BOGOR - Komisi III DPRD Kota Bogor terus memperkuat fungsi pengawasan di sektor infrastruktur , pembangunan, dan lingkungan hidup. Tujuannya memastikan setiap program pembangunan yang dilaksanakan Pemkot Bogor berjalan sesuai perencanaan, standar teknis, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sepanjang 2025, Komisi III DPRD Kota Bogor tercatat sebagai salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) yang paling aktif melakukan sidak dan peninjauan lapangan terhadap berbagai proyek pembangunan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan, keselamatan konstruksi, serta kesesuaian dengan dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, mengatakan, pengawasan langsung di lapangan merupakan bagian penting dari komitmen DPRD dalam mengawal pembangunan kota yang berkelanjutan. “Setiap kegiatan pembangunan harus memenuhi standar keselamatan, kelayakan bangunan, dan kualitas teknis. Kami ingin memastikan anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang aman, kuat, dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya, Rabu (31/12/2025).

Komisi III secara rutin melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan, drainase, jembatan, fasilitas umum, serta proyek penataan lingkungan. Berdasarkan hasil pemantauan, sebagian besar kegiatan pembangunan infrastruktur di Kota Bogor telah berjalan sesuai rencana kerja pemerintah daerah dan menunjukkan peningkatan kualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada aspek perbaikan jalan lingkungan dan sistem drainase kawasan permukiman.

Di sektor lingkungan hidup, Komisi III DPRD Kota Bogor juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan tata ruang dan pengendalian bangunan. Salah satu fokus utama adalah penertiban bangunan liar yang berdiri di atas saluran air dan bantaran sungai, yang selama ini menjadi faktor penghambat aliran air dan berkontribusi terhadap potensi banjir.

“Penanganan bangunan liar harus dilakukan secara tegas namun terukur. Diperlukan koordinasi lintas sektor, mulai dari perangkat daerah teknis, aparat wilayah, hingga unsur penegak peraturan daerah, agar penataan lingkungan dapat berjalan optimal,” tegasnya.

Komisi III mendorong Pemkot Bogor memperkuat kolaborasi antara Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, serta kecamatan dan kelurahan dalam menjaga fungsi infrastruktur perkotaan. Upaya ini dinilai penting untuk mendukung ketahanan kota terhadap bencana, khususnya banjir, serta menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan nyaman.

Selain itu, Komisi III juga secara konsisten memberikan rekomendasi perbaikan terhadap temuan di lapangan, baik dalam bentuk peningkatan kualitas pengerjaan, percepatan penyelesaian proyek, maupun optimalisasi pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Refleksi Akhir Tahun, DPRD Kota Bogor Fokus Laksanakan Tiga Fungsi

Melalui pengawasan yang intensif dan konstruktif, Komisi III DPRD Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis Pemkot Bogor dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Kami ingin pembangunan di Kota Bogor tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam jangka panjang,” tuturnya.

JAKARTA - DPR bakal memperketat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini menanggapi pelanggaran etik penggunaan jet pribadi oleh ketua dan anggota KPU.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjelaskan, meski kasus ini telah ditangani Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), namun KPU tetap harus memperbaiki tata kelola dan efisiensi penggunaan anggaran.

Menurut Doli, pelajaran dari kasus ini adalah perlunya Komisi II lebih rinci mengecek usulan program dan rincian anggaran dari setiap mitra kerja agar penyalahgunaan anggaran dapat dicegah sejak awal.

"Evaluasi yang lebih detail penting agar tahapan pemilu berikutnya berjalan dengan akuntabilitas yang lebih baik," kata Doli dikutip Minggu (2/11/2025).

Doli menjelaskan kewenangan Komisi II hanya sebatas evaluasi dan pengawasan anggaran. Untuk itu, jika pimpinan Komisi II menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak KPU dan DKPP, menurutnya agenda itu akan berfokus pada evaluasi agar masalah serupa tidak terulang.

“Kalau pertanyaannya kembali kepada soal Komisi II, ya yang bisa dilakukan oleh Komisi II kan cuma melakukan evaluasi. Kewenangannya kan sampai di situ, kita tidak punya kewenangan untuk menghukum mereka,” ujarnya.

Terkait adanya laporan lanjutan yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Doli berharap masalah ini tidak berkembang ke ranah pidana.

“Saya secara pribadi berharap ini tidak masuk ke ranah hukum, tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kita berharap begitu,” tandasnya.