Rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi maksimal dua periode ibarat melempar kerikil ke dalam kolam yang tenang. Diskursus ini bukan barang baru, namun selalu terasa sensitif karena menyentuh jantung pertahanan organisasi politik di Indonesia: kedaulatan figur. Bagi publik, ini adalah angin segar demokrasi. Namun bagi penghuni “menara” partai, ini adalah ancaman terhadap kohesi dan stabilitas yang selama ini mereka rawat dengan ongkos politik yang tidak murah.

Berangkat dari titik tersebut, saya melihat persoalan ini tidak bisa hanya dipandang dari kacamata normatif semata. Kita harus jujur membedah anatomi partai kita hari ini yang masih bersifat personalistik. Sebagian besar partai di Indonesia tidak dibangun di atas fondasi ideologi yang mengakar kuat hingga ke sel-sel terkecil di akar rumput. Sebaliknya, mereka berdiri tegak di atas magnetisme personalitas tokohnya. Anomali inilah yang sebenarnya harus kita urai sebelum tergesa-gesa mengamini pembatasan periodisasi sebagai obat mujarab bagi semua penyakit demokrasi internal.

Hukum Besi Politik Indonesia

Jika kita menelusuri akar teoritisnya, persoalan ini membawa kita kembali pada tesis klasik Robert Michels tentang Iron Law of Oligarchy (Hukum Besi Oligarki). Michels secara lugas berpendapat bahwa dalam organisasi manapun, termasuk partai yang mengklaim diri paling demokratis sekalipun, kekuasaan secara tak terelakkan akan terkonsentrasi di tangan segelintir elite.

Struktur organisasi menciptakan kebutuhan akan kepemimpinan yang stabil, birokrasi yang tertib, dan spesialisasi keahlian. Ironisnya, proses ini lambat laun menciptakan jarak yang lebar antara pemimpin dan yang dipimpin, hingga akhirnya kepentingan elite menjadi panglima di atas kepentingan massa.

Di Indonesia, manifestasi “hukum besi” ini bekerja secara lebih ekstrem. Jabatan Ketua Umum bukan sekadar posisi manajerial; ia adalah simbol pemersatu, mesin logistik utama, hingga penentu arah koalisi yang bersifat absolut. Ketika kita bicara pembatasan jabatan, kita sebenarnya sedang menantang struktur oligarki yang sudah mengeras dan menjadi “budaya” organisasi yang mendarah daging. Oleh karena itu, pertanyaannya bukan lagi soal boleh atau tidak boleh secara hukum, tetapi apakah partai-partai kita siap bertahan hidup tanpa pasokan oksigen dari figur sentralnya?

Dilema Antara Sirkulasi Elite dan Risiko Fragmentasi

Dalam perspektif sirkulasi elite, pembatasan dua periode tentu merupakan instrumen sehat untuk mencegah “pembusukan” kekuasaan yang terlalu lama mengendap. Tanpa kepastian pergantian di level puncak, mekanisme kaderisasi di level bawah akan mengalami sumbatan atau deadlock.

Kader potensial di daerah akan merasa bahwa “langit-langit” karier mereka terlalu rendah. Mereka tahu bahwa setinggi apa pun prestasi mereka di lapangan, posisi puncak sudah dikapling secara permanen oleh pemilik saham partai atau garis keturunannya.

Namun, kita juga tidak boleh menutup mata pada realitas politik praktis yang tidak bekerja di ruang hampa yang ideal. Di banyak partai, figur ketua umum berfungsi sebagai clearing house—sebuah titik temu di mana semua faksi yang bertikai di internal dipaksa untuk berkompromi. Tanpa adanya figur “Don” atau tokoh senior yang otoritasnya diakui secara mutlak, potensi fragmentasi internal sangatlah besar.

Sejarah politik pasca-reformasi kita penuh dengan catatan lahirnya partai-partai sempalan (splinter parties) hanya karena gagalnya proses suksesi yang mulus. Konsekuensi logisnya, jika kita memaksakan pembatasan tanpa memperkuat sistem penyelesaian konflik internal, yang lahir bukan regenerasi yang menyegarkan, melainkan “perang saudara” yang destruktif bagi stabilitas politik nasional.

Bahaya Personalisasi Terselubung dan “Ketum Boneka”

Lebih jauh lagi, ada satu risiko sistemik yang jarang dibahas secara mendalam: munculnya fenomena “Ketum Boneka”. Secara formal, jabatan ketua umum mungkin berganti sesuai aturan dua periode, namun secara substansial kendali tetap berada di tangan figur lama yang bergeser menjadi Ketua Dewan Pembina atau Ketua Majelis Tinggi. Modus operandi ini justru melahirkan personalisasi terselubung yang jauh lebih berbahaya bagi demokrasi.

Mengapa demikian? Karena akuntabilitas publik menjadi semakin kabur. Publik melihat wajah baru di depan, namun kebijakan strategis tetap ditentukan di “ruang gelap” oleh figur lama yang tak lagi tersentuh aturan periodisasi.

Maka dari itu, saya berargumen bahwa jantung masalahnya bukan terletak pada panjang atau pendeknya masa jabatan, melainkan pada lemahnya institusionalisasi partai itu sendiri. Selama penentuan nomor urut legislatif hingga dukungan kepala daerah masih harus diputuskan di meja makan pribadi Ketua Umum, maka selama itu pula partai akan tetap menjadi “perusahaan pribadi” yang anti-kritik, meski pucuk pimpinannya berganti nama setiap sepuluh tahun.

Reformasi Pendanaan Parpol

Untuk memutus rantai ketergantungan pada figur, pembatasan masa jabatan tidak boleh berdiri sendiri sebagai aturan kaku. Ia harus diletakkan dalam satu paket dengan reformasi pendanaan politik secara nasional. Mari kita bicara jujur: selama partai masih bergantung pada kantong pribadi figur tertentu untuk membiayai operasional kantor dan ongkos pemilu yang luar biasa mahal, maka ketergantungan terhadap “sang penyandang dana” tidak akan pernah hilang.

Negara harus hadir memberikan subsidi pembiayaan politik yang memadai, namun dibarengi dengan audit publik yang sangat ketat. Tanpa kemandirian finansial organisasi, suksesi kepemimpinan hanyalah basa-basi administratif belaka. Selain itu, memaksakan aturan yang seragam (one size fits all) melalui regulasi negara tanpa melihat tingkat kematangan masing-masing partai berisiko memicu ketidakstabilan sistem presidensial kita. Partai politik adalah pilar demokrasi; jika pilar ini goyah karena paksaan suksesi yang prematur, maka seluruh bangunan tata kelola pemerintahan kita akan ikut terancam.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai seharusnya menjadi momentum emas bagi para elite untuk melakukan otokritik. Pekerjaan rumah terbesarnya bukan hanya soal membatasi durasi orang berkuasa, tapi bagaimana memastikan bahwa ketika figur sentralnya berganti, sistemnya tetap tegak.

Kita merindukan partai politik yang tidak lagi bernapas lewat paru-paru satu orang, melainkan lewat sistem kaderisasi yang sehat. Sudah saatnya partai politik kita naik kelas: dari sekadar “kendaraan figur” menjadi “institusi publik” yang mapan, yang berani percaya pada kekuatan sistem di atas keabadian seorang individu.

JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Zainal Arifin Mochtar (Uceng) menilai tak perlu khawatir bila terjadi fragmentasi politik dengan kecilnya ambang batas parlemen . Hal ini diungkapkan Uceng sekaligus merespons anggapan kekhawatiran terjadinya fragmentasi politik bila ambang batas parlemen kecil.

"Kalau berkaitan dengan parliamentary threshold , saya sebenarnya tidak terlalu khawatir. Kan begini, parliamentary threshold itu lagi-lagi yang selalu dibayangkan itu adalah menghindari terlalu terfragmentasinya. Saya kira enggak ada masalah kalau terfragmentasi," ungkap Uceng saat ditemui di Sekber GKSR, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Menurut Uceng, terfragmentasinya politik akibat kecilnya ambang batas parlemen bisa diatasi dengan membuat skema fraksi gabungan. Dengan begitu, ia menilai, segala keputusan politik tetap dapat diakomodir melalui fraksi gabungan.

"Paling mudah adalah mengunci dengan membuat fraksi, fraksi gabungan kan? Jadi kebutuhan platform bersama itu bisa disepakati tetap. Sehingga ketika dia bersuara di tingkat komisi, dia melakukan pengawasan di tingkat komisi, dia melakukan kerja-kerja di tingkat komisi, tetap pada platform yang disepakati di tingkat fraksi yang bisa jadi gabungan itu," jelas Zainal.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai, skema fraksi gabungan ini telah diterapkan di tingkat DPRD. Ia berkata, skema fraksi gabungan ini seperti konsep stembus accord.

"(Fraksi gabungan) sebenarnya kan di DPRD sudah hidup sekarang. Iya kan? Artinya partai-partai yang tidak mencapai satu jumlah fraksi bergabung. Kan sama seperti stembus accord yang diusulkan," ucap Mahfud.

Karena itu, kata Mahfud, hal tersebut bisa juga dibuat di tingkat pusat. "Nah, di atas juga nanti begitu saja di nasional, yang tidak ini bergabung gitu, sehingga mencapai satu fraksi di antara partai-partai yang sama-sama tidak mencapai threshold. Sebenarnya kan itu praktisnya. Tapi kita lihat nanti perkembangannya akan banyak variasi dari usul itu."

JAKARTA - Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) merombak struktur kepengurusan. Presiden Partai Buruh Said Iqbal ditunjuk menjadi Ketua Umum GKSR, sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah dipercaya menjadi Sekjen GKSR.

Pengumuman struktur baru itu diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) seusai menggelar pertemuan dengan sejumlah elite partai nonparlemen yang tergabung dalam GKSR di Sekber GKSR, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

"Hari ini juga saya umumkan telah membahas struktur kita, ketua dari Satgas Kedaulatan Rakyat ini yang menggantikan saya adalah saudara (Said) Iqbal sebagai Ketua Umum dan saudara Ferry sebagai Sekjen," ujar OSO.

OSO menyampaikan, dirinya dipercaya untuk menjadi Ketua Dewan Pembina GKSR. "Saya diangkat menjadi Ketua Dewan Pembina dan seluruh partai-partai menjadi sahabat-sahabat dan menjadi anggota Dewan Pembina," ucap OSO.

Lebih lanjut OSO menyampaikan, pihaknya mengundang sejumlah tokoh dan pakar dalam pertemuan ini, seperti Mahfud MD dan Zainal Arifin Mochtar. Dalam forum itu, GKSR membahas sejumlah masalah dalam UU Pemilu seperti ambang batas parlemen.

"Alhamdulillah, saya melihat semua pembicara tidak ada bertentangan dengan pemerintah, tidak ada bertentangan dengan rakyat, tidak ada bertentangan dengan partai-partai yang bermartabat, tapi bertentangan dengan orang-orang yang tidak bisa menerima keadilan. Dan itu kita lawan," ujar OSO.

OSO menambahkan, "Kami juga akan menyampaikan hasil rapat ini kepada DPR, MPR, DPD RI, pemerintah, dan semua pihak secara terbuka."

JAKARTA - Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mengusulkan agar besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 1%. Pemerintah dan DPR RI pun diyakini akan merumuskan ambang batas parlemen sesuai konstitusi.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pembina GKSR Oesman Sapta Odang (OSO) seusai menggelar FGD di Sekber GKSR, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). Ia berharap, perumusan ambang batas parlemen sesuai dengan konstitusi.

"Yang kita harapkan adalah sesuai dengan konstitusional dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Itu yang harus diikuti. Kan ada dalam undang-undang. Jadi undang-undang itu enggak boleh dilanggar. Kalau kita melanggar undang-undang, negara kita ini sudah hancur," ujar OSO.

OSO meyakini, lembaga pembentuk UU akan patuh terhadap UU dalam merumuskan ambang batas parlemen. Ia pun meminta para partai "parlemen" tak perlu takut bila nilai ambang batas kecil.

"Mereka enggak perlu takut sebagai partai besar, ya, mereka enggak perlu takut. Kenapa takut? Karena mereka sudah besar, sudah pasti menang kok. Kenapa takut dengan yang kecil-kecil? Dan suara rakyat 17 juta tidak boleh hilang lagi, biarpun satu suara," ujar OSO.

Untuk itu, Ketua Umum DPP Partai Hanura ini menilai, besaran ambang batas parlemen tak perlu nol persen. "Jadi ya minimalnya ya ada, nggak usah zero persenlah. Satu persen juga nggak apa-apa," kata OSO.

JAKARTA - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengusulkan ambang batas parlemen nol persen. Bila tetap ingin ada ambang batas parlemen, perlu diatur pemberlakuan fraksi threshold.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat menghadiri focus group discussion (FGD) yang digelar oleh Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Sekber GKSR, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). Mahfud berkata, ada 17 juta suara terbuang dan tak terkonversi menjadi kursi parlemen saat pemilu lalu.

"17 juta itu di atas 7 partai yang lain yang mendapat kursi hanya karena 4% diraih. Kan yang lebih dari 17 juta itu kalau ndak salah PDIP, Gerindra, dan Golkar," kata Mahfud.

Menurut Cawapres 2024 itu, tak boleh ada satu pun suara yang terbuang. Pasalnya, kata dia, satu suara pun sangat penting dan berarti. Menurutnya, ada sejumlah cara agar suara rakyat ini tak terbuang.



"Caranya kalau bisa, ya ada tanpa threshold. Tapi kalau mau dipaksakan juga threshold, ada cara kedua, yaitu bukan parliamentary threshold , tapi fraksi threshold, tadi disebutkan," ucap Mahfud.

Bagaimana caranya? "Dulu di zaman-zaman lalu itu ada istilah stembus accord. Stembus accord itu menggabungkan suara sampai mencapai sejumlah fraksi, sejumlah minimal anggota fraksi."

Dengan konsep ini, Mahfud berkata, partai politik bisa berhimpun untuk membuat satu fraksi sendiri hingga syarat batas pembentukan fraksi terpenuhi. Ia berkata, usulan ini telah disampaikan saat RDPU bersama Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu.

"Nah sekali lagi, kita mengusulkan adanya stembus accord paling tidak, kalau tidak bisa sampai ke nol persen. Nah, itu yang pokok dari ini tadi," pungkasnya.

JAKARTA - Sejumlah partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) menggelar focus group discussion (FGD) untuk membahas RUU Pemilu . Dalam forum itu, turut hadir mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan Guru Besar FH UGM Prof Zainal Arifin Mochtar (Uceng).

Hadir juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal, dan sejumlah pengurus lain dari PPP, PKN, PBB, Partai Ummat, dan Partai Berkarya.

"Hari ini kita akan menerima dan mendengar masukan dari Pak Mahfud MD atas inisiatif Sekjen Satgas Kedaulatan dari Suara Keadilan Rakyat, yang sebentar lagi akan kita dengar bagaimana seharusnya yang sebenarnya harus dilakukan oleh bangsa, dan tidak ada menyinggung apa-apa, tapi menyinggung hati nurani semua pihak agar kita tidak menghilangkan satu suara pun lagi di dalam pemilu yang akan datang," tutur OSO saat membuka FGD di Sekber GKSR, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat Benny Rhamdani menyampaikan, FGD ini untuk mempertaruhkan arah demokrasi Indonesia, mempertanyakan kualitas representasi rakyat, dan menjaga agar demokrasi tidak berubah menjadi monopoli elit politik.

"Satu, bagaimana menjelaskan situasi politik nasional terkait PT? Parliamentary threshold kembali menjadi isu strategis menjelang revisi Undang-Undang Pemilu di mana sejumlah partai mulai mendorong kenaikan PT. Misalnya, ada yang mengusulkan 5%, 6%, bahkan 7%. Tapi ada partai, dalam hal ini Partai Amanat Nasional yang mengusulkan 0%. Dan ada partai yang belum terbuka menyampaikan berapa persen, dalam hal ini PDI Perjuangan misalnya," tutur Benny.

Benny berkata, alasan parpol yang mengusulkan PT ada tiga, yakni penyederhanaan partai agar pemerintahan berjalan efektif, efektivitas pemerintahan, dan stabilitas presidensialisme.

"Pertanyaan kita GKSR adalah: jika disebut efektif, efektif untuk siapa? Jika dikatakan stabil, stabil bagi siapa? Dan apakah stabilitas boleh dibayar dengan hilangnya (suara) jutaan rakyat yang telah memberikan kepercayaan dan memilih kita, partai yang bergabung di GKSR?" tuturnya.

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus tegas menolak munculnya usulan agar revisi Undang-Undang Pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah. Alasannya, yang memiliki kepentingan terhadap pemilu adalah partai politik ( parpol ).

"Yang berkepentingan terhadap pemilu itu partai politik sebagai peserta pemilu. Menyerahkan inisiatif RUU Pemilu kepada pemerintah sama saja dengan menyerahkan "nyawa" partai politik dan demokrasi kepada kekuasaan," kata Deddy kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Usulan ini diketahui sebelumnya disampaikan Waketum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. Dia menyebut jika revisi UU Pemilu ini atas inisiatif pemerintah, dapat menghindari perbedaan pandangan antarpartai politik di awal pembahasannya.

Deddy mengingatkan bahwa dalam politik pasti ada perbedaan, perdebatan, pergumulan, dan pada akhirnya menghasilkan konsensus. Dari perbedaan itulah, kata dia, justru yang melahirkan partai politik, pemilu, dan demokrasi.

"Dalam keluarga saja bisa ada perbedaan dan "pergulatan" apalagi dalam politik. Kalau takut perbedaan dan pergulatan ya nggak usah berpolitik atau bikin partai politik. Masak folosofi begini saja PAN nggak ngerti?" ujarnya.

Deddy kembali menegaskan dirinya tidak setuju apabila revisi UU Pemilu menjadi inisiatif pemerintah. "Usulan ini aneh, sebab banyak UU teknis justru dijadikan inisiatif DPR, tetapi UU yang vital bagi DPR malah diusulkan jadi inisiatif pemerintah," pungkasnya.

SUMUT - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan pentingnya soliditas kader dalam menyambut agenda politik ke depan, khususnya menjelang tahapan verifikasi peserta Pemilu pada tahun 2027.

Hal tersebut disampaikannya usai membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PPP se-Provinsi Sumatera Utara.

Mardiono menekankan bahwa waktu menuju agenda politik nasional semakin dekat, sehingga seluruh kader diminta untuk bergandeng tangan dan bersatu dalam menyelesaikan agenda partai.

“Ini adalah kebutuhan organisasi sekaligus amanat konstitusi partai politik yang harus dilaksanakan. Kita harus bersatu, menyelesaikan seluruh agenda partai, karena kita ingin bangkit dan menjadi pemenang,” ujar Mardiono, di Wisma Karina, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Minggu (3/5/2026).

Mardiono mengingatkan bahwa kerja-kerja politik tidak cukup hanya dilakukan di media sosial, melainkan harus diwujudkan melalui kerja elektoral yang nyata di lapangan. Menurutnya, penguatan struktur hingga tingkat bawah menjadi langkah penting yang harus segera diselesaikan.

“Dalam waktu singkat, struktur di Sumatera Utara harus dirampungkan. Setelah itu dapat bergerak bersama rakyat agar PPP kembali dicintai,” kata Mardiono.

Lihat video: Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Waketum

Mardiono juga menyoroti perlunya kader di PPP memperkuat basis dukungan di daerah. Mardiono berharap, seluruh wilayah di Sumatera Utara mampu mendongkrak perolehan kursi legislatif di masa mendatang.

“Dulu Sumatera Utara pernah mengalami kejayaan. Ini harus kita rebut kembali dengan kerja nyata dan strategi elektoral yang kuat,” pungkasnya.

JAKARTA - Program IQRO kembali digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai ruang membaca, memahami, dan merespons dinamika peradaban, baik di level nasional maupun global. Event ini diselenggarakan di Aula Kantor DPTP PKS, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Edisi kedua ini mengangkat tema "Perang di Timur Tengah: Dampak dan Solusi Hadapi Krisis Energi dengan menghadirkan pembicara Menteri ESDM 2014-2016 Sudirman Said, Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi, dan Ketua DPP PKS Bidang Energi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim Agus Ismail, serta perwakilan dari Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Muhammad Kholid mengatakan bahwa tema ini spesial sebagai rangkaian dari perayaan Milad ke-24 PKS yaitu Berdaya Bersama Rakyat Membangun Ketahanan Indonesia.

"Ini bukan hanya perayaan milad, tetapi ini menjadi sebuah gerakan rakyat semesta untuk membangun ketahanan ekonomi, ketahanan energi, dan ketahanan pangan," ungkap Kholid dalam keterangannya, dikutip Jumat (1/5/2026).

Forum diskusi ini, sebut Kholid, merupakan upaya untuk menjadi bagian dari solusi, menghadirkan jalan keluar di tengah krisis energi akibat perang yang terjadi di Timur Tengah saat ini.

"PKS berkomitmen untuk menjadi part of solution, bagian dari solusi, menjadi bagian yang bisa memberikan usulan memberikan jalan keluar di situasi ini," ujarnya.

Kholid juga mengajak masyarakat untuk tetap optimis dan memiliki semangat untuk memberikan solusi di tengah situasi yang tidak mudah ini.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Ummat hasil Munas Jakarta Juni 2025 Aznur Syamsu merespons sikap Kementerian Hukum (Kemenkum) yang belum mengesahkan Surat Keputusan (SK) Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Ummat 2025-2030. Kepengurusan tersebut telah diajukan oleh Partai Ummat ke Kemenkum sejak 7 Juli 2025.

Aznur Syamsu mendukung dan mengapresiasi sikap kehati-hatian Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang belum menerbitkan SK Pengesahan DPP Partai Ummat. Menurut dia, hal tersebut merupakan sikap yang tepat.

"Hal ini tepat secara hukum karena saat ini terdapat 2 kubu yaitu kubu hasil Munas Jakarta Juni 2025 dan kubu hasil keputusan sepihak Majelis Syura yang sama-sama mengajukan permohonan pengesahan kepengurusan ke Kemenkum," katanya, Senin (27/4/2026).

Aznur berpendapat, perselisihan kepengurusan Partai Ummat saat ini bukan hanya sengketa internal, tetapi telah masuk ke ranah hukum dan sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung (MA). "Dengan demikian, belum ada kepastian hukum yang bersifat final dan mengikat mengenai kepengurusan mana yang sah," ujarnya.

Dirinya pun meminta kedua kubu menghormati proses hukum dan tidak melakukan provokasi dan konsolidasi yang memperkeruh suasana juga tidak melakukan intervensi terhadap pemerintah dalam hal ini kementerian Hukum. "Mengimbau seluruh kader Partai Ummat di daerah untuk menahan diri dan tidak terprovokasi oleh pihak yang memaksakan kehendak," pungkasnya.

JAKARTA - Perkara Nomor 186/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Jkt.Pst antara DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maluku melawan DPP PPP memasuki babak baru. Dalam sidang terbaru, majelis hakim telah menerima jawaban dari pihak tergugat, yakni DPP PPP, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen).

Kuasa hukum DPP PPP Syifaus Syarif menyampaikan bahwa tidak ada lagi persoalan terkait legal standing dokumen yang diajukan, karena telah dinyatakan sah dan diterima oleh majelis hakim.

"Alhamdulillah, sidang hari ini jawaban kami diterima oleh majelis hakim . Sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan mengenai legal standing yang ditandatangani Ketua Umum dan Wasekjen," ujar Syifaus, Senin (27/4/2026).

Dia menegaskan bahwa surat kuasa yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wasekjen DPP PPP memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik dalam ranah eksekutif maupun yudikatif. "Artinya, surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wasekjen PPP sudah sah dan mengikat, baik di ranah eksekutif maupun yudikatif."

Selain itu, pihak DPP PPP juga telah mengajukan gugatan balik terhadap pihak penggugat, termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan Maluku. Gugatan tersebut, menurut Syifaus, juga telah diterima oleh majelis hakim.

"Kami juga telah memasukkan gugatan balik dan telah diterima oleh majelis hakim terhadap gugatan yang selama ini dilayangkan kepada klien kami. Ini penting agar kita bisa melihat perkara ini secara jernih," pungkasnya.

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang juga terdakwa kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 Immanuel Ebenezer alias Noel mengaku heran dengan usulan KPK agar masa jabatan jabatan ketua umum (ketum) partai politik (parpol) dibatasi maksimal hanya dua periode. Noel menilai, saran yang dikeluarkan Lembaga Antirasuah itu keluar dari ranahnya sebagai institusi hukum.

"Apalagi kemarin KPK sok ngedikte partai, pimpinan partai cocoknya dua periode, kok lembaga hukum berpolitik. Ini aneh, itu bukan domainnya," kata Noel di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Noel juga menyebut orang-orang yang di dalam KPK sudah tidak kredibel. Sebab, ia menilai mereka menyebut kerap menyatakan pernyataan bohong.

"Standar mereka aja bukan standar hukum yang mereka pakai, standar iblis. Suka berbohong, bohong tuh iblis. Kedua, licik. Licik juga standar iblis dan liar, gitu loh," ujarnya.

Sebelumnya, KPK merekomendasikan jabatan ketum parpol dibatasi hanya dua periode. Pembatasan ini bertujuan agar proses kaderisasi parpol berjalan dengan baik.

Hal itu merupakan salah satu rekomendasi Direktorat Monitoring menyelesaikan kajian tata kelola partai politik. Dalam kajiannya, KPK menemukan empat permasalahan, salah satunya, belum ada standar sistem kaderisasi yang terintegrasi.

"Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan," bunyi salah satu rekomendasi KPK.