Bisnis.com, SURABAYA – Lembaga perguruan tinggi, seperti Universitas Airlangga (Unair) Surabaya masih menunggu arahan maupun instruksi lanjutan dari pemerintah pusat mengenai kebijakan sistem work from home (WFH) terhadap pegawai berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun swasta.

Rektor Unair Muhammad Madyan menegaskan dengan status Unair yang tergolong dalam perguruan tinggi negeri (PTN), pihaknya masih menunggu regulasi turunan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Namun demikian, Madyan menjelaskan penyesuaian skema kerja di lingkungan kampus akan sepenuhnya mengacu pada arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Nanti kita tunggu secara lengkapnya [aturan lanjutan WFH], itu kebijakan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi seperti apa,” beber Madyan di Surabaya, Rabu (1/4/2026).

Kebijakan internal kampus, baik bagi tenaga kependidikan maupun kegiatan belajar-mengajar, segera diputuskan usai aturan kementerian terkait terbit nantinya.

Madyan menyatakan Unair berusaha untuk mengikuti ketetapan pusat dalam menghadapi situasi global dewasa ini.

“Kita akan ikut saja, seperti itu,” tegas Madyan.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi mengumumkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH), baik untuk ASN dan swasta hingga pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

Hal itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026). Langkah kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Presiden Prabowo Subianto yang disebut '8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional' sekaligus kebijakan yang mencakup sektor energi.

"Situasi ini bukanlah hambatan melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi untuk melakukan perubahan perilaku yang modern dan efisien. Perlu ditekankan bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga," terangnya.

Adapun berikut poin-poin kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, yakni penerapan WFH bagi ASN pusat dan daerah selama satu hari dalam seminggu yakni hari Jumat. Kebijakan ini akan berlandaskan Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemudian, efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebesar 50%, kecuali operasional dan kendaraan listrik dan mendorong penggunaan transportasi publik. Selanjutnya, efisiensi perjalanan dinas dalam negeri 50% dan luar negeri hingga 70%.

"Khusus untuk daerah ada imbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu dan cakupan ruas dan jalan car free day sesuai karakter masing-masing daerah dan akan diatur SE Menteri Dalam Negeri," terang Airlangga.

Jakarta: Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini mulai diterapkan pada April 2026 sebagai bagian dari upaya efisiensi dan pengurangan mobilitas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan yang berlaku mulai 1 April 2026 akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.

"Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran (SE) dari MenpanRB dan SE Mendagri," kata Airlangga dalam konferensi pers yang digelar secara virtual di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 1 April 2026.

Selain ASN, pemerintah juga memberikan imbauan WFH bagi sektor swasta. Pengaturannya akan dituangkan melalui SE Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.

Sejumlah sektor dikecualikan dari WFH

Meski demikian, Airlangga merinci terdapat sejumlah sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFH ini. Sektor tersebut meliputi sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

Sekolah tetap tatap muka, kuliah menyesuaikan

Di bidang pendidikan, kegiatan belajar-mengajar untuk jenjang dasar hingga menengah tetap dilakukan secara tatap muka lima hari dalam seminggu tanpa pembatasan kegiatan. Sementara untuk jenjang pendidikan tinggi, khususnya semester empat ke atas, pelaksanaannya bakal menyesuaikan kebijakan kementerian terkait.

"Sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka, yaitu luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Lima hari dalam seminggu, dan tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olah raga terkait dengan prestasi maupun ekstrakulikuler lainnya. Sementara untuk pendidikan tinggi, semester empat ke atas, menyesuaikan dengan surat edaran dari Mendiktisaintek," ujarnya.

Tekan mobilitas dan konsumsi BBM

Pemerintah juga mengombinasikan kebijakan WFH dengan pembatasan mobilitas lainnya. Penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga 50 persen, kecuali untuk operasional penting dan kendaraan listrik. Sedangkan untuk perjalanan dinas, perjalanan luar negeri ditekan sampai 70 persen dan perjalanan dalam negeri ditekan sampai 50 persen.

"Khusus untuk (pemerintah) daerah, ini ada imbauan untuk penambahan jumlah hari, waktu, dan cakupan daripada ruas jalan dalam car free day, sesuai dengan karakter masing-masing daerah, dan ini akan diatur oleh SE dari Menteri Dalam Negeri," jelasnya.

(ANN)

Jakarta: Pemerintah memastikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap berjalan tanpa mengorbankan layanan kepada masyarakat. Skema ini dirancang selektif agar fungsi pelayanan publik tetap optimal di tengah kebijakan efisiensi energi.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa penerapan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik.

“Yang penting adalah WFH ini tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan harus memastikan juga seluruh ASN bekerja sesuai dengan output-nya,” kata Bima Arya dilansir Antara, Selasa, 31 Maret 2026.

Sektor ini tetap wajib masuk full

Pemerintah menegaskan tidak semua sektor bisa menerapkan WFH secara penuh. Layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap harus berjalan normal.

Beberapa sektor yang wajib tetap masuk penuh antara lain layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, dinas perhubungan, hingga satuan polisi pamong praja.

Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan tanpa hambatan meskipun ada penyesuaian pola kerja ASN.

WFH diatur ketat, bukan hari libur

Bima Arya juga menekankan bahwa kebijakan WFH tidak boleh disalahartikan sebagai kelonggaran bekerja. ASN tetap dituntut menjaga produktivitas dan disiplin kerja.

“Kita berharap tentu WFH ini tidak lantas kemudian mendorong para ASN justru untuk keluar rumah. Bukan kemudian malah menjadi seperti hari libur nasional,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah juga akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan ASN tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan.

“Kalau tidak melaksanakan tugas, meninggalkan tugas, ada aturan kepegawaian,” ungkapnya.

Aturan teknis segera diterbitkan

Kementerian Dalam Negeri akan menyiapkan aturan teknis melalui surat edaran untuk mengatur pelaksanaan WFH di daerah.

Kebijakan ini dirancang agar tetap sejalan dengan tujuan utama, yakni efisiensi energi tanpa mengurangi kinerja aparatur.

Selain itu, pemerintah pusat masih melakukan koordinasi lintas kementerian sebelum kebijakan resmi diberlakukan.

“Sesegera mungkin, kami masih menunggu keputusan arahan dari Bapak Presiden melalui Menko Perekonomian terkait WFH,” ucapnya.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut kepastian mengenai kebijakan bekerja dari rumah (WFH) dalam rangka penghematan energi di tengah dinamika global akan diumumkan pada Selasa (31/3).

“Sabar saja, itu saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan, ya, akan disampaikan resmi besok. Jadi, saya enggak mau mendahului,” kata Tito saat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Meskipun demikian, Tito enggan memberikan bocoran terkait kebijakan WFH itu lebih lanjut. Namun, dia memastikan Kementerian Dalam Negeri nantinya akan mengeluarkan imbauan lebih rinci kepada pemerintah daerah (pemda).

“Iya, pasti ada [imbauan ke pemda],” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sebelumnya, memastikan pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan WFH sebelum akhir Maret ini.

“Akan diumumkan [kebijakan WFH] sebelum akhir bulan [Maret],” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (27/3).

Kebijakan tersebut diinisiasi sebagai langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global.

Skema WFH, jelas Airlangga, direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sementara itu, untuk sektor swasta, kebijakan tersebut bakal bersifat imbauan.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan ini tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional, bahkan berpotensi memberikan efisiensi penggunaan energi.

Menurut Purbaya, dari sisi fiskal maupun aktivitas ekonomi, kebijakan WFH tidak akan berdampak signifikan terhadap produktivitas nasional apabila diterapkan secara selektif.

"Enggak (mengganggu), kalau kita pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen lah, saya nggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak," ujarnya ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3).

Menkeu menjelaskan sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan pelayanan publik tetap akan berjalan normal karena tidak seluruh jenis pekerjaan dapat dilakukan secara jarak jauh.

Selain itu, penerapan WFH dinilai berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak akibat berkurangnya mobilitas masyarakat, meskipun besaran penghematan masih bergantung pada harga minyak.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menggodok kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sehari dalam sepekan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah daerah bisa menjalankan kebijakan tersebut dengan baik.

Tito meyakini kebijakan WFH sehari dalam sepekan tidak akan menimbulkan masalah, terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat. Sebab, kebijakan WFH bukan pengalaman pertama.

Saat pandemi Covid-19, diterapkan kebijakan WFH, bahkan porsi bekerja dari kantor atau work from office (WFO) hanya 25%. Meski begitu, pelayanan kepada warga tetap berjalan.

"No problem. Pemda juga ada banyak pengalaman. Cuman mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan kepada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," ujar Tito di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/2/2026).

Tito mengatakan bahwa dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga pada kemarin, Selasa (24/3/2026), telah disepakati adanya skenario kebijakan WFH sehari dalam sepekan.

Namun, menurutnya kebijakan itu baru akan dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Apabila Prabowo menyepakati maka kebijakan WFH sehari dalam sepekan akan diluncurkan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menjelaskan wacana WFH sehari dalam sepekan merupakan tindak lanjut arahan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang menekankan pentingnya efisiensi energi dalam berbagai aspek kerja pemerintahan.

Dia menegaskan, kebijakan ini bukan dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap pasokan BBM. Pemerintah memastikan bahwa ketersediaan energi dalam kondisi aman.

“Pasokan BBM tidak ada masalah, aman. Ini lebih kepada momentum untuk koreksi diri dan meningkatkan efisiensi,” kata Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menggodok kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk ASN sehari dalam sepekan guna menghemat BBM.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/2/2026). Tito mengatakan bahwa pemerintah telah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga pada kemarin, Selasa (24/3/2026) secara virtual dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Rapat tersebut membahas terkait rencana kebijakan penyesuaian kembali energi dan beberapa kebijakan ekonomi. Hal ini seiring dengan gejolak geopolitik perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel yang membuat harga minyak dunia melonjak.

"Kami sudah sepakat kemarin, rapat, itu dihadiri sejumlah menteri, Menko Ekonomi, Menko PMK. Ada sejumlah senario, termasuk juga WFH satu hari per Minggu. Harinya pun disepakati," kata Tito.

Namun, menurutnya kebijakan itu baru akan dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Apabila Prabowo menyepakati maka kebijakan WFH sehari dalam sepekan bagi ASN akan diluncurkan.

"Setelah nanti Pak Presiden mengambil keputusan, baru nanti akan diumumkan. Siapa yang ditunjuk untuk mengumumkan, apakah Menko Ekonomi, Atau Mensesneg, Saya enggak tahu," ujar Tito.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan wacana WFH sehari dalam sepekan merupakan tindak lanjut arahan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang menekankan pentingnya efisiensi energi dalam berbagai aspek kerja pemerintahan.

Dia menegaskan, kebijakan ini bukan dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap pasokan BBM. Pemerintah memastikan bahwa ketersediaan energi dalam kondisi aman.

“Pasokan BBM tidak ada masalah, aman. Ini lebih kepada momentum untuk koreksi diri dan meningkatkan efisiensi,” kata Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kebijakanwork from home(WFH) sebagai bagian dari upaya efisiensi, termasuk pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Hal tersebut disampaikan Prasetyo dalam keterangan pers saat agenda gelar griya (open house) Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Prasetyo menjelaskan, wacana tersebut merupakan tindak lanjut arahan Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna yang menekankan pentingnya efisiensi energi dalam berbagai aspek kerja pemerintahan.

“Pemerintah sedang merumuskan beberapa kebijakan agar kita semua mulai menyadari pentingnya mengefisienkan diri dalam bekerja,” ujar Mensesneg.

Dia menegaskan, kebijakan ini bukan dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap pasokan BBM. Pemerintah memastikan bahwa ketersediaan energi dalam kondisi aman.

“Pasokan BBM tidak ada masalah, aman. Ini lebih kepada momentum untuk koreksi diri dan meningkatkan efisiensi,” kata Prasetyo.

Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penerapan WFH satu hari dalam satu minggu. Namun, Prasetyo menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap perumusan dan belum diputuskan secara final.

“Masih kita godok. Dalam waktu dekat akan kita finalkan dan sampaikan ke masyarakat,” ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa kebijakan WFH nantinya tidak akan berlaku untuk semua sektor. Sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan kemungkinan besar tidak termasuk dalam skema tersebut.

“Supaya tidak disalahpahami, ini tidak berlaku untuk semua. Sektor pelayanan dan industri tentu berbeda,” jelasnya.

Pertimbangkan Dampak Ekonomi

Menanggapi potensi dampak terhadap sektor informal seperti yang terjadi saat pandemi, Prasetyo menyatakan pemerintah akan memperhitungkan secara matang seluruh konsekuensi kebijakan tersebut.

“Kita masih dalam tahap perumusan, tentu dampaknya juga kita pikirkan,” katanya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, kemungkinan besar kebijakan WFH akan lebih difokuskan pada instansi pemerintahan dibanding sektor swasta.

Pada akhir pernyataannya, Prasetyo mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Idulfitri untuk bersyukur dan mempererat silaturahmi, di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi bangsa.

“Mari kita sejenak menikmati kebersamaan di hari raya ini. Mohon maaf lahir dan batin,” tandas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mematangkan aspek teknis dari rencana kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) bagi ASN hingga pekerja swasta sebanyak 1 hari dalam seminggu, demi penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah ancaman lonjakan minyak mentah dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut seusai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (19/3). Menurut Airlangga, implementasi sistem kerja dari rumah tersebut mampu menekan tingkat konsumsi BBM.

"Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," ungkap Airlangga, dikutip dari rilis media Kemenko Perekonomian.

Penerapan kebijakan WFH ini ditargetkan tidak hanya menyasar kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga dapat diimplementasikan oleh jajaran pemerintah daerah hingga sektor swasta. Rencananya, pemberlakuan kebijakan ini dijadwalkan akan dimulai setelah momentum Hari Raya Idulfitri 2026.

Meski demikian, mantan menteri perindustrian itu meminta setiap pihak bersabar karena waktu pasti dari pelaksanaan aturan kerja fleksibel tersebut masih akan ditentukan lebih lanjut perkembangan dinamika yang ada.

"Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang," tegas Airlangga.

Selain merancang kebijakan WFH, pemerintah turut menyiapkan sejumlah langkah lain untuk mengefisiensikan anggaran kementerian/lembaga (K/L) demi menjaga defisit APBN agar tetap di bawah 3%.

Langkah di sektor energi meliputi penugasan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera menindaklanjuti percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak.

Sementara di sektor komoditas, pemerintah akan meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan mengkaji penyesuaian pajak ekspor batu bara guna mengerek penerimaan negara di tengah tren kenaikan harga komoditas.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan work from home(WFH) yang rencananya akan diterapkan setelah Lebaran 2026.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026).

Airlangga mengungkapkan, kebijakan WFH memang dirancang untuk diberlakukan pasca-Idulfitri, meski waktu pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut.

“Pascalebaran tapi nanti akan kita tentukan waktunya,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut, dia menegaskan, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga akan mencakup sektor swasta dan pemerintah daerah.

“Semua,” katanya singkat saat ditanya apakah WFH hanya untuk ASN atau juga swasta.

Terkait durasi pelaksanaan WFH, Airlangga menyebut pemerintah masih akan menyesuaikannya dengan dinamika global, terutama kondisi harga minyak dan situasi geopolitik.

“Nanti kita lihat situasi harga minyak, situasi perang, jadi kita ikuti situasinya,” ucapnya.

Menurut Airlangga, Presiden Prabowo memberikan respons positif terhadap rencana kebijakan tersebut karena dinilai mampu menekan konsumsi energi, khususnya bahan bakar.

“Baik karena itu ada penghematan, dari segi penggunaan mobilitas dari bensin. penghematannya cukup signifikan 1/5 dari apa yang biasa kita keluarkan,” katanya.

Di sisi lain, Airlangga memastikan tidak ada rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

“Tidak ada,” tegasnya.

Dia juga menambahkan bahwa program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak akan terdampak kebijakan efisiensi.

“Tidak ada,” ujarnya saat ditanya kemungkinan efisiensi pada program tersebut.

Sementara itu, terkait wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk anggota DPR dan menteri, Airlangga menyebut hal tersebut belum dibahas dalam rapat.

“Belum [dibahas],” tandas Airlangga.