JAKARTA - Calon Ketua Umum (Caketum) Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Affandi Affan berkomitmen meningkatkan kapasitas intelektualnya dengan menyiapkan diri menempuh Program Doktor (S3). Hal itu sebagai langkah strategis menjelang Muktamar XIX Pemuda Muhammadiyah

Affandi Affan yang kini disebut sebagai salah satu figur potensial calon Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah menilai, tantangan kebangsaan dan perubahan global membutuhkan kepemimpinan muda Islam yang tidak hanya kuat secara organisatoris, tetapi juga matang secara intelektual, visioner, dan mampu membangun jejaring kolaborasi yang luas.

Langkah akademik tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat kapasitas kepemimpinan dalam menghadirkan Pemuda Muhammadiyah yang adaptif terhadap perkembangan zaman namun tetap kokoh menjaga nilai dakwah, moralitas, dan semangat keumatan.

“Gagasan tentang pentingnya kualitas intelektual bagi calon Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah merupakan langkah maju untuk memperkuat tradisi keilmuan dan modernitas gerakan. Namun bagi saya, kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah tidak boleh berhenti pada gelar akademik semata,” ujarnya, Senin (25/5/2026).

Selain dikenal aktif dalam gerakan kepemudaan Muhammadiyah, Affandi Affan juga memiliki rekam jejak sebagai lawyer nasional. Affandi pernah menjadi bagian dari tim kuasa hukum pengusaha nasional Bambang Trihatmodjo anak almarhum Presiden ke-2 RI Soeharto. Affandi juga pernah menjadi kuasa hukum sejumlah figur publik nasional, menjadi Staf Ahli Hukum AJB Bumiputera 1912 dan juga saat ini dipercaya sebagai Tenaga Ahli Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Lihat video: Dukungan Pemerintah untuk Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiah pada 2027



Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam membangun kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah yang memiliki kapasitas advokasi kebangsaan, kemampuan membangun komunikasi lintas sektor, serta pengalaman menghadapi dinamika hukum, sosial, dan politik di tingkat nasional.

Menurut Affandi, Pemuda Muhammadiyah ke depan harus mampu menghadirkan kepemimpinan yang bukan hanya simbolik, tetapi benar-benar hadir memberikan solusi dan arah gerakan yang relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara.

“Yang lebih penting adalah kemampuan menghadirkan solusi, membangun jejaring kebangsaan, serta menjaga marwah dakwah dan perjuangan umat di tengah dinamika nasional,” lanjutnya.

Momentum Tanwir II Pemuda Muhammadiyah di Bali, menurut Affandi, harus menjadi titik awal penguatan Gerakan Konsolidasi Nasional kader muda Muhammadiyah menuju organisasi yang lebih solid, progresif, dan berpengaruh dalam ruang kebangsaan. Affandi juga menekankan pentingnya membangun arah gerakan melalui semangat Kolaborasi Mencerahkan dalam Semangat Wasathiyah, yakni gerakan yang menempatkan nilai moderasi, persatuan, keilmuan, dan kepemimpinan inklusif sebagai fondasi utama.

“Pemuda Muhammadiyah harus menjadi rumah besar kader kader terbaik bangsa, kuat secara pemikiran, matang dalam gerakan, luas dalam pengabdian, dan mampu memenangkan peradaban,” tegasnya.

Dengan kombinasi pengalaman organisasi, jejaring nasional, serta latar belakang profesional sebagai lawyer nasional, Affandi Affan dinilai menjadi salah satu representasi kader muda Muhammadiyah yang menawarkan perpaduan antara kapasitas intelektual, pengalaman lapangan, dan orientasi kebangsaan menuju kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah yang berkemajuan.

JAKARTA - La Ode Safiul Akbar mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum Pimpinan Pusat PPK Kosgoro 1957 pada Minggu, 24 Mei 2026. Deklarasi tersebut dilakukan usai mendapatkan restu dari Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia untuk maju dalam pemilihan ketua umum Kosgoro 1957.

"Ketum Bahlil sudah merestui saya maju jadi Ketum Kosgoro," kata La Ode Senin (25/5/2026).

La Ode berkomitmen mengakarkan kembali Kosgoro 1957 sebagai organisasi karya sesuai tujuan sejarah dan nilai yang diwarisinya. Kosgoro 1957 adalah cara berpikir, bertindak mengisi kemerdekaan. Karena sejatinya kemerdekaan tak hanya untuk direbut tapi diisi dengan karya nyata mendaulatkan kesejahteraan bangsa, bersemangatkan pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas.

Sebagai tokoh yang juga lahir dari dunia usaha, La Ode Safiul Akbar meyakini organisasi yang besar adalah institusi yang tidak pernah tercerabut dari akarnya. Akar itulah yang memberi kekuatan sekaligus menutrisi pohon organisasi hingga berbuah kemaslahatan bagi anggota dan ekosistemnya.

La Ode Safiul Akbar, merumuskan tantangan kompetisi global, disrupsi teknologi, ketimpangan ekonomi, krisis kaderisasi, dan perubahan sosial yang sangat cepat sebagai tantangan tatakelola sumber daya baik manusia dan alamnya. Hal ini sangat relevan untuk dikelola Kosgoro 1957, yang tujuan dasarnya adalah mengelola bangsa yang baru merdeka agar mampu mengentaskan tantangan republik yang masih belia.

Lihat video: Buka Mubes Gakum Kosgoro 57, Agung Laksono Minta Hukum Tak Hanya Tajam ke Bawah Saja



Untuk itu La Ode Safiul Akbar meletakan prinsip-prinsip dasar organisasi dalam peta tantangannya; di tengah individualisme yang menguat, hidupkan etos gotong royong. Di tengah fragmentasi sosial, rumuskan tantangan dan harapan bersama hingga terjalin kesatuan.

“Di tengah ketidakpastian ekonomi, berdayakan organisasi untuk melahirkan solusi. Dan di tengah tantangan bangsa yang semakin kompleks, bangun kader-kader yang serbaguna: adaptif, berintegritas, dan kompeten,” jelas La Ode Safiul.

Visi La Ode Safiul tidak melambungkan janji tapi membumikan organisasi untuk hadir dalam kehidupan: mengakarkan kembali nilai perjuangan Kosgoro 1957 sebagai kekuatan penggerak pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan lokomotif kebangkitan karya dalam tubuh Golkar. Visi yang mendasar ini selanjutnya akan diterjemahkan dalam agenda kerja atau misi, yaitu:

Pertama, menghadirkan masa lalu sebagai fondasi. Kosgoro 1957 harus kembali menjadi sekolah karakter untuk menyemai kembali falsafah dasar berdirinya agar nilainya tak hanya dikenang dalam seremoni, tetapi hidup dalam budaya organisasi: disiplin, loyalitas pada bangsa, keberanian berinovasi, dan keberpihakan pada rakyat.

Kedua, mengelola masa kini dengan solusi nyata Kosgoro 1957 harus hadir di tengah persoalan bangsa. Organisasi harus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, penguatan koperasi modern, literasi digital ekonomi, serta penciptaan ekosistem usaha yang berpihak pada rakyat kecil.

“Organisasi ini tidak boleh hanya hidup di ruang rapat. Ia harus hidup di pasar-pasar rakyat, di sentra usaha, di desa-desa produktif, dan di ruang-ruang inovasi anak muda Indonesia,” jelas La Ode Safiul.

Ketiga, menyiapkan masa depan melalui kaderisasi unggul. Kepemimpinan hari ini tidak boleh hanya sibuk mengelola hari ini. Ia harus melahirkan pemimpin untuk esok hari. Kosgoro 1957 harus mencetak kader-kader yang memiliki tiga kualitas utama yakni, kapasitas intelektual, integritas moral, dan kompetensi profesional. Kader yang mampu memimpin organisasi, menggerakkan ekonomi, dan mengawal masa depan Golkar.

Dalam orasinya yang penuh dengan semangat La Ode Safiul Akbar menegaskan bahwa kebesaran Golkar di masa depan sangat ditentukan oleh seberapa kuat akar organisasinya. Seberapa jauh akar itu menjangkau, seberapa dalam akar itu menyentuh lapisan-lapisan kehidupan rakyat. Dan salah satu akar terpenting itu adalah Kosgoro 1957.

“Sudah saatnya Kosgoro 1957 kembali mengambil peran historisnya: Menjadi akar pergerakan Golkar, menutrisi kekuatan sosial politik Golkar dengan gagasan, kaderisasi, dan karya nyata dalam pemberdayaan ekonomi rakyat,” tandas La Ode Safiul Akbar.

Bisnis.com, SURABAYA – Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)KH Said Aqil Siraj angkat suara terkait kans dirinya untuk maju sebagai kandidat dalam pemilihan ketua umum maupun Rais Aam PBNU pada gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang rencananya akan digelar pada Agustus 2026 mendatang.

Said, yang pernah duduk sebagai Ketua Umum PBNU untuk dua periode masa khidmat berturut-turut, yakni pada medio 2010–2021 menyatakan bahwa dirinya tidak akan maju kembali sebagai calon pimpinan organisasi kemasyarakatan agama terbesar di Indonesia tersebut.

"Saya enggak akan maju, siapa yang bilang? Enggak, enggak akan maju, enggak," ungkap Said usai menghadiri Pelantikan dan Konsolidasi DPW-DPD Partai Perindo Jawa Timur, Minggu (17/5/2026).

Komisaris Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut juga mengungkapkan bahwa pemilihan sosok calon ketua umum PBNU periode masa khidmat berikutnya sudah sepatutnya menjalankan prinsip regenerasi. Menurutnya, kursi ketua umum PBNU harus diisi oleh figur Nahdliyin yang masih muda dan berkompeten untuk dapat menduduki jabatan tersebut.

"Iya. Sudah tua, sudah tua. Saya sudah tua. 73 [tahun] umur saya. Jadi, 73 [tahun]. Tinggal gantian lah, regenerasi yang lebih cerdas," tegasnya.

Lebih lanjut, Said juga menepis kabar bahwa dirinya akan dimajukan sebagai calon Rais Aam PBNU dalam penyelenggaraan Muktamar NU Agustus nanti.

Santer dikabarkan bahwa Said akan dimajukan sebagai calon Rais Aam oleh salah satu poros internal di tubuh NU, yang didukung oleh jaringan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan IKA PMII.

Selain itu, Pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rosyad (Gasek) sekaligus mantan Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar juga dikabarkan telah menaruh dukungannya kepada Said Aqil sebagai calon Rais Aam PBNU untuk periode masa khidmat berikutnya

Said mengklaim bahwa dirinya belum pantas untuk maju sebagai calon pemimpin tertinggi dalam jajaran Syuriyah PBNU tersebut. Ia juga berkelakar bahwa dirinya enggan untuk maju sebagai kandidat Rais Aam karena harus menggunakan penutup kepala atau udeng karena tidak pernah memakainya selama ini.

"Ya, sama aja. Artinya saya belum pantas jadi Rais Aam. Orang itu harus kiai pakai udeng-udeng. Lah saya 'kan enggak pernah pakai udeng-udeng," tutupnya sembari tertawa.

JAKARTA - Steering Committee (SC) Musyawarah Nasional (Munas) VI KBPP Polri buka suara terkait dinamika pelaksanaan Sidang Paripurna Munas VI KBPP Polri. Sidang yang diselenggarakan di Hotel JW Luwansa, Jakarta pada Jumat, 15 Mei 2026 sempat diwarnai perdebatan panjang.

Dalam persidangan, khususnya pada agenda pembahasan Tata Tertib (Tatib) Munas yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh tahapan persidangan berikutnya, terjadi perdebatan berkepanjangan dan tidak tercapai mufakat meskipun pimpinan sidang telah beberapa kali memberikan kesempatan musyawarah serta melakukan skors sidang selama kurang lebih 30 menit.

Ketua Steering Committee Munas VI KBPP Polri Enita Adyalaksmita menjelaskan, perdebatan terjadi terutama terkait adanya permintaan perubahan substansi Tatib oleh Pengurus Daerah Sulawesi Selatan.

"Steering Committee menyampaikan keberatan terhadap usulan perubahan tersebut karena substansi Tatib pada prinsipnya merupakan turunan langsung dari AD/ART dan Peraturan Organisasi KBPP Polri yang berlaku sehingga tidak dapat diubah secara sepihak di dalam forum sidang," ujarnya, Sabtu (16/5/2026).

Dalam perkembangan selanjutnya situasi persidangan semakin memanas dan tidak kondusif. Menurut Enita, terjadi tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban sidang,

Di antaranya aksi pelemparan botol minuman, perusakan properti persidangan, hingga tindakan pengambilan dan perebutan palu sidang dari meja pimpinan sidang yang dilakukan oleh peserta dari PD Sulawesi Selatan. "Kondisi tersebut menimbulkan chaos dan membahayakan keselamatan pimpinan maupun peserta sidang lainnya," ucapnya.

Lihat video: Peringati Ulang Tahun ke-21, PP KBPP Polri Gelar Upacara dan Ziarah di TMP Kalibata



Steering Committee menilai tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata tertib persidangan serta mencederai semangat musyawarah organisasi.

"Dengan mempertimbangkan situasi yang semakin tidak terkendali, serta memperhatikan arahan dan pesan dari unsur Pembina agar Munas berjalan aman, tertib, dan kondusif, Ketua Umum KBPP Polri selaku pimpinan organisasi yang saat itu masih memiliki kewenangan penuh dan belum demisioner, mengambil keputusan untuk menghentikan dan menunda pelaksanaan Munas VI KBPP Polri sampai waktu yang akan ditentukan kemudian," katanya.

Keputusan tersebut juga sekaligus mengakomodasi aspirasi sebagian dari Pengurus Daerah yang mengusulkan agar dilakukan kembali proses penjaringan bakal calon Ketua Umum dalam rentang waktu 3 sampai 6 bulan ke depan guna menciptakan proses organisasi yang lebih kondusif, demokratis, dan bermartabat.

Keputusan penghentian dan penundaan Munas tersebut diterima dan disepakati oleh peserta sidang yang hadir serta disahkan melalui pengetokan palu oleh Steering Committee. Dengan demikian, sidang Munas VI KBPP Polri secara resmi dinyatakan selesai dan ditutup.

Selanjutnya panitia melakukan proses pembongkaran ballroom, pembersihan ruangan, serta penyelesaian seluruh fasilitas kegiatan. Ballroom sidang telah dikosongkan dan dikunci oleh pihak hotel karena seluruh rangkaian Munas telah dinyatakan berakhir.

Namun demikian, pada malam harinya setelah waktu Isya, sebagian rombongan Pengurus Daerah kembali mendatangi Hotel JW Luwansa dan meminta agar ballroom dibuka kembali dengan maksud melanjutkan Munas.

Karena ballroom sudah tidak dapat digunakan lagi, kelompok tersebut kemudian berpindah ke area coffee shop hotel dan melakukan kegiatan penyerahan dukungan tertulis kepada Saudara Bimo sebanyak 24 Pengurus Daerah serta mendeklarasikan yang bersangkutan sebagai Ketua Umum KBPP Polri periode 2026–2031.

Steering Committee menegaskan seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilakukan setelah Munas VI KBPP Polri resmi ditutup dan berada di luar forum resmi persidangan Munas yang telah berakhir sebelumnya

Selama masa penundaan, kepemimpinan organisasi tetap berada di bawah kendali Pengurus Pusat KBPP Polri Masa Bakti 2021–2026 status quo sampai dengan terpilihnya Ketua Umum yang sah secara konstitusional sesuai AD/ART organisasi.

Steering Committee mengimbau seluruh kader KBPP Polri di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga persatuan, soliditas, kehormatan organisasi, serta menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat memperkeruh situasi dan mencederai marwah KBPP Polri sebagai organisasi tunggal putra putri Polri.

Rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi maksimal dua periode ibarat melempar kerikil ke dalam kolam yang tenang. Diskursus ini bukan barang baru, namun selalu terasa sensitif karena menyentuh jantung pertahanan organisasi politik di Indonesia: kedaulatan figur. Bagi publik, ini adalah angin segar demokrasi. Namun bagi penghuni “menara” partai, ini adalah ancaman terhadap kohesi dan stabilitas yang selama ini mereka rawat dengan ongkos politik yang tidak murah.

Berangkat dari titik tersebut, saya melihat persoalan ini tidak bisa hanya dipandang dari kacamata normatif semata. Kita harus jujur membedah anatomi partai kita hari ini yang masih bersifat personalistik. Sebagian besar partai di Indonesia tidak dibangun di atas fondasi ideologi yang mengakar kuat hingga ke sel-sel terkecil di akar rumput. Sebaliknya, mereka berdiri tegak di atas magnetisme personalitas tokohnya. Anomali inilah yang sebenarnya harus kita urai sebelum tergesa-gesa mengamini pembatasan periodisasi sebagai obat mujarab bagi semua penyakit demokrasi internal.

Hukum Besi Politik Indonesia

Jika kita menelusuri akar teoritisnya, persoalan ini membawa kita kembali pada tesis klasik Robert Michels tentang Iron Law of Oligarchy (Hukum Besi Oligarki). Michels secara lugas berpendapat bahwa dalam organisasi manapun, termasuk partai yang mengklaim diri paling demokratis sekalipun, kekuasaan secara tak terelakkan akan terkonsentrasi di tangan segelintir elite.

Struktur organisasi menciptakan kebutuhan akan kepemimpinan yang stabil, birokrasi yang tertib, dan spesialisasi keahlian. Ironisnya, proses ini lambat laun menciptakan jarak yang lebar antara pemimpin dan yang dipimpin, hingga akhirnya kepentingan elite menjadi panglima di atas kepentingan massa.

Di Indonesia, manifestasi “hukum besi” ini bekerja secara lebih ekstrem. Jabatan Ketua Umum bukan sekadar posisi manajerial; ia adalah simbol pemersatu, mesin logistik utama, hingga penentu arah koalisi yang bersifat absolut. Ketika kita bicara pembatasan jabatan, kita sebenarnya sedang menantang struktur oligarki yang sudah mengeras dan menjadi “budaya” organisasi yang mendarah daging. Oleh karena itu, pertanyaannya bukan lagi soal boleh atau tidak boleh secara hukum, tetapi apakah partai-partai kita siap bertahan hidup tanpa pasokan oksigen dari figur sentralnya?

Dilema Antara Sirkulasi Elite dan Risiko Fragmentasi

Dalam perspektif sirkulasi elite, pembatasan dua periode tentu merupakan instrumen sehat untuk mencegah “pembusukan” kekuasaan yang terlalu lama mengendap. Tanpa kepastian pergantian di level puncak, mekanisme kaderisasi di level bawah akan mengalami sumbatan atau deadlock.

Kader potensial di daerah akan merasa bahwa “langit-langit” karier mereka terlalu rendah. Mereka tahu bahwa setinggi apa pun prestasi mereka di lapangan, posisi puncak sudah dikapling secara permanen oleh pemilik saham partai atau garis keturunannya.

Namun, kita juga tidak boleh menutup mata pada realitas politik praktis yang tidak bekerja di ruang hampa yang ideal. Di banyak partai, figur ketua umum berfungsi sebagai clearing house—sebuah titik temu di mana semua faksi yang bertikai di internal dipaksa untuk berkompromi. Tanpa adanya figur “Don” atau tokoh senior yang otoritasnya diakui secara mutlak, potensi fragmentasi internal sangatlah besar.

Sejarah politik pasca-reformasi kita penuh dengan catatan lahirnya partai-partai sempalan (splinter parties) hanya karena gagalnya proses suksesi yang mulus. Konsekuensi logisnya, jika kita memaksakan pembatasan tanpa memperkuat sistem penyelesaian konflik internal, yang lahir bukan regenerasi yang menyegarkan, melainkan “perang saudara” yang destruktif bagi stabilitas politik nasional.

Bahaya Personalisasi Terselubung dan “Ketum Boneka”

Lebih jauh lagi, ada satu risiko sistemik yang jarang dibahas secara mendalam: munculnya fenomena “Ketum Boneka”. Secara formal, jabatan ketua umum mungkin berganti sesuai aturan dua periode, namun secara substansial kendali tetap berada di tangan figur lama yang bergeser menjadi Ketua Dewan Pembina atau Ketua Majelis Tinggi. Modus operandi ini justru melahirkan personalisasi terselubung yang jauh lebih berbahaya bagi demokrasi.

Mengapa demikian? Karena akuntabilitas publik menjadi semakin kabur. Publik melihat wajah baru di depan, namun kebijakan strategis tetap ditentukan di “ruang gelap” oleh figur lama yang tak lagi tersentuh aturan periodisasi.

Maka dari itu, saya berargumen bahwa jantung masalahnya bukan terletak pada panjang atau pendeknya masa jabatan, melainkan pada lemahnya institusionalisasi partai itu sendiri. Selama penentuan nomor urut legislatif hingga dukungan kepala daerah masih harus diputuskan di meja makan pribadi Ketua Umum, maka selama itu pula partai akan tetap menjadi “perusahaan pribadi” yang anti-kritik, meski pucuk pimpinannya berganti nama setiap sepuluh tahun.

Reformasi Pendanaan Parpol

Untuk memutus rantai ketergantungan pada figur, pembatasan masa jabatan tidak boleh berdiri sendiri sebagai aturan kaku. Ia harus diletakkan dalam satu paket dengan reformasi pendanaan politik secara nasional. Mari kita bicara jujur: selama partai masih bergantung pada kantong pribadi figur tertentu untuk membiayai operasional kantor dan ongkos pemilu yang luar biasa mahal, maka ketergantungan terhadap “sang penyandang dana” tidak akan pernah hilang.

Negara harus hadir memberikan subsidi pembiayaan politik yang memadai, namun dibarengi dengan audit publik yang sangat ketat. Tanpa kemandirian finansial organisasi, suksesi kepemimpinan hanyalah basa-basi administratif belaka. Selain itu, memaksakan aturan yang seragam (one size fits all) melalui regulasi negara tanpa melihat tingkat kematangan masing-masing partai berisiko memicu ketidakstabilan sistem presidensial kita. Partai politik adalah pilar demokrasi; jika pilar ini goyah karena paksaan suksesi yang prematur, maka seluruh bangunan tata kelola pemerintahan kita akan ikut terancam.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai pembatasan masa jabatan Ketua Umum partai seharusnya menjadi momentum emas bagi para elite untuk melakukan otokritik. Pekerjaan rumah terbesarnya bukan hanya soal membatasi durasi orang berkuasa, tapi bagaimana memastikan bahwa ketika figur sentralnya berganti, sistemnya tetap tegak.

Kita merindukan partai politik yang tidak lagi bernapas lewat paru-paru satu orang, melainkan lewat sistem kaderisasi yang sehat. Sudah saatnya partai politik kita naik kelas: dari sekadar “kendaraan figur” menjadi “institusi publik” yang mapan, yang berani percaya pada kekuatan sistem di atas keabadian seorang individu.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Ummat hasil Munas Jakarta Juni 2025 Aznur Syamsu merespons sikap Kementerian Hukum (Kemenkum) yang belum mengesahkan Surat Keputusan (SK) Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Ummat 2025-2030. Kepengurusan tersebut telah diajukan oleh Partai Ummat ke Kemenkum sejak 7 Juli 2025.

Aznur Syamsu mendukung dan mengapresiasi sikap kehati-hatian Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang belum menerbitkan SK Pengesahan DPP Partai Ummat. Menurut dia, hal tersebut merupakan sikap yang tepat.

"Hal ini tepat secara hukum karena saat ini terdapat 2 kubu yaitu kubu hasil Munas Jakarta Juni 2025 dan kubu hasil keputusan sepihak Majelis Syura yang sama-sama mengajukan permohonan pengesahan kepengurusan ke Kemenkum," katanya, Senin (27/4/2026).

Aznur berpendapat, perselisihan kepengurusan Partai Ummat saat ini bukan hanya sengketa internal, tetapi telah masuk ke ranah hukum dan sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung (MA). "Dengan demikian, belum ada kepastian hukum yang bersifat final dan mengikat mengenai kepengurusan mana yang sah," ujarnya.

Dirinya pun meminta kedua kubu menghormati proses hukum dan tidak melakukan provokasi dan konsolidasi yang memperkeruh suasana juga tidak melakukan intervensi terhadap pemerintah dalam hal ini kementerian Hukum. "Mengimbau seluruh kader Partai Ummat di daerah untuk menahan diri dan tidak terprovokasi oleh pihak yang memaksakan kehendak," pungkasnya.

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang juga terdakwa kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 Immanuel Ebenezer alias Noel mengaku heran dengan usulan KPK agar masa jabatan jabatan ketua umum (ketum) partai politik (parpol) dibatasi maksimal hanya dua periode. Noel menilai, saran yang dikeluarkan Lembaga Antirasuah itu keluar dari ranahnya sebagai institusi hukum.

"Apalagi kemarin KPK sok ngedikte partai, pimpinan partai cocoknya dua periode, kok lembaga hukum berpolitik. Ini aneh, itu bukan domainnya," kata Noel di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Noel juga menyebut orang-orang yang di dalam KPK sudah tidak kredibel. Sebab, ia menilai mereka menyebut kerap menyatakan pernyataan bohong.

"Standar mereka aja bukan standar hukum yang mereka pakai, standar iblis. Suka berbohong, bohong tuh iblis. Kedua, licik. Licik juga standar iblis dan liar, gitu loh," ujarnya.

Sebelumnya, KPK merekomendasikan jabatan ketum parpol dibatasi hanya dua periode. Pembatasan ini bertujuan agar proses kaderisasi parpol berjalan dengan baik.

Hal itu merupakan salah satu rekomendasi Direktorat Monitoring menyelesaikan kajian tata kelola partai politik. Dalam kajiannya, KPK menemukan empat permasalahan, salah satunya, belum ada standar sistem kaderisasi yang terintegrasi.

"Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan," bunyi salah satu rekomendasi KPK.

Bisnis.com, JAKARTA - Usulan ketua umum (ketum) partai politik hanya menjabat selama dua periode tengah menjadi perbincangan hangat di kancah perpolitikan setelah Direktorat Monitoring KPK mengeluarkan kajian untuk tahun 2025 terkait tata kelola partai politik.

Pasalnya berdasarkan hasil kajian KPK ditemukan persoalan, yakni belum ada roadmap pelaksanaan pendidikan politik; belum ada standar sistem kaderisasi yang terintegrasi; belum ada sistem pelaporan keuangan partai politik; tidak jelasnya lembaga pengawasan dalam UU partai politik.

KPK mengeluarkan 16 rekomendasi agar tata kelola partai politik berangsur lebih baik. Pada poin 8 disampaikan bahwa ketua umum partai politik diminta hanya menjabat dua periode.

"Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan," tulis poin nomor 8 dalam kajian tersebut.

KPK juga meminta sejumlah perubahan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Di sisi lain, KPK merekomendasikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat sistem pelaporan keuangan partai politik yang terintegrasi dengan sistem pelaporan banpol yang dapat diakses oleh publik.

KPK turut mengusulkan Kemendagri agar standarisasi dan sistem pelaporan kaderisasi partai politik yang terintegrasi dengan banpol.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa kajian KPK sebagai upaya mencegah tindak pidana korupsi di sektor politik.

"Kami memandang sektor politik menjadi salah satu sektor yang masih rawan terjadinya tindak pidana korupsi, maka kemudian KPK juga masuk melalui pendekatan-pendekatan pencegahan ya, selain pendekatan pendidikan dan peran serta masyarakat yang juga secara reguler kami terus lakukan seperti program-program Politik Cerdas Berintegritas, kemudian kampanye tolak money politics, dan sebagainya," katanya kepada jurnalis, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya hasil kajian berlandaskan metodologi akademisi dan sesuai hasil komunikasi dengan sejumlah partai politik, serta stakeholder terkait lainnya.

"Karena tentunya kita semua seluruh entitas yang terlibat dalam proses-proses politik tidak hanya dari partai politik, tapi juga masyarakat sebagai pemilih kemudian juga para penyelenggara gitu ya. Misalnya dari Bawaslu dan juga KPU ini juga menjadi bagian elemen yang terus KPK berikan apa namanya sudut pandang-sudut pandang pencegahan korupsi," jelasnya.

Rekomendasi Sulit Diimplementasikan

Pengamat Politik sekaligus Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo, menilai rekomendasi lembaga antirasuah terkait ketum partai politik hanya menjabat dua periode sulit untuk direalisasikan.

Dia mengatakan, masing-masing anggota partai politik akan tetap melindungi ketumnya yang sudah lama menjabat.

"Apakah ini realistis untuk diterapkan, sebenarnya kan tergantung power dari penegak hukumnya kan gitu. Jadi kalau penegak hukumnya berani dan ada sanksi yang jelas bagi partai yang tidak melakukan itu ya bisa-bisa aja, dan ini nyatanya selama ini aparat penegak hukumnya juga, saya enggak yakin bisa menegakkan aturan ini gitu," katanya kepada Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Dia melanjutkan, kecenderungan masyarakat memilih figur dengan jabatan besar seperti ketum parpol saat masa-masa pesta politik juga tidak bisa dihindari.

Apalagi ketum dari partai politik yang memiliki nama besar di Indonesia serta mendapatkan persentase kursi di DPR lebih dominan, cenderung dilirik oleh masyarakat.

Alhasil, ketum parpol akan melakukan upaya agar tidak lengser dari jabatannya. Kunto menyampaikan, pergantian ketum parpol untuk menekan angka korupsi juga dinilai tidak efektif.

Dengan demikian, dia menilai bahwa secara statistik hasil analisis tersebut belum cukup meyakinkan. Dia pun meragukan bahwa jika kebijakan itu dilanjutkan, dampaknya akan signifikan dalam menekan angka korupsi maupun meningkatkan kualitas partai politik.

Sikap Partai Politik

Kajian KPK tampaknya mendapatkan penolakan dari anggota partai politik. Politikus PDI-P, Mohamad Guntur Romli, menganggap KPK telah melampaui wewenangnya yang memiliki tupoksi penindakan dan pencegahan korupsi yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan kerugian keuangan negara.

Menurutnya KPK lebih baik membenahi sistem penindakan yang kian melemah atau memperbaiki indeks persepsi korupsi (IPK) yang menurun, daripada masuk ke ranah internal organisasi politik.

"Mengurusi rumah tangga parpol yang secara hukum merupakan organisasi masyarakat sipil (bukan lembaga negara) bisa dinilai sebagai langkah yang terlalu jauh," katanya kepada jurnalis dikutip pada Jumat (24/4/2026).

Dia menganggap bahwa usulan KPK adalah inkonstitusional. Sebab, kata dia, secara yuridis, Partai Politik adalah badan hukum memiliki otonomi internal sebagai organisasi sukarela.

Rekomendasi KPK dianggap telah bertentangan terhadap prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul dalam Konstitusi (Pasal 28E ayat 3 UUD 1945) dan UU Parpol (Pasal 2 ayat 1, Pasal 5 ayat 1, Pasal 15 ayat 1 UU No 22 Tahun 2011 tentang Partai Politik) memberikan hak bagi anggota partai untuk menentukan mekanisme kepemimpinannya sendiri melalui AD/ART.

"Intervensi negara (melalui usulan regulasi KPK) terhadap masa jabatan pemimpin partai bisa dianggap menciderai kemandirian partai dan kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi," tuturnya.

Kajian KPK dinilai belum memiliki studi empiris yang secara mutlak membuktikan bahwa membatasi masa jabatan Ketum Parpol secara otomatis akan menurunkan angka korupsi.

Baginya, korupsi di Indonesia lebih sering terjadi karena biaya politik yang mahal (high cost politics), sistem kaderisasi yang buruk, dan tidak adanya transparansi dana kampanye.

Guntur menambahkan bahwa rekomendasi KPK berpotensi dipolitisasi dan rawan digunakan sebagai alat politik. Dia juga mengingatkan, apabila aturan diterapkan melalui regulasi negara menimbulkan kekhawatiran penguasa melengserkan lawan politik yang memiliki basis massa kuat di partainya hanya karena persoalan durasi jabatan, bukan karena prestasi atau pelanggaran hukum.

"KPK sebaiknya tetap pada koridornya sebagai lembaga penegak hukum yang fokus pada pengawasan aliran dana dan pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh misalnya kader partai di pemerintahan, daripada mencampuri kedaulatan organisasi partai politik," tandasnya.

Respons serupa juga disampaikan oleh Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni yang mengatakan pergantian ketua umum partai politik adalah hak dari masing-masing internal partai.

Baginya tidak masalah jika internal partai menginginkan ketua umumnya menjabat secara terus-menerus. Keputusan ini, kata dia, tidak bisa diganggu gugat.

"Mau dua periode, mau tiga periode, mau selamanya itu adalah hak penuh dari partai politik masing-masing, sesuai dinamika internal partai politik, itu lah diputuskan mereka mau dua periode kah, tiga periode kah, mau selamanya, boleh-boleh saja karena itu adalah urusan rumah tangganya partai politik," ucapnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menyampaikan hal yang terpenting adalah demokrasi internal partai berjalan optimal sehingga kekuasaan tidak tertuju pada satu orang.

"Sebenarnya yang lebih penting adalah adanya demokrasi internal yang menjamin proses di partai berjalan sehat sehingga kekuasaan tidak hanya bertumpu ke satu orang," tandasnya.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyatakan bahwa rekomendasi yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal batasan jabatan ketua umum partai politik selaras dengan aturan yang ada di internal partainya. Dia mengapresiasi usulan lembaga antirasuah tersebut.

"Kami apresiasi usulan KPK tersebut dengan adanya usulan pembatasan jabatan ketua umum partai politik 2 periode. Ini akan memperkuat proses regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan di partai politik. Kami di PKS sudah ada aturan yang memberikan batasan maksimal 2 periode tersebut," kata Kholid dikutip Sabtu (25/4/2026).

Kendati demikian, dia menilai bahwa aturan yang berada di PKS dengan partai politik terkait mekanisme penentuan masa jabatan ketua umum, tentu berbeda-beda. Sehingga, hal ini tidak bisa disamaratakan untuk seluruhnya.

"Namun, kami juga menghormati mekanisme internal demokrasi setiap partai. Itu hak politik setiap partai politik untuk menentukan mekanisme regenerasi dan kaderisasi di internal partai," ujarnya.

Untuk diketahui, KPK telah melakukan kajian terkait tata kelola parpol untuk mencegah korupsi. Salah satunya, KPK mengusulkan adanya pembatasan masa kepemimpinan ketua umum parpol menjadi dua periode.

Kajian ini dilakukan KPK pada 2025 melalui Direktorat Monitoring. KPK menemukan empat poin yang perlu dibenahi dalam sistem parpol di Indonesia dan memberikan 16 rekomendasi.

"Untuk memastikan berjalannya kaderisasi, perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan," demikian salah satu rekomendasi dalam hasil kajian KPK.

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terkait jabatan ketum partai politik ( parpol ) dibatasi dua periode. Menurutnya, di Golkar setiap musyawarah nasional (munas) pasti ganti ketum.

Mulanya, Bahlil menyatakan bahwa setiap partai politik memiliki cara yang berbeda-beda dalam menentukan posisi orang nomor satu di partainya, termasuk di Partai Golkar sendiri.

"Bahkan kalau di Partai Golkar itu bukan dua periode, setiap munas ada ketua umum baru," kata Bahlil seusai menghadiri Refleksi Paskah Nasional Partai Golkar di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Bahlil menegaskan bahwa Partai Golkar biasa saja menanggapi adanya rekomendasi dari KPK tersebut. Sebab, Partai Golkar merupakan partai yang demokratis.

"Kita kalau ditentukan dua (periode), malah mungkin nggak sampai dua di Golkar itu, satu periode. Iya kan? Satu kan? Kalau dua itu nasib. Tapi kalau ada prestasi mungkin bisa lebih dari itu juga, wallahualam," ujarnya.

Bahlil menambahkan, "Jadi bagi kami Golkar, ya demokrasi di Golkar itu bukan demokrasi yang ala-ala seperti yang lain, ya. Kami terbuka kok, ya."

Sebelumnya, KPK merekomendasikan jabatan ketum parpol dibatasi dua periode. Pembatasan ini agar proses kaderisasi parpol berjalan dengan baik.

Hal itu merupakan salah satu rekomendasi Direktorat Monitoring menyelesaikan kajian tata kelola partai politik. Dalam kajiannya, KPK menemukan empat permasalahan, salah satunya, belum ada standar sistem kaderisasi yang terintegrasi.

"Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan," bunyi salah satu rekomendasi KPK, dikutip Kamis (23/4/2026).

JAKARTA - Partai Demokrat tidak setuju dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal masa jabatan ketua umum (ketum) partai politik dibatasi hanya sampai dua periode. Partai berlambang mercy ini menyebut aturan kepemimpinan ketua umum menjadi bagian dari internal partai.

"Masa jabatan ketua umum partai diatur oleh aturan internal partai, oleh karenanya pemerintah tidak perlu memberi pembatasan masa jabatan ketua umum ataupun nama lain," kata Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).

Termasuk, kata dia, menyangkut mekanisme dan tata laksana organisasi partai itu juga merupakan urusan internal partai. Sehingga, biarkan para kader partailah yang menentukanya.

Herman tak sependapat dengan argumentasi dari rekomendasi pembatasan masa jabatan ketua umum selama dua periode sebagai bagian dari bagian demokrasi di partai politik semakin baik dalam melakukan regenerasi.

"Demokrasi di internal partai bukan ditentukan oleh pembatasan, tapi oleh mekanisme kongres ataupun nama lain mekanisme penetapan ketum di masing-masing partai. Selama para kader pemilik suara memberi dukungan dan kepercayaanya kepada ketua umumnya, itulah proses demokrasi," ujarnya.

JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto buka suara menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar masa jabatan ketua umum (ketum) partai politik dibatasi maksimal dua periode. Menurut dia, usulan KPK tersebut merupakan gagasan penting dalam mendorong perbaikan tata kelola partai politik di Indonesia.

“Gagasan ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar reformasi politik, khususnya dalam memperkuat institusionalisasi partai politik. Kita memahami bahwa salah satu persoalan mendasar partai politik di Indonesia saat ini adalah soal lemahnya institusionalisasi parpol, karena dominasi figuritas dalam jangka waktu yang panjang,” kata Mulyanto di Jakarta, Jumat (24/04/2026).

Dia menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan dan penurunan kualitas demokrasi. “Pembatasan masa jabatan ketua umum secara prinsip dapat menjadi instrumen meritokrasi untuk memastikan adanya sirkulasi elite yang sehat. Dengan demikian, partai politik tidak hanya bergantung pada satu figur, tetapi berkembang menjadi institusi yang kuat dengan sistem kaderisasi yang berkelanjutan,” kata Mulyanto.

Kendati demikian, Mulyanto menambahkan, pembatasan masa jabatan itu adalah wilayah otonomi parpol dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, setiap upaya pengaturan, termasuk pembatasan masa jabatan ketua umum parpol, harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi.

Dalam konteks ketatanegaraan, lanjut Mulyanto, pengaturan tersebut hanya dapat dilakukan melalui revisi Undang-Undang Partai Politik yang dibahas secara terbuka dan partisipatif oleh para pemangku kepentingan. Negara tidak boleh masuk secara berlebihan ke wilayah internal partai tanpa dasar hukum yang kuat.

Mulyanto mengatakan, pembenahan partai politik tidak cukup hanya dengan membatasi masa jabatan ketua umum. Diperlukan reformasi institusional yang lebih komprehensif, termasuk transparansi dan akuntabilitas keuangan partai, rekruitmen pejabat publik, pendidikan politik, serta pembangunan sistem kaderisasi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Institusionalisasi parpol merupakan isu penting dalam kerangka meningkatkan demokratisasi di Indonesia. Karena parpol adalah soko guru demokrasi. Tanpa partai yang terinstitusionalisasi dengan baik, demokrasi akan mudah terjebak pada personalisasi kekuasaan, politik transaksional, dan lemahnya akuntabilitas publik.

“Dalam konteks tersebut, pembatasan masa jabatan pimpinan partai menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong institusionalisasi tersebut. Namun tentu saja, hal ini harus diiringi dengan penguatan nilai, sistem, dan budaya organisasi partai yang sehat,” tegas Anggota DPR RI Periode 2019-2024 ini,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, sebagai bagian dari praktik baik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam AD/ART-nya telah menerapkan prinsip pembatasan masa jabatan. “Ketua Majelis Syura, Presiden Partai, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, dan pimpinan tinggi lainnya dibatasi maksimal dua periode. Ini menunjukkan bahwa pembatasan jabatan bukan hal baru, dan dapat diterapkan secara internal sebagai bagian dari komitmen terhadap demokrasi,” kata dia.

“Dengan demikian, usulan KPK ini sebaiknya dipandang sebagai pintu masuk untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem kepartaian di Indonesia, bukan sekadar isu pembatasan jabatan semata,” sambungnya.

Ke depan, kata Mulyanto, DPR bersama pemerintah perlu mengkaji secara serius rekomendasi ini dengan mempertimbangkan aspek konstitusional, demokrasi, dan kebutuhan penguatan kelembagaan partai politik. Pada akhirnya, tujuan utama dari seluruh upaya ini adalah menghadirkan partai politik yang sehat, demokratis, dan berintegritas, sebagai fondasi utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat.