Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 3/E/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Melalui Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Apartur Sipil Negara.

Surat ini sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Apartur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kebijakan mengatur skema Work From Home (WFH) bagi ASN di Pemprov DKI Jakarta setiap hari Jumat.

"Proporsi pegawai ASN yang dapat melaksanakan WFH paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah pegawai ASN pada subbidang/subbagian/seksi/subkelompok/unit kerja terkecil yang dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan jenis pekerjaan pada masing-masing unit kerja," tulis SE yang diterbitkan pada 6 April 2026.

SE mengatur bagi pegawai yang WFH tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin dan/atau memiliki masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun.

SE juga mengatur presensi para pegawai. Secara rinci, diumumkan bahwa pegawai harus melaporkan kehadiran secara daring melalui aplikasi presensi mobile pada laman https://absensimobile.jakarta.go.id/⁠ sebanyak 2 (dua) kali pada pagi pukul 06.00 WIB-08.00 WIB dan sore pukul 16.00 WIB-18.00 WIB.

Pegawai yang melaksanakan WFH harus melaporkan capaian kinerja harian melalui media pelaporan yang disediakan oleh perangkat daerah/biro masing-masing sesuai format. Setelah itu, atasan harus melakukan verifikasi laporan kehadiran.

Setiap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah wajib memastikan capaian kerja yang telah ditargetkan dan merealisasikan tugas pemerintahan berjalan secara optimal, efisien, dan efektif.

Selain itu, para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja harus menyelenggarakan rapat evaluasi bulanan dan pembatasan mobilitas pegawai ASN yang melaksanakan WFH dengan pemantauan lokasi presensi pada sistem e-absensi.

Surat edaran ini akan dievaluasi setiap dua bulan dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. SE turut menegaskan bahwa setiap ASN akan dikenakan sanksi jika melanggar aturan WFH.

"Dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk melaksanakan WFH dan/atau sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pernyataan SE yang tertuang pada angka 1 butir E.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi merilis aturan terkait dengan pelaksanaan Work From Home (WFH) untuk pekerja di perusahaan swasta, BUMN dan BUMD.

Pelaksanaan WFh ini sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja. Beleid tersebut resmi diteken Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pada 31 Maret 2026.

Yassierli menjelaskan bahwa kebijakan WFH ini dilakukan dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan.

"Para pimpinan perusahaan swasta, BUMN, BUMD, diimbau menerapkan WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan," kata Yassierli dalam keterangan pers, Rabu (1/4/2026).

Lebih lanjut, Yassierli menyatakan bahwa pelaksanaan WFH mengikuti sejumlah ketentuan yang telah diatur dalam beleid terbaru yang diterbitkan Kemnaker.

Adapun, ketentuan yang dimaksud antara lain adalah pertama, upah atau hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan. Kedua, pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan

Ketiga, bagi pekerja atau buruh yang melaksanakan WFH tetap menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan kewajiban

Keempat, perusahaan tetap memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan agar tetap terjaga

Kelima, Pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti sektor kesehatan (rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan tenaga farmasi); sektor energi (BBM, gas dan listrik); sektor infrastruktur dan pelayanan masyarakat (jalan tol, air bersih, pengangkutan sampah); sektor ritel atau perdagangan (pasar dan tempat perbelanjaan)

Kemudian, sektor industri dan produksi (pabrik yang memerlukan kehadiran fisik untuk operasional mesin & industri), sektor jasa perhotelan, pariwisata, keamanan dan hospitality; sektor makanan, minuman, kafe dan usaha kuliner; sektor transportasi dan logistik; sektor keuangan (perbankan, lembaga keuangan nonbank, pasar modal dan bursa efek). Teknis WFH diatur oleh masing-masing perusahaan.

Hemat APBN

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengeklaim kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi ASN maupun swasta yang mulai berlaku besok, Rabu (1/4/2026), bakal menghemat APBN senilai Rp6,2 triliun.

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan yang disebut '8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional' itu bakal ikut menghemat APBN melalui belanja kompensasi BBM.

"Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN Rp6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM," terang Airlangga pada konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026).

Di sisi lain, Menko Perekonomian sejak 2019 itu mengeklaim total pembelanjaan masyarakat untuk BBM juga berpotensi dihemat sebesar Rp59 triliun dari WFH satu hari seminggu itu.

Penghematan BBM ini, lanjutnya, dilakukan salah satunya dengan memastikan distribusi BBM melalui aplikasi MyPertamina. Batas wajar pembelian BBM itu adalah 50 liter per kendaraan.

"Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraaan. Tetapi ini tidak berlaku untuk kendaraan umum," jelasnya.

Beberapa strategi lain untuk mengamankan energi di dalam negeri termasuk adopsi kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026. Airlangga menyebut PT Pertamina (Persero) sudah siap untuk mengimplementasikan pencampuran (blending).

"Dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM fosil sebanyak 4 juta kiloliter, dan ini dalam satu tahun tentu dalam enam bulan ada penghematan dari fosil dan subsidi biodiesel diperkirakan nilainya Rp48 triliun," jelasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) menyiapkan aturan teknis terkait penerapan sistem work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan bahwa sebelum penerapan WFH, kebijakan tersebut akan dirinci terlebih dahulu agar tidak menimbulkan salah penafsiran di lapangan.

“Perintah dari pemerintah pusat untuk melaksanakan WFH satu hari dalam satu minggu. Tapi tentu ini akan kami breakdown melalui edaran gubernur ke lapangan yang berlaku bagi Pemprov dan kabupaten/kota,” ujarnya saat ditemui, Rabu (1/4/2026).

Saat ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel tengah menyusun aturan teknis secara lebih rigid, utamanya terkait pembagian pegawai yang nantinya akan tetap menjalankan work from office (WFO) dan WFH.

Pasalnya, menurut Deru, pejabat pimpinan tinggi (JPT) seperti kepala dinas, asisten, dan kepala biro berpotensi tetap WFO dan tidak mungkin bekerja sendirian.

“Kalau JPT masuk, tentu tidak bisa bekerja sendiri; ada koordinasi dengan bawahannya. Jadi nanti akan dirinci mana pegawai yang WFO dan mana yang WFH,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa implementasi WFH nantinya tidak boleh mengganggu pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat.

Para pegawai yang bertugas di sektor-sektor pelayanan seperti pendidikan dan rumah sakit akan diatur melalui sistem pembagian sif atau giliran.

Deru menambahkan bahwa kebijakan WFH tidak boleh disamakan dengan libur. Meski bekerja dari rumah, pegawai tetap dituntut untuk menjaga produktivitas dan menghasilkan kinerja yang terukur.

“WFH itu tetap dituntut produktivitas. Bukan berarti WFH sama dengan libur. Tidak, WFH adalah work from home yang tetap menghasilkan produk kinerja,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta perusahaan menerapkan skema kerja dari rumah atau Work From Home(WFH) satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah penguatan ketahanan energi nasional.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja yang diterbitkan pada 31 Maret 2026.

Dalam beleid tersebut, perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD diimbau untuk menerapkan WFH selama satu hari kerja dalam satu minggu, dengan pengaturan teknis disesuaikan kondisi masing-masing perusahaan.

Kemnaker menegaskan bahwa pelaksanaan WFH tidak boleh mengurangi hak pekerja, termasuk upah dan cuti tahunan, serta tetap harus menjaga kinerja dan produktivitas perusahaan.

“Bagi pekerja/buruh yang melaksanakan WFH, tetap menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan kewajibannya,” sebagaimana tercantum dalam surat edaran yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Selasa (31/3/2026).

Namun demikian, kebijakan WFH dikecualikan bagi sejumlah sektor yang memerlukan kehadiran fisik, antara lain sektor kesehatan, energi, transportasi dan logistik, industri manufaktur, hingga sektor jasa seperti perhotelan dan perdagangan.

Selain pengaturan pola kerja, pemerintah juga mendorong perusahaan menjalankan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja. Langkah tersebut mencakup penggunaan teknologi hemat energi, penguatan budaya efisiensi energi, serta pengendalian konsumsi listrik dan bahan bakar melalui kebijakan operasional yang terukur.

“...teknis pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing perusahaan,” demikian salah satu poin dalam surat edaran itu.

Kementerian Ketenagakerjaan juga meminta pelibatan pekerja dan serikat buruh dalam merancang dan menjalankan program efisiensi energi, termasuk mendorong inovasi dalam penggunaan energi yang lebih produktif dan adaptif.

Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menerapkan Work From Anywhere (WFA) atau Work From Home (WFH) untuk menghemat anggaran seperti yang akan diberlakukan oleh pemerintah.

Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah menyampaikan pemberlakuan WFA atau WFH mulai berlaku 1 April 2026. Termasuk menghemat penggunaan listrik.

"WFH dan WFA itu dimulai pada 1 April besok, aturan itu sudah kita mulai dan penghematan listrik pun dilakukan dengan kita membatasi jam kerja. Jadi listrik ini akan dipadamkan juga di jam 18.00 WIB," katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (31/3/2026).

Dia menjelaskan pemadaman listrik telah diterapkan sejak kemarin, tetapi pengumuman resmi dari MPR terkait pembagian sistem kerja WFA dan Work From Office (WFO) baru disampaikan hari ini.

Pengaturan pembagian sistem kerja diatur oleh eselon II dan diupayakan tidak mengganggu efektivitas dari kinerja pimpinan, anggota, maupun sekretariat MPR.

"Jadi ada pengaturan khusus di mana pengaturan itu kita akan melaksanakan pas hari kerja di mana hari Jumat ada pembagian piket. Satu unit itu diwakili oleh hanya dua orang, yang lainnya WFA atau WFH," jelasnya.

Dia memastikan setiap pegawai tetap bekerja efektif dan tidak memanfaatkan momen WFA atau WFH untuk bekerja sembari jalan-jalan, karena setiap pegawai harus siap ke kantor jika dibutuhkan.

"Ini kita sampaikan mereka harus siap dipanggil (ke kantor). Jadi enggak ada yang di luar kota terus alesan 'saya lagi WFA atau WFH'," tegasnya.

Bahkan, ucap dia, pegawai yang tidak menaati aturan akan dikenakan sanksi atau hukuman disiplin sesuai aturan yang berlaku.

"Kita juga akan menerapkan peraturan sanksi atau hukuman disiplin sesuai dengan aturan yang ada," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal mengumumkan kebijakan terkait dengan bekerja dari rumah (work from home/WFH) pada hari ini, Selasa (31/3/2026). Rencananya WFH akan diterapkan selama satu hari dalam sepekan.

Rencana pengumuman resmi kebijakan WFH ini sebagaimana disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Adapun, kebijakan WFH diberlakukan dalam rangka efisiensi energi di tengah dinamika global.

“Sabar saja, itu saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan, ya, akan disampaikan resmi besok. Jadi, saya enggak mau mendahului,” kata Tito saat di kompleks parlemen, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, Tito mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nantinya akan mengeluarkan imbauan lebih rinci kepada pemerintah terkait dengan penerapan WFH. Namun, dia enggan memberikan bocoran terkait dengan detil penerapan kebijakan tersebut.

“Iya, pasti ada [imbauan ke pemda],” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memastikan pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan WFH sebelum akhir Maret ini.

“Akan diumumkan [kebijakan WFH] sebelum akhir bulan [Maret],” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Efisiensi Energi

Kebijakan tersebut diinisiasi sebagai langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global.

Skema WFH rencananya diberlakukan satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sementara itu, untuk pekerja di sektor swasta, kebijakan WFH hanya bersifat imbauan.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan potensi penghematan BBM dari kebijakan WFH bisa mencapai sekitar 20% dalam satu hari.

“Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung, kira-kira 20%,” ujar Purbaya ketika ditemui usai melaksanakan Salat Id di Masjid Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).

Purbaya menjelaskan, angka tersebut merupakan perhitungan kasar yang dilakukan pihak lain, bukan dirinya secara langsung. Dia menyebut, estimasi tersebut menunjukkan adanya potensi pengurangan konsumsi BBM yang cukup signifikan meski belum dihitung secara rinci.

Namun, pemerintah memutuskan kebijakan WFH hanya diterapkan satu hari. Menurut Purbaya, hal ini mempertimbangkan efektivitas kerja, karena tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara optimal melalui skema WFH.

Dia menilai ada kecenderungan produktivitas menurun jika WFH dilakukan terlalu sering. Oleh karena itu, pemerintah memilih opsi satu hari, yang jika digabung dengan akhir pekan dapat memberikan waktu jeda lebih panjang bagi pekerja.

Dampak WFH

Sementara itu, kalangan pengusaha menilai kebijakan WFH hanya akan menjadi solusi jangka pendek dalam upaya menekan konsumsi BBM di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa mengatakan kebijakan WFH terbukti berdampak dalam menekan konsumsi BBM, terutama saat mobilitas dibatasi pada masa pandemi Covid-19. Meski demikian, dia menilai WFH bukan solusi jangka panjang, melainkan langkah sementara yang efektif untuk sektor tertentu seperti jasa dan perkantoran di kota besar.

“Namun WFH bukan solusi struktural, ini adalah langkah jangka pendek yang efektif untuk sektor-sektor tertentu, terutama jasa dan perkantoran di kota besar. Kadin mendukung penerapannya secara selektif dan fleksibel, terutama di kota-kota dengan tingkat kemacetan tinggi seperti Jakarta, sembari tetap menjaga produktivitas dan iklim usaha,” kata Erwin kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Untuk itu, Kadin mendorong sejumlah kebijakan prioritas untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mulai dari penguatan cadangan minyak strategis, percepatan konversi BBM ke BBG untuk kendaraan operasional, khususnya armada logistik dan transportasi umum.

Selain itu, sambung Erwin, Kadin menilai perlu adanya efisiensi energi di sektor industri, termasuk insentif bagi perusahaan yang menerapkan audit dan manajemen energi. Serta, penguatan kapasitas kilang dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor.

Terlebih, dia mengingatkan eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi menekan rantai pasok energi global dan memicu kenaikan harga BBM, yang pada akhirnya membebani anggaran negara serta meningkatkan biaya produksi industri dalam negeri.

Erwin menyebut konflik di Timur Tengah memberikan tekanan pada rantai pasok energi global karena kawasan tersebut menyumbang sekitar 30%–35% pasokan minyak dunia, sehingga setiap eskalasi langsung memengaruhi sentimen pasar dan mendorong kenaikan harga minyak mentah.

“Bagi Indonesia, yang masih mengimpor sekitar 40% kebutuhan minyaknya, kenaikan harga minyak global otomatis membebani APBN melalui subsidi energi, sekaligus meningkatkan biaya produksi industri dalam negeri,” ujarnya.

Catatan terkait dengan rencana penerapan WFH juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani. Dia menilai wacana kebijakan WFH perlu dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu merancang desain kebijakan yang jelas serta memetakan dampaknya terhadap berbagai aspek, termasuk produktivitas dan keberlangsungan operasional dunia usaha.

“Jika wacana [WFH] ini nantinya diterapkan, tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor,” kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Pasalnya, Shinta menuturkan sejumlah sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, dan layanan lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja agar aktivitas produksi dan distribusi berjalan optimal.

Di sisi lain, beberapa sektor seperti teknologi informasi dan profesi kreatif lebih fleksibel untuk menerapkan WFH, tergantung pada jenis aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan.

“Selain dilihat per sektor, perlu dilihat juga tipe aktivitas dan pekerjaannya apakah bisa dilakukan dengan skema WFH atau tidak,” lanjutnya.

Untuk itu, Apindo menilai perlu adanya kajian yang lebih mendalam serta ruang diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan yang diambil mampu mencapai tujuan.

Sementara itu, Center of Reform on Economics (CORE) memprediksi dampak dari kebijakan WFH terhadap ekonomi cenderung terbatas dan tidak merata. Penghematan BBM dari berkurangnya mobilitas harian, terutama di kota-kota besar, juga diperkirakan hanya berkontribusi kecil apabila dibandingkan dengan total konsumsi energi nasional yang lebih banyak dari sektor industri, logistik, dan pembangkit listrik.

"Dari sisi sektoral, yang paling terdampak justru sektor transportasi dan aktivitas penunjangnya, seperti angkutan umum, ride-hailing, hingga sebagian UMKM yang bergantung pada mobilitas harian pekerja," ujar ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet kepada Bisnis, Rabu (25/3/2026).

Selain itu, Yusuf turut memperkirakan sektor ritel serta makanan dan minuman di kawasan perkantoran berpotensi mengalami penurunan permintaan karena berkurangnya lalu lintas pekerja.

Di sisi lain, sektor digital dan jasa berbasis online justru bisa sedikit diuntungkan karena ada pergeseran aktivitas ke rumah. "Jadi efeknya lebih ke redistribusi aktivitas ekonomi, bukan penurunan konsumsi energi secara signifikan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menggodok kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk ASN sehari dalam sepekan guna menghemat BBM.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/2/2026). Tito mengatakan bahwa pemerintah telah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga pada kemarin, Selasa (24/3/2026) secara virtual dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Rapat tersebut membahas terkait rencana kebijakan penyesuaian kembali energi dan beberapa kebijakan ekonomi. Hal ini seiring dengan gejolak geopolitik perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel yang membuat harga minyak dunia melonjak.

"Kami sudah sepakat kemarin, rapat, itu dihadiri sejumlah menteri, Menko Ekonomi, Menko PMK. Ada sejumlah senario, termasuk juga WFH satu hari per Minggu. Harinya pun disepakati," kata Tito.

Namun, menurutnya kebijakan itu baru akan dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Apabila Prabowo menyepakati maka kebijakan WFH sehari dalam sepekan bagi ASN akan diluncurkan.

"Setelah nanti Pak Presiden mengambil keputusan, baru nanti akan diumumkan. Siapa yang ditunjuk untuk mengumumkan, apakah Menko Ekonomi, Atau Mensesneg, Saya enggak tahu," ujar Tito.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan wacana WFH sehari dalam sepekan merupakan tindak lanjut arahan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang menekankan pentingnya efisiensi energi dalam berbagai aspek kerja pemerintahan.

Dia menegaskan, kebijakan ini bukan dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap pasokan BBM. Pemerintah memastikan bahwa ketersediaan energi dalam kondisi aman.

“Pasokan BBM tidak ada masalah, aman. Ini lebih kepada momentum untuk koreksi diri dan meningkatkan efisiensi,” kata Prasetyo.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk menjaga keselamatan warga di tengah kondisi cuaca ekstrem.

Langkah ini diambil sebagai respons atas cuaca yang tidak menentu guna memastikan aktivitas tetap produktif namun tetap mengutamakan aspek keselamatan.

Berikut adalah rincian aturan mengenai pelaksanaan WFH dan PJJ bagi berbagai sektor di Jakarta hingga 28 Januari 2026.

Aturan Pelaksanaan WFH dan PJJ di Jakarta Imbas Cuaca Ekstrem

1. Aparatur Sipil Negara (ASN)

- Kebijakan ini diatur dalam SE Sekda No.2/SE/2026.
- WFH berlaku khusus bagi ASN yang akses jalannya terputus akibat banjir.
- Masa berlaku aturan ini adalah hingga 28 Januari 2026.

2. Pekerja Swasta

- Pelaksanaan WFH bagi sektor swasta merujuk pada SE Kadisnakertransgi No: e-0001/SE/2026.
- Sistem WFH berlaku untuk jenis pekerjaan yang memungkinkan untuk dilakukan secara daring (online).
- Perusahaan memiliki fleksibilitas untuk mengatur WFH dengan mempertimbangkan kondisi objektif serta kebijakan internal masing-masing.
- Pengecualian: Tempat kerja yang melayani publik secara langsung atau beroperasi 24 jam (seperti kesehatan, transportasi umum, logistik vital, energi, dan utilitas) tetap beroperasi secara proporsional sesuai risiko di lapangan.

3. Pelajar (Sekolah)

- Sesuai SE Kadisdik No. 9/SE/2026, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diterapkan selama periode cuaca ekstrem hingga 28 Januari 2026.
- Kepala satuan pendidikan diwajibkan menjalin komunikasi intensif dengan orang tua atau wali murid selama proses PJJ berlangsung.

Layanan Darurat dan Informasi

Bagi warga yang membutuhkan bantuan atau informasi terkini mengenai penanganan banjir, dapat mengakses kanal berikut:

Layanan Darurat: Hubungi Jakarta Siaga di nomor 112.
Informasi Banjir: Pantau situs pantaubanjir.jakarta.go.id atau aplikasi JAKI.
Peringatan Dini: Pantau data tinggi muka air dan potensi bencana melalui BMKG serta BPBD.
Pelaporan: Gunakan fitur JakLapor untuk melaporkan kendala di lapangan.

Warga diimbau untuk selalu memantau informasi resmi, membatasi aktivitas yang berisiko tinggi, dan segera melapor jika terjadi keadaan darurat.