Bisnis.com, SURABAYA – Pusaran kasus tindak pidana korupsi pemerasan berkaitan dengan penerbitan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur kembali bergulir.

Terkini, sebanyak 19 staf atau pegawai dinas tersebut yang bekerja di bagian pertambangan telah mengembalikan dana hasil pungutan liar (pungli) penerbitan perizinan kepada aparat penegak hukum (APH) dengan total keseluruhan senilai Rp707 juta.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Wagiyo Santoso menjelaskan aliran dana yang diduga berasal dari tindakan pemerasan terkait penerbitan perizinan tersebut dibagi-bagikan kepada masing-masing pegawai Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jatim, baik yang berstatus kontrak atau honorer maupun aparatur sipil negara (ASN).

"Ada aliran uang [hasil] pungli perizinan yang secara rutin dibagikan kepada seluruh staf di bidang pertambangan atas petunjuk tersangka AM. Jadi, ada ketua kelompok perizinan. Total sekitar 19 orang ya," ungkap Wagiyo, Kamis (23/4/2026).

Ia juga mengungkapkan bahwa aliran dana hasil tindak pidana tersebut didistribusikan atas perintah tersangka Aris Mukiyono (AM) selaku kepala dinas dan Kabid Pertambangan, tersangka Oni Setiawan (OS).

Fakta tersebut diungkapkan usai penyidik Aspidsus Kejati Jatim menemukan catatan atau disposisi mengenai arahan pembagian uang hasil kejahatan tersebut yang dituliskan oleh AM kepada OS.

"Kita menemukan ya catatan pembagian keuangan dan tulisan disposisi pimpinan yang merupakan perintah yang tidak sah, yang didapat di ruang kepala dinas ESDM dan Kabid Pertambangan. Nah, itu yang kita temukan pada saat penggeledahan pada tanggal 20 April 2026," bebernya.

Selain disposisi pimpinan yang dianggap tidak bersifat sah tersebut, penyidik Aspidsus Kejati Jatim juga berhasil menemukan berbagai dokumen pengajuan perizinan oleh masyarakat yang secara sengaja ditahan oleh instansi terkait meskipun seluruh persyaratan yang diminta telah dipenuhi para pemohon.

"Kami juga menemukan beberapa dokumen berkas permohonan yang terindikasi sengaja dipisahkan atau disimpan atau ditahan, dan kemarin kita sudah jelaskan ke teman-teman bagaimana modus dari pemerasan maupun pungli ini bahwa syaratnya sudah lengkap, tapi izinnya tidak keluar. Sengaja ditahan," ujarnya.

Wagiyo membeberkan bahwa dana hasil tindak pidana korupsi tersebut secara rutin dibagi-bagikan oleh pejabat tinggi dinas terkait kepada segenap pegawai di bidang pertambangan setiap penghujung bulan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Ia menjelaskan jumlah yang diterima masing-masing pegawai bervariasi sesuai dengan jabatan dan beban kerja masing-masing.

"Pembagian uang tersebut dilakukan secara rutin setiap bulan. Jadi, hasil pungli ini dibagikan secara rutin setiap bulan, di akhir bulan dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun, dengan jumlah bervariasi antara Rp750 ribu sampai dengan Rp2,5 juta. Tergantung status, maksudnya pegawai, honor, jabatan ya, dan beban pekerjaannya yang dilakukan," paparnya.

Selanjutnya, sejumlah pegawai Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang memiliki itikad baik berusaha mengembalikan dana hasil distribusi yang berasal dari praktik pungutan liar tersebut kepada Korps Adhyaksa.

Nominal keseluruhan dana yang dikembalikan sampai hari ini telah mencapai Rp707 juta. Para pegawai yang telah menerima aliran dana tersebut juga masih berstatus sebagai saksi atas perkara tersebut walaupun sudah dikembalikan dan disita oleh APH.

"Dengan itikad baik, tanpa paksaan tentu kita himbau seluruh staf pada bidang pertambangan tersebut beramai-ramai secara bertahap mengembalikan uang hasil pungli hari ini secara bertahap mereka nanti ke kantor kita mengembalikan [aliran dana hasil pungli]. Kemudian telah kita lakukan penyitaan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wagiyo juga menyatakan kepada seluruh pihak untuk tidak sesekali mencoba untuk memengaruhi para saksi dan tersangka maupun berusaha untuk menghilangkan barang bukti.

Ia menegaskan APH tidak segan-segan untuk menjerat sosok-sosok yang nekat merintangi proses penyidikan dengan Pasal 21 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 mengenai perintangan penyidikan (obstruction of justice).

"Jadi saya tekankan, menghimbau semua pihak untuk tidak coba-coba memengaruhi semua pihak sehingga penyidikan ini menjadi terhambat. Perbuatan merintangi, sengaja menyuruh tersangka atau saksi berbohong, ini diancam dengan pidana merintangi proses penyidikan," jelasnya.

Kejati Jatim juga mengimbau kepada segenap masyarakat yang merupakan pemohon perizinan pertambangan dan air tanah di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang merasa terhambat dalam proses pengajuan hingga diperas serta bersedia untuk menjadi saksi dalam pengungkapan perkara tersebut dapat menghubungi saluran siaga (hotline) 081-277-874-343.

Harapannya, adik-adik Pramuka bisa belajar langsung, misalnya membuat panel surya sederhana, mengelola energi alternatif di lingkungan sekolah, hingga memahami konsep keberlanjutan secara nyata,

Surabaya (ANTARA) - Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Timur menjajaki kolaborasi dengan industri energi terbarukan di Pasuruan guna memperkuat program Pramuka Produktif melalui sinergi edukasi, praktik lapangan, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.

“Kami ingin Pramuka tidak hanya menjadi organisasi yang kuat dalam karakter dan kedisiplinan, tetapi juga memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Salah satunya melalui pengembangan energi terbarukan,” ujar Wakil Ketua I Bidang Satuan Karya dan Pramuka Produktif Kwarda Jatim Basuki Babussalam dalam keterangan di Surabaya, Jumat.

Kunjungan dilakukan ke PT Santinilestari Energi Indonesia sebagai langkah mempertemukan pendidikan kepanduan dengan sektor industri berbasis teknologi dan keberlanjutan.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gerakan Pramuka Jawa Timur 2026 yang menetapkan energi terbarukan sebagai prioritas program Pramuka Produktif, seiring meningkatnya kebutuhan energi ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Harapannya, adik-adik Pramuka bisa belajar langsung, misalnya membuat panel surya sederhana, mengelola energi alternatif di lingkungan sekolah, hingga memahami konsep keberlanjutan secara nyata,” tambahnya.

Sekretaris Kwarda Jawa Timur Bambang Suyanto menekankan, pentingnya transformasi Gerakan Pramuka agar relevan dengan perkembangan teknologi serta mampu mengambil peran dalam isu global, termasuk energi terbarukan sebagai kebutuhan masa depan.

“Gerakan Pramuka harus mampu beradaptasi dan mengambil peran dalam isu-isu global. Energi terbarukan bukan hanya tren, tetapi kebutuhan masa depan. Karena itu, kami akan mendorong program ini menjadi gerakan yang masif dalam lima tahun ke depan,” ucapnya.

Menurut Bambang, integrasi pendidikan karakter dan penguasaan teknologi menjadi kekuatan baru mencetak generasi unggul.

Program ini diharapkan mendorong inovasi anggota Pramuka dalam pemanfaatan energi surya, biogas, dan teknologi ramah lingkungan sesuai potensi daerah.

“Program ini diharapkan mampu mendorong lahirnya berbagai inovasi dari anggota Pramuka, seperti pemanfaatan energi surya, biogas, hingga teknologi ramah lingkungan lainnya yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing,” katanya.

Direktur PT Santinilestari Energi Indonesia Sandy Hartono menyambut positif kolaborasi tersebut dan menilai sinergi dengan jaringan Pramuka berpotensi menciptakan dampak sosial luas berbasis teknologi energi terbarukan.

“Kami melihat ini sebagai peluang yang sangat baik. Pramuka memiliki jaringan yang kuat hingga ke tingkat akar rumput. Jika dipadukan dengan teknologi energi terbarukan, dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menyatakan, kesiapan perusahaan mendukung melalui pelatihan, transfer pengetahuan, dan pengembangan proyek bersama berbasis edukasi lapangan sebagai bentuk kerja sama konkret ke depan.

“Kami siap mendukung. Ke depan, kita bisa merumuskan bentuk kerja sama yang konkret, baik dalam bentuk pelatihan, program percontohan, maupun kegiatan edukasi berbasis lapangan,” tambahnya.

Ketua Kwarda Pramuka Jawa Timur Arum Sabil sebelumnya menegaskan, pengembangan energi terbarukan menjadi bagian transformasi program Pramuka Produktif untuk membangun gerakan yang inovatif dan peduli lingkungan.

“Energi terbarukan menjadi bagian strategis dalam membangun Pramuka yang produktif, inovatif, dan peduli terhadap lingkungan. Ini bukan hanya program, tetapi gerakan untuk masa depan,” tegasnya.

Program tersebut dirancang hingga tingkat gugus depan melalui edukasi nonformal, praktik lapangan, serta pengembangan teknologi sederhana yang dapat diterapkan di sekolah dan masyarakat guna mendukung ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) berkolaborasi melakukan misi dagang dan investasi yang mampu menghasilkan transaksi mencapai lebih dari Rp2 triliun.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di Palangka Raya, Kamis, mengatakan pelaksanaan misi dagang itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah, khususnya antara Kalimantan Tengah dan Jawa Timur.

"Kegiatan ini kami pandang sebagai pintu gerbang kerja sama lebih luas, tak hanya dalam aspek perdagangan, tetapi juga investasi, hilirisasi industri, serta penguatan rantai pasok antar wilayah," kata Agustiar di sela kegiatan.

Adapun berbagai kerja sama transaksi dagang hingga investasi antara sektor usaha di Kalimantan Tengah dan Jawa Timur yang terjalin, di antaranya berbagai produk peternakan mencapai Rp1,21 triliun per tahun, sektor pertanian dengan komoditi pupuk organik cair mencapai Rp227,25 miliar per lima tahun, komoditi kayu hingga rotan mencapai Rp145,65 miliar per tahun, serta lainnya.

Agustiar mengatakan temu usaha dan misi dagang tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam perluasan akses pasar, memperkuat jejaring kemitraan usaha, serta membuka peluang kerja sama baru saling menguntungkan.

"Kami berharap, melalui forum ini terbangun kemitraan berkelanjutan dan saling memperkuat antara pelaku usaha dari Jawa Timur dan Kalimantan Tengah, sehingga mampu memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya menjelaskan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah mengatakan dalam transaksi dagang maupun investasi yang dilakukan bersama Kalimantan Tengah itu dilakukan secara bersama-sama, ada yang pihaknya jual dan ada pula yang dibeli hingga melakukan investasi.

"Transaksi sampai dengan jam 14.30 WIB total mencapai Rp2 triliun lebih, ini nilainya masih akan terus bergerak selama kegiatan berlangsung, kita menutupnya resmi di jam 17.00 WIB. Namun setelah itu di masing-masing sektor masih akan saling menindaklanjuti dan terus berjalan," katanya menerangkan.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA —PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) meluncurkan aplikasi JConnect Edu untuk mendukung dunia pendidikan di provinsi tersebut.

Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo, menjelaskan JConnect Edu merupakan aplikasi Bank Jatim yang dirancang untuk mendukung pendidikan di Jawa Timur mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi yang bertujuan memfasilitasi transaksi pembayaran biaya pendidikan melalui virtual account maupun QRISdan melakukan pengelolaan data keuangan serta administrasi di lembaga pendidikan.

”Pendidikan adalah fondasi utama untuk kemajuan Jawa Timur. Bank Jatim sebagai banknya masyarakat Jawa Timur memiliki tanggung jawab untuk turut serta mendukung ekosistem pendidikan. Karena itulah, hari ini menjadi momentum penting bagi kami meluncurkan layanan JConnect Edu, sebuah platform digital terintegrasi yang kami dedikasikan untuk dunia pendidikan,” ujarnya dikutip Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, JConnect Edu bisa diakses untuk wali murid guna mendapatkan informasi sekolah (seperti pembayaran biaya pendidikan, kegiatan sekolah seperti absensi siswa, jadwal pelajaran, hingga jadwal guru sehinggadengan JConnect Edu, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi administrasi pendidikan, memberikan solusi yang user-friendly, dan kemudahan akses.

"Jadi sekolah tidak perlu membangun sistem sendiri. Tagihan, absensi, tugas, hingga komunikasi dengan orang tua dapat terintegrasi dalam satu aplikasi. Kemudian bagi wali murid, akan memberikan kemudahan dan fleksibilitas pembayaran pendidikan dari saluran perbankan," tegasnya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Bank Jatim kembali dipercaya menyalurkan dana bantuan operasional sekolah bagi jenjang sekolah luar biasa, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan negeri dan swasta di Jawa Timur.

"Sebagaimana dana yang telah disalurkan sebelumnya, kami senantiasa berkomitmen agar dana ini tersalurkan dengan baik. Kami siap mendampingi penyaluran Dana BOS melalui seluruh jaringan kantor Bank Jatim dan mengawal agar memberikan dampak maksimal bagi pendidikan," paparnya.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai,menegaskan inovasi ini merupakan bagian dari transformasi layanan pendidikan yang harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan layanan pendidikan berjalan efektif dan efisien.

”Kami berharap dengan adanya sinergitas ini dapat memberikan kemudahan bagi pihak sekolah dalam mengelola anggaran secara real-time, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana Pendidikan,” ujarnya.

Dia menjelaskan pula, terdapat manfaat PKS dengan Bank Jatim. Antara lain kerja sama dalam penyaluran BOSP, mendukung sistem pembayaran nontunai (cashless), memastikan pengelolaan dana lebih modern dan terintegrasi, serta bagian dari transformasi digital sektor pendidikan.

”Karena seperti kita ketahui bersama bahwa dengan sistem non tunai keamanan dana lebih terjamin, meminimalisir penyalahgunaan anggaran, serta mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah,” ucapnya. (K24)

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan aktivitas penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Aparat menemukan ratusan liter solar subsidi yang diperoleh secara ilegal dan diduga akan dikirim ke Kalimantan Tengah.

Dirpolairud Polda Jatim Kombes Arman Asmara Syarifuddin menjelaskan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang diterima petugas pada Senin (20/2/2026) silam.

Menurutnya, laporan tersebut berisi aduan mengenai adanya pengiriman BBM bersubsidi jenis solar dari Blora, Jawa Tengah menuju Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah tanpa memiliki dokumen resmi.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas segera melakukan penyisiran dan pemeriksaan di area wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jalan Perak Barat, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya," ungkap Arman saat jumpa pers di Kantor Ditpolairud Polda Jatim, Kamis (23/4/2026).

Arman menjelaskan saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap sebuah truk, ditemukan sebanyak 31 jeriken yang diselidiki berisi solar bersubsidi yang disembunyikan di bagian samping bak kendaraan. Adapun total barang bukti yang diamankan mencapai sekitar 930 liter solar.

Atas temuan itu, polisi mengamankan satu unit truk Hino dengan nomor polisi K 8779 NE yang digunakan sebagai sarana penyelundupan solar bersubsidi. Seorang tersangka berinisial NNG diamankan dalam kasus ini.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Arman menjelaskan modus operandi yang dilancarkan pelaku untuk melancarkan aksinya adalah dengan memanfaatkan kode batang (barcode) kendaraan untuk membeli BBM bersubsidi di SPBU.

Solar yang telah diisi ke dalam tangki kendaraan kemudian dipindahkan ke puluhan jeriken berukuran 25 hingga 30 liter menggunakan pompa air dan selang bening. Atas perbuatan tersangka, negara diperkirakan mengalami potensi kerugian negara hingga Rp300 juta.

"BBM yang telah dipindahkan ke dalam jeriken menggunakan mesin pompa dan selang tersebut selanjutnya dikirim menuju Kalimantan Tengah dan digunakan dalam kegiatan operasional pengolahan limbah plastik milik pelaku," jelasnya.

NNG pun dijerat dengan Pasal 55 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana Pasal 40 Nomor 9 UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman pidana maksimal enam tahun penjara dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim berhasil membongkar kasus produksi MinyaKita yang dijalankan secara ilegal. Pasalnya, produk minyak goreng sawit subsidi pemerintah yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar mutu, label, dan takaran.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim Kombes Roy HM Sihombing menjelaskan jajarannya berhasil mengungkap praktik nakal tersebut yang terjadi di sebuah pergudangan yang terletak di wilayah Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

Empat pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka antara lain adalah HPT (38) selaku pemilik modal, MHS (32) dan SST (51) sebagai pengawas, serta ARS (29) sebagai operator produksi.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Roy menyebut perusahaan yang menjalankan usaha tersebut tidak terdaftar secara resmi hingga tidak mengantongi izin usaha maupun sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Tak hanya itu, pelaku juga nekat untuk mencantumkan nomor BPOM pada produk MinyaKita oplosan yang tidak sesuai dengan produk seharusnya.

Dalam praktik yang dijalankan, ia memaparkan untuk MinyaKita kemasan 1 liter, diisi oleh tersangka hanya sekitar 700-900 mililiter saja. Sementara, untuk kemasan 5 liter hanya berisi minyak kurang lebih 4.600 mililiter atau 4,6 liter.

“Dalam praktiknya, para tersangka memproduksi minyak goreng tersebut dengan takaran yang tidak sesuai label," ungkap Roy, Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui praktik tersebut telah berlangsung sejak Desember 2025 dengan kapasitas produksi mencapai 900 hingga 1.000 karton setiap sekali produksi. Produk MinyaKita palsu tersebut juga diperdagangkan tersangka hingga ke luar daerah Jawa Timur dengan omzet mencapai ratusan juta rupiah.

"Tersangka berhasil meraup omzet sekitar Rp234 juta. Produk tersebut didistribusikan ke sejumlah daerah, seperti Jember, Trenggalek, hingga Tarakan," ungkapnya.

Roy mengungkapkan modus operandi yang dijalankan para pelaku adalah membeli minyak goreng curah dari distributor resmi di Kota Surabaya dalam jumlah besar. Selanjutnya, mereka mengemas ulang minyak tersebut dengan menggunakan merek MinyaKita tanpa izin resmi dari pemerintah.

"Proses produksi dilakukan dengan mengatur mesin agar isi kemasan lebih sedikit dari yang tertera pada label," tambahnya.

Aparat juga menyita sejumlah barang bukti, seperti mesin pengemasan, tangki penyimpanan minyak, puluhan kardus minyak goreng siap edar, hingga satu unit mobil tangki yang digunakan untuk distribusi bahan baku.

Lebih lanjut, Roy mengungkapkan pihaknya tidak hanya menemukan aktivitas tersebut di satu lokasi, tetapi juga mengungkap praktik serupa yang berjalan di pergudangan lain di kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

"Pada lokasi kedua ini, perusahaan memiliki izin resmi. Namun, tetap melakukan pelanggaran dengan mengurangi takaran minyak dalam kemasan," jelasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 120 UU 3/2014 tentang Perindustrian, Pasal 62 juncto Pasal 8 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 68 UU 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda miliaran rupiah.

Bisnis.com, SURABAYA — Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM), Winardi Legowo, meraih penghargaan sebagai Tokoh Transformasi Perbankan Daerah dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur atas kepemimpinannya dalam mengakselerasi inovasi dan digitalisasi di sektor perbankan daerah.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim dalam puncak resepsi Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak serta sejumlah tokoh nasional lainnya di Surabaya, Kamis (16/4/2026).

Winardi Legowo mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil dari strategi inovatif dan kerja keras seluruh insan Bank Jatim dalam menjalankan transformasi berkelanjutan. Fokus utama perseroan saat ini adalah memperkuat kualitas layanan melalui integrasi teknologi guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi. Bank Jatim berkomitmen menjadi motor penggerak ekonomi yang modern, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Winardi dalam keterangan resminya dikutip, Senin (20/04/2026).

Seiring dengan langkah transformasi tersebut, dia mengungkapkan, Bank Jatim membukukan performa keuangan yang impresif sepanjang tahun buku 2025. Bank Jatim berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,54 triliun, melonjak 20,65% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan laba tersebut ditopang oleh ekspansi kredit yang mencapai Rp67,2 triliun, meningkat 4,98% secara tahunan (year-on-year/YoY). Dari sisi intermediasi, dana pihak ketiga (DPK) perseroan juga tumbuh 1,43% (YoY)," ujarnya.

Hingga akhir 2025, Winardi menambahkan total aset Bank Jatim tercatat menembus angka Rp105,8 triliun, tumbuh 3,70% (YoY). Peningkatan aset ini didorong oleh kontribusi aset produktif, termasuk optimalisasi bisnis treasury dan penyaluran kredit yang sehat.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menekankan pentingnya sinergi antara sektor perbankan, pemerintah, dan pers dalam membangun ekosistem daerah yang konstruktif.

Dia menilai transformasi digital di perbankan daerah sangat krusial untuk menjaga efisiensi operasional dan meningkatkan kepuasan nasabah di tengah dinamika ekonomi global.

“Kepercayaan publik terhadap institusi formal, baik itu perbankan maupun pers, tetap tinggi karena adanya proses akurasi dan profesionalisme. Hubungan yang sehat ini harus terus dijaga untuk pembangunan Jawa Timur,” ucapnya. (K24)

MADIUN - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Timur II bersama Bea Cukai Madiun, dan Bea Cukai Kediri menggagalkan peredaran 7 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai di rest area 626 B, Jalan Raya Saradan, Kabupaten Madiun, Kamis, 16 April 2026. Jutaan batang rokok ilegal tersebut diketahui diangkut menggunakan truk BE 8176 NBB.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II Muhamad Lukman mengatakan, penindakan ini berawal dari informasi masyarakat. “Informasi yang kami terima segera ditindaklanjuti dengan patroli dan koordinasi lintas satuan hingga akhirnya berhasil dilakukan penindakan,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Kronologi pengungkapan kasus ini berawal saat tim menerima laporan pengiriman rokok ilegal yang akan melintas di jalur Kediri-Madiun sekitar pukul 06.00 WIB. Mendapat informasi tersebut, petugas melakukan patroli darat di sejumlah titik yang diduga rute perlintasan. Tim juga berkoordinasi dengan Bea Cukai Madiun dan Bea Cukai Kediri untuk memperkuat pengawasan di wilayah masing-masing.

Dari hasil patroli gabungan, petugas berhasil mengidentifikasi kendaraan yang dicurigai saat melintas di ruas Tol Mojokerto-Kertosono. “Tim kemudian melakukan pembuntutan hingga kendaraan memasuki wilayah pengawasan kami, sebelum akhirnya dilakukan penghentian dan pemeriksaan,” ucapnya.

Pada pukul 11.00 WIB, petugas kemudian menghentikan truk tersebut di rest area 626 B dan melakukan pemeriksaan. Hasilnya, petugas menemukan jutaan batang rokok berbagai merek tanpa dilekati pita cukai. Petugas langsung menindak dan mengamankan sarana pengangkut beserta muatannya serta satu terperiksa berinisial TS untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menurut Lukman, total nilai barang hasil penindakan diperkirakan Rp10,39 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar Rp5,22 miliar. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya serius pihaknya dalam melindungi penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang adil.

“Penindakan ini tidak hanya menyelamatkan potensi penerimaan negara, tetapi juga melindungi industri rokok legal dari persaingan tidak sehat akibat peredaran barang ilegal,” ujarnya.

Atas perbuatannya, pelaku diduga melanggar ketentuan Pasal 54 jo Pasal 56 Undang-Undang Cukai sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bea Cukai menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan sekaligus mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran barang ilegal.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) meraih penghargaan prestisius dalam ajang The Asian Post Regional Champion Forum & Appreciation 2026 untuk kinerja keuangan 2025 berpredikat "Sangat Baik", dalam kategori BPD KBMI 2.

Diselenggarakan di Hotel Alila Surakarta pada Kamis malam (16/4), acara bertema Kebijakan Transfer Kas Daerah dan Masa Depan Penguatan BUMD, penghargaan diberikan langsung oleh Chairman Infobank Media Group Eko B. Supriyanto serta Dewan Pakar Infobank Sigit Pramono, dan diterima oleh Direktur Bisnis Mikro, Ritel, & Usaha Syariah Bank Jatim, Tonny Prasetyo.

Tonny merasa bersyukur dan berterima kasih atas apresiasi yang telah diberikan kepada perusahaan. Penghargaan ini disebut menandai keberhasilan kinerja keuangan Bank Jatim pada periode September 2024-September 2025.

Ia menyebut, keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh tim, kepercayaan para pemangku kepentingan, serta komitmen Bank Jatim dalam menjalankan strategi secara disiplin dan berkelanjutan.

"Ke depan, kami akan terus menjaga momentum ini dengan tetap berfokus pada pertumbuhan yang sehat, inovasi, dan penciptaan nilai jangka panjang, yang menjadi modal penting bagi Bank Jatim untuk mempertahankan kredibilitas dan kepercayaan publik," kata Tonny.

Menurut Tonny, Bank Jatim tidak sekadar mencatat pertumbuhan kinerja, tetapi juga mengunci posisi sebagai salah satu BPD paling agresif dalam konsolidasi dan transformasi digital. Terbukti, sepanjang 2025, Bank Jatim mampu membukukan laba bersih Rp 1,54 triliun atau tumbuh 20,65% (YoY).

Kemudian secara konsolidasi, Bank Jatim mencatat lonjakan kinerja yang signifikan setelah resmi menjadi induk lima BPD, yakni Bank NTB Syariah, Bank Banten, Bank Lampung, Bank Sultra, dan Bank NTT. Konsolidasi ini menjadi salah satu faktor utama penguatan skala bisnis. Total aset konsolidasi Bank Jatim melonjak 42,93% menjadi Rp168,855 triliun, dari Rp118,142 triliun pada 2024.

Penyaluran kredit juga meningkat tajam 46,65 persen menjadi Rp110,503 triliun, sementara laba bersih konsolidasi tumbuh 24,80 persen menjadi Rp1,617 triliun. Digitalisasi menjadi akselerator utama. Pengguna JConnect Mobile mencapai 993.972 user atau naik 22,40 persen, dengan nilai transaksi Rp65,77 triliun.

Dengan kombinasi antara konsolidasi, pertumbuhan laba, serta digitalisasi, mampu menjadikan Bank Jatim bukan hanya tumbuh secara bisnis, tetapi juga semakin matang sebagai institusi keuangan daerah berskala besar dan terintegrasi.

"Kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara the Asian Post 2026 karena telah menilai dan mengapresiasi kinerja keuangan Bank Jatim. Penghargaan ini tentu akan menjadi semangat pendorong bagi seluruh Jatimers dalam memperkuat komitmen ke depan guna menjadikan Bank Jatim sebagai BPD nomor 1 di Indonesia," pungkas Tonny.

Bisnis.com, SURABAYA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur melaporkan penjualan eceran tumbuh sebesar 4,2% secara bulanan (month to month/MtM) pada Februari 2026, meningkat tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang berada pada fase kontraksi sebesar 4,9% MtM.

Direktur Eksekutif Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim membeberkan kenaikan penjualan eceran tersebut dipicu oleh faktor musiman, seperti hari besar keagamaan nasional (HBKN). Ia menjelaskan bahwa progres penjualan eceran tercermin dari nilai indeks penjualan riil, di mana mayoritas kelompok komoditas terpantau meningkat.

"Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kinerja mayoritas kelompok, yaitu Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Kelompok Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Kelompok Barang Lainnya Subkelompok Sandang, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi, sejalan dengan kenaikan permintaan masyarakat saat Imlek, cuti bersama, serta periode Ramadan jelang Idulfitri, yang didukung oleh program diskon untuk mendorong penjualan," ungkap Ibrahim dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Sementara secara tahunan (year on year/YoY), penjualan eceran di Kota Surabaya tumbuh sebesar 13,2%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, yang sebesar 10,9%. Berdasarkan kelompoknya, terjadi kenaikan yang disebabkan oleh kenaikan kinerja Kelompok Suku Cadang dan Aksesori (40,4% YoY) serta Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (13,3% YoY).

Sementara pada bulan berikutnya atau pada Maret 2026, KPw BI Jatim memprakirakan penjualan eceran juga tumbuh sebesar 8,4% secara bulanan (MtM) pada Maret 2026, lebih tinggi dari realisasi bulan sebelumnya yang berada pada fase kontraksi sebesar 4,2% MtM.

Perkembangan penjualan eceran tersebut dipicu oleh meningkatnya permintaan masyarakat selama periode Ramadan dan hari raya Idulfitri 1447 Hijriah hingga ekspektasi kelancaran distribusi.

"Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh pertumbuhan Kelompok Barang Lainnya Subkelompok Sandang, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Kelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi," bebernya.

Lebih lanjut, secara tahunan, pertumbuhan eceran diproyeksikan mengalami peningkatan. Indeks Penjualan Riil (IPR) Maret 2026 diprakirakan tumbuh sebesar 13,6% YoY, meningkat tipis bila dibandingkan dengan realisasi Februari 2026 sebesar 13,2% YoY.

"Kinerja penjualan eceran itu terutama didorong oleh pertumbuhan Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Kelompok Barang Lainnya Subkelompok Sandang, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi," ungkapnya.

Dari sisi harga, KpW BI Jatim memperkirakan terjadi peningkatan tekanan inflasi pada tiga bulan yang akan datang yakni Mei 2026. Potensi peningkatan inflasi tampak dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) pada Mei 2026 (143,9), yang lebih rendah bila dibandingkan dengan periode sebelumnya (162,2).

Sementara itu, inflasi pada enam bulan yang akan datang atau Agustus 2026 diharapkan akan stabil. Sebabnya, IEH Agustus 2026 diprakirakan sebesar 167,1, yang meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya senilai 165,9.

Walau begitu, Ibrahim mengungkapkan bahwa penjualan eceran berpotensi tertahan seiring meningkatnya ketidakpastian global, khususnya eskalasi konflik di Jazirah Arab, yang dapat mendorong kenaikan harga energi beserta produk-produk turunannya.

"Sehingga dapat berpotensi meningkatkan harga sejumlah komoditas terkait dan mempengaruhi daya beli masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur mengungkap kasus peredaran beras oplosan menggunakan kemasan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang terjadi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Dari pengungkapan tersebut, aparat berhasil menangkap pelaku berinisial RMF (28 tahun), warga Kabupaten Probolinggo, yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana bidang pangan dan perlindungan konsumen.

Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Faris Nur Sanjaya membeberkan modus operandi pelaku yakni melakukan pembelian beras polos tanpa label maupun kemasan dari sejumlah petani dan pedagang di Probolinggo.

Selanjutnya, tersangka RMF melakukan pengemasan ulang beras itu ke dalam karung-karung SPHP ukuran 5 kilogram.

Namun, dalam praktiknya tersangka hanya mengisi karung-karung SPHP dengan berat bruto sekitar 4,9 kilogram per kemasan. Polisi menyatakan berat beras yang dikemas tidak selaras dengan apa yang diperjualbelikan oleh pelaku.

"Tersangka dengan sengaja mengurangi isi kemasan untuk mendapatkan keuntungan. Dari praktik tersebut, tersangka memperoleh keuntungan sekitar Rp1 ribu per ons atau Rp3 ribu per sak," ujar Faris Nur Sanjaya dikutip Sabtu (18/4/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidik menemukan bahwa RMF diketahui tidak memiliki izin resmi dari Perum Bulog untuk memproduksi hingga mengedarkan beras SPHP maupun beras premium lainnya.

"Tersangka tidak memiliki ataupun mengantongi dokumen penunjukan dari Perum Bulog sebagai produsen atau distributor resmi," beber Faris.

Faris menjelaskan berdasarkan pengakuan tersangka praktik tersebut telah dilakukannya sejak April 2025. Adapun akivitas RMF tersebut juga berisiko merugikan masyarakat luas sebagai konsumen dari beras oplosan itu.

Selain mengamankan tersangka, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti, seperti 400 sak beras kemasan SPHP 5 kilogram, karung beras kosong berbagai merek, alat jahit, timbangan, hingga alat bantu pengemasan.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur Langgeng Wisnu Adinugroho menegaskan bahwa beras yang didistribusikan oleh tersangka bukan berasal dari Bulog.

Dia menyatakan bahwa Bulog memiliki peran dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di pasaran.

"Perum Bulog berfungsi untuk menjaga ketersediaan pasokan di pasar serta menanggulangi gejolak harga beras. Beras yang diungkap dalam kasus ini dipastikan bukan berasal dari Bulog," ucapnya.

Langgeng memaparkan bahwa penyaluran beras SPHP hanya dilakukan melalui beberapa jalur resmi yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

"Untuk penyaluran beras SPHP, kami hanya melalui delapan saluran resmi, yakni pengecer di pasar rakyat, koperasi desa, gerakan pangan murah, koperasi binaan pemerintah daerah, outlet BUMN atau BUMD, koperasi instansi pemerintah, Rumah Pangan Kita (RPK), serta swalayan atau toko modern," paparnya.

Atas perbuatannya, RMF dijerat dengan Pasal 144 UU 18/2012 tentang Pangan serta Pasal 62 Ayat (1) UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda sebesar Rp6 miliar.

Bank Jatim terus memperkuat transformasi digitalnya dengan meluncurkan versi terbaru aplikasi JConnect guna menghadirkan konektivitas layanan perbankan yang lebih luas dan terintegrasi bagi nasabah.

Inisiatif ini ditandai melalui Pre-Event Launching bertajuk Road to JConnect Zone yang digelar di Kota Lama Surabaya, Sabtu (18/4).

Dalam kegiatan tersebut, Direktur Bank Jatim Winardi Legowo hadir bersama jajaran direksi lainnya, termasuk Direktur IT, Digital & Operasional Wiweko Probojakti, Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah Tonny Prasetyo, Direktur Keuangan, Treasury & Global Services RM Wahyu Kusumo Wisnubroto, serta Direktur Kepatuhan Umi Rodiyah.

Winardi dalam sambutannya menyampaikan bahwa inovasi merupakan nafas utama Bank Jatim. Transformasi digital Bank Jatim telah dimulai sejak 2016 melalui peluncuran Bank Jatim Mobile Banking.

Selanjutnya, kata Winardi, seiring perkembangan kebutuhan nasabah dan semangat untuk terus menghadirkan layanan yang lebih dekat dan terintegrasi, pada 2021 dilakukan rebranding menjadi JConnect.

Menurutnya, rebranding tersebut bukan sekadar perubahan nama, tetapi merupakan komitmen persero an untuk menghadirkan konektivitas tanpa batas bagi masyarakat Jawa Timur dan Indonesia.

"Nah hari ini Bank Jatim secara resmi memperkenalkan JConnect versi terbaru. Pengembangan aplikasi ini sepenuhnya didasarkan pada voice of customers, yaitu aspirasi dan kebutuhan langsung dari para nasabah," kata Winardi.

"JConnect hadir dengan 36 fitur baru yang lebih canggih sebagai langkah awal menuju visi besar Bank Jatim dalam membangun Super Apps terintegrasi," ujar Winardi.

Winardi melanjutkan, beberapa fitur unggulan JConnect antara lain login biometric, portofolio terintegrasi, top up e-wallet lengkap (OVO, GoPay, DANA, dan e-money), online complaint untuk transparansi layanan.

Kemudian, card management untuk kontrol kartu debit secara mandiri, transfer terjadwal untuk transaksi rutin otomatis, hingga fitur personalisasi change theme dengan pilihan warna merah (semangat & energetik), hijau (tenang & harmonis), dan kuning (optimis & ceria).

Winardi menerangkan, saat ini jumlah pengguna terdaftar JConnect telah mencapai sekitar 1.025.000.

"Dengan peluncuran versi terbaru ini, Bank Jatim menargetkan pertumbuhan signifikan hingga mencapai 2 juta pengguna terdaftar pada Desember 2026," tegasnya.

Sebagai puncak dari rangkaian inovasi JConnect ini, Bank Jatim akan menggelar Grand Launching bertajuk JConnect Zone yang akan berlangsung pada 1-3 Mei 2026 di Grand City Surabaya.

Acara ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman langsung kepada nasabah melalui aktivasi aplikasi JConnect dan transaksi QRIS bersama berbagai merchant mitra.

Adapun JConnect Zone akan menghadirkan berbagai aktivitas menarik, antara lain zona interaktif dan pengalaman digital perbankan, kolaborasi dengan UMKM dan merchant lifestyle unggulan, promo eksklusif bagi pengguna JConnect, talkshow literasi digital dan workshop, hiburan dari artis lokal dan nasional, hingga layanan publik seperti pembayaran pajak kendaraan dan medical check-up gratis.

"Acara selama tiga hari itu gratis untuk umum. Seluruh Masyarakat dapat hadir untuk meramaikan JConnect Zone," terang Winardi.

Adapun JConnect ditujukan untuk seluruh segmen nasabah, mulai dari ritel, UMKM, hingga korporasi.

Aplikasi ini dirancang agar mudah digunakan baik oleh generasi muda yang digital-native maupun masyarakat di daerah dengan keterbatasan akses layanan perbankan fisik.

"Harapan kami, JConnect dapat menjadi platform digital perbankan pilihan utama bagi nasabah Bank Jatim. Tidak hanya sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai solusi keuangan yang membantu masyarakat mencapai tujuan finansial mereka," tutup Winardi.