Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kebijakanwork from home(WFH) sebagai bagian dari upaya efisiensi, termasuk pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Hal tersebut disampaikan Prasetyo dalam keterangan pers saat agenda gelar griya (open house) Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Prasetyo menjelaskan, wacana tersebut merupakan tindak lanjut arahan Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna yang menekankan pentingnya efisiensi energi dalam berbagai aspek kerja pemerintahan.

“Pemerintah sedang merumuskan beberapa kebijakan agar kita semua mulai menyadari pentingnya mengefisienkan diri dalam bekerja,” ujar Mensesneg.

Dia menegaskan, kebijakan ini bukan dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap pasokan BBM. Pemerintah memastikan bahwa ketersediaan energi dalam kondisi aman.

“Pasokan BBM tidak ada masalah, aman. Ini lebih kepada momentum untuk koreksi diri dan meningkatkan efisiensi,” kata Prasetyo.

Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penerapan WFH satu hari dalam satu minggu. Namun, Prasetyo menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap perumusan dan belum diputuskan secara final.

“Masih kita godok. Dalam waktu dekat akan kita finalkan dan sampaikan ke masyarakat,” ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa kebijakan WFH nantinya tidak akan berlaku untuk semua sektor. Sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan kemungkinan besar tidak termasuk dalam skema tersebut.

“Supaya tidak disalahpahami, ini tidak berlaku untuk semua. Sektor pelayanan dan industri tentu berbeda,” jelasnya.

Pertimbangkan Dampak Ekonomi

Menanggapi potensi dampak terhadap sektor informal seperti yang terjadi saat pandemi, Prasetyo menyatakan pemerintah akan memperhitungkan secara matang seluruh konsekuensi kebijakan tersebut.

“Kita masih dalam tahap perumusan, tentu dampaknya juga kita pikirkan,” katanya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, kemungkinan besar kebijakan WFH akan lebih difokuskan pada instansi pemerintahan dibanding sektor swasta.

Pada akhir pernyataannya, Prasetyo mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Idulfitri untuk bersyukur dan mempererat silaturahmi, di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi bangsa.

“Mari kita sejenak menikmati kebersamaan di hari raya ini. Mohon maaf lahir dan batin,” tandas Prasetyo.

Pemerintah akan memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah alias work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah Lebaran. Kebijakan ini bagian dari upaya penghematan energi, khususnya bahan bakar minyak (BMM) ketika kondisi global sedang

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan WFH yang cuma berlaku satu hari dalam sepekan hanya untuk ASN. Meski demikian dia mengimbau swasta juga melakukan hal yang sama.

"(Aturan) WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik," ujar Airlangga ditemui usai salat id di Jakarta, Sabtu (21/3), diberitakan Antara.

Menurut Airlangga penerapan kebijakan ini juga bakal berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri agar bisa berjalan efektif.

Efisiensi BBM 20 persen

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berada di lokasi Airlangga menjelaskan sehari WFH akan memberi dampak penghematan energi, khususnya BBM.

"Ada hitungan kasar sekali ... (WFH bisa menghemat) seperlima, kira-kira 20 persen (penggunaan BBM)," kata Purbaya.

Menurut dia alasan WFH hanya sehari dalam sepekan buat menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas.

"Nanti libur terus. Nanti enggak kerja-kerja. Ya WFH biar gimana tuh kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik dengan WFH," tutur Purbaya.

Dia bilang misalnya WFH berlaku setiap Jumat, maka bakal menciptakan akhir pekan yang lebih panjang. Hal itu dinilai bisa mendorong aktivitas rumah tangga sekaligus mendorong sektor pariwisata.

Kebijakan WFH ini sebelumnya sudah dibahas dalam sidang kabinet di Istana Negara pada 13 Maret 2026. Presiden Prabowo Subianto menginginkan penghematan BBM dan mempertimbangkan WFH untuk mengantisipasi dampak krisis global.

"Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah berupaya menjaga stok BBM bagi masyarakat jelang Lebaran di tengah tantangan pasokan minyak yang terganggu akibat perang Iran dengan AS-Israel.

Presiden Prabowo Subianto pun memerintahkan agar jajarannya di pemerintahan berupaya menjaga ketersediaan BBM jelang Lebaran. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026).

"Pastikan ketersediaan BBM, pasokan listrik, dan jaringan internet diupayakan agar terus stabil," kata Prabowo.

Prabowo pun menyinggung bahwa dalam upaya menjaga stok BBM saat momen Lebaran tahun ini terdapat tantangan gejolak geopolitik. Perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel telah berdampak pada penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak global. Pasokan serta harga minyak pun terganggu.

Presiden pun menilai pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah agar stok BBM terjaga. Di antara langkah yang bisa dikaji adalah efisiensi seperti dengan menerapkan sistem bekerja dari rumah (work from home/WFH). Kebijakan WFH pun saat ini telah diterapkan di negara lain seperti Thailand, Vietnam, hingga Pakistan.

"Kita pikirkan, dulu kita atasi Covid berhasil dan kita mampu banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar," katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam sidang juga memastikan stok BBM tercukupi dan berada di atas level standar nasional.

Bahlil menjelaskan stok nasional atau coverages days (CD) untuk Pertalite (RON 90) saat ini mencapai 24,39 hari, di atas batas minimum 18,2 hari.

Lalu, CD untuk Pertamax (RON 92) di 28,75 hari, dari batas minimum 19,9 hari. Pertamax Turbo (RON 98) memiliki CD 31,32 hari, di atas batas minimum 22,3 hari.

Kemudian, solar subsidi memiliki CD 16,41 hari, di atas ambang batas minimal nasional. Selain itu, solar nonsubsidi mencapai stok 46 hari, avtur 38 hari dan minyak tanah disebut aman.

"Saya pikir untuk urusan bensin InsyaAllah clear bapak," kata Bahlil saat melaporkan terkait stok BBM ke Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Terpisah, Bahlil juga menjelaskan bahwa masyarakat tak perlu panic buying di tengah tantangan gangguan pasokan minyak di Timur Tengah.

"Stok [BBM] kita itu dalam kondisi yang aman. 23 hari, tidak perlu ada panic buying," ujar Bahlil.

Dia menjelaskan stok untuk 23 hari yang dimaksudkan merupakan stok yang tersedia di dalam tanki atau storage. Adapun, pasokan minyak tetap mengalir ke Tanah Air. Alhasil, stok BBM tetap aman meskipun saat ini sedang dalam kondisi gangguan pasokan minyak global dampak dari konflik di Timur Tengah.

"Tapi kan produksi terus, kita produksi terus dan ada masuk terus," katanya.

Sebelumnya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron memastikan hingga saat ini stok BBM terkendali. Ini khususnya dalam menyongsong periode libur dan arus mudik Idulfitri 2026.

"Stok untuk Ramadan dan Idulfitri aman. InsyaAllah bisa berjalan dengan baik. Itu menjadi kewajiban utama kami terlebih dahulu," kata Baron.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun pun membeberkan bahwa Pertamina tengah berupaya menjalankan berbagai strategi menjaga stok BBM. Pihaknya misalnya terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait mulai dari pemerintah dan Kedubes serta perwakilan LN, mitra bisnis, sampai dengan mitra luar negeri sebagai sesama badan usaha.

"Menjaga ketersediaan BBM di dalam negeri dengan melakukan monitoring dan mitigasi untuk tetap menjaga kestabilan pasokan dengan pola distribusi reguler, alternatif, dan emergency [RAE]," kata Roberth.

Selain itu, mendorong penggunaan sistem dan teknologi digitalisasi seperti Pertamina Hub yang secara realtime dapat memonitor pendistribusian energi dari sisi hulu ke hilir.

Di sisi lain, pemerintah pun mencari opsi alternatif pasokan minyak dari negara lain sebagai pengganti pasokan minyak dari Timur Tengah yang sedang terganggu. Di antara opsi adalah dari Nigeria hingga Australia.

"Kita akan mengonversi dari BBM kita, crude ya, minyak mentah dari Middle East, ke Amerika dan beberapa negara lain, seperti Nigeria, kemudian Brazil, Australia, dan beberapa negara lain," tutur Bahlil.

Secara jangka panjang, pemerintah pun berupaya mempercepat energi terbarukan agar Indonesia tidak bergantung pada energi fosil. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi kemudian dibentuk Presiden yang kemudian dipimpin oleh Bahlil selaku Menteri ESDM pada pekan lalu.

Satgas ditujukan untuk bertugas merumuskan langkah-langkah teknis dan memastikan implementasi program energi bersih berjalan sesuai target pemerintah. Prabowo pun menargetkan implementasi sejumlah program energi bersih dapat berjalan maksimal dalam waktu 3-4 tahun.

Bahlil menyebut selepas Lebaran, Satgas akan tancap gas menjalankan berbagai aksi transisi energi.

Langkah-langkah yang akan dijalankan di antaranya adalah pengalihan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang sebelumnya menggunakan energi solar, menjadi PLTS serta geothermal.

"Lokasinya tersebar di seluruh Indonesia, terutama pembangkit yang memakai solar," kata Bahlil.

Sementara itu, penyetopan PLTD akan dilakukan secara paralel sembari membangun PLTS serta geothermal.

"Bangun dulu, kalau di-stop, belum dibangun kan penggantinya tidak ada. Jadi paralel, begitu dibangun, begitu sudah langsung PLTD-nya dimatikan," ujarnya.

Bahlil juga menjelaskan bahwa pemerintah berencana mengubah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan bahwa kondisi cadangan pangan nasional, khususnya beras, berada pada tingkat yang sangat aman.

Dalam laporannya, Amran menyebut stok beras nasional saat ini telah mencapai sekitar 4 juta ton dan diperkirakan meningkat hingga 5 juta ton pada bulan depan.

Hal tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

“Khusus beras hari ini mencapai 4 juta ton dan kemungkinan bulan depan mencapai 5 juta ton, Bapak Presiden. Ini tertinggi cadangan kita,” ujar Amran.

Dia menjelaskan jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga sekitar 324 hari ke depan, sehingga pasokan beras dinilai aman hingga akhir tahun.

Meskipun stok pangan dinilai aman, tetapi Amran menyampaikan bahwa ketersediaan anggaran untuk mendukung pengelolaan cadangan beras pemerintah saat ini hanya cukup untuk dua minggu ke depan.

Oleh karena itu, dia meminta dukungan tambahan anggaran sesuai kesepakatan yang telah dibahas sebelumnya bersama pemerintah.

“Anggarannya tinggal untuk dua minggu. Kalau bisa tambahan anggaran yang sudah disepakati. Ini pinjam, bukan habis,” kata Amran.

Ekspor Sawit Naik 6 Juta Ton

Selain beras, Amran juga melaporkan perkembangan sektor perkebunan kelapa sawit. Ia menyebutkan ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil mengalami peningkatan signifikan.

Menurutnya, volume ekspor CPO Indonesia meningkat sekitar 6 juta ton, dari sebelumnya sekitar 26 juta ton menjadi sekitar 32 juta ton.

Kenaikan tersebut juga dinilai tetap mencukupi kebutuhan dalam negeri, termasuk untuk program biofuel yang memerlukan sekitar 5,3 juta ton bahan baku.

“Alhamdulillah ekspor kita naik. Dari 26 juta ton menjadi 32 juta ton,” ujarnya.

Amran juga menyampaikan bahwa secara keseluruhan ekspor sektor pertanian Indonesia mengalami peningkatan sebesar 28%.

Di sisi lain, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga mencatat capaian tertinggi dalam 25 tahun terakhir, yakni mencapai 5,74%.

Selain itu, nilai tukar petani (NTP) juga tercatat sebagai yang tertinggi dalam 33 tahun terakhir.

Menurut Amran, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk komoditas pertanian serta penurunan harga pupuk sekitar 20%.

“Kebijakan HPP dinaikkan dan harga pupuk turun 20% tanpa membebani Menteri Keuangan,” katanya.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan capaian di sektor pangan menunjukkan fondasi ketahanan pangan nasional yang kuat.

“Ini sesuatu yang bisa kita yakini sebagai fondasi yang kuat. Apa pun yang terjadi, pangan kita aman,” kata Prabowo.

Meski demikian, Presiden menekankan pentingnya terus memperhatikan pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.

Menurutnya, sektor perikanan—baik perikanan darat, perikanan lepas pantai, maupun perikanan tangkap—menjadi salah satu sektor yang dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan protein nasional.

“Semua komoditas harus kita cermati, terutama masalah protein,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan kajian awal terkait rencana regulasi mengenai disinformasi dan propaganda asing di ruang digital.

Hal tersebut disampaikan Supratman usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Menurut Supratman, saat ini pemerintah baru berada pada tahap penyusunan naskah akademik sebagai dasar kajian sebelum merumuskan rancangan undang-undang (RUU).

“Kementerian Hukum memang sedang mempersiapkan, tetapi belum sampai kepada perumusan draf RUU-nya. Kita baru melihat dari sisi pembentukan naskah akademiknya,” ujar Supratman.

Ia menjelaskan bahwa fenomena penyebaran disinformasi semakin meluas di berbagai negara, terutama di tengah konflik geopolitik global yang memanfaatkan informasi digital sebagai alat propaganda. “Mau perang di mana pun, disinformasi ini menyebar luas,” katanya.

Banyak Negara Sudah Punya Regulasi

Supratman menyebut sejumlah negara telah memiliki regulasi khusus untuk menangani disinformasi dan propaganda asing di ruang digital.

Beberapa negara yang disebutkan antara lain Amerika Serikat, Singapura, Jerman, Belanda, Britania Raya, serta Australia. Meski demikian, ia menegaskan bahwa rencana regulasi tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan pers.

“Ini bukan untuk membatasi kebebasan pers, sama sekali tidak. Tidak ada dalam itu untuk membatasi,” tegasnya.

Menurutnya, media arus utama selama ini memiliki mekanisme editorial yang jelas sehingga relatif tidak menjadi persoalan. Tantangan terbesar justru muncul dari penyebaran informasi di media sosial.

“Kalau media mainstream tidak ada masalah. Masalahnya media sosial, karena kita tidak tahu produksi informasinya seperti apa,” kata Supratman.

Fokus pada Tanggung Jawab Platform Digital

Dalam penyusunan naskah akademik tersebut, pemerintah juga mengkaji mekanisme tanggung jawab platform digital terhadap penyebaran informasi yang tidak benar.

Menurut Supratman, salah satu fokus kajian adalah bagaimana memastikan platform tidak menjadi sarana penyebaran disinformasi. “Kita akan minta pertanggungjawaban platform agar tidak menyebarluaskan berita yang tidak benar,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perkembangan teknologi digital yang sangat cepat membuat pemerintah perlu menyiapkan kerangka regulasi yang adaptif terhadap dinamika informasi di ruang digital.

Libatkan Media dalam Pembahasan

Supratman juga menegaskan bahwa penyusunan kajian tersebut akan melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas media dan para pemimpin redaksi.

Ia mengaku secara rutin berdiskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional untuk mendengar masukan terkait rencana regulasi tersebut. “Saya setiap hari bertemu dengan pemimpin redaksi, semua teman-teman saya undang untuk berdiskusi,” katanya.

Meski demikian, Supratman menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan apakah rancangan aturan tersebut akan diajukan sebagai inisiatif pemerintah atau melalui DPR.

“Belum ada target penyelesaian. Ini masih tahap penyusunan naskah akademik. Jangan dikhawatirkan, karena ini bukan untuk membatasi kebebasan pers,” tandasnya.

Ini tertinggi cadangan kita, ini cukup untuk 324 hari, sampai akhir tahun cukup cadangan kita sekarang untuk beras

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan ketersediaan pangan nasional, khususnya beras, berada dalam kondisi sangat baik dan mencukupi hingga akhir tahun.

"Hari ini (cadangan beras) mencapai empat juta ton, data dua hari lalu sudah empat juta ton dan kemungkinan bulan depan sudah mencapai lima juta ton, Bapak Presiden. Ini tertinggi cadangan kita, ini cukup untuk 324 hari, sampai akhir tahun cukup cadangan kita sekarang untuk beras," kata Mentan Amran Sulaiman dalam laporannya pada Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat.

Mentan Amran menyampaikan terdapat sejumlah perkembangan positif di sektor komoditas strategis lainnya, salah satunya adalah peningkatan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang mengalami kenaikan signifikan.

Menurut dia, kenaikan tersebut turut memperkuat kinerja ekspor sektor pertanian secara keseluruhan.

“Ada kabar menarik Bapak Presiden, CPO kita, ekspor kita naik enam juta ton. Sedangkan kita butuh untuk biofuel 5,3 juta ton, jadi Alhamdulillah naik,” katanya.

Di sisi lain kinerja sektor pertanian juga tercermin dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Mentan menyebut bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian mencapai 5,74 persen, yang merupakan capaian tertinggi dalam 25 tahun terakhir.

“PDB sektor pertanian ini tertinggi selama 25 tahun, 5,74 persen PDB sektor pertanian. Kemudian NTP (Nilai Tukar Petani), tingkat kesejahteraan petani, tertinggi selama 33 tahun,” kata Mentan Amran Sulaiman.

Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah, termasuk kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) serta penurunan harga pupuk yang turut meningkatkan kesejahteraan petani.

“Ini karena kebijakan Bapak Presiden, HPP dinaikkan dan juga pupuk, harga pupuk turun 20 persen tanpa membebani Menteri Keuangan,” kata Mentan Amran Sulaiman.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kondisi ketahanan pangan nasional saat ini menunjukkan fondasi yang kuat. Presiden juga menekankan pentingnya terus mencermati seluruh komoditas pangan, terutama sumber protein bagi masyarakat.

“Saya kira ini juga sesuatu yang bisa kita yakini, suatu fondasi yang kuat. Apapun terjadi, pangan kita aman. Tentunya semua komoditas harus kita cermati, terutama masalah protein. Protein, saya kira yang paling cepat masalah protein adalah perikanan, perikanan darat, dan perikanan lepas pantai, dan perikanan tangkap," kata Presiden Prabowo.

Dengan capaian tersebut, pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional semakin kokoh dan sekaligus memperkuat langkah Indonesia menuju swasembada pangan yang berkelanjutan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan skenario terburuk dampak perang di kawasan Asia Barat terhadap keuangan negara, khususnya defisit APBN yang dapat menyentuh angka 4,06 persen.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat, Airlangga memaparkan tiga skenario jika perang antara Iran versus Israel dan Amerika Serikat berlarut hingga 6 bulan bahkan 10 bulan.

"Skenario terburuk, yang pesimis itu, dengan harga (minyak mentah dunia) 115 (dolar AS per barel), kurs rupiah kita Rp17.500 (per dolar AS), growth-nya 5,2 (persen), (imbal hasil) surat berharga (SBN) 7,2 (persen), defisitnya 4,06 persen," kata Airlangga kepada Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna.

Kemudian, dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga melaporkan dua skenario lainnya, yang relatif lebih moderat, tetapi defisit APBN-nya juga diasumsikan melampaui angka 3 persen. ​​​​​​Asumsinya, harga minyak mentah dunia mencapai 90 dolar AS per barel, jika perang berlarut hingga 5 bulan, kemudian 97 dolar AS per barel jika perang berlarut hingga 6 bulan, dan 115 dolar AS per barel jika perang berlarut hingga 10 bulan.

"Nah, kalau kita masukkan terhadap APBN kita Pak yang sekarang. Ini skenarionya, yang pertama ICP-nya di 86 (dolar AS per barel), kursnya di Rp17.000, Pak, APBN kita kursnya Rp16.500, kemudian dengan growth kita pertahankan, Pak. Jadi, ini yang kita pertahankan growth di 5,3 (persen), surat berharga negaranya, angkanya lebih tinggi Pak 6,8 persen, maka defisitnya adalah 3,18 persen," kata Airlangga saat memaparkan skenario pertama.

Kemudian, untuk skenario kedua, ICP atau harga minyak mentah dalam negeri diproyeksikan 97 dolar AS per barel, kurs rupiah terhadap dolar Rp17.300 per dolar AS, tingkat pertumbuhan diproyeksikan 5,2 persen, dan imbal hasil SBN 7,2 persen, maka defisit APBN mencapai 3,53 persen.

"Defisit yang 3 persen itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja, dan memotong pertumbuhan, Pak. Ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas," kata Airlangga kepada Prabowo.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memberikan contoh langkah Pemerintah Pakistan dalam menghadapi krisis seiring dampak perang di Timur Tengah. Efisiensi dilakukan di Pakistan dengan cara, salah satunya, memangkas gaji menteri hingga DPR.

Hal itu dibeberkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada hari ini, Jumat (13/3/2026). Prabowo menjelaskan bahwa gejolak geopolitik yang terjadi, yakni perang Iran dengan AS-Israel, memberikan dampak terhadap harga minyak dunia.

Kondisi tersebut membuat Indonesia mesti memasang ancang-ancang strategi. Dia pun memberikan contoh respons negara lain, yakni Pakistan atas gangguan yang terjadi di negaranya.

Menurut Prabowo, Pakistan menganggap kondisi saat ini sudah kritis dan dikatakan critical measures seperti Covid-19. Pakistan melaksanakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah untuk semua kantor pemerintah maupun swasta. 50% bekerja dari rumah. Kemudian, hari kerja dipotong hanya menjadi 4 hari.

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR. Dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah," ujar Prabowo.

Pemerintah Pakistan juga memotong semua ketersediaan BBM untuk kementerian. Pemerintah Pakistan mewajibkan 60% kendaraan pemerintah agar tidak digunakan setiap saat. Lalu, Pemerintah Pakistan menghentikan belanja AC, belanja kendaraan, dan belanja mebel dari semua lembaga pemerintahan.

Selain itu, Pemerintah Pakistan menghentikan semua kunjungan ke luar negeri, mengurangi dana pemerintah untuk acara-acara pesta dan sebagainya. Semua lembaga pendidikan tinggi di Pakistan pindah ke online. Sekolah berhenti untuk dua pekan.

"Ini hanya contoh. Maksud saya, ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan," ujar Prabowo.

Presiden percaya bahwa dalam 2 sampai 3 tahun Indonesia akan kuat. Akan tetapi, Indonesia harus tetap hemat dalam konsumsi.

"Dengan demikian, kita berharap kita akan selalu menjaga agar defisit kita tidak bertambah. Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit. Sasaran kita adalah APBN kita harus balance budget, itu paling ideal. Dan itu saya kira kita bisa melakukan," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.

"Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Presiden menyampaikan bahwa perkembangan situasi global di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga BBM. Kenaikan harga energi tersebut dinilai dapat berdampak pada harga pangan sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah proaktif.

Menurut Presiden, Indonesia telah mengamankan sejumlah kebutuhan pangan mendasar. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki rencana terkait sektor energi yang akan dipercepat pelaksanaannya.

Namun demikian, Prabowo menilai penghematan konsumsi BBM tetap perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya menghadapi ketidakpastian global.

Sebagai bahan perbandingan, Presiden mencontohkan sejumlah langkah penghematan yang dilakukan negara lain, seperti Pakistan. Negara tersebut menerapkan langkah yang dianggap sebagai langkah kritis, antara lain penerapan kerja dari rumah bagi pegawai pemerintah dan swasta hingga 50 persen serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.

Selain itu, pemerintah negara tersebut juga melakukan penghematan dengan mengurangi gaji anggota kabinet dan DPR, memangkas penggunaan BBM pada kendaraan pemerintah, membatasi penggunaan kendaraan dinas, serta menghentikan sejumlah belanja pemerintah seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.

Kebijakan lain yang diterapkan antara lain penghentian kunjungan luar negeri dengan dana pemerintah serta pembatasan penggunaan anggaran untuk kegiatan seremonial.

Presiden menyampaikan bahwa berbagai contoh langkah tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan penghematan yang diperlukan.

"Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari saya kira kita bisa mengkaji masalah ini ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi," kata Presiden.

Kepala Negara menilai pengalaman Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa penerapan kerja dari rumah dapat membantu efisiensi dan mengurangi konsumsi BBM. Prabowo pun meminta hal tersebut segera dibicarakan dengan Menteri Koordinator terkait

"Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar," kata Prabowo.

"Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya," imbuhnya.

Lebih lanjut Presiden mengatakan penghematan konsumsi energi diharapkan dapat membantu menjaga kondisi fiskal negara agar defisit anggaran tidak meningkat.

Kepala Negara menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih seimbang.

Dalam kesempatan itu Presiden juga menyinggung masih adanya potensi kebocoran dan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran, termasuk praktik administrasi yang tidak tepat.

Prabowo menyebut upaya sinkronisasi sistem pemerintahan melalui pengembangan GovTech yang dikoordinasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) diperkirakan dapat mengurangi kebocoran hingga sekitar 40 persen dari pengeluaran negara.

"Kita sudah lakukan langkah-langkah tadi oleh Ketua DEN masalah GovTech, sinkronisasi semua K/L menjadi satu jaringan GovTech. Ini diperkirakan bisa kurangi kebocoran sampai dengan 40 persen dari pengeluaran kita," ucapnya.

Di akhir pidatonya, Presiden mengingatkan bahwa pemerintah perlu tetap waspada menghadapi berbagai kemungkinan terburuk di tengah ketidakpastian global, termasuk potensi konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.

"Kita walaupun merasa aman, tidak panik tapi kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling jelek. Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah, tapi ramalan-ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang, perang yang sangat panjang," pungkasnya.

Pewarta: Fathur Rochman/Maria Cicilia Galuh
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana untuk memanfaatkan momen libur Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi untuk meningkatkan jumlah pelancong, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo pun meminta Menpar Widi untuk aktif turun langsung ke tempat-tempat wisata unggulan guna memastikan kesiapan mereka menyambut wisatawan selama periode libur hari raya.

"Menteri Pariwisata saya minta aktif turun di setiap wisata, mengajak serta mempromosikan setiap aspek wisata di tanah air," kata Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Presiden Prabowo, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang membahas secara khusus kesiapan pemerintah di berbagai sektor menjelang Lebaran.

Sidang Kabinet Paripurna hari ini juga menjadi yang pertama digelar di Istana pada tahun 2026.

Di hadapan jajaran menteri dan pejabat negara lainnya, Presiden Prabowo juga menyoroti imbas perang di kawasan Asia Barat, utamanya yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan zionis Israel terhadap Indonesia.

Menurut Presiden, krisis harus dihadapi dengan tenang.

"Dunia penuh ketidakpastian. Kita lihat bahwa krisis melanda banyak negara, kita sikapi krisis ini, tetapi ekonomi harus berjalan, rakyat harus tenang. Kita masih (punya) kekuatan dan kemampuan sehingga roda kehidupan jangan sampai terhenti. Situasi secara garis besar masih bisa kita kendalikan," kata Presiden Prabowo.

Kepala Negara kemudian berpesan kepada seluruh kementerian/lembaga, terutama yang terlibat dalam urusan perjalanan mudik dan arus balik.

"Untuk semua kementerian dan badan, saya berharap bahwa kita laksanakan persiapan menghadapi lebaran. Kita yakinkan bahwa mudik tahun ini berjalan dengan baik, aman, nyaman, dan penuh kegembiraan. Utamakan keselamatan di jalan, dan persiapkan segala aspek dengan matang," kata Presiden.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Maria Cicilia Galuh
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meminta agar ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), pasokan listrik, serta jaringan internet tetap stabil selama periode Lebaran 2026.

"Ketersediaan BBM, pasokan listrik dan jaringan internet diupayakan terus stabil," kata Presiden dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Presiden juga meminta peningkatan kualitas pelayanan di area peristirahatan, pelabuhan, bandara, dan seluruh stasiun guna mendukung kelancaran arus mudik.

Prabowo mengingatkan agar tidak terjadi antrean yang tidak terkendali di berbagai titik layanan transportasi tersebut.

Selain itu, Presiden Prabowo meminta para menteri terkait memastikan pasokan pangan tetap stabil dan aman serta harga dapat terjaga selama Lebaran.

"Ini adalah Lebaran kedua pemerintahan kita. Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian pastikan agar pasokan pangan stabil dan aman dan harga-harga bisa kita jaga," ucap Prabowo.

Kepala Negara juga meminta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana aktif turun ke berbagai destinasi wisata sekaligus mengajak masyarakat mempromosikan potensi wisata di berbagai daerah di tanah air.

Menurut Presiden, kondisi global saat ini diwarnai ketidakpastian dan krisis yang melanda sejumlah negara. Meski demikian, dirinya menilai perekonomian harus tetap berjalan dan masyarakat perlu tetap tenang karena Indonesia masih memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjaga roda kehidupan tetap berjalan.

"Kita masih punya kekuatan dan kemampuan sehingga roda kehidupan jangan sampai terhenti situasi secara garis besar masih bisa kita kendalikan," tegasnya.

Presiden juga meminta seluruh kementerian dan lembaga mempersiapkan berbagai aspek menghadapi Lebaran agar arus mudik tahun ini dapat berlangsung baik, aman, dan nyaman.

"Kita yakinkan bahwa mudik tahun ini berjalan dengan baik, aman, nyaman dan penuh kegembiraan. Utamakan keselamatan di jalan dan persiapkan segala aspek dengan matang," pungkasnya.

Pewarta: Fathur Rochman/Maria Cicilia Galuh
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan kebijakan diskon tiket transportasi selama periode mudik Lebaran dapat berjalan optimal di seluruh moda transportasi.

"Saya sekarang ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan mudik Lebaran yang kita hadapi. Pertama, saya minta Menhub untuk memastikan bahwa kebijakan diskon harga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Prabowo dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Presiden menyampaikan bahwa kebijakan diskon tersebut meliputi tiket pesawat, kereta api, kapal laut, serta tarif jalan tol yang digunakan masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran.

Selain memastikan penerapan diskon harga, Presiden juga meminta agar pelayanan kepada masyarakat di setiap titik transportasi dapat berjalan dengan baik selama masa mudik.

"Selanjutnya saya minta kualitas pelayanan di rest area, pelabuhan, bandara dan di semua stasiun ditingkatkan. Usahakan tidak ada antrean yang tidak terkendali," kata Prabowo.

Pemerintah resmi memberlakukan stimulus diskon tiket transportasi dengan potongan harga hingga 30 persen untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026.

Potongan harga hingga 30 persen diberikan untuk moda kereta api, kapal laut, dan jalan tol, sementara tiket pesawat domestik kelas ekonomi mendapatkan diskon 17–18 persen, serta jasa kepelabuhanan penyeberangan digratiskan sepenuhnya.

Adapun diskon berlaku dalam periode tertentu guna mengurai kepadatan.

untuk angkutan kereta api, diskon sebesar 30 persen berlaku pada seluruh kereta api (KA) ekonomi non-penugasan mulai 14 hingga 29 Maret 2026. Target penerima mencapai 1,28 juta penumpang dengan total 188 perjalanan, terdiri atas 156 KA reguler dan 32 KA tambahan.

Untuk angkutan laut, diskon 30 persen diberikan pada kelas ekonomi di seluruh trayek kapal PSO Pelni. Diskon ini berlaku untuk keberangkatan pada 11 Maret hingga 5 April 2026 dengan target 445 ribu penumpang di 25 kapal.

Sementara itu, angkutan udara memberikan potongan harga 17 hingga 18 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Diskon tiket pesawat berlaku pada periode 14–29 Maret 2026 dengan pembelian tiket sudah dilakukan mulai 10 Februari. Sasaran penerima mencapai 3,32 juta penumpang.

Adapun untuk penyeberangan, lanjut dia, pemerintah memberikan stimulus berupa pembebasan 100 persen tarif jasa kepelabuhanan.

Diskon ini berlaku pada 12–31 Maret 2026 di 14 pelabuhan penyeberangan.

Selain itu, pemotongan harga 30 persen juga dilakukan pada tarif jalan tol di 25 ruas di Sumatera dan Jawa. Diskon berlaku pada 15–16 Maret serta 26–27 Maret 2026.

Berdasarkan hasil survei Kemenhub, diperkirakan sebanyak 143,9 juta orang akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran tahun ini.

Pewarta: Fathur Rochman/Maria Cicilia Galuh
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026