JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sunarko. Dia terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) karena memiliki hubungan tidak wajar di luar pernikahan dengan RJ yang merupakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pilkada 2024.

Putusan ini dibacakan dalam sidang putusan DKPP yang digelar Jumat (5/6/2026). "Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Sunarko selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu Timur terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ujar Ketua Majelis Heddy Lugito.

Dalam sidang pemeriksaan diketahui bahwa Sunarko dan RJ tinggal bersama dalam sebuah rumah indekos pada periode April-Agustus 2025. Padahal, Sunarko sudah memiliki keluarga dan istri.

DKPP menilai tindakan Sunarko tidak patut dan tidak pantas karena hingga sidang pemeriksaan perkara ini, dia masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. DKPP juga menilai Sunarko telah memanfaatkan kuasanya sebagai atasan RJ.

“Teradu sudah memberi contoh buruk kepada jajaran yang ada di bawahnya. Teradu selaku Anggota Penyelenggara Pemilu seharusnya memberi contoh yang baik serta mampu memelihara dan menjaga kehormatan lembaga KPU terutama KPU Ogan Komering Ulu Timur tempat Teradu mengabdi,” kata Anggota Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Sunarko juga terbukti melakukan pungutan liar (pungli) kepada lima calon PPK saat seleksi PPK untuk Pilkada 2024, termasuk kepada RJ. Total pungutan tersebut sebesar Rp5 juta.

“DKPP menilai tindakan Teradu yang meminta uang atau pungutan liar kepada Anggota PPK atau uang komitmen karena sudah menjadi Anggota PPK merupakan tindakan yang melanggar hukum dan etika penyelenggara pemilu,” ujar Anggota Majelis Ratna Dewi Pettalolo.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat 30% keterwakilan perempuan dalam kontestasi pemilihan umum akan masuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Menurutnya, putusan MK menguatkan syarat 30% keterwakilan perempuan yang perlu ditindaklanjuti untuk dimasukkan dalam Undang-Undang Pemilu.

Putusan tersebut dinilai memberikan dukungan terhadap perempuan agar dapat duduk di kursi legislatif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun DPR RI.

“Ya kalau keputusan MK itu kan final dan mengikat. Jadi saya pikir nanti kita akan masukkan ke dalam revisi undang-undang pemilu,” katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (26/5/2026).

Dia mengatakan DPR mendukung putusan MK dan akan mengaturnya secara jelas, termasuk bagi partai politik yang tidak memenuhi kriteria tersebut.

Dia menjelaskan pembahasan putusan tersebut dalam RUU Pemilu juga bertujuan untuk mengantisipasi berbagai potensi celah yang dapat muncul apabila aturan itu langsung diberlakukan.

Dasco menyampaikan hal ini memerlukan pencermatan lebih lanjut agar implementasi kebijakan tetap berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Karena kita menghindari juga ada beberapa hal yang mungkin ketika itu diberlakukan ada celah-celah yang mungkin harus dicermati,” jelasnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak partai politik yang tidak memenuhi syarat kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% saat kontestasi pemilihan umum pada daerah pemilihan.

Putusan hukum nomor 128/PUU-XXIV/2026 dibacakan pada Senin (25/5/2026). Pelapor menguji Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Pemilu menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim Adies Kadir menjelaskan keputusan itu sebagai wujud asas kedaulatan rakyat dalam perhelatan pemilihan umum yang adil.

Langkah ini sekaligus mengurangi diskriminasi atas keterwakilan perempuan di kursi DPR/DPRD. Dengan demikian, aturan mengenai keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar bakal calon legislatif harus disertai sanksi tegas.

Artinya, partai politik dapat dicoret atau digugurkan dari kontestasi pemilu di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi ketentuan kuota tersebut.

Dia menambahkan norma Pasal 245 UU Pemilu berkaitan dengan Pasal 248 dan Pasal 249, serta Pasal 252 ayat (6) dan Pasal 257 ayat (2), yang pada dasarnya menegaskan kewajiban keterpenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif.

Oleh karena itu, verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 dan 249 harus menjadi bagian dari penilaian pemenuhan syarat tersebut hingga penetapan daftar calon tetap.

“Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum,” ucap Adies dalam keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Dalam amar putusan, Ketua MK Suhartoyo mengabulkan permohonan para Pemohon.

“Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ... bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai,” jelasnya.

“Daftar bakal calon harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, dan dalam hal tidak terpenuhi maka KPU menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik pada daerah pemilihan bersangkutan,” ucap Suhartoyo.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan smelter nikel PT Huadi Nickel Alloy Indonesia ditetapkan dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.

Penetapan PKPU-S terhadap entitas usaha Huadi Group asal China yang beroperasi di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), Sulawesi Selatan tersebut, tertuang dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Mks pada 28 April 2026.

Adapun, permohonan PKPU-S terhadap Huadi Nickel diajukan oleh PT Gamma Berjaya Mineral, perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam yang berkedudukan di Jakarta Barat.

"Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang [PKPUS] dari pemohon tersebut untuk paling lama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan," dalam pengumuman yang diterbitkan di Bisnis Indonesia, Kamis (30/4/2026).

Selanjutnya, pengadilan menunjuk Henry Dunant Manuhua sebagai hakim pengawas perkara PKPU-S Huadi Nickel.

Pengadilan juga mengangkat Baso Fakhruddin, Haikal Arisy, dan Muhammad Bimaslama Saleh sebagai tim pengurus Huadi Nickel Alloy Indonesia (dalam PKPU-S).

Hakim pengawas telah menetapkan rapat kreditur pertama pada Senin, 11 Mei 2026 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya, rapat pembahasan rencana damai dijadwalkan pada 9 Juni 2026.

Sehubungan dengan penetapan tersebut, Tim Pengurus mengundang debitur PKPU, para kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menghadiri Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada Kamis, 11 Juni 2026 pukul 10.00 WIB Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan agar setiap partai politik termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk selalu mengacu UU Pemilu dan partai politik dalam setiap putusan pengelolaan partai baik terkait kepartaian maupun kepemiluan. Hal itu juga dimaksudkan agar di kemudian hari proses administrasinya tidak bermasalah secara hukum perundang-undangan pemilu maupun parpol.

Anggota KPU Idham Holik mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pendaftaran partai politik calon peserta pemilu wajib ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Ketum dan Sekjen) atau sebutan lainnya pada kepengurusan pusat parpol.

Menurut Idham Holik surat pendaftaran verifikasi partai politik tidak sah jika tidak ditandatangani oleh Ketua Umum (Ketum) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai. "Sesuai aturan KPU, pendaftaran wajib ditandatangani oleh pimpinan tertinggi partai yang sah menurut data Kemenkum, karena dokumen tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban legal, dan jika tidak sesuai, KPU akan mengembalikan berkas tersebut," ujarnya, dikutip Selasa (14/4/2026).

Selain itu dalam proses verifikasi partai politik (parpol) untuk calon peserta pemilu, dokumen persyaratan seperti daftar kepengurusan, domisili, dan keanggotaan juga wajib ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Ketum dan Sekjen) partai tingkat pusat. Dokumen ini juga harus dibubuhi stempel basah sebagai bagian dari verifikasi administrasi oleh KPU.

"Pendaftaran tanpa tanda tangan Ketum dan Sekjen dapat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau dikembalikan oleh KPU," jelas dia.

Saat ini terjadi konflik internal PPP antara Ketum Muhamad Mardiono dengan Sekjen Taj Yasin. Akibat konflik tersebut berbagai keputusan partai termasuk putusan musyawarah wilayah (muswil) dan musyawarah cabang ( muscab) berjalan masing-masing. Kubu ketum mengeluarkan putusan dan menggelar muswil tanpa melibatkan Sekjen. Begitu juga Sekjen akan menggelar muscab dan muswil tanpa melibatkan ketum.

Sesuai putusan islah, pemerintah telah mengesahkan kepengurusan PPP periode 2025-2030 di bawah Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum dan Gus Taj Yasin sebagai Sekretaris Jenderal. Namun dalam perjalanan kepengurusan antara ketum dan sekjen berjalan masing-masing.

Akibat konflik tersebut, PPP yang tidak lolos ambang batas parlemen 4% harus mengikuti verifikasi administratif dan faktual pada pemilu 2029 nanti. Padahal jika dilihat jadwal tahapan pemilu, KPU akan sudah akan melakukan verifikasi administratif peserta pemilu.

Sementara itu Pengamat Politik Puspoll Indonesia Luqmanul Hakim mengatakan PPP semestinya berbenah dan solid untuk fokus menghadapi pemilu 2029 setelah gagal ke senayan. Apalagi pada tahapan pemilu tak lama lagi akan dimulai termasuk salah satunya verifikasi administratif dan faktual peserta pemilu 2029.

Jika masih saling berebut dan tidak bersatu, maka khawatirnya nanti PPP tidak bisa memenuhi persyaratan peserta pemilu. " Sebaiknya ketum dan sekjen serta elitenya solid, bersatu membangun kembali kejayaan partai kakbah. Sangat disesalkan jika dalam kondisi terpuruk elite justru jalan masing-masing," ujarnya.

Menurut Luqman Pasal 176 ayat (2) UU 7/2017 menyebutkan bahwa pendaftaran partai politik peserta pemilu harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen atau sebutan lainnya. Pasal 176 ayat 3 menyebutkan bahwa pendaftaran diserati dokumen lengkap, dan pada Pasal 177 huruf a disebutkan dokumen lengkap yang dimaksud adalah berita negara yang menyatakan bahwa partai politik terdaftar sebagai badan hukum yakni adanya SK Menkum.

Namun, dalam kasus PPP terdapat persoalan lantaran adanya konflik internal antara ketum Muhamad Mardiono dengan Sekjen Taj Yasin sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya administrasi yakni surat menyurat termasuk surat keputusan kepengurusan di tingkat wilayah yang ditandangani ketum Mardiono dengan Wakil Sekjen Jabbar Idris. Posisi Wakil Sekjen bukanlah Sekjen atau sebutan lain sebagaimana dimaksud UU.

Luqman menambahkan dalam syarat verifikasi pengurus partai politik di Indonesia juga wajib menyertakan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada kepengurusan tingkat pusat. Ketentuan ini merupakan bagian dari verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan afirmasi gender dalam politik kepengurusan tingkat pusat.

"Partai yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atau berisiko tidak lolos verifikasi," kata Lukman.

JAKARTA - Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia ( IKAPI ) menggelar Halalbihalal untuk mempererat silaturahmi sekaligus menegaskan komitmen organisasi dalam menjawab berbagai persoalan hukum dan ekonomi nasional. Khususnya terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU ) dan kepailitan.

Halalbihalal yang mengusung tema Mempererat Silaturahmi, Membuka Pintu Rejeki ini dihadiri jajaran pengurus, anggota, serta berbagai mitra strategis IKAPI. Ketua Panitia Halalbihalal IKAPI 2026 Niken Susanti mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan. ”Tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memperkuat solidaritas internal organisasi,” katanya dalam sambutannya di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (10/4/2025) malam. Tingkatkan Kualitas dan Profesionalisme Kurator, IKAPI Luncurkan Buku untuk Praktisi Hukum

Menurutnya, kebersamaan antaranggota menjadi fondasi penting dalam menjaga kekompakan organisasi yang telah berdiri selama 24 tahun tersebut. IKAPI, kata dia, terus berupaya menjaga hubungan harmonis di antara pengurus dan anggota, tanpa memandang latar belakang dan agama. “Halalbihalal ini menjadi momentum penting untuk mempererat solidaritas keluarga besar IKAPI, baik yang beragama Islam maupun dari pemeluk agama lainnya,” ujarnya.

Selain dihadiri internal organisasi, halalbihalal ini juga mengundang sejumlah pejabat dari instansi yang selama ini menjadi mitra kerja IKAPI. Di antaranya Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo, Direktur Perdata Ditjen AHU Henry Sulaiman, serta perwakilan dari Bareskrim Polri, Teddy Ristiawan.

Dalam kesempatan tersebut, Niken menegaskan IKAPI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Oscar Sagita terus berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Ia menekankan bahwa peran kurator dan pengurus sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Terutama dalam penyelesaian perkara PKPU dan kepailitan yang berdampak luas terhadap dunia usaha.

“IKAPI berkomitmen menjaga profesionalisme dan integritas dalam menegakkan hukum PKPU dan kepailitan sebagai bagian dari upaya menjadi solusi bagi persoalan bangsa,” tegasnya. Gugatan PKPU Cuma Bisa Diajukan Jika Utang Sentuh 75% dari Total Aset

Lebih lanjut, ia menyampaikan tantangan ke depan dalam bidang kepailitan dan restrukturisasi utang semakin kompleks. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara praktisi, pemerintah, dan aparat penegak hukum.

”IKAPI akan terus memperkuat kapasitas anggotanya melalui berbagai kegiatan,” jelasnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, IKAPI berharap dapat terus memperkokoh perannya sebagai organisasi profesi. Tidak hanya menjaga kepentingan anggotanya, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mendukung sistem hukum dan perekonomian nasional yang sehat dan berkeadilan.

JAKARTA - Aliansi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) mengungkap sejumlah dokumen penting yang belum diserahkan KPU DKI Jakarta dalam agenda serah terima dokumen sengketa informasi, Jumat (10/4/2026).

Anggota Bonjowi Syamsuddin Alimsyah menuturkan telah menerima bundel dokumen terkait pencalonan Joko Widodo sebagai Gubernur Jakarta. Namun, terdapat empat dokumen krusial yang tidak ditemukan dalam berkas tersebut.

Dia merinci dokumen pertama yang belum diserahkan adalah bukti penetapan kondisi kesehatan saat Jokowi mendaftar sebagai calon kepala daerah. Dokumen tersebut penting untuk memastikan kelayakan administratif.

Selain itu, tiga dokumen lain yang tidak ditemukan adalah ijazah jenjang pendidikan dasar hingga menengah yakni ijazah SD, SMP, dan SMA. “Yang ada hanya ijazah terakhir, tertulis lulus di UGM,” ujar Syamsuddin.

Dia menyoroti kejanggalan dalam dokumen biodata atau curriculum vitae (CV) Jokowi. Dalam dokumen tersebut, hanya tercantum data sekolah dasar, sementara informasi terkait SMP dan SMA tidak disebutkan secara rinci, melainkan hanya disebut tahun kelulusan. “Di biodata hanya disebut SD-nya, SD 111, sementara SMP dan SMA tidak dijelaskan sekolahnya di mana, hanya tahunnya saja,” ucapnya.

Anggota Bonjowi lainnya Lukas Luwarso mengatakan KPU Jakarta telah berjanji akan mencari dan melengkapi kekurangan dokumen tersebut. “Iya, ada beberapa kekurangan tadi empat dokumen. KPU Jakarta berjanji akan menyerahkan, akan dicari,” katanya.

Pihaknya juga memiliki data pembanding dari KPU Solo terkait dokumen ijazah Jokowi. Hal ini justru menimbulkan pertanyaan baru.

“Kita punya versi dari KPU Solo soal ijazah SD, SMP, SMA. Jadi nanti akan saling melengkapi. Tapi justru puzzlenya di situ, kenapa ada KPU yang punya, tapi ada yang tidak punya,” katanya.

Bonjowi berencana menelusuri dokumen ke Universitas Gadjah Mada (UGM) yang disebut memiliki arsip lebih lengkap. Lukas menyebutkan permintaan data ke kampus diperkirakan menghasilkan dokumen lebih banyak dibanding yang diterima dari KPU DKI.

“UGM sudah kooperatif dengan kepolisian menyerahkan 550 dokumen, tapi tidak menyerahkan satu pun kepada kami Bonjowi,” ujarnya.

Diketahui, Komisi Informasi Pusat sebelumnya telah mengabulkan sebagian gugatan Bonjowi terhadap KPU. Dalam putusan perkara Nomor 074/X/KIP-PSI/2025, KIP memerintahkan KPU membuka informasi terkait ijazah tanpa sensor seperti nomor ijazah dan tanda tangan pejabat.

Namun demikian, KIP menolak permintaan untuk membuka ijazah asli yang tidak berada dalam penguasaan KPU.

JAKARTA - Tim Hukum Troya (Tifa and Roy's Advocate)yang mewakili Roy Suryo dan Dokter Tifa berencana mengajukan gugatan citizen lawsuit (gugatan warga negara) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Langkah dilakukan guna mendesak transparansi dan akuntabilitas KPU dalam proses verifikasi dokumen calon pemimpin negara.

Koordinator Troya, Refly Harun menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah timnya menemukan sejumlah kejanggalan dalam prosedur administrasi selama proses pendaftaran calon presiden yang melibatkan dokumen ijazah.

“Setelah proses di KIP [Komisi Informasi Pusat] ketahuan, bahwa KPU ini tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah Jokowi ketika mendaftar, baik pada Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019,” kata Refly dalam konferensi pers, Minggu (29/3/2026).

Troya, kata dia, menyoroti ketidakprofesionalan KPU yang dianggap abai dalam menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Refly, verifikasi faktual adalah tahapan krusial yang seharusnya tidak dilewatkan oleh lembaga penyelenggara pemilu untuk menjaga kepercayaan publik.

“Kita tidak ingin KPU ini tidak bekerja berdasarkan prinsip-prinsip good governance, clean governance, seenaknya saja,” ujarnya.

Langkah gugatan ini juga didorong oleh temuan adanya dugaan kejanggalan pada dokumen legalisasi yang dilampirkan, termasuk terkait tanda tangan pejabat yang masa jabatannya sudah tidak relevan saat dokumen diterbitkan.

Selain itu, tim hukum menyoroti tidak adanya tanggal pasti pada dokumen legalisasi tersebut.

“Bahkan, dalam regis adalah legalisasi-legalisasi itu ada hal yang meragukan soal tanda tangan pejabat, yaitu Dekan Fakultas Kehutanan yang masa jabatannya 2008-2012. Kok di 2014 masih tercantum namanya?," tuturnya.

Tim Troya menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas melalui jalur litigasi. Gugatan citizen lawsuit ini diharapkan dapat menjadi preseden penting agar KPU lebih transparan dan bertanggung jawab dalam proses verifikasi dokumen administrasi seluruh calon pejabat publik di masa depan.

Lebih lanjut, Refly menegaskan bahwa tindakan KPU yang tidak melakukan pengujian secara transparan terhadap dokumen ijazah tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat akan informasi yang benar.

Ia menilai bahwa kerugian publik muncul karena ketidakpastian hukum atas dokumen yang menjadi dasar kepemimpinan negara.

“Kerugian konstitusionalnya adalah tidak ada kepastian hukum. Orang melakukan penelitian, melakukan penilaian, adjustment, dan lain sebagainya, kemudian dipersangkakan. Kan berarti kan melanggar pasal-pasal dalam konstitusi tentang perlindungan hukum,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan terpantau naik 15,4% pada tahun 2025 lalu. Kenaikan permohonan itu dipicu oleh proses konsolidasi pelaku usaha yang belum sepenuhnya pulih dari efek pandemi Covid-19 lalu.

Data yang dihimpun Bisnis, sebanyak 5 pengadilan tercatat menangani 740 perkara kepailitan dan PKPU pada tahun lalu. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjadi yang paling banyak menerima permohonan dengan jumlah perkara sebanyak 493 perkara.

Perkara yang ditangani PN Jakarta Pusat bahkan merupakan yang tertinggi setelah 2021 atau pandemi Covid-19, yakni 563 perkara. Sementara itu, PN Surabaya tercatat 119 perkara, 65 perkara di PN Medan, 49 perkara di PN Semarang, serta 14 perkara di PN Makassar.

Meski demikian, secara keseluruhan, total perkara PKPU yang masuk pada 2025 itu masih sedikit lebih rendah dari total perkara di 2023 yakni 746 perkara. Adapun dari data yang diolah tersebut, diketahui jumlah perkara PKPU lebih banyak dari perkara kepailitan.

3 Faktor Pemicu Kenaikan Gugatan

Di sisi lain, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai tren peningkatan permohonan PKPU itu merupakan kombinasi dari tiga faktor besar, bukan semata-mata karena kondisi ekonomi yang belum pulih. Kendati demikian, dia mengakui dunia usaha masih dalam tahap normalisasi pascapandemi dan dibarengi oleh tekanan likuiditas.

Sekreataris Jenderal alias Sekjen Hipmi Anggawira menuturkan, banyak perusahaan selama pandemi 2020-2022 bertahan karena restrukturisasi kredit, relaksasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta penundaan kewajiban pembayaran. Pada masa 2024-2025, fase penyangga itu berakhir.

"Memasuki 2024–2025, fase 'penyangga' itu berakhir. Kewajiban kembali normal, sementara biaya bunga masih relatif tinggi, arus kas belum sepenuhnya pulih, margin usaha tertekan oleh kenaikan biaya input dan logistik," terangnya kepada Bisnis, Selasa (3/3/2026).

Anggawira menyebut PKPU sering menjadi alat restrukturisasi legal. Akan tetapi, itu bukan berarti menandakan kebangkrutan. Di sisi lain, faktor eksternal seperti ketidakpastian global memengaruhi biaya modal dunia usaha. Adanya tensi geopolitik di negara kawasan Timur Tengah serta geoekonomi di Amerika Serikat (AS) dan China memicu volatilitas nilai tukar.

Suku bunga global yang juga masih ketat dan kondisi nilai tukar akhirnya membuat biaya refinancing semakin mahal, investor lebih selektif, serta permintaan ekspor yang belum sepenuhnya pulih (rebound). "Perusahaan yang leverage-nya tinggi paling terdampak," kata pria yang juga Komisaris di PT PLN Energi Primer Indonesia itu.

Selain itu, Anggawira turut menilai sebagian PKPU itu mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi yakni digitalisasi dan pergeseran permintaan konsumen, over-expansion saat fase booming, dan mismatch struktur utang dan proyeksi pendapatan. "Jadi ini bukan semata soal 'ekonomi belum pulih', tetapi lebih pada fase konsolidasi dan penyesuaian struktur pembiayaan dunia usaha," terangnya.

Anggawira tidak menampik ketidakpastian masih tinggi. Di luar faktor ketidakpastian global serta volatilitas harga energi maupun biaya logistik, ada tekanan daya beli kelas menengah. Namun, dia tidak melihat ini sebagai tanda krisis sistemik karena fundamental ekonomi makro yang masih relatif stabil. Pemerintah, lanjutnya, perlu mencermati likuiditas sektor riil, khususnya UMKM dan sektor padat karya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tren pengajuan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 31% sepanjang tahun 2025. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal nyata bahwa tekanan terhadap sektor korporasi di Tanah Air tengah memburuk.

Berdasarkan penelusuran Bisnis di empat pengadilan niaga, yakni Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar, jumlah pengajuan perkara PKPU dan pailit meroket dari 189 perkara pada 2024 menjadi 247 perkara pada 2025. Sebagai catatan, data dari PN Jakarta Pusat tidak dapat diakses.

Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memandang kenaikan perkara tersebut sebagai indikator nyata semakin besarnya tekanan finansial perusahaan. Menurutnya, tumpukan perkara yang masuk ke peradilan pada dasarnya mencerminkan tahap paling akhir dari tekanan keuangan suatu korporasi.

"Artinya, perusahaan-perusahaan ini bukan hanya mengalami perlambatan bisnis, tetapi sudah menghadapi masalah likuiditas yang serius dan tidak mampu lagi menyelesaikannya secara internal," ungkap Yusuf kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Dia membedah bahwa fenomena maraknya status pailit dan PKPU ini merupakan akumulasi dari sejumlah tekanan yang saling bertumpuk. Faktor pemicu utama bermuara pada beban utang warisan era pandemi Covid-19 yang masih menggerogoti neraca keuangan dunia usaha.

Kala itu, sambungnya, banyak korporasi memilih jalan pintas untuk bertahan hidup dengan menambah pinjaman baru demi menyambung napas operasional. Strategi tersebut memang sukses untuk jangka pendek, namun menciptakan struktur keuangan yang sangat rapuh.

Masalahnya, begitu arus kas gagal pulih secepat ekspektasi, perusahaan sulit melunasi kewajibannya. Perkembangan tersebut memaksa korporasi masuk ke ruang restrukturisasi di meja hijau.

Lebih lanjut, Yusuf menyoroti kondisi makroekonomi pascapandemi yang belum sepenuhnya kondusif bagi dunia usaha. Meski pertumbuhan ekonomi nasional terakselerasi di zona positif, daya tahannya tidak cukup kuat untuk menopang seluruh sektor secara merata.

Di satu sisi, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh moderat. Di sisi lain, korporasi harus berhadapan dengan biaya operasional yang membengkak serta akses pembiayaan yang makin ketat.

"Dalam kondisi seperti ini, banyak perusahaan menghadapi situasi di mana pendapatan tidak tumbuh cukup cepat untuk mengimbangi beban utang dan biaya tetap mereka. Akibatnya, neraca keuangan menjadi semakin tertekan," jelasnya.

Yusuf juga menyoroti tekanan yang datang dari efek domino di sektor riil. Dia memberikan contoh nyata pada kasus kepailitan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex).

Ketika satu entitas besar tumbang dan mengalami gagal bayar, daya rusaknya otomatis merambat ke seluruh ekosistem rantai pasok. Tekanan tersebut langsung menjalar secara berantai kepada para pemasok, kontraktor, hingga mitra bisnis yang selama ini menggantungkan nasib pada entitas tersebut.

Yusuf pun menyimpulkan bahwa pemulihan pascapandemi sejatinya tetap terjadi, namun dengan corak yang sangat timpang. Secara agregat, lanjutnya, gerak ekonomi memang melaju namun kapasitas setiap perusahaan untuk bertahan dalam fase transisi ini sangat berbeda.

"Perusahaan dengan neraca yang kuat masih mampu bertahan, sementara yang memiliki leverage tinggi dan margin tipis menjadi jauh lebih rentan," tutupnya.

Dalam melaksanakan mandat tersebut, kami tidak semata-mata mencari temuan atau kesalahan. Yang lebih utama memberikan rekomendasi perbaikan konstruktif untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas penggunaan sumber daya dan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 terhadap sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga (K/L) bidang politik, hukum, dan keamanan (Polhukam) dengan berorientasi pada perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.

“Dalam melaksanakan mandat tersebut, kami tidak semata-mata mencari temuan atau kesalahan. Yang lebih utama memberikan rekomendasi perbaikan konstruktif untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas penggunaan sumber daya dan keuangan negara," ujar Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam entry meeting, dari keterangan resmi, Jakarta, Sabtu.

Saat ini, lanjutnya, pengelolaan keuangan perlu dipandang dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG). Prinsip tersebut dinilai krusial untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan kepercayaan publik.

BPK sendiri telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk mendukung agenda keberlanjutan, termasuk penyusunan pedoman pemeriksaan atas Sustainable Development Goals (SDGs) sejak 2016, serta pelaksanaan pemeriksaan dengan perspektif ESG sejak 2020.

Selain itu, pihaknya juga menyusun laporan berkelanjutan berbasis standar Global Reporting Initiative (GRI) sebagai bentuk komitmen leading by example.

Dalam forum tersebut, BPK turut mengapresiasi kepada entitas yang menunjukkan kinerja positif, khususnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menjadi lembaga tercepat dalam menyampaikan LK unaudited tahun 2025 serta telah menuntaskan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

“Kami mengajak seluruh pimpinan lembaga untuk memperkuat kolaborasi dan komitmen terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel. Melalui sinergi yang solid antara BPK dan kementerian/lembaga, diharapkan pemeriksaan atas LK tahun 2025 tidak hanya menghasilkan opini, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan negara serta memperkuat fondasi pembangunan nasional,” ungkap Nyoman.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Muhammad Syafii, lalu Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Maria Ulfah Anshor.

Kemudian juga Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Putu Elvina, dan Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Samuel H. Kowaas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Saham kontraktor tambang PT Hillcon Tbk (HILL) menjadi perhatian di pasar modal lantaran harganya yang bergerak tak biasa. Harga sahamnya kini merana dan terjun ke dasar “gocap” atau Rp 50.

Pada perdagangan saham pagi ini Senin (23/2) pukul 10.01 WIB, antrian jual saham HILL sudah mencapai 3,47 juta lot saham. Saham HILL anjlok hingga auto reject bawah (ARB) 13,79% ke Rp 50.

Merujuk data BEI, volume yang diperdagangkan tercatat 613,90 juta dengan nilai transaksi Rp 31,61 miliar. Sementara kapitalisasi pasarnya kini sebesar Rp 737,08 miliar.

Dalam sebulan terakhir, saham HILL anjlok 67,74%, merosot 46,24% dalam seminggu, dan terjun 75,73% dalam enam bulan terakhir. Padahal, jika melihat sahamnya pada awal tahun lalu, HILL sempat bertengger di Rp 468 pada 3 Januari 2025.

Anjloknya saham HILL salah satunya karena anak usaha PT Hillcon Tbk (HILL), PT Hillconjaya Sakti terjerat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hillconjaya Sakti menerima panggilan sidang pertama dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perkara Permohonan PKPU Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Jkt.Pst.

Permohonan PKPU tersebut diajukan oleh PT Tri Nusantara Petromine. Adapun PT Tri Nusantara Petromine adalah supplier bahan bakar (solar) untuk kegiatan operasional PT Hillconjaya Sakti.

Direktur Utama Hillcon, Hersan Qiu, menyatakan kewajiban utang PT Hillconjaya Sakti kepada PT Tri Nusantara Petromine mencapai Rp 46,01 miliar. Perusahaan juga telah menunjuk FKNK sebagai kuasa hukum.

Manajemen menjelaskan gugatan diterima akibat terlambatnya pembayaran atas tagihan yang sebelumnya telah direstrukturisasi.

“PKPU Hillconjaya Sakti tidak berdampak material karena hanya sebesar 1,73% terhadap pendapatan perseroan per 30 September 2025,” demikian tertulis dalam keterbukaan informasi BEI, Senin (23/2).

Hersan juga menyebut berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2025, kontribusi pendapatan PT Hillconjaya Sakti terhadap pendapatan HILL mencapai Rp 2,79 triliun atau sekitar 99,86% dari total pendapatan.

RKAB PT Weda Bay Nickel (WBN) Dipangkas 71,43%

Kabar lain yang turut berdampak ke saham HILL adalah sikap pemerintah yang belum lama ini memangkas produksi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) PT Weda Bay Nickel (WBN) hingga 71,43% menjadi hanya 12 juta ton tahun ini. Padahal sebelumnya produksi WBN dalam RKAB tahun lalu mencapai 42 juta ton. Hillcon (HILL) adalah kontraktor pertambangan Weda Bay Nickel.

Pada 1 September 2021, anak usaha HILL yakni PT Hillconjaya Sakti (HS) menandatangani kontrak dengan PT Weda Bay Nickel (WBN) untuk pekerjaan penambangan nikel selama empat tahun. Pekerjaan mencakup land clearing hingga ore hauling dan barging di area konsesi WBN.

Berdasarkan addendum tertanggal 1 April 2024, masa kerja sama tersebut diperpanjang selama empat tahun. Adapun Weda Bay merupakan tambang nikel yang berlokasi di Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara.

Tambang ini dimiliki oleh Tsingshan Holding Group Co, Eramet SA Prancis, dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Bila menilik laporan keuangannya, Weda Bay Nickel berkontribusi ke pendapatan HILL dengan nilai mencapai Rp 387,68 miliar sepanjang Januari 2025–September 2025.

Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyita 148,25 hektare lahan tambang milik PT Weda Bay Nickel, karena lahan tersebut beroperasi tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffry Huwae menyebut penertiban perusahaan nikel itu menjadi bukti konsistensi pemerintah dalam menjaga tata kelola energi dan sumber daya mineral.

"Mereka punya izin tambang, tapi mereka tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Hutan," kata Jeffri dalam keterangan resmi pada 2025 lalu.

Di samping itu pengendali juga menjual saham HILL. Pada 19 Februari 2026, Hillcon Equity Management melepas 93.699.800 saham, sehingga kepemilikannya turun dari 6.198.818.500 saham (42,05%) menjadi 6.105.118.700 saham (41,41%).

Pada hari yang sama, Trimegah Sekuritas Indonesia juga menjual 11.504.800 saham sehingga kepemilikannya menjadi 1.378.495.200 saham (9,35%).

Sementara itu pada 18 Februari 2026, CGS International Sekuritas Indonesia melakukan transaksi crossing sebanyak 133.965.800 saham di harga Rp 80 per saham. Setelah transaksi tersebut, kepemilikan turun dari 3.134.339.500 saham (21,26%) menjadi 3.000.373.700 saham (20,35%).

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyoroti kondisi salah satu anak usaha PT Hillcon Tbk (HILL), PT Hillconjaya Sakti yang tengah menghadapi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Sorotan tersebut muncul mengingat kontribusi Hillconjaya Sakti terhadap kinerja konsolidasi perseroan nyaris 100 persen.

Hingga 30 September 2025, kontribusi pendapatan anak usaha tersebut mencapai Rp2,79 triliun atau setara 99,86 persen dari total pendapatan konsolidasi HILL dengan total aset mencapai Rp5,65 triliun.

"Pendapatan anak usaha tersebut sangat material terhadap pendapatan konsolidasi Perseroan karena mencakup hampir 100 persen," ujar Direktur Utama HILL, Hilton Hersan Qiu, dalam keterbukaan informasi kepada BEI, Sabtu (21/2/2026).

Adapun kronologis PKPU bermula dari keterlambatan pembayaran atas tagihan yang telah direstrukturisasi kepada pemasok bahan bakar solar operasional, yakni PT Tri Nusantara Petromine.

Secara konsolidasian, total kewajiban utang perseroan kepada pemasok tersebut tercatat sebesar Rp46 miliar.
Meski demikian, Hersan menilai dampak finansial dari perkara PKPU tersebut relatif terbatas. Nilai kewajiban itu disebut hanya setara 1,73 persen terhadap pendapatan perseroan per 30 September 2025.

"Hingga saat ini kegiatan operasional perseroan tetap berjalan normal," tutur Hersan.

Sebagai informasi, HILL memiliki empat anak usaha yakni Hillconjaya Sakti (kontraktor), Hillcon Mining Indonesia (pertambangan), Hillcon Jaya Land (properti), dan Hillcon Industrial Assets (alat berat).

Namun, baru Hillconjaya Sakti yang beroperasi secara komersial dan tiga lainnya masih dalam tahap proses pengerjaan.

(DESI ANGRIANI)