JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah membacakan putusan atas gugatan yang diajukan PT Citra Marga Nusaphala Tbk (kode saham: CMNP) kepada PT MNC Asia Holding Tbk. Hasilnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Merespons hal tersebut, Legal Counsel MNC Group Chris Taufik menegaskan putusan itu belum final.

Pasalnya, pihaknya akan mengajukan banding terkait putusan tersebut. Sebab, banyak hal dalam putusan yang patut dipertanyakan.

"Ini belum final. Ya yang terang kita akan banding, itu harus. Kenapa? Karena putusan ini banyak yang harus dipertanyakan, jadi keputusan belum berkekuatan hukum tetap," kata Chris saat ditemui wartawan pada Rabu (22/4/2026).

Chris mempertanyakan putusan tersebut, pasalnya pihaknya saat itu hanya sebagai arranger dalam jual beli surat berharga yang disebut-sebut penggugat sebagai tukar menukar.

Terlebih, lanjut Chris, ahli-ahli yang dihadirkan MNC Group selama persidangan mengapa tidak masuk menjadi pertimbangan putusan hakim.

"Kita kan menghadirkan ahli bukan cuma satu dua orang, banyak saksi ahli yang kita hadirkan dan semuanya juga sudah diuji," ujarnya.

Lihat video: Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun Sebut Gugatan CMNP terhadap MNC Salah Pihak!



Chris menilai gugatan tersebut salah sasaran. Ada pihak-pihak yang sering disebut dalam persidangan, namun malah tidak menjadi pihak tergugat. "Bagaimana kok orang-orang yang disebut-sebut di dalam gugatan, tapi malah nggak digugat," ucapnya.

Hal lain yang ia pertanyakan terkait pertimbangan yang termuat dalam keterangan pers dari PN Jakarta Pusat terkait putusan tersebut.

"Tiba-tiba keluar press release dari pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan Itu nggak pernah dimunculkan selama proses pengadilan. Kalimat-kalimat itu nggak pernah dimunculkan dari kesaksian-kesaksian ahli itu," sambungnya.

"Itu nggak pernah dimunculkan selama proses pengadilan kalimat kalimat itu, nggak pernah dimunculkan dari kesaksian-kesaksian ahli itu," sambungnya.

Lebih lanjut, Chris menyatakan MNC Group tengah mempertimbangkan untuk melaporkan majelis hakim yang menangani gugatan CMNP atas MNC Group ini ke Komisi Yudisial (KY) maupun Mahkamah Agung (MA).

"Kita lagi mempertimbangkan apakah perlu untuk dilaporkan mungkin ke Komisi Yudisial dan ke Mahkamah Agung, karena banyak hal-hal yang aneh," ungkap Chris.

Ia menegaskan, pelaporan tersebut akan dibahas secara internal terlebih dahulu, termasuk dengan tim penasihat hukum tergugat.

Di sisi lain, Chris juga menjawab pertanyaan wartawan mengenai banyaknya narasi yang termuat di beberapa media menjelang putusan dan menyebut lembaga aparat penegak hukum diminta mengawasi PN Jakarta Pusat bilamana MNC Group memenangkan kasus tersebut.

"Nah itu juga perlu disikapi. Artinya begini, artinya harus ada mungkin KY atau Mahkamah Agung yang harus berperan aktif membuktikan jangan-jangan malah yang nyebar-nyebarin ada sesuatu yang perlu diluruskan juga," pungkasnya.

Chris menambahkan, gugatan ini ia nilai asal-asalan.

Selain tidak jelas pihak yang dituju, nilai yang termuat dalam gugatan juga membuat publik heboh atas besarnya nilai yang jauh lebih besar dari putusan hakim saat ini.

"Gugatannya kan wah sedemikian besar Rp 119 triliun, yang diputuskan kan bisa dilihat jauh dari angka yang sangat bombastis tersebut," tuturnya.

"Dulu kan ada beberapa kali statement saya mengatakan bahwa ini gugatan yang bikin gaduh ya, memang iya gugatannya kan memang membikin gaduh dan ternyata kan putusannya juga nggak sebombastis itu, biasa-biasa saja," pungkasnya.

Seperti diketahui, CMNP dalam gugatannya menyertakan nominal senilai Rp119 triliun. Namun, putusan hakim hanya terbatas USD28 juta dan itupun masih belum berkekuatan hukum tetap.

"Jangan berlebihanlah," pungkasnya.

JAKARTA - Tim Penasihat Hukum mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim meminta Majelis Hakim memberikan waktu untuk menghadirkan seluruh saksi. Sebab ada ketimpangan dalam proses persidangan antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan

Hal itu dikatakan Dodi S. Abdulkadir kuasa hukum Nadiem Makarim menyoroti ketetapan Majelis hakim dalam sidang lanjutan kasus Chromebook di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa, 21 April 2026.

Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim menetapkan percepatan jadwal persidangan serta menginformasikan hanya tersedia dua kesempatan sidang dalam dua hari berturut-turut pada 22 dan 23 April 2026 bagi terdakwa, Nadiem Makarim untuk menghadirkan seluruh saksi dan ahli.

“Pengaturan waktu dalam tahap pembuktian menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara pihak Jaksa Penuntut Umum dan pihak terdakwa,” katanya.

Dodi mencontohkan, untuk agenda pembuktian JPU mendapatkan 11 kali kesempatan sedangkan Nadiem Makarim hanya 3 kali. Begitu juga dengan rentang waktu sidang, JPU sebanyak 3 bulan, sedangkan Nadiem Makarim hanya 2 minggu.

“Jumlah saksi JPU mencapai 55 orang, sedangkan kliennya Nadiem Makarim hanya 12 orang. Jumlah Ahli JPU sebanyak 7 orang, Nadiem hanya 1 orang. Perbedaan ini menjadi perhatian karena melanggar hak terdakwa dan penasihat hukum sesuai hukum acara serta berpotensi membatasi ruang yang tersedia bagi Terdakwa dalam menyampaikan pembelaan secara menyeluruh,” katanya.

Lihat video: BABAK BARU! Nadiem Makarim Jalani Sidang Kasus Chromebook



Dodi menyampaikan kecukupan waktu merupakan elemen penting untuk memastikan kualitas proses pembuktian, pencarian kebenaran materiil, dan pemenuhan hak asasi bagi Terdakwa.

“Kami keberatan dengan jadwal yang diberikan karena percepatan jadwal ini membatasi hak kami untuk menghadirkan seluruh saksi, khususnya ahli, agar dapat memberikan keterangan secara optimal. Ini tidak sesuai dengan prinsip persidangan yang adil,” ujarnya.

Senada, Tim Penasihat Hukum lainnya Ari Yusuf Amir menekankan keseimbangan dalam kesempatan pembuktian merupakan bagian penting dalam menjaga integritas proses peradilan.

“Kami memohon agar majelis hakim dapat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut agar tidak terjadi pelanggaran hak terhadap Terdakwa dan penasihat hukum sesuai hukum acara, serta agar terdapat ruang yang memadai bagi seluruh pihak untuk menyampaikan pembuktian secara utuh, sehingga proses persidangan dapat berjalan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan proporsional (berimbang),” tegas Ari.

Ari menegaskan komitmennya untuk mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan, dengan harapan agar setiap tahapan persidangan dapat berlangsung dengan mempertimbangkan prinsip keadilan yang berimbang dan kredibel serta kelengkapan pembuktian.

JAKARTA - Sidang ketiga perkara gugatan Nomor 186/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Jkt.Pst antara DPW PPP Maluku melawan DPP PPP kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026). Agenda persidangan kali ini menyoroti kelengkapan dokumen dari pihak tergugat terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (PLT) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPW PPP Maluku.

Dalam persidangan, Majelis Hakim secara tegas meminta DPP PPP untuk segera melengkapi dokumen krusial yang hingga kini belum diajukan, yakni surat resmi yang menerangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) berhalangan tetap, serta Akta Notaris asli sebagai dasar penerbitan SK PLT.

Majelis menekankan bahwa kedua dokumen tersebut merupakan syarat fundamental untuk membuktikan keabsahan tindakan administratif DPP PPP. Ketidakmampuan tergugat dalam menghadirkan dokumen tersebut hingga sidang ketiga dinilai menjadi catatan serius dalam proses pembuktian.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Tim Hukum penggugat yang diwakili oleh Wahyu Ingratubun, didampingi Sabarudin Rery dan Marshal Renawarin. Dalam pernyataannya, Wahyu menegaskan bahwa belum lengkapnya dokumen kunci dari pihak tergugat semakin memperkuat dugaan adanya cacat prosedur dalam penerbitan SK PLT.

“Fakta di persidangan menunjukkan bahwa hingga sidang ketiga ini, tergugat belum mampu menunjukkan dasar hukum yang sah dan lengkap. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa legalitas SK PLT yang diterbitkan patut dipertanyakan,” ujar Wahyu Ingratubun.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya guna memberikan kesempatan kepada pihak tergugat melengkapi dokumen yang diminta oleh Majelis Hakim.

Perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dinamika internal partai politik serta aspek legalitas dalam pengambilan keputusan organisasi yang berdampak langsung pada struktur kepengurusan di daerah.

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak eksepsi kewenangan absolut yang diajukan pihak Tergugat (Mardiono) dalam perkara sengketa hasil Muktamar ke-X Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Putusan sela tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat untuk perkara Nomor 74/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Jkt.Ps, Kamis (16/4/2026).

Dengan ditolaknya eksepsi, gugatan yang diajukan M. Thobahul Aftoni (Toni), Subadri Ushuluddin dan Akhmad Saiful Hakim selaku peserta Muktamar X PPP, dipastikan berlanjut ke tahap pemeriksaan bukti pokok perkara. Perkara ini menjadi salah satu sengketa internal partai yang mendapat perhatian publik setelah muncul dua klaim kepemimpinan di tubuh PPP pasca-muktamar.

Dalam kutipan Amar Putusan Sela yang dibacakan melalui E-cort Mahkamah Agung, Majelis Hakim menyatakan: "Eksepsi tentang kewenangan absolut tidak dapat diterima. Menyatakan Pengadilan Negeri berwewenang mengadili perkara nomor 74/pdt.sus/parpol/2026/PN.Jkt.Pst Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut".

Sengketa yang diajukan Aftoni, Subadri Ushuluddin dan Ahkmad Saiful Hakim ini berkaitan dengan keabsahan proses dan hasil Muktamar ke-X, termasuk tata cara persidangan, proses pemilihan, dan legitimasi klaim ketua umum yang muncul dari dua kubu. Oleh karena itu, menurut Majelis, perkara tersebut termasuk kategori sengketa keperdataan dalam tubuh partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Lihat video: Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Waketum



Pada tahapan ini, para pihak akan mulai mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi, menghadirkan ahli serta memberikan penjelasan lebih rinci mengenai rangkaian peristiwa dan dugaan pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Muktamar ke-X PPP.

Pihak Penggugat menyatakan sangat siap dan akan menunjukkan seluruh bukti dan fakta hukum Pembuktian

bahwa klaim Mardiono terpilih aklamasi di Muktamar X PPP itu tidak benar.

“Putusan Majelis Hakim sudah tepat. Sengketa ini murni perselisihan internal partai, dan kami siap membuktikan bahwa pelaksanaan Muktamar X yang mengklaim Tergugat (Mardiono) sebagai Ketua Umum PPP terpilih cacat hukum dan tidak sesuai prosedur AD/ART,” ujar Aftoni.

Menurutnya, pihak Penggugat telah menyiapkan sejumlah bukti dokumen, kronologi, serta saksi dan ahli yang akan memperkuat dalil-dalil gugatannya.

Sebelumnya, Mahkamah Partai PPP sempat mengeluarkan surat keterangan terkait kepengurusan hasil muktamar. Namun, perbedaan pandangan di internal PPP tetap berlanjut, hingga akhirnya salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan. (Rakhmatulloh)

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada kepada publik dan tokoh-tokoh politik. Pernyataan itu disampaikan Nadiem di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026).

“Terima kasih teman-teman media. Saya hari ini mau bercerita sedikit. Saya sudah 7 bulan di penjara dan walaupun alhamdulillah saya bersyukur bahwa semua tuduhan tidak terbukti,” ucapnya.

Nadiem menyoroti gaya kepemimpinannya yang mungkin dianggap terlalu mendobrak tanpa mempedulikan etika birokrasi yang ada.

"Saya ingin mengakui ini, bahwa saya masuk mungkin tidak selalu menghormati budaya birokrasi. Saya bawa banyak sekali orang dari luar masuk ke dalam, para profesional muda yang mungkin menciptakan gesekan-gesekan," ujarnya.

Nadiem juga mengakui sifatnya yang terlalu fokus pada profesionalisme kerja membuatnya luput dalam menjalankan fungsi politik dan sosial.

"Saya mungkin kurang santun dalam cara penyampaian saya. Saya kurang menghormati dan kurang sowan kepada tokoh-tokoh, baik masyarakat maupun politik. Saya salah tidak memahami bahwa sebagian dari tugas saya adalah fungsi politik," tambahnya.

Lihat video: BABAK BARU! Nadiem Makarim Jalani Sidang Kasus Chromebook



Nadiem menyadari selama masa jabatannya, ada ucapan atau perilaku yang mungkin menyinggung berbagai pihak. Dengan nada rendah hati, ia menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya.

"Untuk itu saya ingin sekali mohon maaf. Saya ingin mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada ucapan-ucapan atau perilaku saya pada saat menjadi Menteri yang tidak berkenan," tuturnya.

Tujuh bulan terpisah dari keluarga dan anak-anak diakui Nadiem sebagai masa yang sangat berat. Namun, Nadiem mengaku tetap optimistis dan mendapatkan inspirasi dari tokoh-tokoh sejarah Indonesia yang pernah mengalami pengorbanan lebih besar darinya.

"Hal itu memberikan saya kekuatan, memberikan saya inspirasi, dan itulah alasan kenapa bahkan dalam situasi terpuruk seperti ini, saya masih optimistis. Saya masih mencintai negara saya, saya percaya ujungnya keadilan itu masih menjadi azas dasar dari negara Indonesia yang saya cintai ini," tuturnya.

JAKARTA - Sidang kedua gugatan terkait Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) DPWPartai Persatuan Pembangunan (PPP) Maluku kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026). Sidang perkara ini dengan nomor perkara 186/Pdt.Sus-Parpol/2026/PNJkt.Pst.

Dalam persidangan tersebut, majelis hakim menolak surat kuasa dari pihak tergugat yang ditandatangani oleh seorang Wasekjen DPP PPP, Jabbar Idris.

Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pihak yang menandatangani surat kuasa dinilai tidak memiliki legal standing atau kewenangan hukum yang sah untuk mewakili organisasi dalam perkara tersebut.

Kuasa hukum penggugat, Wahyu Ingratubun, dalam keterangannya menegaskan bahwa keabsahan surat kuasa merupakan aspek fundamental dalam proses persidangan.

Wahyu menjelaskan bahwa pihak tergugat tidak dapat menunjukkan dasar kewenangan yang jelas atas penandatanganan surat kuasa tersebut.

“Majelis hakim telah tepat menilai bahwa surat kuasa tersebut cacat secara hukum karena tidak memenuhi unsur legal standing,” ujarnya.

Lihat video: Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Waketum



Dengan ditolaknya surat kuasa tersebut, posisi hukum pihak tergugat menjadi lemah dalam melanjutkan proses pembelaan. Sidang selanjutnya dijadwalkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat memperbaiki administrasi hukum mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perkara ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan dinamika internal kepengurusan DPW PPP Maluku dan juga kepengurusan PPP di wilayah Indonesia lainnya serta implikasinya terhadap legitimasi organisasi di tingkat daerah.

JAKARTA - Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim kembali digelar dengan agenda pemeriksaan ahli pada Senin (30/3/2026).

Pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tiga orang saksi ahli. Dua di antaranya hadir langsung di ruang sidang, sementara satu ahli mengikuti persidangan secara daring karena alasan kesehatan.

Salah satu ahli yang dihadirkan adalah Meidijati yang menjabat Kepala Subdirektorat Ketentuan Umum Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ia hadir sebagai ahli perpajakan berdasarkan surat tugas resmi dari institusinya.

Kepada majelis hakim, Meidijati menjelaskan bahwa dirinya ditunjuk sebagai ahli karena telah memiliki penetapan resmi sebagai ahli perpajakan melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak. Selain itu, ia memiliki pengalaman panjang di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sejak 1997 dan saat ini menjabat sebagai kepala subdirektorat.

"Saya ditugaskan oleh organisasi saya oleh Direktoeat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai ahli perpajakan karena saya telah ditetapkan sebagai ahli perpajakan melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak dan juga saya secara pengalaman telah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1997 dan saat ini saya adalah Kepala Sub Direktorat Ketentuan Umum Perrpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa," paparnya.

Dari sisi pendidikan, Meidijati tercatat memiliki latar belakang akademik S3 di bidang akuntansi, S2 kebijakan publik, serta S1 ekonomi.

Lihat video: Sidang Nadiem: Vendor Akui Diinfo Pihak Google terkait Pengadaan Chromebook



Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah sempat menanyakan kepada ahli apakah pernah membaca berita acara pemeriksaan (BAP) kasus tersebut.

Menjawab hal itu, Meidijati mengaku tidak pernah. Namun, ia menyebut pernah menerima dokumen berupa laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan milik terdakwa yang diberikan oleh kejaksaan melalui Direktorat Jenderal Pajak atas izin Kementerian Keuangan.

Sementara itu, JPU menjelaskan tujuan menghadirkan ahli pajak dalam persidangan ini untuk memperkuat pembuktian, khususnya terkait alat bukti surat berupa dokumen perpajakan yang telah diajukan sebelumnya.

Jaksa menegaskan bahwa keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, selama diperoleh tidak melawan hukum.

“Ahli dihadirkan untuk mendukung alat bukti surat yang telah kami ajukan di persidangan, berupa SPT pajak atas nama terdakwa Nadiem Makarim maupun SPT wajib pajak badan atas nama PT Gojek Indonesia,” ujar JPU di hadapan majelis hakim.

Menurut jaksa, keterangan ahli tersebut juga berkaitan dengan upaya pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam perkara ini, yang nilainya diduga mencapai Rp800 miliar.

Fot: Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim kembali digelar dengan agenda pemeriksaan ahli pada Senin (30/3/2026) / Yuwantoro Winduajie

JAKARTA - Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, mengungkapkan dirinya baru saja menjalani operasi lanjutan di sela libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah. Sidang sendiri baru dimulai sekitar pukul 11.15 WIB.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Nadiem menjelaskan dirinya telah menjalani tindakan operasi keempat sekitar enam hari sebelum sidang.

“Pertama, Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Hari ini saya siap mengikuti sidang, namun sekitar enam hari lalu saya menjalani operasi keempat dan ternyata ada kemunduran, sehingga harus mengulang lagi dari awal. Masih ada satu tindakan operasi lagi yang harus dilakukan,” ujarnya di persidangan, Senin (30/3/2026).

Nadiem menambahkan, perkembangan kondisi kesehatannya akan dilaporkan lebih lanjut melalui resume medis kepada majelis hakim.

Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah menanyakan apakah Nadiem sempat menjalani pembantaran selama proses perawatan. Nadiem menjelaskan dirinya memang dibantarkan selama menjalani perawatan, yakni sejak 17 Maret hingga 29 Maret 2026.

Lihat video: Sidang Nadiem: Vendor Akui Diinfo Pihak Google terkait Pengadaan Chromebook



“Dibantarkan, Yang Mulia, dari tanggal 17 sampai dengan kemarin, tanggal 29,” jawabnya.

Meski masih dalam proses pemulihan, Nadiem memastikan dirinya tetap siap mengikuti jalannya persidangan. Majelis hakim pun mengingatkan agar yang bersangkutan segera menyampaikan apabila kondisi kesehatannya menurun selama sidang berlangsung.

“Untuk hari ini bisa mengikuti persidangan?” tanya hakim.

“Siap, Yang Mulia,” jawab Nadiem.

Majelis hakim kemudian meminta agar Nadiem tetap memperhatikan kondisi kesehatannya selama persidangan berjalan.

Fot: Yuwantoro Winduajie

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menjelaskan terkait dengan rencana eksekusi Hotel Sultan yang dikuasai oleh PT Indobuildco, perusahaan milik Pontjo Sutowo.

PPKGBK diketahui telah melayangkan surat permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (18/2/2026). Upaya ini diambil setelah PT Indobuildco mengabaikan batas waktu penyerahan aset secara sukarela yang telah ditentukan pengadilan.

“Hingga detik terakhir tenggat waktu 17 Februari kemarin, tidak ada respons maupun upaya penyerahan aset secara sukarela dari PT Indobuildco. Hal ini menegaskan ketiadaan itikad baik untuk mematuhi hukum,” ujar Kuasa Hukum PPKGBK Kharis Sucipto, Kamis (4/3/2026).

Kharis menjelaskan bahwa masa teguran atau aanmaning saat ini telah jatuh tempo. Akan tetapi, karena tidak ada kepatuhan, PPKGBK mendesak pengadilan segera melakukan konstatering atau pencocokan objek di lapangan sebagai prosedur tetap eksekusi.

Pemerintah menegaskan tidak akan lagi memberikan toleransi terhadap berbagai manuver yang dinilai bertujuan mengulur waktu penyerahan lahan. Penyerahan surat permohonan eksekusi ini menjadi upaya final negara dalam menyelamatkan aset strategis di kawasan Senayan tersebut.

Dia menyebut, saat ini PPKGBK tengah menunggu perintah resmi dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk memulai proses eksekusi fisik di lapangan.

Manajemen PPKGBK memastikan seluruh tahapan pengambilan paksa lahan akan dijalankan secara hati-hati sesuai dengan koridor hukum acara yang berlaku.

Adapun, langkah ini diambil guna mengamankan kembali aset negara di Blok 15 kawasan Senayan yang selama puluhan tahun dikelola oleh PT Indobuildco. Pasalnya, penguasaan lahan oleh Indobuildco tersebut sudah tidak memiliki landasan legalitas sejak masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) habis.

“Kami yakin bahwa semua proses eksekusi akan dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan dalam koridor hukum acara yang berlaku. Untuk itu, kami memohon dukungan dan kepercayaan dari publik agar proses eksekusi penyelamatan aset negara ini dapat berjalan segera dalam tatanan hukum yang ada," ujarnya.

PTUN Batalkan Banding

Dalam perkembangan terbaru, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) resmi membatalkan putusan perkara nomor 221 yang sekaligus mematahkan upaya hukum PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo terkait dengan pengelolaan lahan Hotel Sultan.

Melansir laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pembatalan Putusan perkaranya nomor 221 itu diatur dalam Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 13/B/2026/PT.TUN.JKT yang dikeluarkan pada 26 Februari 2026.

"Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 221/G/2025/PTUN.JKT, tanggal 3 Desember 2025 yang dimohonkan banding," bunyi Putusan tersebut dikutip Selasa (3/3/2026).

Menanggapi hal tersebut, Kharis menyatakan pembatalan itu memperkuat posisi PPKGBK dalam melaksanakan penertiban atas Hotel Sultan.

Kharis menuturkan, kini PT Indobuildco yang masih menduduki pengelolaan Hotel Sultan tidak memiliki pilihan langkah hukum lain kecuali mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, dia menekankan bahwa proses administratif di PTUN tidak akan menghambat jalannya sengketa perdata yang telah dimenangkan pemerintah.

“Sekalipun demikian, saya tegaskan kembali bahwa proses eksekusi Putusan Perdata PN Jakarta Pusat tidak terpengaruh secara hukum dengan perkara TUN,” jelasnya.

Respons Pontjo Sutowo

Sementara itu, Ponjto Sutowo melalui kuasa hukumnya menyatakan bakal mengajukan kasasi usai PTUN membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 221/G/2025/PTUN.JKT.

Dalam putusan sebelumnya, PTUN mengabulkan permohonan PT Indobuildco, perusahaan milik Pontjo Sutowo untuk melakukan banding atas sengketa Hotel Sultan yang berdiri di area Gelora Bung Karno. Akan tetapi, pada 26 Februari 2026 PTUN membatalkan perkara nomor 221 yang dituangkan dalam Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 13/B/2026/PT.TUN.JKT.

Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva menjelaskan bahwa pihaknya akan melayangkan kasasi sebagai respons dari pembatalan putusan perkara nomor 221.

"Terhadap putusan PTUN, PT Indobuildco akan mengajukan Kasasi," jelas Hamdan kepada Bisnis, Rabu (4/3/2026).

Sejalan dengan rencana tersebut, Hamdan menekankan bahwa putusan pembatalan perkara nomor 221 itu tidak serta merta berkekuatan hukum tetap.

Saat dikonfirmasi mengenai alasan pembatalan yang dilakukan PTUN, Hamdan tidak menjelaskan. Hanya saja, dia menekankan bahwa putusan pembatalan belum dapat dijadikan dasar kuat untuk pelaksanaan eksekusi.

"Karena itu, putusan ini [pembatalan perkara 221] belum belum berkekuatan hukum tetap, belum dapat dijadikan dasar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis terhadap para tersangka pada kasus tata kelolaminyak mentah dan produk kilang yang dimulai sejak Kamis (26/2/2026) hingga Jumat (27/2/2026) dini hari.

Dalam kasus ini total ada sembilan terdakwa yang dijerat pidana korupsi mulai dari Eks Dirut PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Riva Siahaan, Eks Dirut PT Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi hingga Anak Pengusaha Minyak Riza Chalid sekaligus Pemilik Manfaat PT Orbit Terminal Merak (OTM), Muhammad Kerry Andrianto Riza.

Ketua Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis terhadap seluruh tersangka tersebut, mulai dari vonis kurungan penjara 9 tahun hingga yang terberat vonis penjara 9 tahun.

Vonis Eks Dirut PIS Yoki Firnandi

Mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnandi telah divonis 9 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang.

Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji memutuskan Yoki telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoki dengan pidana penjara selama 9 tahun," ujar Fajar di PN Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Yoki juga diwajibkan untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Namun, apabila Yoki tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Selain Yoki, Sani Dinar Saifuddin selaku eks Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional dan Agus Purwono selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional telah dituntut dalam kesempatan ini.

Sani divonis 9 tahun, sementara Agus selama 10 tahun. Selain itu, keduanya juga didenda Rp1 miliar dengan subsider 190 hari.

Adapun, putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Yoki Cs selama 14 tahun dengan denda Rp1 miliar.

Vonis Riva Siahaan

Sementara itu, Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan telah divonis 9 tahun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang.

Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji menilai bahwa Riva telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam rasuah tata kelola minyak itu.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riva Siahaan dengan pidana penjara selama sembilan tahun," ujar jaksa di PN Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Riva juga diminta untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Namun, apabila Riva tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Adapun, hal yang memberatkan vonis ini lantaran Riva tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan korupsi.

"Hal meringankan, sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih punya tanggungan keluarga," pungkasnya.

Selain Riva, Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga juga telah divonis dalam sidang kali ini.

Maya divonis 9 tahun, sementara Edward selama 10 tahun. Selain itu, keduanya juga didenda untuk membayar uang pengganti Rp1 miliar dengan subsider 190 hari.

Adapun, putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Riva Cs selama 14 tahun dengan denda Rp1 miliar.

Vonis Anak Riza Chalid, Kerry Andrianto

Anak Pengusaha Minyak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza telah divonis 15 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang.

Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji mengatakan Kerry telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kerry Andrianto dengan pidana penjara selama 15 tahun," ujar Fajar di PN Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026) dini hari.

Kemudian, Kerry juga diminta untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Namun, apabila Kerry tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Selain pidana badan, beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp2,9 triliun. Namun, apabila Kerry tidak dapat membayar uang denda, maka diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 2,9 triliun," pungkasnya.

Adapun, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT OTM telah divonis.

Keduanya, baik Dimas dan Gading divonis 13 tahun. Selain itu, keduanya juga didenda Rp1 miliar dengan subsider 190 hari.

Adapun, putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Kerry Cs selama 16-18 tahun dengan denda Rp1 miliar.

Selain itu, pembebanan uang pengganti khusus Kerry jauh lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Sebab, jaksa meminta agar Kerry dibebankan uang pengganti Rp13,4 triliun.

JAKARTA - Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dihukum sembilan tahun penjara dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak di PT Pertamina. Riva mengaku tak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan.

Seusai menghadiri sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Riva langsung disambut pendukungnya. Riva bahkan terlihat mendapatkan bunga dari pendukungnya.

Riva sempat menyampaikan bahwa dirinya meyakini masih banyak fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan. "Saya yakin masih banyak fakta-fakta persidangan yang belum dipertimbangkan, dan waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik akan menunjukkan keadilan," ungkap Riva di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Meski diputus bersalah, Riva mengaku tak pernah menyesal pernah bekerja di anak perusahaan PT Pertamina tersebut. "Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Maha Baik. Saya yakin dan percaya. Satu hal yang saya akan tambahkan, saya tidak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan tempat saya bekerja," tegasnya.

Diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Riva Siahaan sembilan tahun penjara. Majelis hakim mengganggap Riva telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 UU Tipikor.

"Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riva Siahaan oleh karena itu selama 9 tahun penjara," kata Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji.

Selain itu, Riva juga diminta untuk membayar pidana denda Rp1 miliar yang harus dibayarkan dalam satu bulan atau paling lama dapat diperpanjang satu bulan lagi setelah putusan inkracht. Pidana denda itu akan diganti dengan kurungan selama 190 hari apabila tidak dibayarkan.

"Pidana denda 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu satu bulan dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap," kata Fajar.

Majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman uang pengganti terhadap Riva. Riva sebelumnya dituntut JPU untuk membayar uang pengganti senilai Rp5 miliar.

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 9 tahun penjara kepada eks Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, terkait tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Putusan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Majelis Hakim mengganggap Riva telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 UU Tipikor.

"Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riva Siahaan oleh karena itu selama 9 tahun penjara," kata Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji.

Selain itu, Riva juga diminta untuk membayar pidana denda Rp1 miliar yang harus dibayarkan dalam satu bulan atau paling lama dapat diperpanjang satu bulan lagi setelah putusan incraht. Pidana denda itu akan diganti dengan kurungan selama 190 hari apabila tidak dibayarkan.

"Pidana denda 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu satu bulan dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap," ungkap Fajar.

Majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman uang pengganti terhadap Riva. Sebelumnya, Riva dituntut oleh Jaksa penuntut umum (JPU) untuk membayar uang pengganti senilai Rp5 miliar.

Hukuman ini lebih rendah dengan tuntutan yang diberikan JPU di mana JPU sebelumnya menuntut Riva itu untuk dihukum 14 tahun penjara.

Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Dalam dakwaan, Kejaksaan Agung mengungkap kasus dugaan korupsi ini berkaitan dengan pemenuhan minyak mentah di dalam negeri pada tahun 2018-2023. Ketentuan awal mewajibkan bahwa pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib mengutamakan minyak bumi dalam negeri.

Dengan demikian Pertamina diwajibkan mengutamakan kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi dari luar negeri. Kejagung mengungkap sejumlah terdakwa justru melakukan pengkondisian pada rapat optimalisasi hilir.

Pada intinya pengkondisian itu berkaitan untuk menurunkan produksi kilang dan membuat produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap. Dengan demikian, impor minyak mentah dari luar negeri pun dianggap dibutuhkan.

Di sisi lain, pengkondisian juga meliputi produksi minyak mentah di dalam negeri. Produksi minyak mentah oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sengaja ditolak.

Pengkondisian ini memaksa Kilang Pertamina Internasional melakukan impor minyak mentah dan Pertamina Patra Niaga mengimpor produk kilang. Kondisi ini membuat perbandingan signifikan antara harga pembelian impor dengan minyak bumi dalam negeri.

Tak hanya itu, sejumlah tersangka juga disebut memenangkan broker penyedia minyak mentah dan produk kilang tidak sesuai hukum.

Singkatnya, perbuatan para terdakwa dinilai menyebabkan kerugian negara mencapai Rp285 triliun atas kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara.