JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sunarko. Dia terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) karena memiliki hubungan tidak wajar di luar pernikahan dengan RJ yang merupakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pilkada 2024.

Putusan ini dibacakan dalam sidang putusan DKPP yang digelar Jumat (5/6/2026). "Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Sunarko selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu Timur terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ujar Ketua Majelis Heddy Lugito.

Dalam sidang pemeriksaan diketahui bahwa Sunarko dan RJ tinggal bersama dalam sebuah rumah indekos pada periode April-Agustus 2025. Padahal, Sunarko sudah memiliki keluarga dan istri.

DKPP menilai tindakan Sunarko tidak patut dan tidak pantas karena hingga sidang pemeriksaan perkara ini, dia masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. DKPP juga menilai Sunarko telah memanfaatkan kuasanya sebagai atasan RJ.

“Teradu sudah memberi contoh buruk kepada jajaran yang ada di bawahnya. Teradu selaku Anggota Penyelenggara Pemilu seharusnya memberi contoh yang baik serta mampu memelihara dan menjaga kehormatan lembaga KPU terutama KPU Ogan Komering Ulu Timur tempat Teradu mengabdi,” kata Anggota Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Sunarko juga terbukti melakukan pungutan liar (pungli) kepada lima calon PPK saat seleksi PPK untuk Pilkada 2024, termasuk kepada RJ. Total pungutan tersebut sebesar Rp5 juta.

“DKPP menilai tindakan Teradu yang meminta uang atau pungutan liar kepada Anggota PPK atau uang komitmen karena sudah menjadi Anggota PPK merupakan tindakan yang melanggar hukum dan etika penyelenggara pemilu,” ujar Anggota Majelis Ratna Dewi Pettalolo.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni buka suara merespons sebuah dugaan aksi pungutan liar (pungli) terhadap pengguna jalan terjadi di kawasan Pertigaan Kamal, dekat Sambal Bakar Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Senin (1/6/2026) malam sekitar pukul 21.00 WIB. Dugaan tersebut mencuat setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah orang diduga melakukan pungutan terhadap pengendara yang melintas di lokasi.

Hingga kini belum diketahui secara pasti kronologi lengkap maupun pihak-pihak yang terlibat. Menanggapi hal tersebut, Sahroni meminta Kapolres Metro Jakarta Barat segera bergerak cepat mengidentifikasi dan menangkap para pelaku yang terlibat.

“Saya minta Pak Kapolres Jakbar langsung tindak para pelaku. Kejar sampai dapat, ciduk semuanya. Kita belum selesai menghadapi persoalan begal, sekarang muncul lagi aksi pungli seperti ini,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

“Jangan dianggap sepele. Karena kalau praktik-praktik kejahatan jalanan seperti ini diberi ruang sedikit saja, pasti akan menjamur dan menjadi inspirasi bagi pelaku lain untuk melakukan hal serupa,” sambungnya.

Menurut Sahroni, ketegasan aparat sangat penting untuk mencegah kejahatan serupa menyebar ke wilayah lain dan menciptakan rasa tidak aman di tengah masyarakat. “Hari ini ketahuan di Jakarta Barat, besok bisa muncul di Jakarta Utara, atau daerah lainnya. Karena itu polisi harus memberikan tindakan tegas agar menjadi efek jera bagi pelaku sekaligus peringatan bagi siapa pun yang berniat melakukan tindakan serupa. Jangan sampai masyarakat merasa takut atau tidak nyaman hanya untuk melintas di jalan umum,” tegas Sahroni.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto meminta institusi pemerintah untuk memperbaiki sistem tata kelola dan kepemimpinan yang bersih dari korupsi, serta kerja cepat. Dalam momen Rapat Paripurna, Prabowo bahkan tak segan-segan menyebut institusi tertentu yang diminta agar pimpinannya diganti, yakni pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Kita harus memperbaiki institusi, membangun pemerintah yang kuat, profesional, dan pemerintah yang tidak korup. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri, dan pemimpin lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi masing-masing,” ujar Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun 2025—2026 di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Prabowo menekankan agar para menteri atau pimpinan lembaga untuk tidak ragu-ragu dalam menindak anak buah-anak buah yang melanggar aturan, dan segera melakukan penindakan. Ia menyebut, semua institusi pemerintah harus menghilangkan penyalahgunaan wewenang dan praktek-praktek yang menghambat perekonomian. RI 1 lantas menyinggung lembaga di bawah pimpinan Kementerian Keuangan.

“Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki, Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, leha-leha, kumaha engke. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kuhama engke,” ungkapnya.

Prabowo mencontohkan soal lambannya pemberian izin usaha, seperti soal izin usaha amdal atau anlisis mengenai dampak lingkungan. Semestinya, pemberian izin bisa lebih cepat dibandingkan yang terjadi saat ini.

“Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha amdal dalam tiga minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan, bahkan tiga tahun,” ujarnya.

Prabowo menegaskan, para pejabat yang tidak bisa bekerja dengan baik dan cepat tidak masalah untuk diganti.

“Tidak ada orang yang tidak bisa diganti, rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan,” terangnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak meminta jemaah haji tidak ragu melaporkan praktik pungutan tidak resmi yang dilakukan oleh oknum mana pun selama berada di Tanah Suci. Pemerintah akan menindaklanjuti setiap laporan untuk melindungi jemaah haji.

“Kami tegaskan, jangan ragu melapor jika ada pungutan oleh oknum. Segala bentuk pungutan di luar ketentuan resmi tidak boleh terjadi. Pemerintah akan menindaklanjuti setiap laporan secara serius, karena pelindungan jemaah adalah prioritas kami,” kata Dahnil dikutip dari laman Kemenhaj, Selasa (19/5/2026).

Wamenhaj menegaskan hal itu saat akan bertolak menuju Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Senin (18/5/2026).

Keberangkatan Wamenhaj dilakukan dalam rangka menjalankan tugas sebagai bagian dari Amirul Hajj, memimpin misi haji Indonesia, sekaligus memastikan secara langsung kesiapan dan pengawasan layanan jemaah menjelang fase puncak haji 1447 H/2026 M.

Dahnil menegaskan, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, tertib, transparan, dan berorientasi penuh pada pelayanan jemaah.

“Keberangkatan kami ke Arab Saudi dalam rangka menjalankan amanah sebagai Amirul Hajj, memimpin misi haji Indonesia, sekaligus memastikan seluruh layanan kepada jemaah berjalan baik. Di era Presiden Prabowo, penyelenggaraan haji harus semakin baik, semakin tertib, dan semakin berpihak kepada jemaah,” ujarnya.

Menjelang fase puncak haji, Wamenhaj berpesan kepada seluruh jemaah haji Indonesia agar menjaga kesehatan, mengatur tenaga, dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas yang dapat menguras fisik.

“Fase puncak haji sudah semakin dekat. Kami mengimbau seluruh jemaah untuk benar-benar menjaga kesehatan, memperbanyak istirahat, dan mengikuti arahan petugas. Fokus utama kita adalah memastikan jemaah dapat menjalani wukuf di Arafah dan seluruh rangkaian puncak haji dengan aman, tertib, dan lancar,” katanya.

Wamenhaj juga memastikan pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga pelindungan jemaah.

“Semua petugas harus bergerak dalam satu komando. Pelayanan kepada jemaah, khususnya lansia dan jemaah risiko tinggi, harus cepat, responsif, dan tidak boleh berbelit. Kami akan mengawasi langsung agar seluruh layanan berjalan sesuai standar,” tegasnya.

Dahnil mengajak seluruh jemaah untuk menjaga ketertiban, mengikuti arahan petugas, serta fokus mempersiapkan diri menuju puncak haji.

“Kami ingin jemaah merasa aman, terlindungi, dan dilayani dengan baik. Mari fokus pada ibadah, jaga kesehatan, dan bersama-sama menjaga kelancaran misi haji Indonesia,” pintanya.

MAKKAH - Polemik terkait dugaan adanya pungutan liar (pungli) kepada jemaah haji langsung direspons sigap oleh otoritas Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di Tanah Suci. Penelusuran dan proses tabayun dilakukan secara maraton dengan memanggil pihak Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Investigasi lapangan ini dibeberkan secara transparan dalam konsolidasi di Masjid Hotel Durrat Rahaf, Makkah, pada Rabu (13/5). Hasil pemeriksaan memastikan bahwa keluhan biaya ekstra yang mencuat ke publik tersebut bukan berasal dari praktik pungutan liar.

Nominal yang disetorkan oleh sebagian jemaah terbukti merupakan tarif resmi dari paket layanan tambahan yang bersifat opsional. Dana tersebut digunakan secara spesifik untuk membiayai jasa pendorongan kursi roda bagi jemaah saat menjalani umrah wajib maupun tawaf.

Kemenhaj menegaskan bahwa selama tarif layanan disepakati secara terbuka oleh kedua belah pihak, maka praktik tersebut diperbolehkan. Transparansi pembiayaan menjadi syarat mutlak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan saat beribadah di Tanah Haram.

"Setelah kita klarifikasi memang hal tersebut jelas, jadi antara KBIH dengan jemaahnya clear, hal yang lain yang tidak jelas tentu kita akan tindak," tegas Kepala Daker Makkah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, kepada Tim Media Center Haji (MCH) 2026.

Selain menuntaskan isu biaya ekstra, forum tersebut juga merampungkan silang pendapat terkait aturan city tour atau wisata kota. Edaran Kemenhaj sejatinya diterbitkan untuk melarang jemaah melakukan perjalanan antar kota yang menguras stamina jelang puncak haji.

Kunjungan wisata religi yang lokasinya masih berdekatan dengan area hotel di dalam Kota Makkah tidak sepenuhnya dilarang. Namun, pihak penyelenggara city tour diwajibkan melapor ke petugas sektor agar posisi dan keamanan jemaah senantiasa terawasi.

Ketertiban regulasi di lapangan ini hanya bisa dicapai melalui komunikasi yang solid antara aparat negara dan KBIHU. Pengelolaan ratusan ribu jemaah membutuhkan kerja sama sekelas "super tim", di mana tidak ada entitas yang berhak merasa paling dominan.

Kolaborasi di akar rumput ini mendesak untuk segera dikunci mati mengingat lonjakan populasi jemaah nusantara di Makkah. Tercatat, sekitar 300 kloter penerbangan dari Indonesia telah mendarat dengan selamat di Arab Saudi.

Pusat kendali mobilitas melaporkan bahwa lebih dari 250 kloter di antaranya kini telah tiba dan menetap di Kota Makkah. Arus pergerakan manusia ini akan mencapai puncaknya pada pertengahan bulan seiring rampungnya masa ibadah Arbain.

"Dan per tanggal besok ya, itu kloter-kloter akhir gelombang pertama akan didorong dari Madinah, termasuk rekan-rekan petugas pun nanti di tanggal 15 Mei akan datang ke Makkah," papar Ihsan Faisal kepada Tim Media Center Haji (MCH) 2026.

Pendorongan kloter pamungkas ini akan menandai berakhirnya masa tugas pelayanan Daerah Kerja Madinah secara keseluruhan. Ratusan personel petugas haji akan segera dipersatukan di Makkah untuk menyambut dimulainya operasi akbar wukuf di Arafah.

Bisnis.com, SURABAYA – Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur Aris Mukiyono (AM) yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi pungutan liar perizinan diketahui masih menerima gaji dari negara sebesar 75%.

Selain itu, kedua tersangka lainnya Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur Oni Setiawan (OS), dan H yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga disebut-sebut masih menerima hak serupa. Namun, gaji yang diterima keduanya hanya sebesar 50%.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur Indah Wahyuni membeberkan kebijakan tersebut diambil sesuai dengan aturan karena para tersangka masih dalam status pemberhentian sementara, bukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

"Terhadap pihak-pihak tersebut dilakukan pemberhentian sementara. Bukan PTDH, masih pemberhentian sementara," ucap Indah, Kamis (7/5/2026).

Ia mengatakan sesuai hasil komunikasi bersama Badan Kepegawaian Nasional (BKN) disebutkan bahwa hak keuangan yang diterima oleh para tersangka berbeda besarannya.

Aris berhak menerima gaji sebanyak 75% karena mendekati masa pensiun, sedangkan dua tersangka lain 50%. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum bagi ASN aktif yang diberhentikan sementara waktu karena tengah menjalani proses hukum.

"Ya tetap dapat gaji, kan itu sesuai dengan ketentuan itu 50% ya seperti itu. Kalau sesuai aturan itu, untuk Pak Aris ya karena kemarin kami sudah berkoordinasi dengan BKN itu 75% dari hak pensiunan," ungkapnya.

Sementara, terkait status pemberhentian para tersangka sebagai ASN, Indah menyatakan bahwa Pemprov Jawa Timur masih menunggu putusan pengadilan sampai berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Kalau terbukti, menunggu putusan yang telah ditetapkan secara inkrah ya, baru kita akan mengambil keputusan terkait PTDH-nya," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim telah menetapkan Aris Mukiyono Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur bersama Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur Oni Setiawan (OS), dan H yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar terkait perizinan.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Wagiyo Santoso menegaskan penetapan tersangka ini dilakukan setelah melalui proses penyelidikan mendalam dan tertutup lewat silent operation.

Kasus ini bermula dari masuknya laporan masyarakat, khususnya para pemohon izin yang merasa diperas. Para tersangka diduga meminta sejumlah uang kepada korban dengan modus mempersulit atau menghambat proses perizinan.

“Statusnya sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Hal ini dilakukan agar penyidikan lebih mudah dan dikhawatirkan (tersangka) menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya,” ujar Wagiyo, Jumat (17/4/2026) silam.

BLITAR - Pembenahan tata kelola pemasyarakatan di Jawa Timur mulai menunjukkan arah yang lebih progresif melalui respons cepat dan terukur dari jajaran otoritas. Di antaranya berupa pengungkapan kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Blitar melalui kanal aduan.

Plh Kakanwil Ditjenpas Jawa Timur, M Ulin Nuha menegaskan komitmen institusinya dalam memberantas praktik pungutan liar serta berbagai bentuk pelanggaran di lingkungan lapas dan rutan.

Komitmen tersebut tidak berhenti pada pernyataan normatif, melainkan diwujudkan melalui langkah konkret berupa penindakan terhadap oknum yang diduga terlibat.

"Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran, termasuk penerapan sanksi pidana bagi aparatur yang terbukti bersalah," ujarnya kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).

"Dalam kerangka reformasi kelembagaan, penguatan pengawasan dan evaluasi berkala menjadi instrumen utama," imbuhnya.

Selain itu, kebijakan pembukaan kanal pengaduan bagi warga binaan dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi sekaligus mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Kanal aduan menjadi bagian penting dalam memastikan sistem berjalan terbuka dan akuntabel.

"Dengan adanya kanal aduan yang kami buka itu menjadi salah satu momentum awal pengujian komitmen kami," tegasnya.

Kepala Lapas Kelas IIB Blitar, Iswandi mengungkapkan bahwa laporan dugaan pungli diterima pada hari pertama dirinya menjabat, yang kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme administrasi dan pelaporan ke tingkat wilayah.

Langkah cepat dilakukan dengan menarik sejumlah petugas yang diduga terlibat untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di kantor wilayah.

Proses ini juga mencakup pejabat struktural guna memastikan penanganan berlangsung objektif, menyeluruh, dan berbasis prinsip akuntabilitas.

Di tingkat pusat, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melalui fungsi kepatuhan internal turut melakukan pendalaman.

Direktur Kepatuhan Internal, Lilik Sujandi, menegaskan bahwa proses pemeriksaan masih berjalan dengan fokus pada pengumpulan dan verifikasi bukti secara komprehensif.

Dengan langkah berjenjang tersebut, reformasi pemasyarakatan diarahkan tidak hanya pada penindakan kasus, tetapi juga pada penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas secara berkelanjutan guna mencegah praktik serupa di masa mendatang.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerjunkan tim kuasa hukum guna melakukan pendampingan terhadap para tersangka kasus tindak pidana korupsi pungutan liar perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim.

Seperti diketahui, mantan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Aris Mukiyono (AM), Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur Oni Setiawan (OS), dan H yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono membeberkan latar belakang pihaknya melakukan pendampingan hukum bagi para tersangka tersebut adalah dalam rangka untuk menjamin keadilan dan objektivitas terhadap segenap rangkaian proses hukum yang berjalan.

"Kami sudah tugaskan para pengacara untuk mendampingi mereka kemudian keluarganya. InsyaAllah, mereka sudah berjalan sesuai prosedur,” tutur Adhy di Surabaya, dikutip Senin (27/4/2026).

Ia menyatakan bahwa kebijakan tersebut ditempuh pihaknya bukan dalam rangka mengintervensi proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Namun, tutur Adhy, semata-mata bertujuan memastikan aparatur yang terseret agar tetap mendapatkan haknya.

"Supaya ada keadilan dan objektif, seperti itu ya karena tanggung jawabnya bagaimanapun teman-teman yang ada di ESDM harus mendapatkan hak perlindungan [hukum]," tegasnya.

Lebih lanjut, Adhy menyatakan bahwa Pemprov Jatim juga mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam perkara yang tengah berjalan. Selain itu, juga menjaga komunikasi dengan para tersangka melalui para pendamping hukum yang telah ditunjuk.

"Semua itu pasti dalam kondisi agak sulit ya, down, dan sebagainya. Kami juga [menurunkan kuasa hukum] supaya hubungan komunikasi dengan mereka bisa terjalin dan kebutuhannya, barangkali perlu data yang dibutuhkan apa. Kita enggak bisa mengintervensi secara langsung karena memang aturannya silahkan pengacaranya," paparnya.

Adhy juga memastikan bahwa sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim menjalankan evaluasi secara menyeluruh sistem pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) pengurusan perizinan. Selain itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan memperkuat pembinaaan serta pengawasan terhadap integritas dari seluruh ASN.

“Hari ini Plt. Kepala Dinas ESDM sudah bekerja, bersama DPMPTSP mengevaluasi semua SOP. Mana yang kurang akan kita perbaiki,” ungkapnya.

Mengenai 19 pegawai Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang sempat menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan mengembalikan aliran dana hasil pungli, Adhy menegaskan hal tersebut menjadi catatan bagi Pemprov Jatim dalam setiap bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada seluruh masyarakat.

"Tentu itu menjadi catatan kami. Bahwa dalam proses pelayanan kemarin secara integritas terganggu, dan kita lakukan pembinaan. Itu dari punglinya hasilnya dikembalikan," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pusaran kasus tindak pidana korupsi pemerasan berkaitan dengan penerbitan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur kembali bergulir.

Terkini, sebanyak 19 staf atau pegawai dinas tersebut yang bekerja di bagian pertambangan telah mengembalikan dana hasil pungutan liar (pungli) penerbitan perizinan kepada aparat penegak hukum (APH) dengan total keseluruhan senilai Rp707 juta.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Wagiyo Santoso menjelaskan aliran dana yang diduga berasal dari tindakan pemerasan terkait penerbitan perizinan tersebut dibagi-bagikan kepada masing-masing pegawai Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jatim, baik yang berstatus kontrak atau honorer maupun aparatur sipil negara (ASN).

"Ada aliran uang [hasil] pungli perizinan yang secara rutin dibagikan kepada seluruh staf di bidang pertambangan atas petunjuk tersangka AM. Jadi, ada ketua kelompok perizinan. Total sekitar 19 orang ya," ungkap Wagiyo, Kamis (23/4/2026).

Ia juga mengungkapkan bahwa aliran dana hasil tindak pidana tersebut didistribusikan atas perintah tersangka Aris Mukiyono (AM) selaku kepala dinas dan Kabid Pertambangan, tersangka Oni Setiawan (OS).

Fakta tersebut diungkapkan usai penyidik Aspidsus Kejati Jatim menemukan catatan atau disposisi mengenai arahan pembagian uang hasil kejahatan tersebut yang dituliskan oleh AM kepada OS.

"Kita menemukan ya catatan pembagian keuangan dan tulisan disposisi pimpinan yang merupakan perintah yang tidak sah, yang didapat di ruang kepala dinas ESDM dan Kabid Pertambangan. Nah, itu yang kita temukan pada saat penggeledahan pada tanggal 20 April 2026," bebernya.

Selain disposisi pimpinan yang dianggap tidak bersifat sah tersebut, penyidik Aspidsus Kejati Jatim juga berhasil menemukan berbagai dokumen pengajuan perizinan oleh masyarakat yang secara sengaja ditahan oleh instansi terkait meskipun seluruh persyaratan yang diminta telah dipenuhi para pemohon.

"Kami juga menemukan beberapa dokumen berkas permohonan yang terindikasi sengaja dipisahkan atau disimpan atau ditahan, dan kemarin kita sudah jelaskan ke teman-teman bagaimana modus dari pemerasan maupun pungli ini bahwa syaratnya sudah lengkap, tapi izinnya tidak keluar. Sengaja ditahan," ujarnya.

Wagiyo membeberkan bahwa dana hasil tindak pidana korupsi tersebut secara rutin dibagi-bagikan oleh pejabat tinggi dinas terkait kepada segenap pegawai di bidang pertambangan setiap penghujung bulan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Ia menjelaskan jumlah yang diterima masing-masing pegawai bervariasi sesuai dengan jabatan dan beban kerja masing-masing.

"Pembagian uang tersebut dilakukan secara rutin setiap bulan. Jadi, hasil pungli ini dibagikan secara rutin setiap bulan, di akhir bulan dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun, dengan jumlah bervariasi antara Rp750 ribu sampai dengan Rp2,5 juta. Tergantung status, maksudnya pegawai, honor, jabatan ya, dan beban pekerjaannya yang dilakukan," paparnya.

Selanjutnya, sejumlah pegawai Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang memiliki itikad baik berusaha mengembalikan dana hasil distribusi yang berasal dari praktik pungutan liar tersebut kepada Korps Adhyaksa.

Nominal keseluruhan dana yang dikembalikan sampai hari ini telah mencapai Rp707 juta. Para pegawai yang telah menerima aliran dana tersebut juga masih berstatus sebagai saksi atas perkara tersebut walaupun sudah dikembalikan dan disita oleh APH.

"Dengan itikad baik, tanpa paksaan tentu kita himbau seluruh staf pada bidang pertambangan tersebut beramai-ramai secara bertahap mengembalikan uang hasil pungli hari ini secara bertahap mereka nanti ke kantor kita mengembalikan [aliran dana hasil pungli]. Kemudian telah kita lakukan penyitaan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wagiyo juga menyatakan kepada seluruh pihak untuk tidak sesekali mencoba untuk memengaruhi para saksi dan tersangka maupun berusaha untuk menghilangkan barang bukti.

Ia menegaskan APH tidak segan-segan untuk menjerat sosok-sosok yang nekat merintangi proses penyidikan dengan Pasal 21 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 mengenai perintangan penyidikan (obstruction of justice).

"Jadi saya tekankan, menghimbau semua pihak untuk tidak coba-coba memengaruhi semua pihak sehingga penyidikan ini menjadi terhambat. Perbuatan merintangi, sengaja menyuruh tersangka atau saksi berbohong, ini diancam dengan pidana merintangi proses penyidikan," jelasnya.

Kejati Jatim juga mengimbau kepada segenap masyarakat yang merupakan pemohon perizinan pertambangan dan air tanah di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang merasa terhambat dalam proses pengajuan hingga diperas serta bersedia untuk menjadi saksi dalam pengungkapan perkara tersebut dapat menghubungi saluran siaga (hotline) 081-277-874-343.

Bisnis.com, SURABAYA – Jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur melakukan penggeledahan terhadap kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim, yang terletak di Jalan Tidar, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Kamis (16/4/2026).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Timur Adnan Sulistiyono menjelaskan giat tersebut dilakukan penyidik bidang Pidana Khusus (Pidsus) dalam upaya pengusutan dugaan kasus pungutan liar (pungli) dalam layanan publik berupa penerbitan dokumen perizinan.

"Benar, terkait dugaan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pungutan liar atau pungli dalam penerbitan perizinan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur," beber Adnan, Kamis (16/4/2026).

Adnan membeberkan proses penggeledahan oleh tim penyidik tersebut dilakukan dalam upaya lanjutan dalam mengungkap dugaan kasus pungutan liar yang terjadi di instansi pemerintah provinsi bidang energi dan sumber daya mineral tersebut.

Menurutnya, tim penyidik Pidsus Kejati Jawa Timur tengah berusaha untuk mengumpulkan berbagai alat bukti yang berkaitan atau relevan dengan dugaan kasus tindak korupsi di lingkungan salah satu OPD Pemprov Jawa Timur itu.

Berbagai surat maupun dokumen administrasi perizinan hingga perangkat elektronik menjadi target penelusuran tim penyidik Pidsus Kejati Jawa Timur dalam membongkar serta memperkuat konstruksi terhadap perkara itu.

"Hari ini, penyidik melakukan penggeledahan di kantor Dinas ESDM provinsi Jawa Timur untuk mencari dan menemukan alat bukti yang, mendukung. Baik berupa dokumen atau surat maupun barang bukti elektronik (BBE)," tegasnya.

Mengenai pihak-pihak yang diperiksa oleh penyidik, Adnan masih enggan untuk merinci sosok-sosok yang terseret dalam pusaran kasus tersebut. Hingga pukul 19.15 WIB, proses penggeledahan masih berlangsung di lokasi, di mana telah dilakukan penyidik Korps Adhyaksa sejak pukul 12.00 WIB.

dilaporkan saja sehingga itu bisa sebagai bahan evaluasi dan juga investigasi kita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta masyarakat pengguna transportasi untuk tidak ragu melaporkan dugaan pungutan liar dengan mengunggah bukti melalui media sosial agar dapat segera ditindaklanjuti.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya dugaan praktik pungli dalam layanan mudik gratis melalui moda transportasi laut pada periode angkutan Lebaran 2026/Idul Fitri 1447 Hijriah, khususnya yang dilaporkan terjadi di wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Kemenhub (Kementerian Perhubungan) punya media sosial, dilaporkan saja sehingga itu bisa sebagai bahan evaluasi dan juga investigasi kita. Jadi jangan segan-segan, ada bukti pungli, videoin kasih ke kita. Gitu aja," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Kamis malam.

Meski begitu, Dudy mengaku belum menerima laporan resmi terkait dugaan pungli tersebut, sehingga meminta masyarakat untuk menyampaikan informasi secara rinci termasuk waktu kejadian, lokasi, serta pihak yang diduga terlibat.

"Laporannya mana? Ada laporannya nggak? Yang pungli siapa?," ucap Menhub sembari melontarkan pertanyaan balik kepada awak media yang sedang mengkonfirmasi perkembangan dugaan kasus pungli mudik gratis moda transportasi laut di Kota Kendari.

Ia menegaskan laporan yang disertai bukti akan sangat membantu Kementerian Perhubungan dalam melakukan investigasi serta mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Menurut dia, masyarakat tidak perlu takut atau ragu untuk melaporkan, karena keterlibatan publik sangat penting dalam menjaga transparansi serta kualitas layanan transportasi yang diselenggarakan pemerintah.

Dudy juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan berbagai kanal media sosial yang dimiliki Kementerian Perhubungan sebagai sarana pelaporan cepat, sehingga informasi dapat segera diproses oleh pihak terkait.

"Kalau seperti itu tolong disampaikan ke kita kapan kejadiannya, kapalnya apa, segala macam. Penumpangnya jangan diam aja. Nggak apa-apa di-upload aja ke medsos segala macam, jadi kita bisa tindak lanjuti gitu," tutur Menhub.

Ia menambahkan dokumentasi berupa video atau foto sangat dibutuhkan untuk memperkuat laporan, sehingga proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih akurat dan cepat oleh tim yang bertugas.

Selain itu, Kementerian Perhubungan akan menjadikan setiap laporan masyarakat sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas layanan serta mencegah terulangnya praktik pungli di masa mendatang.

"Harapan kami kalau ada terjadi tindak pungli dan sebagainya, ini kan media sosial bisa menjadi tempat untuk melaporkan," kata Menhub.

Sebelumnya, marak pemberitaan di wilayah Kota Kendari yang menyebutkan adanya dugaan pungli terhadap calon penumpang program mudik gratis dari Kementerian Perhubungan yang terjadi di Pelabuhan Nusantara, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sejumlah calon penumpang mengaku dimintai uang sebesar Rp12 ribu meski telah terdaftar sebagai penerima tiket gratis.

Diketahui, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyiapkan sekitar 6 ribuan tiket kapal gratis untuk warga yang hendak mudik ke kampung halaman dengan rute Kendari-Raha-Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kuota ribuan tiket gratis tersebut diberikan kepada masyarakat dengan rute perjalanan mudik Kendari-Raha, Raha-Kendari, Kendari-Baubau dan Baubau-Kendari.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

BATAM - Di tengah sorotan isu dugaan pungutan liar (pungli), Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tetap menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program ImmiCare. Sebuah layanan jemput bola yang ditujukan bagi masyarakat, khususnya pasien yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

Program ImmiCare memungkinkan petugas imigrasi mendatangi langsung lokasi pemohon untuk melakukan perekaman data biometrik serta verifikasi dokumen. Layanan ini menjadi solusi bagi pasien yang tidak memungkinkan datang ke kantor imigrasi, terutama bagi mereka yang membutuhkan dokumen perjalanan secara mendesak untuk keperluan medis ke luar negeri.

Dalam pelaksanaannya, permohonan layanan diajukan melalui rumah sakit yang telah bekerja sama dengan pihak imigrasi. Rumah sakit akan menerbitkan surat permohonan resmi yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas yang siaga selama 24 jam.

Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, petugas akan menjadwalkan kunjungan ke rumah sakit untuk melakukan proses perekaman biometrik serta wawancara langsung dengan pemohon.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Imigrasi Batam, Martson H. Sihaloho, menegaskan bahwa kehadiran layanan ImmiCare merupakan bentuk komitmen institusi dalam menghadirkan pelayanan yang inklusif dan responsif.

Lihat video: Hendarsam Marantoko Dilantik Sebagai Dirjen Imigrasi



“Melalui ImmiCare, kami ingin memastikan setiap warga negara tetap mendapatkan hak pelayanan keimigrasian, termasuk mereka yang sedang sakit dan tidak dapat datang ke kantor. Ini adalah pelayanan jemput bola yang humanis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Martson menambahkan, layanan ini juga menjadi langkah konkret dalam mempercepat penerbitan dokumen perjalanan bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis lanjutan di luar negeri.

Sejauh ini, ImmiCare mendapat respons positif dari rumah sakit maupun masyarakat. Program ini dinilai sangat membantu karena proses pengurusan paspor dapat dilakukan tanpa memindahkan pasien, sehingga risiko terhadap kondisi kesehatan dapat diminimalkan.

Ke depan, Imigrasi Batam berkomitmen untuk terus mengembangkan layanan ImmiCare sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, responsif, dan humanis. Di sisi lain, pengawasan internal juga akan diperkuat guna menjaga integritas layanan di tengah sorotan isu yang berkembang.