Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk memperpanjang kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan work from home (WFH) hingga 1 Februari 2026 akibat cuaca ekstrem.

“Jadi, untuk periode ini, dari hasil BMKG [Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika], kemungkinan besar bahwa curah hujan itu masih tinggi sampai dengan tanggal 1 Februari. Maka dengan demikian, saya sudah memutuskan untuk PJJ maupun orang mau WFH itu sampai dengan 1 Februari,” ujar Pramono dilansir dari Antara, Kamis (29/1/2026).

Selain memperpanjang imbauan PJJ dan WFH, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga masih terus melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC).

Meskipun pada Kamis pagi (29/1) hujan turun cukup lebat, Pramono sudah meminta agar OMC dilakukan.

“Dan mohon maaf, hari ini, dari tadi pagi jam 05.00 WIB sebenarnya sudah kita lakukan. Kalau enggak [OMC], ini pasti curah hujannya lebih tinggi dari yang sekarang,” kata Pramono.

Sebelumnya, Pramono telah memberikan persetujuan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta untuk mengeluarkan surat edaran terkait work from home (WFH).

Tak hanya itu, dia juga sudah mengizinkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar mengeluarkan surat edaran terkait PJJ atau school from home.

Pramono mengatakan kebijakan PJJ dan WFH awalnya berlaku hingga 28 Januari 2026. Namun apabila diperlukan, kebijakan tersebut akan diperpanjang.

Dia pun menegaskan kebijakan tersebut juga berlaku bagi perusahaan maupun sekolah swasta yang ada di Jakarta.

Selain memperpanjang kebijakan PJJ dan WFH, dia juga memutuskan untuk kembali memperpanjang OMC hingga 1 Februari 2026.

Sebelumnya, Pramono memutuskan untuk melakukan OMC hingga 27 Januari 2026 karena menurut prakiraan cuaca dari BMKG, Jakarta masih akan diguyur hujan dengan intensitas tinggi hingga awal Februari 2026.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk menjaga keselamatan warga di tengah kondisi cuaca ekstrem.

Langkah ini diambil sebagai respons atas cuaca yang tidak menentu guna memastikan aktivitas tetap produktif namun tetap mengutamakan aspek keselamatan.

Berikut adalah rincian aturan mengenai pelaksanaan WFH dan PJJ bagi berbagai sektor di Jakarta hingga 28 Januari 2026.

Aturan Pelaksanaan WFH dan PJJ di Jakarta Imbas Cuaca Ekstrem

1. Aparatur Sipil Negara (ASN)

- Kebijakan ini diatur dalam SE Sekda No.2/SE/2026.
- WFH berlaku khusus bagi ASN yang akses jalannya terputus akibat banjir.
- Masa berlaku aturan ini adalah hingga 28 Januari 2026.

2. Pekerja Swasta

- Pelaksanaan WFH bagi sektor swasta merujuk pada SE Kadisnakertransgi No: e-0001/SE/2026.
- Sistem WFH berlaku untuk jenis pekerjaan yang memungkinkan untuk dilakukan secara daring (online).
- Perusahaan memiliki fleksibilitas untuk mengatur WFH dengan mempertimbangkan kondisi objektif serta kebijakan internal masing-masing.
- Pengecualian: Tempat kerja yang melayani publik secara langsung atau beroperasi 24 jam (seperti kesehatan, transportasi umum, logistik vital, energi, dan utilitas) tetap beroperasi secara proporsional sesuai risiko di lapangan.

3. Pelajar (Sekolah)

- Sesuai SE Kadisdik No. 9/SE/2026, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diterapkan selama periode cuaca ekstrem hingga 28 Januari 2026.
- Kepala satuan pendidikan diwajibkan menjalin komunikasi intensif dengan orang tua atau wali murid selama proses PJJ berlangsung.

Layanan Darurat dan Informasi

Bagi warga yang membutuhkan bantuan atau informasi terkini mengenai penanganan banjir, dapat mengakses kanal berikut:

Layanan Darurat: Hubungi Jakarta Siaga di nomor 112.
Informasi Banjir: Pantau situs pantaubanjir.jakarta.go.id atau aplikasi JAKI.
Peringatan Dini: Pantau data tinggi muka air dan potensi bencana melalui BMKG serta BPBD.
Pelaporan: Gunakan fitur JakLapor untuk melaporkan kendala di lapangan.

Warga diimbau untuk selalu memantau informasi resmi, membatasi aktivitas yang berisiko tinggi, dan segera melapor jika terjadi keadaan darurat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau agar seluruh sekolah di Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) seiring terjadinya cuaca ekstrem dan banjir yang terjadi di beberapa wilayah.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 9/SE/2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Surat edaran itu menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2/SE/2026 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Karena Cuaca Ekstrem, dan memperhatikan prediksi cuaca.

"Dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, Satuan Pendidikan agar menerapkan pembelajaran jarak jauh [PJJ] selama cuaca ekstrem," tulis dalam Surat Edaran yang dikeluarkan Disdik DKI Jakarta dikutip Bisnis pada Jumat (23/1/2026).

Selain itu, Kepala Satuan Pendidikan diimbau melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh serta memberikan alternatif pembelajaran apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan PJJ, dengan berkoordinasi kepada Suku Dinas Pendidikan dan/atau Dinas Pendidikan.

Kemudian, Kepala Satuan Pendidikan melakukan komunikasi secara intensif kepada orang tua atau wali murid dan warga Satuan Pendidikan terkait proses PJJ. Edaran tersebut berlaku sampai dengan 28 Januari 2026.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta telah mengeluarkan peringatan dini waspada cuaca ekstrem di wilayah DKI Jakarta selama periode 21–27 Januari 2026.

Peringatan ini merujuk pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah wilayah Jakarta.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak hidrometeorologi seperti genangan, banjir, dan gangguan aktivitas masyarakat. Pihaknya telah meningkatkan kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana untuk mengantisipasi kemungkinan dampak cuaca ekstrem.

“Koordinasi lintas perangkat daerah terus dilakukan, termasuk dengan Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, serta aparatur kewilayahan, guna memastikan sistem pengendalian banjir dan penanganan darurat berjalan optimal,” ujarnya dilansir dari Antara, Kamis (22/1/2026).

BPBD DKI Jakarta juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan siaga, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah rawan banjir. Isnawa juga mengingatkan pentingnya langkah mitigasi mandiri, seperti menyiapkan payung atau jas hujan, tas siaga bencana, serta memantau perkembangan informasi cuaca dan tinggi muka air secara berkala melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.