan berapa anggaran yang memang sangat ideal untuk melakukan rehabilitasi DAS di tiga provinsi yang terdampak,” tambah Raja Juli.

Pada kesempatan yang sama, Menhut juga menyebut bahwa tingkat deforestasi di ketiga provinsi terdampak banjir di Sumatra pada 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan pada 2024.

Raja Juli mengatakan tingkat deforestasi nasional mencapai 166.450 hektare per September 2025, turun 23,01% dibandingkan dengan 2024 yang mencakup areal seluas 216.216 hektare.

"Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir," kata Raja Juli Antoni.

Untuk wilayah Aceh, terjadi penurunan 10,04% dari 11.228 hektare pada 2023–2024 menjadi 10.100 hektare pada periode 2024 sampai September 2025.

Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Sumatra Utara yang mengalami penurunan 13,98% dari 7.141 menjadi 6.142 hektare. Sedangkan di Sumatra Barat turun 14% dari 6.634 menjadi 5.705 hektare.

Namun pada saat bersamaan, terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi nonhutan di wilayah terdampak banjir yang dinaungi puluhan DAS.

Hasil identifikasi menunjukkan setidaknya terdapat 70 titik banjir masuk dalam 31 DAS di Provinsi Aceh dengan luas total 3,05 juta hektare dan menjangkau 15 kabupaten/kota.

Adapun perubahan tutupan lahan di provinsi ini mencapai 21.476 hektare dalam kurun 2019–2024, terdiri dari 12.159 hektare di dalam kawasan hutan dan 9.317 hektare di luar kawasan hutan. Kemenhut juga mengidentifikasi 217.301 hektare kawasan yang masuk dalam kategori lahan kritis atau 7,1% dari total 31 DAS terdampak banjir di Aceh.

Sementara itu di Sumatra Utara, areal terdampak banjir setidaknya mencakup 92 titik yang masuk dalam 13 DAS. Total luas 13 DAS tersebut mencapai 1,40 juta hektare dan meliputi 11 kabupaten/kota.

Dalam kurun 2019–2024, perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi nonhutan di wilayah tersebut mencapai 9.424 hektare, di mana 3.427 hektare berada di dalam kawasan hutan dan sisanya 5.997 hektare berada di luar kawasan hutan.

Khusus di wilayah DAS terdampak di Sumatra Utara, total lahan kritis mencapai 207.482 hektare atau 14,7% dari total luasan.

Di Sumbar, lanjut Raja Juli, terdapat kurang lebih 56 titik banjir yang masuk dalam 13 DAS. Area terdampak dan berstatus lahan kritis mencapai 39.818 hektare atau 7,0% dari total luas DAS yang mencapai 570.235 hektare.

Adapun perubahan tutupan lahan di area ini pada kurun 2019–2024 mencakup 1.444 hektare di dalam kawasan hutan dan 377 hektare di luar kawasan hutan.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Alex Indra Lukman mengakui bahwa pos anggaran untuk memulihkan lahan kritis di area tidaklah memadai.

“Kalau bicara dana rehabilitasi, saya hitung dana yang dimiliki Kemenhut itu cuma Rp62.500 per hektare. Apa yang mau direhabilitasi, Pak?” kata Alex.

Dia pun meminta pemerintah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana turut menyasar hulu dari banjir, yakni ekosistem yang terdegradasi. Dengan ancaman cuaca ekstrem seperti fenomena siklon yang berpotensi kembali datang, dia berharap terdapat mitigasi yang lebih memadai.

“Setelah tanggap darurat kita akan masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Saya harapkan hutan ini direhabilitasi. Jangan sampai infrastruktur rusak saja yang disasar, tetapi hulu bencana ini tidak diselesaikan. Ini mungkin siklon pertama dalam sejarah, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi lagi. Jangan sampai curah hujan lagi yang disalahkan,” paparnya.

Bisnis.com, SEMARANG - PT Bhimasena Power Indonesia (BPI), operator PLTU Batang, turut ambil bagian dalam kegiatan Penanaman Pohon Bersama Program Daerah Aliran Sungai (DAS) Lestari pada Sabtu (29/11/2025) pekan lalu di Desa Tombo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang.
Kegiatan itu diselenggarakan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah IV bersama pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Hari Korpri. Sebanyak 500 bibit pohon ditanam dalam kegiatan ini. Jenis tanaman yang dipilih merupakan tanaman konservasi khas hutan pegunungan seperti Hantap, Rostania, Plalar, Pasang, Kayu Babi, Gintung, Sarangan, Nogosari, Damar, Puspa, Gondang, Wuru Jenggel, Nyampuh, dan Jamuju.
Widi Hartanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, memberikan apresiasi atas partisipasi BPI dalam program DAS Lestari tersebut. Kontribusi pelaku industri dalam upaya pelestarian kawasan hulu diharapkan dapat menjaga masa depan lingkungan di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Batang.
“Menanam pohon berarti menanam masa depan. Apa yang dilakukan di Tombo hari ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat Batang secara luas,” imbuh Widi.
Kepala CDK Wilayah IV, Gunawan, menjelaskan bahwa bibit-bibit yang ditanam dalam kegiatan tersebut berasal dari hasil eksplorasi hutan pegunungan di beberapa lokasi. “Pohon-pohon hutan yang kita tanam hari ini merupakan hasil eksplorasi bersama antara CDK IV dan PLTU Batang dari Gunung Lawu, Gunung Ungaran, Gunung Kemulan, Petungkriyono, hingga Tombo. Bibit-bibit tersebut telah melalui proses aklimatisasi di greenhouse sehingga lebih siap ditanam di lapangan,” jelasnya.
Sementara itu, Administrator Pemangku Hutan Pekalongan Timur Perhutani, Sugeng Bowoleksono, yang wilayah pengelolaannya mencakup lahan di Desa Tombo, menyampaikan apresiasi sekaligus dukungannya terhadap kegiatan ini.
“Sebagian lahan di Desa Tombo berada dalam pengelolaan Perhutani, sehingga kegiatan penanaman ini sangat sejalan dengan upaya kami menjaga kelestarian hutan. Kami menyambut baik kolaborasi ini karena dapat memperkuat tutupan vegetasi dan fungsi ekologis kawasan hulu,” jelas Sugeng.
GM Stakeholder Relation PT BPI, Aryamir H. Sulasmoro, menekankan bahwa penanaman pohon merupakan investasi ekologis jangka panjang. “Penanaman 500 bibit hari ini merupakan langkah nyata untuk memulihkan bentang alam Tombo dan kawasan hulu Batang. BPI akan terus mendukung rehabilitasi DAS melalui kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.