#30 tag 24jam
19 Pegawai Honor dan ASN Jatim Kembalikan Dana Hasil Pungli Perizinan Rp707 Juta
19 pegawai Dinas ESDM Jatim kembalikan Rp707 juta hasil pungli izin. Dana dibagi rutin tiap bulan atas perintah pejabat. Penyidikan terus berlanjut. [696] url asal
#pungli-perizinan #korupsi-perizinan #esdm-jawa-timur #pungutan-liar #pegawai-honor #asn-jatim #dana-pungli #pengembalian-dana #kasus-korupsi #pemerasan-perizinan #kejati-jatim #aris-mukiyono #oni-seti
(Bisnis.Com - Terbaru) 24/04/26 19:37
v/202130/
Bisnis.com, SURABAYA – Pusaran kasus tindak pidana korupsi pemerasan berkaitan dengan penerbitan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur kembali bergulir.
Terkini, sebanyak 19 staf atau pegawai dinas tersebut yang bekerja di bagian pertambangan telah mengembalikan dana hasil pungutan liar (pungli) penerbitan perizinan kepada aparat penegak hukum (APH) dengan total keseluruhan senilai Rp707 juta.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Wagiyo Santoso menjelaskan aliran dana yang diduga berasal dari tindakan pemerasan terkait penerbitan perizinan tersebut dibagi-bagikan kepada masing-masing pegawai Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jatim, baik yang berstatus kontrak atau honorer maupun aparatur sipil negara (ASN).
"Ada aliran uang [hasil] pungli perizinan yang secara rutin dibagikan kepada seluruh staf di bidang pertambangan atas petunjuk tersangka AM. Jadi, ada ketua kelompok perizinan. Total sekitar 19 orang ya," ungkap Wagiyo, Kamis (23/4/2026).
Ia juga mengungkapkan bahwa aliran dana hasil tindak pidana tersebut didistribusikan atas perintah tersangka Aris Mukiyono (AM) selaku kepala dinas dan Kabid Pertambangan, tersangka Oni Setiawan (OS).
Fakta tersebut diungkapkan usai penyidik Aspidsus Kejati Jatim menemukan catatan atau disposisi mengenai arahan pembagian uang hasil kejahatan tersebut yang dituliskan oleh AM kepada OS.
"Kita menemukan ya catatan pembagian keuangan dan tulisan disposisi pimpinan yang merupakan perintah yang tidak sah, yang didapat di ruang kepala dinas ESDM dan Kabid Pertambangan. Nah, itu yang kita temukan pada saat penggeledahan pada tanggal 20 April 2026," bebernya.
Selain disposisi pimpinan yang dianggap tidak bersifat sah tersebut, penyidik Aspidsus Kejati Jatim juga berhasil menemukan berbagai dokumen pengajuan perizinan oleh masyarakat yang secara sengaja ditahan oleh instansi terkait meskipun seluruh persyaratan yang diminta telah dipenuhi para pemohon.
"Kami juga menemukan beberapa dokumen berkas permohonan yang terindikasi sengaja dipisahkan atau disimpan atau ditahan, dan kemarin kita sudah jelaskan ke teman-teman bagaimana modus dari pemerasan maupun pungli ini bahwa syaratnya sudah lengkap, tapi izinnya tidak keluar. Sengaja ditahan," ujarnya.
Wagiyo membeberkan bahwa dana hasil tindak pidana korupsi tersebut secara rutin dibagi-bagikan oleh pejabat tinggi dinas terkait kepada segenap pegawai di bidang pertambangan setiap penghujung bulan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Ia menjelaskan jumlah yang diterima masing-masing pegawai bervariasi sesuai dengan jabatan dan beban kerja masing-masing.
"Pembagian uang tersebut dilakukan secara rutin setiap bulan. Jadi, hasil pungli ini dibagikan secara rutin setiap bulan, di akhir bulan dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun, dengan jumlah bervariasi antara Rp750 ribu sampai dengan Rp2,5 juta. Tergantung status, maksudnya pegawai, honor, jabatan ya, dan beban pekerjaannya yang dilakukan," paparnya.
Selanjutnya, sejumlah pegawai Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang memiliki itikad baik berusaha mengembalikan dana hasil distribusi yang berasal dari praktik pungutan liar tersebut kepada Korps Adhyaksa.
Nominal keseluruhan dana yang dikembalikan sampai hari ini telah mencapai Rp707 juta. Para pegawai yang telah menerima aliran dana tersebut juga masih berstatus sebagai saksi atas perkara tersebut walaupun sudah dikembalikan dan disita oleh APH.
"Dengan itikad baik, tanpa paksaan tentu kita himbau seluruh staf pada bidang pertambangan tersebut beramai-ramai secara bertahap mengembalikan uang hasil pungli hari ini secara bertahap mereka nanti ke kantor kita mengembalikan [aliran dana hasil pungli]. Kemudian telah kita lakukan penyitaan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Wagiyo juga menyatakan kepada seluruh pihak untuk tidak sesekali mencoba untuk memengaruhi para saksi dan tersangka maupun berusaha untuk menghilangkan barang bukti.
Ia menegaskan APH tidak segan-segan untuk menjerat sosok-sosok yang nekat merintangi proses penyidikan dengan Pasal 21 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 mengenai perintangan penyidikan (obstruction of justice).
"Jadi saya tekankan, menghimbau semua pihak untuk tidak coba-coba memengaruhi semua pihak sehingga penyidikan ini menjadi terhambat. Perbuatan merintangi, sengaja menyuruh tersangka atau saksi berbohong, ini diancam dengan pidana merintangi proses penyidikan," jelasnya.
Kejati Jatim juga mengimbau kepada segenap masyarakat yang merupakan pemohon perizinan pertambangan dan air tanah di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang merasa terhambat dalam proses pengajuan hingga diperas serta bersedia untuk menjadi saksi dalam pengungkapan perkara tersebut dapat menghubungi saluran siaga (hotline) 081-277-874-343.
Dedi Mulyadi Respons 2 Kasus Pungli Viral, Ingatkan Ancaman Pidana
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan menindak tegas pungli di Bandung Barat dan Tasikmalaya, mengingatkan ancaman pidana bagi pelaku pungutan liar. [379] url asal
#pungli-jawa-barat #dedi-mulyadi #pungutan-liar #kasus-pungli-viral #pembayaran-pajak-kendaraan #pungli-bandung-barat #pungli-jembatan-cirahong #pungli-tasikmalaya #ancaman-pidana-pungli #tindakan-huku
(Bisnis.Com - Terbaru) 04/04/26 15:52
v/181574/
Bisnis.com, BANDUNG - 2 video dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Jawa Barat viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pemerintah akan segera menindaklanjuti dan menertibkan praktik yang merugikan masyarakat tersebut.
Kasus pertama terjadi saat pembayaran pajak kendaraan di Kabupaten Bandung Barat. Dalam video yang diunggah akun TikTok Deni Priaone, seorang warga mengaku diminta tambahan biaya sebesar Rp700.000 agar proses pembayaran pajak mobilnya bisa dilakukan.
Dalam rekaman itu disebutkan bahwa biaya tambahan tersebut digunakan untuk proses "nembak" KTP pemilik asli kendaraan karena data kepemilikan mobil tidak atas nama pembayar pajak.
Petugas disebut menjelaskan bahwa biaya muncul akibat adanya penyesuaian administrasi kepemilikan kendaraan.
Menanggapi hal itu, Dedi memastikan laporan dari masyarakat akan segera ditindaklanjuti. Ia juga mengapresiasi warga yang berani melaporkan dugaan praktik pungli tersebut.
"Saya ucapkan terima kasih atas pengaduannya dan segera kami tindak lanjuti dengan langkah penanganan yang cepat dan tepat," ucap Dedi Mulyadi, Sabtu (4/4/2026).
Dia menegaskan bahwa pembayaran pajak kendaraan tidak boleh dipersulit dan tidak boleh ada biaya tambahan di luar ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, bukan justru menambah beban melalui pungutan yang tidak resmi. "Tidak boleh ada biaya tambahan yang memperberat," tegasnya.
Kasus dugaan pungli kedua terjadi di Jembatan Cirahong, Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah video memperlihatkan seorang pria meminta uang kepada pengendara motor sebelum melintas di jembatan tersebut.
Dedi menegaskan praktik pungutan terhadap pengendara tidak memiliki dasar hukum dan akan ditindak jika terus dilakukan.
"Apabila masih terus dilakukan pungutan maka kami akan melakukan tindakan bahwa saudara sudah melakukan pungutan liar terhadap masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan, jika praktik tersebut tetap berlangsung, pemerintah akan membawa kasus itu ke ranah hukum. "Saya ucapkan terima kasih dan pasti ujungnya adalah pidana," kata Dedi.
Dedi juga menjelaskan bahwa Jembatan Cirahong merupakan aset milik PT Kereta Api Indonesia yang sebelumnya telah diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan anggaran lebih dari Rp1 miliar.
Perbaikan tersebut membuat lantai jembatan kini layak dilintasi masyarakat. Pemprov Jabar bahkan berencana melanjutkan penataan dengan pengecatan dan pemasangan lampu agar jembatan lebih nyaman dan estetis.
Karena itu, dia menegaskan tidak ada alasan bagi siapa pun untuk memungut uang dari masyarakat yang melintas di lokasi tersebut.
"Untuk itu tidak ada alasan bagi siapapun untuk memungut uang saat warga menggunakan jembatan tersebut," pungkasnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)