JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mendorong agar pelaksanan Pemilu lebih adil dan setara. Ferry mendorong agar mekanisme penentuan nomor urut partai politik (parpol) harus dikocok ulang untuk setiap Pemilu.

"Enggak boleh dong partai menggunakan nomor urut yang sudah ada. Ingatan masyarakat itu pasti ini, tapi partai-partai yang baru menggunakan nomor urut yang baru. Itu juga tidak fair. Hal-hal ini yang memang saya pikir penting untuk kita coba, harusnya dikocok ulang semuanya," ujar Ferry dalam diskusi Obor Rakyat di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/6/2026).

Ferry menambahkan aturan ini akan memberikan dampak kompetisi Pemilu yang lebih sehat dan kompetitif. Sebab, tambah dia, tidak boleh partai parlemen diberikan keuntungan tersendiri dalam berkontestasi Pemilu.

"Semuanya bergerak pada titik nol yang sama. Tidak boleh dong ada partai yang dia karena partai Senayan maka dia sangat ini, sangat menonjol sendiri dan tidak. Ketika kompetisi itu diketok palu akan dimulai, maka semua bergerak pada titik nol yang sama," tegas dia.

Ferry juga menegaskan Perindo tengah memperjuangkan agar DPR RI menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Perjuangan itu dilakukan bersama Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) agar tidak ada suara sah masyarakat yang terbuang sia-sia.

Lihat video: Konsolidasi dan Pendidikan Politik Partai Perindo



"Maka kalau kita ingin melihat bahwa jangan sampai terjadi disproporsionalitas maka ambang batas efektifnya ya harus direndahkan bisa sampai 0%," jelas Ferry.

"Bahkan saya menghitung cuma 1%. Nah, ini yang saya pikir kita ingin memperjuangkan bersama-sama. Makanya tadi saya bilang bahwa pemilu itu bukan milik penyelenggara saja, pemilu itu bukan milik peserta pemilu saja seperti kami di partai politik tidak, tapi pemilu itu milik masyarakat," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat 30% keterwakilan perempuan dalam kontestasi pemilihan umum akan masuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Menurutnya, putusan MK menguatkan syarat 30% keterwakilan perempuan yang perlu ditindaklanjuti untuk dimasukkan dalam Undang-Undang Pemilu.

Putusan tersebut dinilai memberikan dukungan terhadap perempuan agar dapat duduk di kursi legislatif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun DPR RI.

“Ya kalau keputusan MK itu kan final dan mengikat. Jadi saya pikir nanti kita akan masukkan ke dalam revisi undang-undang pemilu,” katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (26/5/2026).

Dia mengatakan DPR mendukung putusan MK dan akan mengaturnya secara jelas, termasuk bagi partai politik yang tidak memenuhi kriteria tersebut.

Dia menjelaskan pembahasan putusan tersebut dalam RUU Pemilu juga bertujuan untuk mengantisipasi berbagai potensi celah yang dapat muncul apabila aturan itu langsung diberlakukan.

Dasco menyampaikan hal ini memerlukan pencermatan lebih lanjut agar implementasi kebijakan tetap berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Karena kita menghindari juga ada beberapa hal yang mungkin ketika itu diberlakukan ada celah-celah yang mungkin harus dicermati,” jelasnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak partai politik yang tidak memenuhi syarat kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% saat kontestasi pemilihan umum pada daerah pemilihan.

Putusan hukum nomor 128/PUU-XXIV/2026 dibacakan pada Senin (25/5/2026). Pelapor menguji Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Pemilu menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim Adies Kadir menjelaskan keputusan itu sebagai wujud asas kedaulatan rakyat dalam perhelatan pemilihan umum yang adil.

Langkah ini sekaligus mengurangi diskriminasi atas keterwakilan perempuan di kursi DPR/DPRD. Dengan demikian, aturan mengenai keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar bakal calon legislatif harus disertai sanksi tegas.

Artinya, partai politik dapat dicoret atau digugurkan dari kontestasi pemilu di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi ketentuan kuota tersebut.

Dia menambahkan norma Pasal 245 UU Pemilu berkaitan dengan Pasal 248 dan Pasal 249, serta Pasal 252 ayat (6) dan Pasal 257 ayat (2), yang pada dasarnya menegaskan kewajiban keterpenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif.

Oleh karena itu, verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 dan 249 harus menjadi bagian dari penilaian pemenuhan syarat tersebut hingga penetapan daftar calon tetap.

“Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum,” ucap Adies dalam keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Dalam amar putusan, Ketua MK Suhartoyo mengabulkan permohonan para Pemohon.

“Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ... bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai,” jelasnya.

“Daftar bakal calon harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, dan dalam hal tidak terpenuhi maka KPU menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik pada daerah pemilihan bersangkutan,” ucap Suhartoyo.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan terkait keterwakilan perempuan di panggung politik nasional melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026. Dalam amar putusan tersebut, MK menyatakan syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 Persen dalam daftar bakal calon anggota legislatif bersifat imperatif atau wajib dipenuhi.

Jika partai politik gagal memenuhi ambang batas tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di setiap tingkatan kini diwajibkan secara tegas untuk menolak pendaftaran atau mencoret kepesertaan partai politik pada daerah pemilihan yang bersangkutan.

Langkah hukum ini diambil untuk mengakhiri status Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selama ini dianggap sebagai lex imperfecta, yaitu sebuah produk hukum yang mandul karena memuat kewajiban tetapi alpa menyertakan sanksi yang tegas di dalamnya.

"Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dan dalam hal ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen tidak terpenuhi maka KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik peserta pemilihan umum tersebut pada daerah pemilihan bersangkutan,” demikian salah satu bunyi amar putusan dikutip dari website resmi MK, Selasa (26/5/2026).

Gugatan yang membawa perubahan besar ini diinisiasi oleh empat mahasiswa aktif program studi Hukum Tata Negara asal Jawa Timur yang bertindak sebagai Para Pemohon, yaitu Maya Novita Sari dari Kabupaten Tulungagung, Imas Dion Febriani dari Kabupaten Trenggalek, Cahya Camila Evanglin dari Kabupaten Tulungagung, dan Fatati Nailul Munadia dari Kabupaten Blitar.

Para Pemohon merasa hak pilih dan jaminan kepastian hukum yang adil telah tercederai akibat kelonggaran aturan sanksi pada pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Maya Novita Sari, Imas Dion Febriani, dan Cahya Camila Evanglin selaku Pemohon Satu, Dua, dan Tiga mengalami kerugian aktual karena dipaksa memilih surat suara dari partai politik yang melanggar kuota perempuan di daerah pemilihan mereka pada Pemilu 2024.

Sementara itu, Fatati Nailul Munadia selaku Pemohon Empat menghadapi kerugian potensial berupa ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilu di masa depan.

Lihat video: Ancaman Nyata Partai Politik, Gen Z Bisa Menumbangkan Partai Besar di Pemilu 2029!



Berdasarkan dokumen persidangan, terdapat beberapa argumentasi krusial yang mendasari pentingnya perubahan tafsir pasal tersebut, salah satunya adalah untuk menghindari pemborosan anggaran negara.

Ketiadaan sanksi di fase hulu atau pencalonan terbukti kerap memicu sengketa hasil pemilu di fase hilir. Kasus nyata terjadi pada Pemilu 2024 di Daerah Pemilihan Gorontalo VI, di mana MK terpaksa memerintahkan Pemungutan Suara Ulang akibat adanya partai politik yang tidak memenuhi kuota perempuan namun tetap diloloskan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ini akhirnya memboroskan anggaran negara hingga miliaran rupiah hanya untuk membiayai logistik dan honorarium darurat.

Selain itu, ketegasan sanksi ini juga diperlukan untuk melawan diskriminasi sistemik karena tanpa adanya sanksi pembatalan, struktur patriarki dalam internal partai politik cenderung permisif dan memperlakukan kebijakan affirmative action hanya sebagai ornamen administratif belaka.

"Pasal 245 UU Pemilu yang berdiri tanpa sanksi yang tegas pada hakikatnya telah bermutasi menjadi instrumen diskriminasi sistemik. Undang-Undang ini secara sadar membiarkan struktur patriarki yang mengakar di dalam tubuh partai politik tetap mendominasi tanpa ancaman konsekuensi hukum" tulisnya.

Ketidaktercapaian kuota perempuan ini sebelumnya terjadi secara masif di 84 Daerah Pemilihan DPR RI pada Pemilu 2024 akibat adanya celah hukum tersebut. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023, Partai Kebangkitan Bangsa tercatat melanggar aturan di 29 daerah pemilihan dari total 84 daerah pemilihan, atau setara dengan 34,52 persen pelanggaran.

Partai Gerindra dan Partai Golkar sama-masing melakukan pelanggaran di 22 daerah pemilihan dengan persentase sebesar 26,19 persen. Sementara itu, PDI Perjuangan tidak memenuhi kuota di 26 daerah pemilihan atau sebesar 30,95 persen, dan Partai Demokrat melanggar di 24 daerah pemilihan atau sebesar 28,57 persen. Di sisi lain, hanya Partai Keadilan Sejahtera yang mencatatkan tingkat kepatuhan total 100 persen dengan memenuhi kuota perempuan di seluruh 84 daerah pemilihan yang ada.

MK menilai selama ini kepatuhan partai sepenuhnya bergantung pada kemauan politik internal, bukan pada ancaman sanksi penolakan atau diskualifikasi daftar calon, sehingga hal tersebut mengubah perintah konstitusional menjadi sebatas instrumen yang tidak memiliki daya paksa.

"Kepatuhan partai sepenuhnya bergantung pada kemauan politik internal, bukan pada ancaman sanksi penolakan atau diskualifikasi daftar calon. Hal ini mengubah perintah konstitusional menjadi sebatas instrumen yang tidak memiliki daya paksa (unenforceable)," bunyi petikan pertimbangan hukum MK.

Melalui pertimbangannya demi menegakkan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait hak perlakuan khusus demi mencapai keadilan gender, MK mengabulkan permohonan tersebut dan mengubah pemaknaan hukum Pasal 245 Undang-Undang Pemilihan Umum.

Putusan ini bersifat erga omnes atau mengikat umum dan wajib diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa terkecuali mulai dari Pemilu 2029 dan pemilu-pemilu setelahnya.

JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Jakarta Timur menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Pulogadung, Jakarta Timur. Rakorda tersebut sebagai bagian dari persiapan menghadapi verifikasi faktual partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diperkirakan berlangsung pada 2027.

Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur Fajar Agusta, mengatakan Rakorda diikuti perwakilan dari 10 kecamatan di wilayah tersebut. Fajar menyebut kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi program kerja selama setahun terakhir sekaligus persiapan menuju verifikasi partai pada 2027.

“Alhamdulillah kita berhasil mengumpulkan 10 kecamatan. Tujuannya salah satunya kita ingin melaporkan kegiatan-kegiatan kita selama setahun kemarin, selama kita mulai menjabat dari bulan April sampai per hari ini apa saja yang sudah kita lakukan,” ujarnya, Minggu (26/4/2026),.

Fajar menambahkan, setelah Rakorda pihaknya akan melanjutkan dengan rapat koordinasi kecamatan guna memastikan struktur organisasi di tingkat bawah rampung. Dengan demikian, Perindo di Jakarta Timur diharapkan siap mengikuti proses pendaftaran dan verifikasi oleh KPU.

“Ya, setelah rapat koordinasi daerah ini kita ada namanya rapat koordinasi kecamatan. Nanti insyaallah karena kita memiliki 10 kecamatan kita akan memastikan juga bahwa struktur di kecamatan pun juga mulai rampung. Supaya kita bisa rapi dan diterima oleh KPU untuk mendaftarkan partai Perindo 2027 nanti,” katanya.

Lihat video: Konsolidasi dan Pendidikan Politik Partai Perindo



Plt Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Manik Marganamahendra, mengatakan Rakorda tersebut menjadi langkah untuk memperkuat internal organisasi sekaligus membahas isu-isu publik di Jakarta. Ia menyebut persoalan banjir dan penanggulangan sampah menjadi perhatian yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

“Sekaligus juga sebenarnya memperkuat internal ya, organisasi dan juga membahas masalah-masalah publik di Jakarta yang kira-kira harus diambil langkah konkret oleh Partai Perindo,” ujarnya.

Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta yang juga Anggota DPRD DKI Jakarta, Dina Masyusin, mengatakan pihaknya tengah melakukan roadshow ke sejumlah wilayah di DKI Jakarta menjelang tahapan verifikasi. Ia menyebut optimistis Perindo di Jakarta Timur dapat lolos verifikasi dengan melihat semangat pengurus di tingkat daerah.

“Hari ini kita melihat semangatnya kawan-kawan pengurus DPD, DPC, DPRt se-Jakarta Timur itu sangat luar biasa. Saya punya optimis bahwa Partai Perindo di Jakarta Timur akan lolos verifikasi,” lanjutnya.

Dina berharap semangat serupa juga ditunjukkan oleh pengurus di wilayah lain di DKI Jakarta agar Partai Perindo dapat lolos verifikasi secara cepat di tingkat nasional.

“Harapannya untuk DPD-DPD lain di DKI Jakarta itu semangatnya sama dengan Jakarta Timur, sehingga partai ini, Partai Perindo bisa lolos verifikasi tercepat di seluruh Indonesia. Itu target kita,” tandasnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap datang dari pihak yang tidak memahami kondisi masyarakat miskin.

Ia menilai program gagasan Presiden Prabowo Subianto itu tak hanya soal bantuan pangan, tetapi juga berdampak luas terhadap perekonomian desa.

"MBG jangan dilihat berdiri sendiri. Ini penggerak ekonomi di desa, dari hortikultura, sayur-sayuran, penjual ayam, telur, semua bergerak dari hulu sampai hilir. Mungkin yang mengkritik tidak pernah merasakan miskin," kata Amran di Hotel Pantai Gapura, Makassar, Senin (6/4).

Amran menuturkan program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama bagi anak-anak yang rentan kekurangan gizi.

Menurutnya, kebijakan ini tidak berorientasi politik jangka pendek lantaran penerima manfaatnya belum menjadi pemilih dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden.

"Ini investasi untuk anak-cucu kita. Anak SD, SMP, SMA belum ikut pemilihan (umum). Artinya ini betul-betul gagasan untuk generasi ke depan. Kita tidak boleh ego, banyak anak-anak kita yang kelaparan, stunting kita masih 21 persen," ujarnya.

Amran juga menekankan MBG berperan sebagai penggerak ekonomi desa karena menciptakan permintaan langsung terhadap produk pertanian dan peternakan. Ia menyebut jutaan pelaku usaha kecil ikut merasakan dampaknya.

"Bayangkan kalau Rp300 triliun bergerak di desa. Peternak ayam, telur, sapi, kambing itu bergerak semua. Ada 3,8 juta peternak kita, ini menjadi off-taker untuk sayur, telur, ayam, daging," katanya.

Selain itu, pemerintah juga mengintegrasikan MBG dengan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih untuk memangkas rantai distribusi yang panjang. Dengan skema itu, produk dari petani bisa langsung disalurkan ke konsumen melalui koperasi.

"Kalau ada koperasi (desa), dari petani langsung ke koperasi di desa lalu ke konsumen. Rantai pasok yang dulu delapan jadi tiga. Keuntungan yang tadinya besar di middleman bisa berpindah ke petani dan konsumen," jelasnya.

Menurut Amran, kombinasi MBG, Kopdes Merah Putih, dan hilirisasi sektor pangan dirancang sebagai satu kesatuan untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus menjaga stabilitas harga.

Program ini juga disebut sebagai langkah untuk mengurangi dominasi perantara dalam distribusi pangan.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mendorong hilirisasi protein melalui pembangunan peternakan terintegrasi. Sejumlah proyek telah dimulai dengan melibatkan BUMN untuk menjamin pasokan pakan, bibit, dan stabilitas harga bagi peternak kecil.

Presiden Prabowo Subianto menilai sebagian pengamat memiliki sikap yang tidak mendukung keberhasilan pemerintah.

Ia menyebut ada pihak-pihak yang menurutnya justru tidak menyukai ketika pemerintah mampu menjalankan program dengan baik.

Prabowo mengatakan kritik dan perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah hal yang wajar.

Namun, ia menilai ada pengamat yang menyampaikan pandangan dengan motivasi tertentu yang justru menimbulkan kecemasan di masyarakat.

"Ya, ini pengamat-pengamat ada beberapa macam menurut saya. Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi, tapi menurut saya sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).

Ia menilai sebagian kritik muncul karena faktor persaingan politik atau kepentingan tertentu yang merasa dirugikan ketika pemerintah melakukan penertiban, termasuk terhadap praktik korupsi.

"Mungkin karena (mereka) merasa kalah tidak punya kekuasaan atau ada pihak yang hilang rezeki, ya terutama maling-maling, koruptor-koruptor. Mereka merasa rugi dong dengan pemerintah kita yang mau tertibkan," ujarnya.

Prabowo juga menyebut pemerintah memiliki berbagai laporan dan data yang menjadi dasar dalam mengambil langkah kebijakan.

"Saya juga punya data-data intelligence. Kalau dulu saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya, jadi tiap hari saya dapat laporan intel. Jadi saya sudah tahu siapa yang biayai-biayai," kata dia.

Kendati demikian, Prabowo menegaskan pemerintah saat ini tetap mengedepankan pendekatan yang meyakinkan publik dengan berbasis bukti.

Menurut Sang Kepala Negara, masyarakat pada akhirnya dapat menilai sendiri langkah pemerintah apabila disampaikan secara transparan dan didukung data.

Ia juga mengingatkan perbedaan pendapat dan persaingan politik merupakan bagian dari demokrasi, terutama dalam pemilihan umum yang berlangsung secara periodik. Namun setelah proses politik selesai, ia menilai seluruh pihak seharusnya kembali bersatu untuk menjaga stabilitas negara.

Prabowo mengibaratkan Indonesia sebagai kapal besar yang harus dijaga bersama oleh seluruh elemen bangsa.

"Ini kan satu kapal. Kalau kapalnya oleng, mereka juga oleng. Harusnya negara ini kalau sudah selesai pertandingan-pertandingan itu kita bersatu kompak menyelamatkan kapal besar kita, kapal yang namanya Republik Indonesia," ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah juga telah menyiapkan berbagai skenario untuk menghadapi tantangan global maupun domestik yang berpotensi memengaruhi kondisi negara.

Menurut Prabowo, Indonesia telah beberapa kali melewati krisis besar di masa lalu, sehingga ia meyakini negara memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan yang ada.

"Saya yakin kita akan tambah kuat menurut pendapat saya," ujar dia.

JAKARTA - Pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji merespons pernyataan Ketua Barisan Rakyat Nusantara, Relly Reagen yang mempertanyakan Bonatua Silalahi tidak meneliti ijazah presiden selain Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, dalam penelitian terkait keabsahan ijazah Jokowi tidak dilakukan begitu saja, tapi berangkat dari adanya indikasi ketidakvalidan.

"Kita mempersoalkan sesuatu itu kan karena berangkat dari indikasi, tidak mungkin ada api kalau gak ada asap," kata Gafur dalam program Interupsi bertajuk 'Dari Ijazah Digugat, Hingga Isu Daulat Rakyat' di iNewsTV pada Kamis (12/2/2026).

"Jadi harus dilihat dulu apakah mantan mantan presiden yang lain punya indikasi ijazah palsu gak," sambungnya.

Ia menjelaskan, semua presiden mempunyai track record yang jelas terkait pendidikan yang ditempuh.

"Kita urut dari Pak Karno, Pak Karno jelas. Kemudian Pak Harto, Pak Harto jelas ijazahnya cuman SD dan dia bangga dengan itu, kemudian beralih kepada Pak Habibie, Pak Habibie ijazahnya jelas dari Jerman, kemudian beralih kepada Pak Gus Dur, Gus Dur ijazahnya jelas dari luar negeri," ujarnya.

"Kemudian Bu Mega pernah berkuliah di Fakultas Psikologi UI dan kemudian tidak selesai dan beliau mendeklarasikan dirinya bahwa saya hanya lulusan SMA, itu jelas. Kemudian Pak SBY, ijazahnya dari Akmil, Pak Prabowo Ijazahnya dari Akmil," tambah dia.

Menurutnya, yang patut diteliti terkait keabsahan ijazah adalah Jokowi.

"Yang dipertanyakan adalah Pak Joko Widodo ketika diklaim ijazahnya dari UGM semua data-data hari ini yang ada di Polda Metro Jaya belum menunjukkan bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah ijazah yang sah dan asli yang didapatkan," tuturnya.

Sebelumnya, Relly Reagen menyoroti sikap Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi yang fokus meneliti ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Menurutnya, Bonatua seharusnya meneliti seluruh ijazah mantan presiden lainnya.

Hal itu dia sampaikan dalam program Interupsi bertajuk 'Dari Ijazah Digugat, hingga Isu Daulat Rakyat' yang disiarkan di iNews, Kamis (12/2/2026). Awalnya, Relly menilai yang dilakukan oleh Bonatua sudah sesuai, mulai dari memberikan surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga melakukan gugatan.

“Ini sudah sesuai dengan rel, beliau sudah melakukan memberikan surat kepada KPU, kemudian melakukan gugatan untuk keterbukaan di publik,” ucap Relly, Kamis (12/2/2026).

Namun, dia menyayangkan sikap Bonatua. Menurutnya, akan lebih adil, jika Bonatua turut meneliti ijazah-ijazah milik mantan Presiden hingga kepala daerah.

“Tapi yang sangat saya sayangkan kenapa bang Bona, kenapa Bang Bona selaku peneliti tidak melakukan penelitian terhadap ijazah mantan-mantan presiden atau mantan kepala daerah lainnya. Akan lebih fair dong ketika melakukan hal seperti itu,” sebutnya.

JAKARTA - Salah satu tersangka kasus ijazah mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo mempertanyakan salinan ijazah yang didapatkan Bonatua Silalahi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, ada perbedaan antara salinan ijazah Jokowi di tahun 2014 dan tahun 2019.

"Catatan saya, kedua salinan ijazah yang beda tahun ini, 2014 dan 2019 dengan perbedaan pelegalisasinya ini, ini pantas dipertanyakan," ujar Roy Suryo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, dengan kualitas Universitas Gadjah Mada (UGM) bagaimana bisa penandatanganan legalisasinya tanpa disertai tempus, yang mana tidak ada tanggal, bulan, dan tahunnya. Catatan kedua, seharusnya KPU tidak dengan mudahnya menerima salinan ijazah Jokowi itu tanpa dilakukan identifikasi dan autentifikasi.

"Ijazah (Jokowi) tahun 2014 ini sudah mengalami reduksi ukuran, sudah mengalami stretching secara horizontal. Artinya, ijazah asli UGM itu ukurannya A3 atau lebih besar dari folio atau A4, ini bukan hanya sekedar dikecilkan, tapi direduksi," tuturnya.

Roy pun memberikan catatan pada kepolisian, seharusnya Kader PSI, Dian Sandi juga dijadikan sebagai tersangka, bukan sekedar saksi. Pasalnya, postingan Dian Sandi tentang ijazah Jokowi itu menjadi titik awal ijazah Jokowi.

"Tidak hanya menjadi saksi, tapi menjadikan tersangka saudara Dian Sandi Utama. Postingan dari Dian Sandi Utama itulah yang menjadi causa prima atau menjadi titik awal dari penelitian kami, memposting pada tanggal 1 April 2022 dan itulah postingan berwarna pertama," tandas Roy Suryo.

JAKARTA - Setelah mendapatkan salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang dilegalisir tanpa ada elemen yang ditutupi, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi berjanji bakal mengunggah dokumen tersebut ke media sosial (medsos). Adapun salinan itu ia dapatkan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Nah, untuk itu ya sebagai orang yang punya tanggung jawab moral, saya memutuskan membagikan ini (dokumen ijazah Jokowi) di media sosial saya. Ya, bisa dicek di media sosial saya," kata Bonatua di kantor KPU RI kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

Dokumen yang ia unggahan itu terbuka untuk publik yang ingin melakukan penelitian secara langsung. Ia menyarankan publik menggunakan salinan ijazah Jokowi miliknya, sebab dokumen tersebut berasal dari institusi resmi.

"Artinya kalau kalian mau meneliti jangan pakai teliti yang dibikin orang lain," katanya.

Sebab jika menggunakan dokumen yang belum jelas asal usulnya, khawatirnya ada elemen yang tertera di ijazah tersebut telah diubah.

"Takut saya nanti karena ada kebencian tiba-tiba foto dirubah jadi apa gitu kan, tanda tangan dirubah jadi apa sehingga kawan-kawan terjebak pada fitnah karena meneliti sampel yang tidak sekunder. Ini kan sekunder ya seperti itu," sambungnya.

Ia berjanji akan mengunggah salinan ijazah Jokowi yang baru diterima malam nanti. Dirinya pun mengajak masyarakat untuk menjadikan persoalan tersebut sebagai diskursus publik yang sehat dengan pendekatan ilmiah.

"Jadi nanti silakan nanti nanti malam saya akan upload ini. Nah, mari kita berdiskusi seluruh Indonesia kita jadikan ini diskursus publik semua kita dari sini mari berbicara dengan gaya peneliti tapi jangan sembarangan tuduh seperti itu," sambungnya.

Untuk diketahui, Bonatua Silalahi akhirnya menerima dokumen tanpa ada elemen yang ditutupi sebagai tindak lanjut dari putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang telah mengabulkan seluruh permohonannya terkait dokumen ijazah pendidikan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Bonatua sebelumnya memang telah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU RI, namun ada sembilan elemen yang masih ditutupi. Tak puas dengan salinan yang masih di sensor, ia lantas menggugat ke KIP.

Dalam gugatan itu, KIP memerintahkan KPU RI untuk membuka sembilan elemen informasi tersebut. Atas dasar itu, Bonatua kembali mendatangi KPU RI pada Senin (9/2) guna meminta salinan ijazah Jokowi tanpa sensor.

Dari pantauan SindoNews, setibanya di kantor KPU RI Bonatua lansung bergegas ke sebuah ruangan untuk mengambil salinan ijazah Jokowi. Pertemuan Bonatua dengan pegawai KPU berlangsung secara tertutup.

Setelah keluar dari ruangan tersebut, Bonatua nampak memegang salinan ijazah, yang digunakan Jokowi untuk pencalonan presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024. Nampak dari dokumen yang baru diterima Bonatua, tak ada elemen dalam ijazah yang ditutupi.

"Yang atas salinan ijazah 2019, yang bawah 2014," kata Bonatua usai menerima salinan.

Berikut ini 9 elemen informasi yang sebelumnya ditutup dalam salinan ijazah Jokowi, namun kini telah dibuka oleh KPU RI.

1. Nomor Kertas Ijazah

2. Nomor Ijazah

3. Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

4. Tanggal Lahir

5. Tempat Lahir

6. Tanda Tangan Pejabat Legalisir

7. Tanggal Legalisasi

8. Tanda Tangan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM)

9. Tanda Tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM.

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Kedatangannya sebagai tindak lanjut dari putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang telah mengabulkan seluruh permohonannya terkait dokumen ijazah pendidikan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Untuk diketahui, Bonatua sebelumnya telah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU RI, namun ada sembilan elemen yang masih ditutupi. Tak puas dengan salinan yang masih di sensor, Bonatua lantas menggugat ke KIP.

Dalam putusannya, KIP memerintahkan KPU RI untuk membuka sembilan elemen informasi tersebut. Atas dasar itu, Bonatua kembali mendatangi KPU RI guna meminta salinan ijazah Jokowi tanpa sensor.

Dari pantauan di lokasi, setibanya di Kantor KPU RI Bonatua lansung bergegas ke sebuah ruangan untuk mengambil salinan ijazah Jokowi. Pertemuan Bonatua dengan pegawai KPU berlangsung secara tertutup.

Setelah keluar dari ruangan tersebut, Bonatua nampak memegang salinan ijazah, yang digunakan Jokowi untuk pencalonan presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024. Nampak dari dokumen yang baru diterima Bonatua, tak ada elemen dalam ijazah yang ditutupi.

"Yang atas salinan ijazah 2019, yang bawah 2014," kata Bonatua usai menerima Salinan, pada Senin (9/2/2026).

Lihat video: Bonatua Silalahi Ungkap Salinan Ijazah Jokowi 2019!



Diberitakan sebelumnya, KIP mengabulkan seluruh gugatan Bonatua yang meminta ijazah Jokowi ke KPU RI. Keputusan ini tertuang dalam sidang sengketa informasi dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 074/X/KIP-PSI/2025 yang digelar di KIP, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Januari 2026.

"Memutuskan, menerima permohonan untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Handoko Agung Saputro saat membacakan amar putusan.

KIP menyatakan ijazah Jokowi termasuk informasi terbuka untuk publik. Untuk itu, dia meminta pada pihak termohon KPU memberikan ijazah Jokowi pada pemohon.

"Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 merupakan informasi yang terbuka," ujar Handoko.

Berikut ini 9 elemen informasi yang masih sebelumnya ditutup dalam salinan ijazah Jokowi:

1. Nomor Kertas Ijazah

2. Nomor Ijazah

3. Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

4. Tanggal Lahir

5. Tempat Lahir

6. Tanda Tangan Pejabat Legalisir

7. Tanggal Legalisasi

8. Tanda Tangan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM)

9. Tanda Tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM.

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Yulianto Widirahardjo menyebutkan, aneh KPU menyembunyikan 9 item informasi kaitannya ijazah Presiden ke 7 RI, Joko Widodo atau Jokowi. Terlebih, hal itu demi kepentingan penelitian.

"Masih ada sembilan item yang ditutup, hanya boleh diperlihatkan, itu menjadi hal yang aneh. Karena kalau berdasarkan undang-undang keadministrasi negara mengenai sahnya satu legalisasi surat yang kemudian sah ataupun salinan untuk kopi. Itu harus ada tanda tangan basah daripada yang mengesahkan, yang melegalisasi salinan kopi tersebut," ujarnya di KIP, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Menurutnya, begitu juga nomor ijazah yang disembunyikan, yang mana nomor itu sejatinya berkaitan dengan kesesuaian antara di buku besarnya dengan nama. Sebabnya, dengan nomor ijazah dapat diketahui pemilik ijazah tersebut.

"Bisa aja nomor ijasanya tertara 1, 2, 3, ternyata pemiliknya bukan A, tetapi bukan B. Makanya hal itu tidak wajar kalau itu kemudian ditutup. Kemudian kalau tanda tangan pejabat yang berwenang seperti rektor maupun itu, itu sudah pasti," tuturnya.

Dia menambahkan, KPU berlindung dari UU Perlindungan Data Pribadi terkait penyembunyian 9 item informasi tersebut, tapi dalam UU serupa di pasal 15 dan pasal 18 ayat 2 UU KIP menyebutkan, sesuatu berkaitan kepentingan penelitian itu menjadi terbuka.

"Hari ini kita berada pada satu rezim keterbukaan., beerkaitan yang sifatnya pribadi tetapi berkaitan dengan kepentingan umum, maka itu harus dibuka untuk publik," katanya.

JAKARTA - Bonatua Silalahi mengaku,telah menerima dokumen verifikasi terhadap ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, Bonatua menemukan jika KPU tak pernah melakukan autentikasi terhadap ijazah Jokowi tersebut.

"Ada kabar bagusnya tadi, KPU sudah memenuhi janjinya memberikan dokumen yang saya minta yaitu verifikasi terhadap ijazah, fotokopi legalisir tahun 2014 milik calon Presiden Joko Widodo waktu itu yah," ujarnya sebelum sidang di KIP, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Menurut Bonatua, dokumen itu penting karena berisi tentang validasi fotokopi ijazah legalisir yang diberikan padanya waktu itu, yang mana tanpa dokumen itu ijazah fotokopi tersebut hanya selembar kertas yang tidak punya arti. Menariknya, berita acara verifikasi 2019 ternyata sama-sama tidak ada keterangan sudah dilakukan klarifikasi atau autentikasi ijazah fotokopi legalisir terhadap aslinya.

"Artinya ini masih misteri nih, belum ada yang pernah melihat ijazah asli ini. Tadi seperti ini, ada lembar verifikasinya, ini waktu itu dikasih unjuk ke saya, yang dikasih ke saya itu fotokopian, tapi saya lihat isinya sama persis," tuturnya.

"Di sini ada disebut di angka 13 fotokopi ijazah yang terlegalisir, memang ada diserahkan nomor 13 dan di sini ada memenuhi syarat. Nah memenuhi syarat ini tentunya sesuai dengan PKPU yang menceritakan bahwa calon presiden itu cukup menyerahkan fotokopi terlegalisir dari kampusnya," jelas Bonatua lagi.

Bonatua mengungkap, dalam PKPU itu, ada kalimat dapat, yang artinya KPU dapat mengklarifikasi kecocokan ijazah aslinya jika mencurigakan, tapi itu tidak dilakukan. Kalau seandainya dilakukan, pasti ada dibuat keterangan sesuai dengan aslinya dalam dokumen yang diterimanya itu.

"Namun ini blank tidak ada sesuai dengan aslinya. Artinya tidak dilakukan klarifikasi. Belum juga tidak ada berita acara autentikasi, autentikasi ini lebih detil lagi, apakah fotokopi yang diserahkan itu autentik dengan aslinya. Ini tidak dilakukan KPU juga, berarti kan ada levelnya verifikasi, klarifikasi, autentikasi, KPU hanya melakukan satu saja yaitu verifikasi yang sifatnya administratif. Misalnya tanya UGM, benar enggak ada nama mahasiswa ini, benar misalnya, ya sudah itu saja, enggak pernah dicek fisiknya," kata Bonatua.