JAKARTA - Mangkirnya penasihat hukum Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada Rabu 22 April 2026 dinilai bisa dikategorikan contempt of court (COC) atau penghinaan terhadap pengadilan. Diketahui, akibat ketidakhadiran penasihat hukum Nadiem tersebut, Pengadilan Tipikor, Jakarta menunda persidangan.

Padahal sebelumnya telah disepakati bersama antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penasihat hukum bahwa akan hadir dalam persidangan tersebut. Pihak Nadiem justru memilih menggelar konferensi pers hingga melaporkan hakim kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, hingga Komisi III DPR.

Bahkan, dalam situasi yang bersamaan, Nadiem juga dikabarkan pingsan sehingga tak bisa menjalani persidangan. Akan tetapi, sebelum menuju persidangan, dokter Kejaksaan menyatakan bahwa Nadiem fit dan bisa menjalani proses sidang.

Merespons hal itu, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai tindakan pihak Nadiem tersebut masuk dalam kategori contempt of court (COC) atau penghinaan terhadap pengadilan. "Ya bisa juga dikatagorikan contempt of court," kata Fickar dihubungi wartawan, Jumat (24/4/2026).

Menurut Fickar, tindakan tersebut justru merugikan Nadiem sebagai terdakwa, karena proses persidangan menjadi terhambat. “Itu situasi yang biasa, ada ketidaksesuaian paham antarpara pihak dalam persidangan. Menurut saya, ini justru merugikan tersangka, karena persidangannya terhambat," ujarnya.

Dalam situasi itu, Fickar menilai JPU bisa meminta hakim untuk tetap melanjutkan persidangan, tanpa penasihat hukum. Bahkan, ia menuturkan bahwa jaksa bisa membawa paksa terdakwa untuk hadir dalam persidangan.

"Negara dalam hal ini JPU bisa meminta sidang diteruskan pada hakim walaupun penasehat hukum terdakwa keberatan sidang dan tetap berjalan, JPU bisa dengan paksa membawa terdakwa hadir," pungkasnya.

JAKARTA - Advokat senior Todung Mulya Lubis akan membela Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Saiful Mujani yang dilaporkan sejumlah pihak atas kasus dugaan makar dan penghasutan. Pernyataan itu disampaikan Todung saat menghadiri diskusi politik dan kebebasan akademik di FISIP UIN Jakarta, Kamis (23/4/2026).

"Saya diminta sebagai kuasa hukumnya Saiful Mujani bahwa dia dituduh melanggar konstitusi," ujarnya.

Dalam pidatonya, Todung menilai ekspresi yang disampaikan Saiful merupakan bagian dari kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat. "Kalau kita bicara mengenai living constitution atau konvensi ketatanegaraan itu, yang namanya kebebasan akademik, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berekspresi seperti yang dilakukan oleh Saiful, tidak ada yang melanggar konstitusi di situ. Tidak ada yang melanggar hukum di situ."

Terkait tuduhan makar, Todung merujuk pada pasal dalam KUHP yang mengatur soal upaya penggulingan kekuasaan. Ia mempertanyakan dasar tuduhan tersebut terhadap pernyataan Saiful yang dinilainya sebagai ekspresi politik.



Advokat senior Todung Mulya Lubis saat menghadiri diskusi politik dan kebebasan akademik di FISIP UIN Jakarta, Kamis (23/4/2026). Foto/Yuwantoro

"Jadi di mana makarnya? Kalau kita baca Pasal 264, Pasal 193 KUHPidana yang baru, itu kan bicara mengenai penggulingan kekuasaan sebetulnya," ujarnya.

Menurut dia, pernyataan yang menyerukan Presiden Prabowo Subianto untuk turun merupakan bentuk political expression yang

sah selama tidak disertai mobilisasi kekuatan untuk menggulingkan pemerintahan.

"Kalau kita lihat apa yang disebut dengan kebebasan menyatakan pendapat atau ekspresi, ya sebetulnya sih semuanya kita bisa lakukan. Itu kan political statement," lanjutnya.

Di tempat yang sama, Saiful Mujani menyebut bahwa Todung tidak hanya akan menjadi kuasa hukumnya, tetapi juga kemungkinan mendampingi akademisi lain yang turut dilaporkan, seperti Ubedilah Badrun dan Feri Amsari.

"Iya, betul. Insyaallah sama-sama. Insyaallah sama dan itu Bang Todung sendiri, saya tidak pernah membicarakannya. Yang ambil inisiatif Bang Todung," kata Saiful.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menolak seluruh perlawanan (eksepsi) yang diajukan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Dengan putusan sela tersebut, proses persidangan resmi dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Putusan dibacakan dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Delta Tamtama pada Rabu (8/4/2026) sekitar pukul 14.00 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai sejumlah keberatan yang disampaikan tim kuasa hukum terdakwa telah masuk ke dalam pokok perkara sehingga tidak dapat diuji melalui eksepsi, melainkan harus dibuktikan dalam persidangan.

“Majelis berpendapat hal-hal yang diajukan dalam perlawanan merupakan bagian dari pokok perkara dan harus dibuktikan di persidangan,” ujar hakim saat membacakan putusan.

Majelis hakim juga menyatakan tidak menemukan kekeliruan dalam surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dakwaan terhadap Abdul Wahid dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan menolak atau menyatakan perlawanan terdakwa tidak dapat diterima seluruhnya serta menetapkan surat dakwaan sah menurut hukum.

“Menyatakan surat dakwaan sah dan memenuhi ketentuan hukum. Memerintahkan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian dengan menghadirkan alat bukti yang sah di persidangan selanjutnya,” ujar hakim.

Dengan putusan sela ini, proses hukum terhadap Abdul Wahid berlanjut ke agenda pembuktian. Pada tahap berikutnya, jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi-saksi serta alat bukti guna menguatkan dakwaan yang telah diajukan di persidangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, mengambil langkah tegas dengan menyiapkan laporan hukum terhadap Rismon Sianipar menyusul pernyataan yang beredar luas di media sosial.

Tuduhan yang dimaksud berkaitan dengan klaim bahwa JK mendanai pihak tertentu untuk mempersoalkan isu ijazah Presiden Ke-7 Joko Widodo.

Dalam konferensi pers yang digelar di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026), JK mengungkapkan keberatannya atas tuduhan tersebut. Dia menilai pernyataan Rismon tidak berdasar dan telah mencoreng reputasinya.

"Saya sampaikan bahwa di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip, Saudara Rismon Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar Rp5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Mungkin juga sebagian Anda sudah baca," kata JK.

JK menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar fakta. Ia bahkan menyatakan tidak memiliki hubungan apa pun dengan Rismon.

"Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apa pun, ketemu tidak pernah. Roy karena dia bekas menteri saya kenal, ya saya kenal. Tapi yang lainnya tidak," kata JK.

Merespons penyebaran informasi tersebut, JK memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Dia menyampaikan bahwa pelaporan akan dilakukan melalui kuasa hukumnya ke aparat penegak hukum pada Senin (6/4/2026).

"Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah membantu atau apa pun dengan cara apa pun Roy Suryo dan Rismon itu. Apalagi pernah ketemu. Kalau memang pernah ketemu di mana, kapan?" tuturnya.

JK juga menekankan bahwa dirinya tidak pernah bertindak di balik layar untuk menyerang atau menjatuhkan pihak lain, termasuk dalam isu yang tengah ramai diperbincangkan.

"Kalau mengatakan saya tidak benar, saya silakan. Saya katakan langsung, tidak main di belakang apalagi orang menjelek-jelekkan, sama sekali tidak ya. Jadi ini semua pasti bohong aja, terpaksa pakai pengacara karena ini masalah hukum," ucapnya

Dia menambahkan bahwa dirinya tidak pernah memanfaatkan pihak lain untuk membicarakan persoalan tertentu.

"Saya tidak pernah memperalat orang untuk dia main apa itu membicarakan kasus orang, itu kenapa saya hari ini memutuskan itu dan dilaporkan besok. Supaya kita semua gentleman. Kalau bicara, bicaralah yang benar. Masa pakai orang...., nggak. Bukan sifat saya itu."

Sementara itu, kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, menyatakan bahwa laporan akan diajukan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atau Direktorat Siber Polda Metro Jaya.

"Untuk apa namanya, membuat laporan polisi. Nanti kami konsultasi dulu biasanya atas pernyataan telak yang telah mencoreng mencemarkan nama baik Pak JK," kata Abdul Haji.

Dia menjelaskan bahwa langkah hukum ini diambil karena isu yang berkembang telah menjadi perhatian publik luas, terutama karena berkaitan dengan polemik yang sensitif.

"Lalu tuduhan Rismon bahwa Pak JK mendanai gerakan yang dilakukan oleh Suryo dan kawan-kawan karena itu juga langkah melaporkan Rismon itu bagian dari untuk mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataan yang telah dia sampaikan karena ini soal nama baik, dan Pak JK tadi sudah sampaikan bahwa itu adalah fitnah, tuduhan fitnah sehingga ini harus disikapi secara serius," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III DPR menggelar rapat bersama Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya beserta jajarannya dan kuasa hukum korban penyiraman air keras Andrie Yunus.

Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan penanganan kasus teror penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS tersebut.

"Sesuai dengan daftar kehadiran forum fraksi sudah terpenuhi saya mohon berkenan rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum," kata Ketua Komisi III Habiburokhman, Selasa (31/3/2026) yang setelahnya mengetuk palu sebagai tanda rapat mulai dilaksanakan.

Politikus Partai Gerindra itu mengucapkan rasa terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir baik dari pihak kepolisian, kuasa hukum, dan Anggota Komisi III.

Habiburokhman mengatakan susunan rapat adalah penyampaian dari Dirreskrimum Polda Metro Jaya, kuasa hukum Andrie Yunus, dan pendalaman dari Anggota Komisi III.

"Jadi ini rangkaian rapat bukan hanya kali ini rapat terkait masalah ini, enggak akan selesai dan ini bukan yang pertama. Kita sudah tiga kali rapat Andrie Yunus ini, sudah ada dua kesimpulan dan liat situasi setiap ada perkembangan kita akan rapat seperti ini," jelasnya.

Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus kemungkinan berjumlah empat orang atau lebih.

Secara terperinci, terdapat enam orang yang baru diketahui. Dua orang teridentifikasi oleh kepolisian melalui analisis CCTV, yakni BHWC dan MAK.

Sementara itu, Mabes TNI mengungkap ada empat prajurit yang menjadi terduga pelaku penyiraman air keras. Mereka yakni, NPD (Kapten), SL (Lettu), BHW (Lettu) dan ES (Serda).

Seluruh terduga pelaku penyiraman air keras dari TNI berasal dari satuan Denma BAIS TNI, khususnya Matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa Hukum mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel melaporkan Pimpinan KPK sampai Juru Bicara KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait perubahan penahanan dari rutan ke rumah terhadap tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas.

Sebagai informasi, Noel adalah salah satu terdakwa kasus dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Lebih lanjut, Aziz menjelaskan ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan Komisioner dari KPK atas perubahan status penahanan Yaqut.

"Pertama adalah nilai dasar keadilan, kemudian juga profesionalisme, kemudian juga ada lagi mengenai transparan dan tidak objektif, serta yang terakhir bertentangan dengan etika pemerintahan," katanya kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/3/2026).

Meski telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurutnya terdapat anomali terkait dengan extraordinary crime yang dilakukan oleh tersangka.

Secara rinci, dia menyebut pihak yang dilaporkan di antaranya adalah Ketua KPK, Wakil Ketua KPK (wakil ketuanya itu ada empat), Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, serta Juru Bicara KPK.

Dia menilai perubahan status penahanan Yaqut dapat membuat preseden buruk bagi KPK karena dianggap memberikan keistimewaan terhadap satu tahanan.

"Menurut saya itu satu anomali dan menjadikan preseden buruk bagi KPK itu sendiri," jelasnya.

Aziz mengutarakan kliennya akan mengajukan pengalihan status penahanan karena alasan kesehatan.

Di sisi lain, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu telah menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kegaduhan pengalihan status penahanan Yaqut.

"Kami menghaturkan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan sekalian, juga masyarakat Indonesia yang telah mendukung kami melalui dukungan-dukungannya dan komentar-komentarnya kepada kami, juga kami tentunya di hari lebaran ini memohon maaf atas kegaduhan yang ada," katanya pada (26/3/2026).

Asep menjelaskan pengalihan status penahanan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan tidak ada intervensi dari pihak luar.

Dia menerangkan bahwa keputusan pengalihan penahanan juga sesuai hasil keputusan bersama Pimpinan KPK, sehingga hal ini bukan berdasarkan keputusan pribadi.

Termasuk, katanya, mempertimbangkan dampak di masyarakat.

Sebelumnya, Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu. Hal ini terkuak dari istri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Silvia Rinita Harefa pada Sabtu (21/3/2026).

Silvia menerima informasi dari sang suami saat mengunjungi Rutan KPK dalam rangka Lebaran 1447 H. Kata dia, para tahanan mengetahui hal tersebut, tetapi menganggap bahwa ada kebutuhan pemeriksaan oleh penyidik. Kendati demikian, Yaqut telah dijebloskan kembali ke Rutan KPK.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan mantan Staf Khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan kuota haji dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%.

Tak hanya itu, lembaga antirasuah menduga adanya pengumpulan uang mencapai lebih dari Rp84,4 juta per jemaah dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah haji dapat langsung berangkat ibadah haji tanpa mengantre.

Bisnis.com, BATAM – Sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) enam terdakwa kasus dugaan penyelundupan sabu hampir dua ton digelar di Pengadilan Negeri Batam, Senin (23/2/2026). Anak buah kapal alias ABK Fandi Ramadhan mengaku hanya menjalankan tugas.

Enam terdakwa tersebut yakni Leo Candra Samosir, Richard Halomoan, Fandi Ramadhan, Hasiholan Samosir, serta dua warga negara Thailand, Weerapat Phongwan dan Teerapong Lekpradube. Mereka hadir didampingi masing-masing kuasa hukum dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tiwik dengan hakim anggota Douglas Napitupulu dan Randi.

Dalam agenda tersebut, ABK Fandi Ramadhan menjadi terdakwa ketiga yang membacakan nota pembelaannya. Tim kuasa hukumnya menyampaikan pledoi selama sekitar 30 menit di hadapan majelis hakim.

Kuasa hukum Fandi memohon agar majelis hakim mengabulkan nota pembelaan dan menyatakan kliennya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Menurut penasihat hukum, unsur penugasan dan niat (mens rea) dalam perkara tersebut tidak terpenuhi.

“Memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan nota pembelaan terdakwa Fandi Ramadhan dan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan penuntut umum,” ujar kuasa hukum dalam persidangan.

Secara pribadi, Fandi juga membacakan pembelaannya di hadapan majelis hakim. Ia menegaskan tidak memiliki motif maupun keterlibatan dalam penyimpanan narkotika.

“Saya tidak ada motif ataupun kegiatan ilegal seperti halnya dalam menyimpan narkotika,” ujarnya.

Fandi menyebut dirinya bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) bagian mesin dan menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Ia mengaku sempat diminta memindahkan kardus di kapal, namun mengaku tidak mengetahui isi barang tersebut.

“Saya bekerja sesuai tupoksi saya sebagai ABK bagian mesin. Saat diminta memindahkan kardus, saya tidak bisa menolak. Saat itu saya berpikir positif bahwa itu muatan yang tidak melanggar hukum,” katanya.

Ia juga membantah menerima imbalan terkait dugaan pengangkutan sabu tersebut. Menurut dia, uang sebesar Rp8,2 juta yang diterimanya merupakan pinjaman gaji sebagai ABK yang diberikan nakhoda.

“Saya tidak pernah menerima apa pun selain pinjaman gaji saya sebagai ABK kapal sebesar Rp8,2 juta,” ujarnya.

Dalam pledoinya, Fandi menyatakan tidak pernah terlibat dalam perkara hukum sebelumnya dan hanya berupaya bekerja untuk mendapatkan penghasilan halal. Ia juga menyampaikan harapan orang tua dan keluarganya yang menjadi motivasi hidupnya.

“Demi Allah saya tidak tahu benda haram ini. Lebih baik saya lapar daripada masuk lingkaran hitam,” ucapnya dengan suara bergetar.

Di akhir pembelaannya, Fandi menundukkan kepala sebelum memohon kepada majelis hakim agar dibebaskan.

“Melalui pledoi ini saya memohon kepada yang mulia ibu dan bapak hakim untuk membebaskan saya. Saya hanya meminta keadilan di tanah air saya sendiri,” katanya.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas nota pembelaan para terdakwa.

JAKARTA - Tim Penasihat Hukum mantan Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim menyebut tujuh saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memenuhi syarat substantif karena memiliki keahlian teknis. Bahkan lima saksi di antaranya tak pernah berinteraksi dengan Nadiem

Ketujuh saksi tersebut yakni, Jumeri, Hamid Muhammad, Sutanto, Purwadi Sutanto, Muhammad Hasbi, Poppy Dewi Puspitawati, dan Khamim.

“Tidak satupun dari mereka yang memiliki latar belakang atau keahlian di bidang teknologi informasi (IT),” ujar Tim Penasihat Hukum Nadiem Makarim Dodi S. Abdulkadir, Jumat (23/1/2026).

Menurut Dodi, ketujuh saksi tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan aspek teknis Chromebook, seperti pengunduhan dan penggunaan aplikasi lain di perangkat Chromebook, pengoperasian Chromebook tanpa koneksi internet, fitur teknis lainnya yang sering disebut dalam dakwaan

“Ketidakmampuan ini menunjukkan bahwa kesaksian mereka bukan fakta teknis yang kompeten, melainkan opini pribadi yang tidak dapat dijadikan dasar tuduhan hukum,” katanya.

Selain itu, lima dari tujuh saksi tersebut tidak pernah berinteraksi sama sekali dengan Nadiem, baik dalam konteks menerima perintah, diskusi arah kebijakan, maupun koordinasi teknis. Kesaksian mereka semata-mata bersumber dari pihak ketiga, bukan informasi yang didengar langsung atau pengalaman nyata.

Lihat video: Kuasa Hukum Bacakan Surat Tertulis Nadiem Makarim: Google Akhirnya Buka Suara



“Fakta yang tidak bisa dibantah adalah tidak satu pun dari saksi yang dihadirkan memiliki keahlian di bidang teknologi informasi,” ucapnya.

Karena itu, pendapat mereka soal kemampuan teknis Chromebook bukanlah fakta, melainkan asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Asumsi pribadi tidak bisa dijadikan dasar untuk membangun tuduhan hukum.

“Dalam hukum pidana, yang diuji adalah fakta, bukan cerita dari pihak ketiga yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Ketika saksi tidak mengalami, tidak melihat, dan tidak mendengar langsung dari orang yang dituduhkan, maka keterangan tersebut jatuh ke dalam kategori opini pribadi, bukan fakta maupun alat bukti,” tambah Tim Penasihat Hukum Ari Yusuf Amir.

Ari Yusuf menekankan setiap proses hukum harus berdiri di atas fakta, keahlian, dan kesaksian yang sah secara hukum. Opini, asumsi, dan penilaian tanpa kompetensi tidak boleh menggantikan prinsip due process of law atau proses hukum yang adil.

Tidak hanya itu, Tim Penasihat Hukum Nadiem juga menyoroti tindakan Jaksa Penuntut Umum yang menyerahkan alat bukti saat persidangan baru dimulai, termasuk hasil audit BPKP yang menjadi dasar perhitungan kerugian negara.

Tindakan tersebut bertentangan dengan perintah Majelis Hakim yang secara tegas mewajibkan penyerahan alat bukti kepada Nadiem dan Tim Penasihat Hukumnya sebelum sidang dilaksanakan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip fair trial dan mencederai hak terdakwa atas pembelaan yang efektif. Selain persoalan prosedural tersebut,

Bisnis.com, SEMARANG - Sidang dugaan korupsi terkait pencairan fasilitas kredit PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada Selasa (13/1/2026).

Agenda sidang hari ini berisi tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nota keberatan atau eksepsi yang telah disampaikan Babay Parid Wazi, mantan Direktur Kredit dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bank DKI.

Babay Parid, bersama beberapa direktur dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) lain, ikut terseret dalam kasus pencairan kredit untuk Sritex. JPU mendakwa Babay telah lalai dan menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp180 miliar.

Tim Kuasa Hukum Babay Parid menyebut eksepsi yang telah disampaikan terdakwa pada pekan lalu secara esensi memperlihatkan bahwa dakwaan JPU tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap.

Eksepsi tersebut ditolak dalam agenda sidang hari ini, tetapi Tim Kuasa Hukum tetap menilai Babay Parid hanyalah korban dalam kasus korupsi yang melibatkan raksasa tekstil dari Surakarta itu.

Dalam agenda sidang tersebut juga, Tim Kuasa Hukum Babay Parid menyampaikan dua catatan yang berkaitan erat dengan jalannya proses persidangan. Pertama, terkait penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama dalam persidangan, serta kondisi dokumen Berita Acara Pengadilan (BAP) yang rusak.

"Jaksa berpendirian tetap menggunakan KUHAP yang lama, sedangkan sejak diterbitkan KUHAP yang terbaru tertanggal 2 Januari 2026, idealnya harus menggunakan KUHAP yang baru," jelas Budi Jatmiko, anggota Tim Kuasa Hukum Babay Parid saat ditemui wartawan.

Budi menjelaskan bahwa meskipun tidak banyak berubah, penggunaan KUHAP lama yaitu UU No.8/1981 menyebabkan perbedaan prosedur acara pengadilan dalam sidang tersebut. Catatan itu diberikan untuk memastikan jalannya proses persidangan agar sesuai dengan ketentuan KUHAP yang baru.

Sementara itu, terkait dokumen BAP yang rusak, Budi menyebut pihaknya telah mengajukan permohonan tertulis untuk bisa menerima salinan dokumen yang baru.

"Harapannya tidak terpakai, karena akan selesai di putusan selanjutnya. Namun kami tetap perlu mempelajari dokumen perkara dan BAP yang rusak atau tidak jelas itu. Itu merupakan saksi yang cukup penting dari pihak Bank DKI maupun dari pihak Sritex," ujarnya.

Hakim Ketua dalam proses persidangan Babay Parid telah mendengar eksepsi serta tanggapan JPU atas eksepsi terdakwa. Putusan belum bisa dikeluarkan dalam sidang kali ini. Rencananya, sidang bakal kembali dilanjutkan pada 20 Januari 2026, pekan depan.

Bisnis.com, SURABAYA – Elina Widjajanti, nenek berusia 80 tahun yang menjadi korban pengusiran dan pembongkaran kediamannya di Surabaya, kembali membuat laporan kepada aparat mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan surat akta kepemilikan rumahnya di Jalan Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep.

Laporan tersebut dilayangkan dan diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim dengan nomor registrasi: LP/B/18/1/2026/SPKT/Polda Jawa Timur tertanggal 6 Januari 2026.

Kuasa hukum Elina, Wellem Mintarja menjelaskan bahwa terdapat sekitar lima orang yang dilaporkan kliennya itu. Termasuk di antaranya adalah Samuel Adi Kristanto (SAK), sosok tersangka yang mendalangi aksi pengusiran dan perobohan paksa rumah Elina.

"Kami laporkan dugaan pemalsuan surat. Ada beberapa yang kami laporkan. Dokumen mengenai objek tanah di Kuwukan yang rata dengan tanah. Jumlahnya ada lima," ucap Wellem dikutip Rabu (7/1/2026).

Menurutnya, rumah maupun lahan yang selama ini ditempati nenek Elina beserta sanak familinya selama ini tidak pernah dijual kepada pihak manapun. Surat legalitas lahan dalam bentuk Letter C tersebut atas nama saudara kandung Elina, yakni Elisa Irawati.

Namun, tiba-tiba muncul pencoretan surat Letter C atas nama orang lain berdasarkan dokumen akta jual beli (AJB) tahun 2025. Wellem menjelaskan bahwa Elisa Irawati yang tertulis sebagai pemilik lahan tersebut telah meninggal dunia pada 2017.

"Awalnya kan atas nama Bu Elisa Irawati. Nah surat keterangan tanah itu, dasarnya itu kan dari akta Jual beli, dasar pencoretannya. Nah akta jual beli itu posisinya 2025. Sedangkan akta jual beli tersebut berdasarkan pada surat kuasa jual 2014," bebernya.

"Sedangkan bu Elisa sendiri meninggal 2017. Orang meninggal kok bisa melakukan jual beli, kan gak mungkin itu," tambahnya.

Dalam laporan tersebut, Wellem menyatakan bahwa kliennya mengantongi dan telah menunjukkan sejumlah bukti dokumen, termasuk surat ahli waris sebagai bahan yang dapat digunakan aparat kepolisian dalam menelusuri tindak pidana pemalsuan yang dilaporkan.

Adapun, Elina melaporkan Samuel cs dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta autentik dan atau keterangan palsu dalam akta autentik UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 KUHP dan atau Pasal 392 KUHP dan atau Pasal 394 KUHP.

Sementara itu, Elina mengaku bahwa selama ini dirinya tidak pernah menjual rumah ataupun lahan miliknya tersebut kepada pihak luar. Dengan pelaporan itu, dirinya berharap surat atau akta kepemilikan rumahnya dapat dikembalikan seperti sedia kala.

"Enggak pernah [dijual ke siapapun]. Ya [harapannya] dikembalikan atas nama Elisa," pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Elina diusir oleh sekelompok orang dari rumahnya di Jalan Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya.

Dalang dari peristiwa nahas tersebut adalah Samuel Adi Kristanto (SAK), yang turut serta menggandeng puluhan orang untuk mengusir dan menyeret Elina dari rumahnya pada 6 Agustus 2025 lalu.

Samuel berdalih bahwa ia melakukan tindakan tersebut berlandaskan akta jual-beli. Lalu, Samuel pun menyegel rumah dan meratakannya dengan tanah pada 15 Agustus 2025.

Atas kejadian itu, Elina pun melapor ke Polda Jatim dengan Nomor: LP/B/1546/X/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 29 Oktober 2025.

Aparat Polda Jatim kemudian menangkap Samuel dan Yasin dan menetapkan keduanya sebagai tersangka pada Senin (30/12). Selanjutnya, Polda Jatim juga kembali menangkap dan menetapkan WE dan SY alias Klowor sebagai tersangka, di mana keduanya terbukti terlibat dalam kasus yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa Hukum Muhammad Kerry Adrianto Riza, Hamdan Zoelva merasa bahwa tuduhan jaksa kepada kliennya belum menemukan bukti yang cukup kuat terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

Menurut mantan ketua MK itu, selama proses persidangan tidak ada bukti berkaitan dengan dugaan pengkondisian tata kelola minyak yang menyeret perusahaan pelat merah.

"Ternyata setelah mendengar dakwaan dari jaksa, dan juga proses persidangan yang sudah sampai kepada pembuktian saksi-saksi ini, itu sama sekali tidak ada. Jadi tidak ada yang berkaitan dengan oplosan minyak yang disampaikan dalam konferensi pers yang awal itu," ucapnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Termasuk, katanya, pembuktian terkait penyewaan tangki Bahan Bakar Minyak di Merak dan kapal milik PT Jenggala Maritim Muda Nusantara (PT JMN). Menurutnya, hal itu didasari setelah pihaknya membaca seluruh dokumen persidangan.

"Kami yakin dengan membaca seluruh dokumen-dokumen persidangan dan juga apa yang sudah fakta-fakta persidangan sudah ada, kami yakin untuk sampai ke sana karena saksi-saksi utama ini sudah maju. Kami tidak yakin untuk sampai bisa membutuhkan hal itu," ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap menghormati dan mengikuti seluruh rangkaian persidangan sesuai prosedur yang belaku.

Dalam kesempatan yang sama, Kerry menyampaikan sejumlah terminal BBM swasta yang disewa oleh Pertamina telah sesuai mekanisme. Dia menilai kesaksian dari Hanung dan Alfian dalam persidangan telah menyatakan bahwa pengadaan langsung itu sudah sesuai dengan peraturan dan hasil evaluasi.

"Jadi faktanya OTM ini sangat bermanfaat, masih dipakai sampai sekarang, menghilangkan ketergantungan impor dari Singapura selama berpuluhan tahun dan memberikan untung pada Pertamina yang luar biasa besarnya," tandasnya.

Dalam perkara ini, terdakwa lainnya adalah Agus Purwono selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; Yoki Firnandi selaku eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; serta Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

JAKARTA - Salah satu dari delapan tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dokter Tifauzia Tyassuma (dokter Tifa) telah mengganti kuasa hukumnya, dari Ahmad Khozinudin dkk beralih ke Tim Pembela Penegak Keadilan (PPK). Dokter Tifa pun menjelaskan latar belakang penggantian kuasa hukum ini.

Dalam unggahannya di media sosial X, dokter Tifa menjelaskan bahwa dirinya perlu meluruskan informasi yang beredar terkait penggantian kuasa hukumnya. Dia menepis kabar yang menyatakan dirinya mencabut kuasa hukum dan mengalihkan kepada kuasa hukum lainnya.

"Saya menghargai perhatian media terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Namun saya perlu meluruskan informasi yang beredar hari ini: istilah “mencabut kuasa” tidak tepat digunakan dalam konteks saya, karena kurang lebih sejak lima bulan yang lalu sdr. Ahmad Khozinudin dkk secara sepihak mencabut pendampingan mereka sebagai Kuasa Hukum saya. Dengan demikian, secara faktual dan administratif, saya bukan lagi klien dari Tim tersebut pada periode pemeriksaan saat ini," tulis dokter Tifa dalam unggahannya di akun resminya @DokterTifa, dikutip Minggu (23/11/2025).

Dokter Tifa menambahkan bahwa sejak berakhirnya pendampingan tersebut, dirinya telah sepenuhnya didampingi oleh Tim Pembela Penegak Keadilan (PPK) yang dikoordinatori oleh Abdullah Alkatiri dan Dr M Taufiq.

"Mereka mendampingi saya dalam seluruh proses, termasuk pemeriksaan pada 13 November 2025 lalu serta kewajiban lapor yang saya jalani hingga hari ini. Dengan dukungan Tim inilah saya melangkah dengan tenang, profesional, dan fokus pada substansi akademik yang sejak awal saya pertanggungjawabkan," paparnya.

Dia menambahkan tetap menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang pernah membantu dalam perjalanan penanganan kasus ini, termasuk Ahmad Khozinudin dkk.

"Tidak ada sisi konflik ataupun persoalan personal. Namun, saya juga berkewajiban memastikan informasi publik tetap akurat, karena saya tidak ingin ada pihak yang terseret dalam narasi yang tidak sesuai kenyataan. Perjuangan ini sejak awal adalah perjuangan untuk kebenaran dan keadilan, bukan untuk menciptakan kesalahpahaman baru. Hasbunallah wanikmal wakil, nikmal maula wanikman nashiir. Laa haula wala quwwata ila billah. Salam takzim," pungkasnya.

Diketahui, Polda Metro Jaya melakukan pencekalan terhadap delapan tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi.

"Benar, delapan orang yang dicekal untuk (tidak) ke luar negeri, tapi bukan tahanan kota. Karena status yang bersangkutan adalah tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto saat dihubungi, Kamis (20/11/2025).

Budi menjelaskan, pencekalan itu diajukan setelah delapan orang tersebut berstatus sebagai tersangka. Hal ini untuk memastikan mereka tidak melarikan diri keluar negeri selama proses penyidikan berjalan. "Dari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya itu untuk menghindari mereka pergi ke luar negeri," ujar dia.

Dia mengatakan, delapan orang tersangka tetap diizinkan bepergian ke luar kota sepanjang masih memenuhi kewajiban lapor. Roy Suryo Cs tak ditahan seusai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ketujuh Jokowi pada Kamis (13/11/2025) lalu.

Alasan tak dilakukan penahanan karena mereka mengajukan saksi dan ahli meringankan. Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus ini.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup sebelum menetapkan delapan orang tersebut sebagai tersangka.

"Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan tersangka dalam pencemaran nama baik fitnah dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan Bapak Insinyur Jokowi," kata Asep Edi saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (7/11/2025).

Delapan tersangka ini dibagi menjadi dua klaster. Di klaster pertama ada ES KTR, MRF, RE, dan DHL. Selanjutnya, klaster kedua yakni RS, RHS, dan TT.