Bisnis.com, SURABAYA – Pusaran kasus tindak pidana korupsi pemerasan berkaitan dengan penerbitan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur kembali bergulir.

Terkini, sebanyak 19 staf atau pegawai dinas tersebut yang bekerja di bagian pertambangan telah mengembalikan dana hasil pungutan liar (pungli) penerbitan perizinan kepada aparat penegak hukum (APH) dengan total keseluruhan senilai Rp707 juta.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Wagiyo Santoso menjelaskan aliran dana yang diduga berasal dari tindakan pemerasan terkait penerbitan perizinan tersebut dibagi-bagikan kepada masing-masing pegawai Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jatim, baik yang berstatus kontrak atau honorer maupun aparatur sipil negara (ASN).

"Ada aliran uang [hasil] pungli perizinan yang secara rutin dibagikan kepada seluruh staf di bidang pertambangan atas petunjuk tersangka AM. Jadi, ada ketua kelompok perizinan. Total sekitar 19 orang ya," ungkap Wagiyo, Kamis (23/4/2026).

Ia juga mengungkapkan bahwa aliran dana hasil tindak pidana tersebut didistribusikan atas perintah tersangka Aris Mukiyono (AM) selaku kepala dinas dan Kabid Pertambangan, tersangka Oni Setiawan (OS).

Fakta tersebut diungkapkan usai penyidik Aspidsus Kejati Jatim menemukan catatan atau disposisi mengenai arahan pembagian uang hasil kejahatan tersebut yang dituliskan oleh AM kepada OS.

"Kita menemukan ya catatan pembagian keuangan dan tulisan disposisi pimpinan yang merupakan perintah yang tidak sah, yang didapat di ruang kepala dinas ESDM dan Kabid Pertambangan. Nah, itu yang kita temukan pada saat penggeledahan pada tanggal 20 April 2026," bebernya.

Selain disposisi pimpinan yang dianggap tidak bersifat sah tersebut, penyidik Aspidsus Kejati Jatim juga berhasil menemukan berbagai dokumen pengajuan perizinan oleh masyarakat yang secara sengaja ditahan oleh instansi terkait meskipun seluruh persyaratan yang diminta telah dipenuhi para pemohon.

"Kami juga menemukan beberapa dokumen berkas permohonan yang terindikasi sengaja dipisahkan atau disimpan atau ditahan, dan kemarin kita sudah jelaskan ke teman-teman bagaimana modus dari pemerasan maupun pungli ini bahwa syaratnya sudah lengkap, tapi izinnya tidak keluar. Sengaja ditahan," ujarnya.

Wagiyo membeberkan bahwa dana hasil tindak pidana korupsi tersebut secara rutin dibagi-bagikan oleh pejabat tinggi dinas terkait kepada segenap pegawai di bidang pertambangan setiap penghujung bulan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Ia menjelaskan jumlah yang diterima masing-masing pegawai bervariasi sesuai dengan jabatan dan beban kerja masing-masing.

"Pembagian uang tersebut dilakukan secara rutin setiap bulan. Jadi, hasil pungli ini dibagikan secara rutin setiap bulan, di akhir bulan dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun, dengan jumlah bervariasi antara Rp750 ribu sampai dengan Rp2,5 juta. Tergantung status, maksudnya pegawai, honor, jabatan ya, dan beban pekerjaannya yang dilakukan," paparnya.

Selanjutnya, sejumlah pegawai Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang memiliki itikad baik berusaha mengembalikan dana hasil distribusi yang berasal dari praktik pungutan liar tersebut kepada Korps Adhyaksa.

Nominal keseluruhan dana yang dikembalikan sampai hari ini telah mencapai Rp707 juta. Para pegawai yang telah menerima aliran dana tersebut juga masih berstatus sebagai saksi atas perkara tersebut walaupun sudah dikembalikan dan disita oleh APH.

"Dengan itikad baik, tanpa paksaan tentu kita himbau seluruh staf pada bidang pertambangan tersebut beramai-ramai secara bertahap mengembalikan uang hasil pungli hari ini secara bertahap mereka nanti ke kantor kita mengembalikan [aliran dana hasil pungli]. Kemudian telah kita lakukan penyitaan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wagiyo juga menyatakan kepada seluruh pihak untuk tidak sesekali mencoba untuk memengaruhi para saksi dan tersangka maupun berusaha untuk menghilangkan barang bukti.

Ia menegaskan APH tidak segan-segan untuk menjerat sosok-sosok yang nekat merintangi proses penyidikan dengan Pasal 21 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 mengenai perintangan penyidikan (obstruction of justice).

"Jadi saya tekankan, menghimbau semua pihak untuk tidak coba-coba memengaruhi semua pihak sehingga penyidikan ini menjadi terhambat. Perbuatan merintangi, sengaja menyuruh tersangka atau saksi berbohong, ini diancam dengan pidana merintangi proses penyidikan," jelasnya.

Kejati Jatim juga mengimbau kepada segenap masyarakat yang merupakan pemohon perizinan pertambangan dan air tanah di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang merasa terhambat dalam proses pengajuan hingga diperas serta bersedia untuk menjadi saksi dalam pengungkapan perkara tersebut dapat menghubungi saluran siaga (hotline) 081-277-874-343.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan mematuhi dan melaksanakan instruksi yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai kebijakan efisiensi anggaran imbas eskalasi konflik bersenjata yang meningkat di Timur Tengah.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan pihaknya telah melaksanakan kebijakan tersebut jauh-jauh hari sebelum Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah di Tanah Air.

Emil menyebut pelaksanaan efisiensi anggaran tersebut salah satunya melalui perubahan porsi pembagian penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Kebijakan tersebut, lanjut dia, berhasil mewujudkan efisiensi senilai Rp4,2 triliun–Rp4,5 triliun.

"Setelah itu, ini bukan dari nol lagi ya, ditambah lagi. Jadi, kurangi sekian, dikurangi lagi. Jadi, tambah sampai Rp2,8 triliun dari penyesuaian anggaran 2026. Nah, sehingga memang kita sekarang harus betul-betul cermat untuk melihat ruang-ruang mana lagi yang harus diefisienkan," ungkap Emil kepada Bisnis.

Lebih lanjut, kebijakan efisiensi tersebut juga diwujudkan melalui penerapan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap hari Rabu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jawa Timur, kecuali pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, hingga kedaruratan.

Emil menjelaskan bahwa terdapat 81.700 ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Secara rinci, terdapat 40.000 ASN yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan dan pendidikan yang secara tidak terkecuali tidak terdampak kebijakan WFH.

"81.700 ASN kalau asumsinya pulang-pergi 15 km itu memang tingkat penghematannya bisa sampai 108.000 liter [BBM]," ungkap Emil.

Dirinya berasumsi apabila tiap-tiap ASN menggunakan sepeda motor dari tempat tinggal menuju kantor sejauh 40-50 kilometer per liter, maka didapat angka konsumsi BBM sekitar kurang lebih 12.150 kiloliter dalam sehari.

"Kalau asumsinya beda, saya tidak bisa meng-capture seluruhnya dari jenis-jenis kendaraan dan konsumsi BBM. Mohon disesuaikan lagi angkanya, tapi angka perhitungan kasar [akan hemat] sekitar 108.000 liter," ucapnya.

Lebih lanjut, Emil juga menyampaikan mengenai evaluasi penerapan perdana WFH oleh ASN Pemprov Jawa Timur pada Rabu (1/4/2026). Ia menyebut masih menemukan sejumlah fasilitas, seperti pendingin ruangan hingga perangkat elektronik, yang masih menyala di sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

"Jangan cuma pegawainya kerja dari rumah, tapi AC, lampu, komputer di kantor masih nyala semua, ya percuma listriknya enggak ada penghematan. Nah, ini salah satu contoh yang sederhana, tapi juga tidak boleh kita abaikan dalam upaya untuk mengurangi biaya," ungkapnya.

Selanjutnya, ia menegaskan bahwa arahan dari kementerian yang menginstruksikan pembatasan pelaksanaan perjalanan dinas maksimal 50-70% juga akan dilakukan pihaknya.

“Saya rasa semua kan pasti kita ini kan harus linier dengan kebijakan pemerintah pusat,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Emil akan berkoordinasi dengan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan penyesuaian sesuai bidang kerja masing-masing.

“Tinggal kita pastikan bahwa penerapan yang ini memang sesuai dengan masing-masing OPD-nya karena ada OPD yang memang harus mobile. Ada fungsi-fungsi yang harus mobile, harus banyak berkeliling,” ucapnya

Pemprov Jatim akan memetakan bidang kerja dari seluruh OPD yang pelaksanaan perjalanan dinasnya dapat dipangkas. Sebab, terhadap OPD tertentu yang tetap bekerja di lapangan secara fleksibel.

“Ada yang memang bisa dimaksimalkan. Mungkin artinya pengurangannya itu secara global atau harus per masing-masing OPD atau jauh-jauhnya per masing-masing bidang. Nah, ini nanti masalah teknis, tapi kita pasti menghormati apa yang menjadi arahan pusat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Emil menyatakan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah tersebut tidak akan mereduksi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemprov Jawa Timur kepada masyarakat luas.

"Kita juga memastikan, di saat yang sama, bahwa kita jangan kemudian salah menentukan titik efisiensi di tingkat provinsi, tapi kemudian layanan kepada publik terganggu. Layanan rumah sakit, layanan pendidikan, layanan perizinan itu tidak boleh sampai mandek ya," tegasnya.

Selain itu, mantan Bupati Trenggalek juga berharap kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah pusat hingga daerah tidak berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Timur.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan data pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sepanjang tahun 2025 mencapai 5,33%, di mana capaian tersebut mampu melebihi angka pertumbuhan ekonomi secara nasional pada tahun yang sama, yaitu sebesar 5,11%.

Sementara untuk triwulan IV/2025, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,89%, di mana angka tersebut jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama, sebesar 5,39%.

"Kalau kita berbicara soal pertumbuhan ekonomi, memang kita perlu memastikan bahwa roda perekonomian tetap berjalan lancar di tengah efisiensi. Ya ini contohnya, kita pastikan bahwa penyaluran energi bagi masyarakat luas lancar, transportasi lancar," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang resmi menetapkan skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jawa Timur setiap hari Rabu mulai 1 April 2026 mendatang menuai tanggapan dari kalangan legislatif.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Yordan M. Batara-Goa menyebut kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan sifat kontraproduktif, dan justru tidak sejalan dengan arah kebijakan dan keadaan nasional yang saat ini diisukan.

Dirinya menilai bahwa kebijakan WFH setiap hari Rabu tersebut belum sepenuhnya berbasis kajian yang komprehensif, khususnya mengenai pola mobilitas dari masing-masing birokrat serta efektivitas efisiensi bahan bakar minyak (BBM).

"Kalau tujuannya efisiensi BBM, secara logika harus melihat puncak mobilitas. Secara umum, beban lalu lintas itu terjadi di awal atau akhir pekan kerja, seperti Senin atau Jumat, bukan di tengah minggu," ungkap Yordan, Kamis (26/3/2026).

Selain itu, Yordan juga menilai keputusan untuk menetapkan WFH setiap hari Rabu tersebut justru berisiko memecah ritme kerja birokrasi. Dirinya khawatir pola kerja ASN akan menjadi tidak efektif karena alur koordinasi antarperangkat daerah terputus di tengah minggu sehingga berpotensi mengganggu kontinuitas pelayanan publik.

“Ritme kerja jadi terputus. Senin sampai Selasa kerja normal, Rabu WFH, lalu Kamis mulai lagi. Koordinasi bisa tertunda, bahkan harus diulang,” tegasnya.

Lebih lanjut Yordan juga menyoroti potensi ketidaksinkronan dari kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kondisi ini dinilai dapat menghambat koordinasi program maupun agenda lintas pemerintahan.

"Misalnya, saat pemerintah pusat menggelar kegiatan atau inspeksi mendadak pada hari Rabu, justru di provinsi sedang WFH," bebernya.

Tak hanya menyoroti sektor birokrasi, Yordan juga memperingatkan dampak pada sektor sosial-ekonomi yang perlu dikaji secara holistik. Menurutnya, berbagai sektor yang berpotensi terimbas di antaranya transportasi hingga pelaku UMKM di sekitar kawasan perkantoran pemerintah.

“Kalau tidak dihitung dengan cermat, ini bukan hanya soal ASN bekerja dari rumah. Ada ekosistem ekonomi di sekitar perkantoran yang ikut terdampak. Warung makan, transportasi, hingga jasa lainnya bisa mengalami penurunan aktivitas di hari tersebut," paparnya.

Selain itu, Yordan juga mengkritik dasar kebijakan Pemprov Jawa Timur yang beralasan menetapkan hari Rabu sebagai waktu WFH guna menghindari long weekend. Menurutnya, pengawasan kinerja ASN dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi, seperti sistem pelaporan berbasis geotagging.

“Kalau alasannya menghindari libur panjang, berarti fokusnya bukan lagi efisiensi. Ini menunjukkan kebijakan belum sepenuhnya berbasis tujuan yang jelas,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Yordan pun mendesak Pemprov Jawa Timur untuk segera mengevaluasi kebijakan WFH tersebut secara komprehensif, berbasis data mobilitas dan konsumsi energi, serta diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Kita tidak menolak WFH, tapi jangan sampai kebijakan yang niatnya baik justru tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. Harus ada kajian kuat dan sinkron dengan pusat,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih melakukan penyusunan aturan mengenai kebijakan Work From Home (WFH) terhadap sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lapangan dan melakukan pelayanan secara langsung dengan publik.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan terdapat setidaknya 81.700 ASN organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Lebih dari separuh ASN Pemprov Jawa Timur tersebut, sebut dia, tetap harus melakukan pekerjaannya di lapangan.

"Namun demikian. yang menjadi tantangan bahwa 40.000 lebih [ASN] ini terdiri dari tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan, di mana mereka memang sudah didesain sistem kerjanya itu adalah kerja piket. Sehingga pelayanannya harus langsung ketemu masyarakat, enggak bisa daring, kecuali pendidikan," ucap Emil di Surabaya, Rabu (25/3/2026).

Lebih lanjut, mengenai isu pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar secara daring yang mencuat, Emil menyebut bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Tenaga kependidikan, lanjut Emil, dapat dikecualikan untuk tidak termasuk dalam golongan pekerja yang melakukan WFH dan tetap melakukan pekerjaan mereka di lapangan, yakni mengajar di masing-masing sekolah.

"Kita baru memperhatikan pernyataan dari Menko PMK [Pratikno] bahwa tidak menerapkan pembelajaran secara daring, tapi tetap luring begitu ya. Jadi kita masih menunggu arahannya," jelasnya.

Guna memastikan masing-masing dari ASN Pemprov Jawa Timur tetap produktif saat WFH, Emil menegaskan pihaknya telah berkomunikasi intens dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hingga Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Jawa Timur untuk menerapkan sistem Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bulanan.

"Nah, maka dari itu karena sasaran kinerjanya bulanan, kita punya cara untuk memastikan bahwa pekerjaan tetap berjalan. Apalagi ya, kita sudah punya pengalaman kerja di masa [pandemi] COVID-19," jelasnya.

Dirinya mengungkapkan pekerja di lingkungan Pemprov Jawa Timur pernah menempuh skema Work From Anywhere (WFA) pada masa pandemi COVID-19 pada medio 2020-2022.

Namun, Emil menyebut tidak semua OPD menerapkan sistem kerja WFA saat itu. Tenaga kesehatan (nakes) serta petugas di bidang kedaruratan dan kebencanaan, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang tetap bekerja di lapangan.

"Pegawai Pemprov ini banyak yang terbiasa WFA. Work From Anywhere. Karena apa? Mereka harus ada di lapangan saat bencana, [seperti] BPBD. Mereka harus ada di lapangan saat menangani kerusakan-kerusakan di lapangan. Itu kalau Dinas PU (Pekerjaan Umum)," tambahnya.

Oleh sebab itu, Emil mengatakan saat ini berbagai skema terkait masih disusun dengan matang oleh masing-masing OPD yang menerapkan sistem kerja WFH maupun penuh di lapangan agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhambat sama sekali.

"Jadi, tidak sederhana memang untuk memastikan berapa persisnya karena untuk menjaga tingkat pelayanan kepada publik, tergantung kepada jenis pekerjaan yang dijalankan masing-masing insan pemprov," pungkasnya.