Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 3/E/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Melalui Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Apartur Sipil Negara.

Surat ini sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Apartur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kebijakan mengatur skema Work From Home (WFH) bagi ASN di Pemprov DKI Jakarta setiap hari Jumat.

"Proporsi pegawai ASN yang dapat melaksanakan WFH paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah pegawai ASN pada subbidang/subbagian/seksi/subkelompok/unit kerja terkecil yang dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan jenis pekerjaan pada masing-masing unit kerja," tulis SE yang diterbitkan pada 6 April 2026.

SE mengatur bagi pegawai yang WFH tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin dan/atau memiliki masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun.

SE juga mengatur presensi para pegawai. Secara rinci, diumumkan bahwa pegawai harus melaporkan kehadiran secara daring melalui aplikasi presensi mobile pada laman https://absensimobile.jakarta.go.id/⁠ sebanyak 2 (dua) kali pada pagi pukul 06.00 WIB-08.00 WIB dan sore pukul 16.00 WIB-18.00 WIB.

Pegawai yang melaksanakan WFH harus melaporkan capaian kinerja harian melalui media pelaporan yang disediakan oleh perangkat daerah/biro masing-masing sesuai format. Setelah itu, atasan harus melakukan verifikasi laporan kehadiran.

Setiap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah wajib memastikan capaian kerja yang telah ditargetkan dan merealisasikan tugas pemerintahan berjalan secara optimal, efisien, dan efektif.

Selain itu, para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja harus menyelenggarakan rapat evaluasi bulanan dan pembatasan mobilitas pegawai ASN yang melaksanakan WFH dengan pemantauan lokasi presensi pada sistem e-absensi.

Surat edaran ini akan dievaluasi setiap dua bulan dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. SE turut menegaskan bahwa setiap ASN akan dikenakan sanksi jika melanggar aturan WFH.

"Dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk melaksanakan WFH dan/atau sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pernyataan SE yang tertuang pada angka 1 butir E.

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah telah resmi mengumumkan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) hingga pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar negeri untuk ASN dan swasta.

Pemerintah pusat merancang kebijakan WFH untuk efisiensi energi dan listrik, terutama saat perang di Timur Tengah.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa situasi ini bukanlah hambatan melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi untuk melakukan perubahan perilaku yang modern dan efisien.

"Perlu ditekankan bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga,” tutur Airlangga.

Baru-baru ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah mulai menyiapkan beberapa skema terkait efisiensi energi. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang mempersiapkan sejumlah skema terkait efisiensi energi mulai dari skema berangkat ke kantor menggunakan sepeda atau kendaraan umum bagi seluruh ASN serta karyawan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Luthfi menyebut bahwa skema-skema yang disiapkan masih dalam proses kajian, termasuk skema kerja dari rumah atau WFH juga masih dalam kajian.

"Kita sudah buat rancangan, kalau perlu di hari tertentu, semua ASN naik sepeda, berikut bupati atau walikota. Jadi ke kantor naik sepeda atau naik kendaraan umum,” tutur Luthfi, dikutip Kamis (02/04/2026) dari situs resmi Pemprov Jateng.

Terkait skema-skema yang dibuat, Luthfi menyebut bahwa berbagai skema yang disiapkan tersebut sedang dikaji dengan menunggu arahan dari pemerintah pusat. “Begitu pemerintah pusat sudah umumkan, Jawa Tengah sudah siap. Target penghematan energi masih dihitung,” tambahnya.

Lebih lanjut, penerapan kebijakan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari Presiden Subianto yang disebut ‘8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional’ sekaligus kebijakan yang mencakup sektor energi. Terkait kebijakan WFH, Pemerintah resmi menerapkan WFH bagi ASN pusat dan daerah selama satu hari dalam seminggu, yakni pada hari Jum’at.

Penerapan kebijakan WFH ini telah didasari oleh Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih melakukan penyusunan aturan mengenai kebijakan Work From Home (WFH) terhadap sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lapangan dan melakukan pelayanan secara langsung dengan publik.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan terdapat setidaknya 81.700 ASN organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Lebih dari separuh ASN Pemprov Jawa Timur tersebut, sebut dia, tetap harus melakukan pekerjaannya di lapangan.

"Namun demikian. yang menjadi tantangan bahwa 40.000 lebih [ASN] ini terdiri dari tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan, di mana mereka memang sudah didesain sistem kerjanya itu adalah kerja piket. Sehingga pelayanannya harus langsung ketemu masyarakat, enggak bisa daring, kecuali pendidikan," ucap Emil di Surabaya, Rabu (25/3/2026).

Lebih lanjut, mengenai isu pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar secara daring yang mencuat, Emil menyebut bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Tenaga kependidikan, lanjut Emil, dapat dikecualikan untuk tidak termasuk dalam golongan pekerja yang melakukan WFH dan tetap melakukan pekerjaan mereka di lapangan, yakni mengajar di masing-masing sekolah.

"Kita baru memperhatikan pernyataan dari Menko PMK [Pratikno] bahwa tidak menerapkan pembelajaran secara daring, tapi tetap luring begitu ya. Jadi kita masih menunggu arahannya," jelasnya.

Guna memastikan masing-masing dari ASN Pemprov Jawa Timur tetap produktif saat WFH, Emil menegaskan pihaknya telah berkomunikasi intens dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hingga Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Jawa Timur untuk menerapkan sistem Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bulanan.

"Nah, maka dari itu karena sasaran kinerjanya bulanan, kita punya cara untuk memastikan bahwa pekerjaan tetap berjalan. Apalagi ya, kita sudah punya pengalaman kerja di masa [pandemi] COVID-19," jelasnya.

Dirinya mengungkapkan pekerja di lingkungan Pemprov Jawa Timur pernah menempuh skema Work From Anywhere (WFA) pada masa pandemi COVID-19 pada medio 2020-2022.

Namun, Emil menyebut tidak semua OPD menerapkan sistem kerja WFA saat itu. Tenaga kesehatan (nakes) serta petugas di bidang kedaruratan dan kebencanaan, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang tetap bekerja di lapangan.

"Pegawai Pemprov ini banyak yang terbiasa WFA. Work From Anywhere. Karena apa? Mereka harus ada di lapangan saat bencana, [seperti] BPBD. Mereka harus ada di lapangan saat menangani kerusakan-kerusakan di lapangan. Itu kalau Dinas PU (Pekerjaan Umum)," tambahnya.

Oleh sebab itu, Emil mengatakan saat ini berbagai skema terkait masih disusun dengan matang oleh masing-masing OPD yang menerapkan sistem kerja WFH maupun penuh di lapangan agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhambat sama sekali.

"Jadi, tidak sederhana memang untuk memastikan berapa persisnya karena untuk menjaga tingkat pelayanan kepada publik, tergantung kepada jenis pekerjaan yang dijalankan masing-masing insan pemprov," pungkasnya.