JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sunarko. Dia terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) karena memiliki hubungan tidak wajar di luar pernikahan dengan RJ yang merupakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pilkada 2024.

Putusan ini dibacakan dalam sidang putusan DKPP yang digelar Jumat (5/6/2026). "Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Sunarko selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu Timur terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ujar Ketua Majelis Heddy Lugito.

Dalam sidang pemeriksaan diketahui bahwa Sunarko dan RJ tinggal bersama dalam sebuah rumah indekos pada periode April-Agustus 2025. Padahal, Sunarko sudah memiliki keluarga dan istri.

DKPP menilai tindakan Sunarko tidak patut dan tidak pantas karena hingga sidang pemeriksaan perkara ini, dia masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. DKPP juga menilai Sunarko telah memanfaatkan kuasanya sebagai atasan RJ.

“Teradu sudah memberi contoh buruk kepada jajaran yang ada di bawahnya. Teradu selaku Anggota Penyelenggara Pemilu seharusnya memberi contoh yang baik serta mampu memelihara dan menjaga kehormatan lembaga KPU terutama KPU Ogan Komering Ulu Timur tempat Teradu mengabdi,” kata Anggota Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Sunarko juga terbukti melakukan pungutan liar (pungli) kepada lima calon PPK saat seleksi PPK untuk Pilkada 2024, termasuk kepada RJ. Total pungutan tersebut sebesar Rp5 juta.

“DKPP menilai tindakan Teradu yang meminta uang atau pungutan liar kepada Anggota PPK atau uang komitmen karena sudah menjadi Anggota PPK merupakan tindakan yang melanggar hukum dan etika penyelenggara pemilu,” ujar Anggota Majelis Ratna Dewi Pettalolo.

Kegiatan ini bertujuan memastikan daging yang akan didistribusikan kepada masyarakat dalam kondisi aman dan layak konsumsi

Kota Bandung (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Jawa Barat, melakukan pemeriksaan terhadap daging kurban yang telah disembelih sebanyak 2.313 ekor hewan kurban di 288 titik pemotongan di Kota Bandung.

Kepala DKPP Kota Bandung Gin Gin Ginanjar mengatakan pemeriksaan masih terus dilakukan oleh tim gabungan hingga berakhirnya hari tasyrik pada Sabtu (30/5).

“Kegiatan ini bertujuan memastikan daging yang akan didistribusikan kepada masyarakat dalam kondisi aman dan layak konsumsi,” kata Gin Gin di Bandung, Jumat.

Ia menjelaskan dari total hewan yang diperiksa, terdiri atas 1.065 ekor sapi dan 1.248 ekor domba serta kambing.

Menurut dia, tim pemeriksa hanya menemukan beberapa kasus tidak layak terhadap organ hewan kurban. Beberapa temuan di antaranya berupa cacing hati pada organ hati serta paru-paru yang mengalami kerusakan seperti bercak merah dan pengerasan jaringan.

“Apabila ditemukan kelainan maka organ tersebut harus dibuang atau diafkir karena tidak layak untuk dikonsumsi,” ujarnya.

Gin Gin menilai hasil tersebut menunjukkan keberhasilan tim pemeriksa dalam mendeteksi serta memisahkan hewan sehat dan hewan yang tidak layak sebelum Idul Adha.

Ia menambahkan pemeriksaan tersebut juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat.

“Walau mungkin ini dianggap bukan penyakit berbahaya tetapi hal kecil tersebut bisa menimbulkan musibah atau madhorot,” katanya.

Ia menyebut tim pemeriksa setelah penyembelihan (post mortem) berjumlah sekitar 200 orang yang terdiri atas dokter hewan dan paramedis dari berbagai lembaga seperti PDHI Jabar I, Universitas Padjadjaran, hingga pusat studi CAATIS Telkom University.

Sebelumnya, DKPP Kota Bandung telah memeriksa 17.984 ekor hewan kurban yang tersebar di 289 lokasi penjualan, 277 masjid, dan dua rumah potong hewan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 81,88 persen hewan dinyatakan sehat dan layak, sedangkan 18,12 persen dinyatakan tidak layak, mayoritas karena belum cukup umur.

Gin Gin memastikan tidak ditemukan penyakit zoonosis atau penyakit hewan menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa beras kualitas medium sebanyak 10 kilogram per bulan dan minyak goreng sebanyak 2 liter per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat

Kota Bandung (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Jawa Barat, mendistribusikan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) serta minyak goreng kepada 146.232 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah itu.

Kepala DKPP Kota Bandung Gin Gin Ginanjar mengatakan penyaluran ini bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat sekaligus menjadi instrumen dalam pengendalian inflasi.

“Bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa beras kualitas medium sebanyak 10 kilogram per bulan dan minyak goreng sebanyak 2 liter per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat,” kata Gin Gin di Bandung, Minggu.

Gin Gin menjelaskan sebelum disalurkan kepada KPM, beras bantuan pangan tersebut telah melewati proses pengecekan kualitas yang ketat untuk membantu kelancaran dan keamanan dalam proses pendistribusian beras CPP.

"Pemeriksaan dilakukan sejak proses penyimpanan di gudang hingga distribusi di lapangan guna memastikan bantuan yang diterima masyarakat dalam kondisi baik dan layak konsumsi," kata dia.

Ia mengatakan hingga saat ini, realisasi penyaluran telah mencapai 41.403 penerima atau sekitar 28 persen dari total sasaran dengan penyaluran yang sudah berlangsung di delapan kecamatan dan 28 kelurahan.

“Kami memastikan proses distribusi terus dilanjutkan hingga seluruh penerima bantuan dapat terlayani secara maksimal,” katanya.

Lebih lanjut, Gin Gin menyebut jumlah penerima bantuan pangan pada periode kali ini mengalami peningkatan signifikan.

Jika pada Oktober–November 2025 tercatat sebanyak 80.221 KPM, maka pada Februari–Maret 2026 meningkat menjadi 146.232 KPM.

“Terjadi penambahan sebanyak 66.011 penerima yang tersebar di 30 kecamatan dan 151 kelurahan di Kota Bandung,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bandung, Jabar (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Jawa Barat, menyiapkan aplikasi E-Selamat (Sehat Layak Makin Tenang) untuk memastikan masyarakat dapat berkurban dengan aman.

Kepala DKPP Kota Bandung Gin Gin Ginanjar mengatakan dengan aplikasi tersebut masyarakat dapat memindai barcode yang tertera pada stiker di tubuh hewan kurban yang telah diperiksa.

"Dari hasil pemindaian tersebut, warga tidak perlu ragu saat memilih hewan kurban. Semua hasil pemeriksaan bisa diakses langsung melalui ponsel," katanya di Bandung, Jabar, Selasa.

Gin Gin menjelaskan pemeriksaan dilakukan dalam dua tahap.

Pertama, pemeriksaan ante mortem, yakni pemeriksaan fisik hewan saat masih hidup untuk memastikan hewan sehat, cukup umur, dan tidak cacat secara syariat.

Kedua, pemeriksaan post mortem, yakni pemeriksaan organ dalam setelah hewan disembelih untuk mendeteksi kemungkinan penyakit yang tidak terlihat saat pemeriksaan awal.

"Dari sistem ini masyarakat bisa melihat data lengkap pemeriksaan kesehatan hewan. Mulai dari foto hewan hingga hasil pemeriksaan kelayakannya sebagai hewan kurban," katanya.

Gin Gin mengatakan berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 58 persen penyakit yang menular ke manusia berasal dari hewan.

Oleh karena itu, lanjut dia, pengawasan hewan kurban bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi bagian dari upaya menjaga keamanan pangan dan kesehatan warga kota.

Ia menambahkan inovasi ini juga dilakukan agar proses penyembelihan hewan kurban dapat memenuhi unsur syariat, kesehatan, dan keamanan pangan, sehingga masyarakat dapat mengonsumsi daging yang halal, aman dan terjamin kesehatannya.

"Masyarakat kami harap dapat melaksanakan ibadah kurban dengan rasa aman, nyaman, dan tenang karena hewan yang dipilih telah dipastikan sehat dan layak," kata Gin Gin.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - DPR bakal memperketat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini menanggapi pelanggaran etik penggunaan jet pribadi oleh ketua dan anggota KPU.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjelaskan, meski kasus ini telah ditangani Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), namun KPU tetap harus memperbaiki tata kelola dan efisiensi penggunaan anggaran.

Menurut Doli, pelajaran dari kasus ini adalah perlunya Komisi II lebih rinci mengecek usulan program dan rincian anggaran dari setiap mitra kerja agar penyalahgunaan anggaran dapat dicegah sejak awal.

"Evaluasi yang lebih detail penting agar tahapan pemilu berikutnya berjalan dengan akuntabilitas yang lebih baik," kata Doli dikutip Minggu (2/11/2025).

Doli menjelaskan kewenangan Komisi II hanya sebatas evaluasi dan pengawasan anggaran. Untuk itu, jika pimpinan Komisi II menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak KPU dan DKPP, menurutnya agenda itu akan berfokus pada evaluasi agar masalah serupa tidak terulang.

“Kalau pertanyaannya kembali kepada soal Komisi II, ya yang bisa dilakukan oleh Komisi II kan cuma melakukan evaluasi. Kewenangannya kan sampai di situ, kita tidak punya kewenangan untuk menghukum mereka,” ujarnya.

Terkait adanya laporan lanjutan yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Doli berharap masalah ini tidak berkembang ke ranah pidana.

“Saya secara pribadi berharap ini tidak masuk ke ranah hukum, tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kita berharap begitu,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan rasuah pada kasus penggunaan jet pribadi para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya akan mempelajari putusan tersebut untuk menemukan fakta-fakta lainnya, serta menindaklanjuti laporan masyarakat.

"Kami tentu nanti akan mempelajari putusan dari DKPP tersebut, fakta-fakta yang terungkap seperti apa, dan itu tentunya akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK dalam menindaklanjuti laporan aduan masyarakat tersebut," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).

Budi menjelaskan bahwa belum dapat menyampaikan secara detail pokok materi dan progres kepada publik karena masih dalam tahap analisis oleh tim lembaga antirasuah.

Namun, dirinya memastikan perkembangan laporan disampaikan langsung kepada pihak pelapor. Selain itu, upaya ini adalah bentuk dari menjaga kerahasiaan identitas pelapor sekaligus materi laporan.

"Namun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas KPK, maka atas setiap laporan aduan masyarakat, KPK pasti selalu sampaikan update perkembangannya kepada pihak pelapor, dan itu sifatnya tertutup atau rahasia," ujar Budi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf mengungkapkan pihaknya akan memanggil Komisioner KPU ke DPR terkait penggunaan jet pribadi yang di luar kepentingan tugas dalam proses pemilu 2024 lalu.

"Saat ini masih masa reses, setelah masuk (masa) sidang, akan kami panggil KPU untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut," ujar Dede merespon sanksi teguran keras Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada Ketua dan empat komisioner KPU, Rabu (22/10/2025).

Dia menjelaskan, bahwa setiap penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentu harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya.

Untuk itu, pihaknya berharap agar setiap anggaran negara digunakan dengan sangat hati-hati.

“Semua fasilitas yang disediakan negara tentu diperuntukan melancarkan tugas negara dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara atau pejabat publik. Bukan untuk kepentingan pribadi,” tegas Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Sanksi Keras DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada enam penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam sidang pembacaan putusan untuk tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (21/10/2025).

Enam penyelenggara pemilu yang menerima sanksi peringatan keras itu adalah Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, beserta empat anggotanya, yaitu: Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz. Sanksi yang sama juga dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno. Keenam nama tersebut menjadi teradu dalam perkara nomor 178-PKE-DKPP/VII/2025.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada; Teradu I, Mochammad Afifuddin, selaku Ketua merangkap Anggota KPU RI; Teradu II, Idham Holik; Teradu III, Yulianto Sudrajat; Teradu IV, Parsadaan Harahap; Teradu V, August Mellaz, masing masing selaku Anggota KPU RI. Beserta Teradu VII, Bernard Dermawan Sutrisno, selaku Sekretaris Jenderal KPU RI, terhitung sejak putusan ini dibacakan,” demikian Ketua Majelis Heddy Lugito saat membacakan putusan perkara nomor 178-PKE-DKPP/VII/2025.

DKPP menilai para teradu telah menyalahgunakan pengadaan jet pribadi dalam tahapan Pemilu 2024. Dalam sidang pemeriksaan diketahui pengadaan jet pribadi dirancang untuk memantau dan memastikan distribusi logistik Pemilu Tahun 2024 di daerah-daerah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

“Pada faktanya berdasarkan bukti rute jet pribadi dan passanger list sebanyak 59 kali perjalanan tidak ditemukan satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik. Akan tetapi justru digunakan untuk kegiatan, yaitu: monitoring gudang logistik ke beberapa daerah, menghadiri bimbingan teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pascapemilu serentak, penyerahan santunan untuk petugas badan adhoc, dan monitoring kesiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilu Tahun 2024 di Kuala Lumpur,” jelas Anggota Majelis, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

DKPP menilai tindakan keenam teradu dalam penggunaan sewa pesawat jet pribadi tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Terlebih para teradu memilih jet pribadi yang eksklusif dan mewah. Tindakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan asas efisien dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan pada penggunaan penyewaan jet pribadi.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran etik 6 penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena menggunakan pesawat jet pribadi yang menelan anggaran Rp90 miliar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya akan mempelajari putusan tersebut untuk menemukan fakta-fakta lainnya, serta menindaklanjuti laporan masyarakat.

"Kami tentu nanti akan mempelajari putusan dari DKPP tersebut, fakta-fakta yang terungkap seperti apa, dan itu tentunya akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK dalam menindaklanjuti laporan aduan masyarakat tersebut," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).

Budi menjelaskan bahwa belum dapat menyampaikan secara detail pokok materi dan progres kepada publik karena masih dalam tahap analisis oleh tim lembaga antirasuah.

Namun, dirinya memastikan perkembangan laporan disampaikan langsung kepada pihak pelapor. Selain itu, upaya ini adalah bentuk dari menjaga kerahasiaan identitas pelapor sekaligus materi laporan.

"Namun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas KPK, maka atas setiap laporan aduan masyarakat, KPK pasti selalu sampaikan update perkembangannya kepada pihak pelapor, dan itu sifatnya tertutup atau rahasia," ujar Budi

Putusan Sidang Etik DKPP

Melansir laman resmi DKPP, terdapat enam penyelenggara KPU yang dijatuhkan sanksi peringatan keras karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Perkara dengan nomor 178-PKE-DKPP/VII/2025 diputuskan untuk tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (21/10/2025).

Mereka adalah Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, beserta empat anggotanya, yaitu: Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz. Sanksi yang sama juga dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada; Teradu I, Mochammad Afifuddin, selaku Ketua merangkap Anggota KPU RI; Teradu II, Idham Holik; Teradu III, Yulianto Sudrajat; Teradu IV, Parsadaan Harahap; Teradu V, August Mellaz, masing masing selaku Anggota KPU RI. Beserta Teradu VI, Bernad Dermawan Sutrisno, selaku Sekretaris Jenderal KPU RI, terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis Heddy Lugito.

DKPP menilai para teradu telah menyalahgunakan pengadaan jet pribadi dalam tahapan Pemilu 2024. Sebab, mereka beralasan menggunakan jet pribadi untuk memantau distribusi logistik kegiatan Pemilu 2024 di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Pada faktanya berdasarkan bukti rute jet pribadi dan passenger list sebanyak 59 kali perjalanan tidak ditemukan satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik. Akan tetapi justru digunakan untuk kegiatan, yaitu: monitoring gudang logistik ke beberapa daerah, menghadiri bimbingan teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pasca pemilu serentak, penyerahan santunan untuk petugas badan adhoc, dan monitoring kesiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilu Tahun 2024 di Kuala Lumpur,” jelas Anggota Majelis, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Terlebih jet pribadi yang digunakan tergolong eksklusif dan mewah. Tindakan mereka dinilai tidak sesuai dengan asas efisien dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan pada penggunaan penyewaan jet pribadi.

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur membentuk kluster pertanian cabai di beberapa kecamatan untuk menjaga pasokan dan menstabilkan harga pasar di kabupaten setempat.

"Untuk menstabilkan harga cabai yang sempat naik beberapa pekan terakhir, kami mengambil langkah strategis dengan membentuk kluster pertanian cabai," kata Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang Hendra Suwandaru dalam keterangannya di kabupaten setempat, Minggu.

Menurutnya program itu fokus pada produksi cabai rawit dan cabai merah besar di Kecamatan Sumbersuko, Pasrujambe, Senduro, Lumajang, dan Kunir, dengan tujuan menjaga pasokan dan kualitas hasil panen.

"Langkah itu sekaligus mempermudah pengawasan terhadap kualitas cabai dan penanganan hama secara terpadu," tuturnya.

Dengan adanya kluster, lanjut dia, produksi cabai lebih terkontrol sehingga harga di pasar tidak mudah naik tajam dan petani juga bisa berbagi praktik terbaik untuk hasil panen yang maksimal.

Ia mengatakan langkah itu sangat dibutuhkan karena harga cabai di Lumajang memang sempat berfluktuasi.

Data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur menunjukkan, per 1 Oktober 2025 harga rata-rata cabai di tingkat konsumen yakni cabai merah keriting Rp39.666/kg, cabai merah besar Rp50.000/kg, dan cabai rawit merah Rp45.000/kg.

Hingga 11 Oktober 2025, harga di pasar utama seperti Pasar Baru, Pasar Sukodono, dan Pasar Pasirian tercatat stabil yakni cabe merah keriting Rp40.000/kg, cabai merah besar Rp50.000/kg, dan cabe rawit merah Rp35.000/kg.

Menurut Hendra, ada beberapa penyebab fluktuasi harga sebelumnya, seperti stok cabai yang mulai menipis, cuaca yang tidak menentu sehingga cabai cepat busuk, serta serangan hama seperti petek, antraknosa, dan layu fusarium yang menurunkan hasil panen.

Salah satu kelompok tani (Poktan) yang sudah tergabung dalam kluster, Poktan Awan Gono diketuai Sulkhan Maarif, menyambut baik inisiatif tersebut.

"Kluster membuat kami bisa berbagi pengalaman dan menjaga kualitas panen. Hasilnya, harga di pasar pun lebih stabil,” katanya.

Program kluster cabai DKPP Lumajang menjadi contoh langkah solutif pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan fluktuasi harga cabai dapat diminimalkan dan pasokan tetap aman untuk masyarakat.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025