Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan dukungannya terhadap pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPPRT) oleh DPR RI.

Dedi Mulyadi mengatakan, keberadaan UU tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan para pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan yang layak, baik dari sisi upah, jaminan sosial, hingga kepastian masa depan.

“Setuju. Pasti, PRT harus dilindungi. Upahnya harus diperhatikan, asuransinya harus diperhatikan, hari tuanya harus diperhatikan. Kan tidak semuanya juga majikannya sayang, banyak majikannya yang tidak sayang pada PRT,” ujarnya di Bandung, Rabu (22/4/2026).

Ia menegaskan, selama ini pekerja rumah tangga kerap berada pada posisi rentan karena belum memiliki payung hukum yang kuat. Kondisi tersebut membuat banyak PRT tidak mendapatkan hak dasar sebagai pekerja, bahkan rawan mengalami perlakuan tidak adil.

Dengan disahkannya UU PPRT, pihaknya memastikan Pemprov Jabar akan menindaklanjuti dengan membentuk payung hukum berupa peraturan daerah.

"Pasti [menindaklanjuti]," katanya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans Jabar Firman Desa mengatakan pelaksanaan teknis akan mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat.

“Implementasinya masih menunggu sosialisasi dan aturan turunan seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri sebagai pedoman pelaksanaan,” ujarnya.

Setelah regulasi turunan terbit, Disnakertrans Jabar akan mengkaji lebih lanjut penerapannya, termasuk kemungkinan penyesuaian dengan kondisi dan kearifan lokal.

Namun, penyusunan aturan tambahan di tingkat daerah akan dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akhirnya mencapai titik penting setelah melalui pembahasan panjang di DPR.

Regulasi ini diharapkan menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi pekerja rumah tangga (PRT), mulai dari minimnya perlindungan hingga persoalan upah yang jauh dari layak.

Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengungkapkan bahwa pembahasan RUU ini berlangsung dinamis dengan berbagai perdebatan yang konstruktif. Hasilnya, rumusan norma yang disusun diharapkan mampu menjadi solusi nyata bagi perlindungan PRT di Indonesia.

"Beberapa materi penting dan strategis dalam menjawab persoalan perlindungan pekerja rumah tangga disepakati Panja dalam RUU PPRT," kata Bob di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (20/4/2026).

RUU ini secara keseluruhan terdiri dari 12 bab dan 37 pasal, dengan total 409 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah dibahas secara intensif.

12 Poin Penting dalam RUU PPRT

Berikut poin-poin utama yang menjadi inti pengaturan dalam RUU PPRT:

1. Pengaturan perlindungan pekerja yang berasaskan kekeluargaan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum;
2. Perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung
3. Setiap orang yang membantu pekerjaan pada lingkup pekerjaan rumah tangga yang berdasarkan adat, kekerabatan, kekeluargaan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk sebagai PRT sebagaimana dalam Undang-Undang ini;
4. Perekrutan PRT secara tidak langsung yang dilakukan oleh P3RT (Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga) dapat dilakukan dengan perekrutan secara luring maupun secara daring;
5. Salah satu hak PRT yang diatur dalam RUU ini adalah PRT berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
6. Calon PRT mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari perusahaan penempatan PRT;
7. Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon PRT;
8. Perusahaan penempatan PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum dan wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. P3RT dilarang memotong upah dan sejenisnya;
10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PRT dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberdayakan RT/RW dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan terhadap PRT;
11. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap orang berusia di bawah 18 tahun atau sudah menikah yang bekerja atau pernah bekerja sebagai PRT sebelum Undang-Undang ini berlaku diberikan pengecualian dan tetap diakui haknya sebagai PRT;
12. Peraturan pelaksanaan paling lambat ditetapkan satu tahun sejak Undang-Undang PPRT berlaku.

Anggota Baleg DPR RI Habib Syarief menegaskan bahwa pengesahan UU PPRT harus benar-benar berdampak nyata, bukan sekadar aturan formal tanpa implementasi.

“Kami sangat bersyukur UU PPRT akhirnya disahkan. Namun, kami meminta UU ini jangan sekadar menjadi macan kertas. UU ini harus mampu memutus mata rantai eksploitasi dan memberikan penghormatan atas hak asasi manusia serta keadilan bagi jutaan PRT kita,” ujar dia di Jakarta, Selasa.

Ia juga menyoroti bahwa sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia—yang mayoritas perempuan dan anak selama ini berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Realita Gaji dan Jam Kerja ART Indonesia

Salah satu persoalan terbesar yang dihadapi PRT adalah jam kerja yang tidak manusiawi. Banyak pekerja, terutama yang tinggal bersama majikan, harus siap bekerja kapan saja tanpa batas waktu yang jelas.

Tidak sedikit dari mereka yang bekerja melebihi standar 40 jam per minggu tanpa kompensasi lembur. Kondisi ini memperlihatkan betapa lemahnya posisi tawar PRT dalam hubungan kerja.

Berdasarkan kertas kebijakan Komnas Perempuan, dari sisi penghasilan, situasinya juga memprihatinkan, banyak PRT hanya menerima upah sekitar Rp600.000 hingga Rp1.000.000 per bulan.

Jika dibandingkan dengan upah minimum regional (UMR), angka tersebut hanya berkisar antara 10% hingga 25%. Bahkan, temuan ILO menyebutkan bahwa PRT merupakan kelompok pekerja dengan upah terendah dibanding sektor lainnya.

Simulasi Perhitungan Gaji Ideal PRT

Untuk mencegah praktik eksploitasi, salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah menetapkan standar gaji berbasis proporsi penghasilan majikan. Secara sederhana, gaji PRT dapat dihitung sekitar 25% dari pendapatan majikan.

Jika mengacu pada UMR di beberapa kota besar, berikut simulasi perhitungannya:

Penghasilan majikan x 25% = Gaji ideal.

1. Jakarta
   Rp5.729.876 × ¼ = Rp1.432.469
2. Bandung
   Rp4.737.678 × ¼ = Rp1.184.419
3. Surabaya
   Rp5.288.796 × ¼ = Rp1.322.199
4. Bekasi
   Rp5.999.443 × ¼ = Rp1.499.860

Perhitungan ini menunjukkan bahwa gaji ideal PRT seharusnya berada di kisaran Rp1,1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan untuk wilayah dengan UMR tinggi. Angka ini jauh di atas realita saat ini yang masih banyak berada di bawah Rp1 juta.

RUU PPRT menjadi langkah penting dalam memperbaiki nasib jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia. Namun, regulasi saja tidak cukup tanpa perubahan cara pandang dan komitmen dari semua pihak.

Standar gaji yang lebih adil, seperti pendekatan 25% dari penghasilan majikan, bisa menjadi salah satu acuan awal untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menandai babak baru dalam perlindungan tenaga kerja domestik, setelah lebih dari dua dekade tertunda.

Namun, keberhasilan UU PPRT tidak hanya ditentukan oleh pengesahan. Regulasi ini diharapkan mampu mengakhiri praktik kerja tanpa kepastian hukum yang selama ini dialami pekerja rumah tangga (PRT).

Efektivitas aturan tersebut masih menjadi perdebatan. Sejumlah kalangan menilai regulasi ini baru sebatas langkah awal, sementara tantangan besar masih menanti di tahap implementasi.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyebut pengesahan UU PPRT patut diapresiasi sebagai capaian penting pemerintah dan DPR. Setidaknya UU ini memberikan dasar hukum yang selama ini kosong, terutama dalam mengakui hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja, yang sebelumnya cenderung dianggap sebagai relasi informal semata.

Dengan adanya payung hukum, menurutnya, potensi akses terhadap jaminan sosial dan perlindungan dasar menjadi lebih terbuka.

Namun, Timboel mengingatkan pendekatan perlindungan dalam UU ini masih menyisakan sejumlah kelemahan mendasar. Salah satunya, mekanisme penentuan hak yang banyak diserahkan pada kesepakatan para pihak.

"Kalau kesepakatan upah diserahkan pada perjanjian, sementara posisi pemberi kerja lebih kuat, maka berpotensi terjadi ketidakadilan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/4).

Tanpa adanya standar minimum yang jelas, ia memandang negara berisiko tidak hadir secara efektif dalam melindungi kelompok pekerja rentan. Dalam kondisi tersebut, relasi kerja bisa kembali bergantung pada mekanisme pasar yang tidak selalu berpihak pada pekerja.

Selain itu, Timboel juga menyoroti belum rincinya pengaturan teknis dalam UU, terutama terkait jam kerja, waktu istirahat, dan aspek keselamatan kerja.

"Misalnya soal batas jam kerja, waktu istirahat yang layak, sampai perlindungan keselamatan kerja itu belum diatur secara detail. Padahal ini penting, apalagi untuk pekerja yang tinggal di rumah majikan," ujarnya.

Ia juga menyinggung pentingnya kejelasan implementasi jaminan sosial bagi PRT, termasuk mekanisme pendaftaran dan pembagian kewajiban iuran antara pekerja dan pemberi kerja. Tanpa sistem yang jelas, hak tersebut berpotensi sulit direalisasikan di lapangan.

Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menilai UU PPRT ini sebagai bentuk pengakuan negara yang telah lama tertunda.

"Untuk pertama kalinya negara mengakui PRT sebagai pekerja yang memiliki hak. Ini bukan sekadar regulasi, tapi koreksi atas ketidakadilan struktural yang selama ini dibiarkan," ujar Presiden ASPIRSI Mirah Sumirat.

Ia menegaskan keberadaan UU ini penting untuk memastikan pekerja rumah tangga memiliki hak dasar, mulai dari upah, jaminan sosial, hingga perlindungan dari kekerasan. Namun, pengakuan tersebut tidak boleh berhenti di level normatif.

"RUU ini bukan hadiah, melainkan kewajiban negara," tegasnya.

Mirah menyoroti sejumlah celah krusial dalam aturan, terutama tidak adanya standar upah minimum yang berpotensi membuka ruang eksploitasi, mulai dari masalah upah, pengawasan hingga sanksi.

"Tidak adanya standar upah minimum membuat pekerja rumah tangga rentan mengalami eksploitasi terselubung. Di sisi lain, mekanisme pengawasan yang diserahkan ke RT/RW berpotensi tidak berjalan efektif, sementara sanksi yang ada juga belum cukup tegas untuk menindak pelanggaran berat. Relasi yang kerap dibingkai sebagai 'kekeluargaan' pun masih menyisakan celah terjadinya pelanggaran," ujarnya.

Selain itu, ia menilai ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pemberi kerja masih menjadi tantangan utama dalam implementasi aturan.

"Posisi kedua pihak tidak setara. Karena itu negara tidak boleh netral dan harus berpihak pada yang lebih rentan," kata Mirah.

Ia juga menyoroti pengaturan hak pekerja dalam Pasal 15 yang mencakup upah, istirahat, cuti, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang aman. Pasal tersebut masih menyisakan celah karena tidak disertai standar minimum yang jelas sehingga berpotensi menjadi ketidakadilan yang dilegalkan. Padahal, negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya perlindungan kepada mekanisme kesepakatan yang rentan bias.

"Negara tidak boleh lagi bersembunyi di balik alasan budaya kekeluargaan untuk membiarkan pekerja rumah tangga dieksploitasi. RUU ini harus menjadi alat perlindungan nyata, bukan sekadar legitimasi ketimpangan," tegasnya.

Di sisi lain, regulasi ini dinilai tetap memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. PRT memperoleh kepastian hak, sementara pemberi kerja mendapatkan kejelasan hubungan kerja. Namun, tanpa batas minimum yang jelas, relasi kerja berpotensi kembali mengikuti mekanisme pasar yang tidak selalu adil bagi pekerja.

Selain substansi, kesiapan implementasi menjadi pekerjaan rumah besar. Sejumlah aspek dinilai belum siap, mulai dari pendataan pekerja hingga sistem pengawasan. Mirah menilai tanpa langkah konkret, regulasi ini berisiko tidak efektif di lapangan.

"Kalau ini tidak disiapkan, maka RUU ini berisiko hanya menjadi dokumen normatif tanpa daya paksa," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) telah disahkan menjadi UU pada hari ini, Selasa (21/4/2026). Unsur PRT dan koalisi masyarakat sipil memandang bahwa beleid ini menjadi momentum pengakuan hak-hak yang melekat pada profesi PRT.

Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini menyampaikan, di samping pengakuan profesi PRT, UU ini juga memperjuangkan perlindungan bagi para PRT untuk menuju situasi kemanusiaan yang beradab.

“Ini menjadi konstruksi baru untuk melindungi PRT yang mayoritas perempuan, yang selama ini menjadi penyokong perekonomian nasional, tetapi banyak mendapatkan diskriminasi dan kekerasan,” kata Lita dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, yang paling penting saat ini yaitu adanya pengakuan untuk jam kerja, tunjangan hari raya (THR), upah, hari libur, serta ketentuan akomodasi dan makanan bagi PRT.

Selain itu, pihaknya juga menggarisbawahi adanya ketentuan terkait jaminan sosial dan bantuan sosial yang selama ini luput untuk pekerja rumah tangga yang hidupnya berada di garis kemiskinan.

Sementara itu, Koordinator Koalisi Sipil Pengesahan UU PPRT Eva Kusuma Sundari menambahkan bahwa aturan ini menjadi momentum negara melindungi PRT yang menghidupi keluarganya serta sebagai penopang keluarga-keluarga di Indonesia.

“Negara harus hadir bukan hanya memberi perlindungan dasar untuk PRT, tetapi untuk menata sistem perekonomian yang lebih inklusif, ramah ke perempuan miskin dan berkelanjutan,” kata Eva.

Adapun, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (21/4/2026).

Pengesahan RUU tersebut mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun tanpa kepastian hukum bagi perlindungan pekerja domestik. Pengesahan tersebut dilakukan dalam agenda pembicaraan tingkat II yang menjadi tahapan akhir legislasi, setelah sebelumnya seluruh fraksi menyetujui substansi RUU pada pembahasan tingkat I di Badan Legislasi.

“Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” demikian pertanyaan Ketua DPR RI Puan Maharani yang kemudian disambut dengan jawaban setuju oleh seluruh peserta sidang.

Bisnis.com, JAKARTA — Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang baru saja disahkan DPR RI tercatat memiliki 12 substansi utama.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (21/4/2026). Rapat tersebut antara lain beragendakan pembicaraan tingkat II yang menjadi tahapan akhir legislasi, setelah sebelumnya seluruh fraksi menyetujui substansi RUU pada pembahasan tingkat I di Badan Legislasi.

Sebelum persetujuan tersebut, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa setelah menyelesaikan pembahasan terhadap 409 daftar inventarisasi masalah (DIM) bersama Pemerintah, Badan Legislasi pada tanggal 20 April 2026 telah menyelenggarakan rapat kerja final bersama Pemerintah RI.

“Dengan demikian, kami menyampaikan bahwa pembicaraan tingkat I terhadap RUU PPRT telah selesai,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Bob Hasan membacakan sekitar 12 substansi utama yang disepakati dalam RUU PPRT, berikut ini:

1. Pengaturan perlindungan PRT berdasarkan asas kekeluargaan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum.

2. Perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

3. Pekerjaan berbasis relasi adat, kekerabatan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk kategori PRT.

4. Perekrutan tidak langsung oleh perusahaan penempatan pekerja rumah tangga (P3RT) dapat dilakukan secara luring maupun daring.

5. PRT berhak memperoleh jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan (BPJS).

6. Calon PRT berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi dari pemerintah maupun P3RT.

7. Pelatihan mencakup pemahaman norma sosial dan budaya di lingkungan kerja.

8. Perusahaan penempatan PRT wajib berbadan hukum dan memiliki izin.

9. P3RT dilarang memotong upah atau memungut biaya dalam bentuk apa pun dari PRT.

10. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan RT/RW.

11. Pengecualian diberikan bagi pekerja di bawah 18 tahun yang telah bekerja sebelum UU berlaku, dengan tetap menjamin haknya.

12. Peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lambat 1 tahun setelah UU diundangkan.

“Semoga Undang-Undang ini nantinya dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga di Indonesia,” pungkas Bob Hasan.

Selanjutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan kepada seluruh peserta sidang agar RUU tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang.

“Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” demikian pertanyaan Puan Maharani yang kemudian disambut dengan jawaban setuju oleh seluruh peserta sidang.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang mewakili Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pendapat akhir Pemerintah RI dalam rapat paripurna pengesahan RUU PPRT.

“Presiden Republik Indonesia menyatakan setuju, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” demikian laporan Menteri Hukum.

Puan Maharani selaku pimpinan pun kembali menanyakan persetujuan para peserta sidang agar RUU PPRT dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Setuju,” demikian jawaban para peserta sidang yang diikuti ketukan palu Ketua DPR RI Puan Maharani. (Reyhan Fernanda Fajarihza)