#30 tag 24jam
Tersangka Kasus Korupsi Pungli Perizinan di Dinas ESDM Jatim Disebut Masih Terima Gaji dari Negara
Tersangka korupsi pungli di Dinas ESDM Jatim masih terima gaji 50-75% karena status pemberhentian sementara, menunggu putusan hukum tetap. [401] url asal
#korupsi-pungli #kasus-korupsi #dinas-esdm-jatim #tersangka-korupsi #aris-mukiyono #gaji-asn #pemberhentian-sementara #kejati-jatim #perizinan-esdm #pungutan-liar #kasus-perizinan #hukum-asn #inkrah-pe
(Bisnis.Com - Terbaru) 07/05/26 18:06
v/214664/
Bisnis.com, SURABAYA – Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur Aris Mukiyono (AM) yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi pungutan liar perizinan diketahui masih menerima gaji dari negara sebesar 75%.
Selain itu, kedua tersangka lainnya Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur Oni Setiawan (OS), dan H yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga disebut-sebut masih menerima hak serupa. Namun, gaji yang diterima keduanya hanya sebesar 50%.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur Indah Wahyuni membeberkan kebijakan tersebut diambil sesuai dengan aturan karena para tersangka masih dalam status pemberhentian sementara, bukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
"Terhadap pihak-pihak tersebut dilakukan pemberhentian sementara. Bukan PTDH, masih pemberhentian sementara," ucap Indah, Kamis (7/5/2026).
Ia mengatakan sesuai hasil komunikasi bersama Badan Kepegawaian Nasional (BKN) disebutkan bahwa hak keuangan yang diterima oleh para tersangka berbeda besarannya.
Aris berhak menerima gaji sebanyak 75% karena mendekati masa pensiun, sedangkan dua tersangka lain 50%. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum bagi ASN aktif yang diberhentikan sementara waktu karena tengah menjalani proses hukum.
"Ya tetap dapat gaji, kan itu sesuai dengan ketentuan itu 50% ya seperti itu. Kalau sesuai aturan itu, untuk Pak Aris ya karena kemarin kami sudah berkoordinasi dengan BKN itu 75% dari hak pensiunan," ungkapnya.
Sementara, terkait status pemberhentian para tersangka sebagai ASN, Indah menyatakan bahwa Pemprov Jawa Timur masih menunggu putusan pengadilan sampai berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
"Kalau terbukti, menunggu putusan yang telah ditetapkan secara inkrah ya, baru kita akan mengambil keputusan terkait PTDH-nya," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim telah menetapkan Aris Mukiyono Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur bersama Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur Oni Setiawan (OS), dan H yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar terkait perizinan.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Wagiyo Santoso menegaskan penetapan tersangka ini dilakukan setelah melalui proses penyelidikan mendalam dan tertutup lewat silent operation.
Kasus ini bermula dari masuknya laporan masyarakat, khususnya para pemohon izin yang merasa diperas. Para tersangka diduga meminta sejumlah uang kepada korban dengan modus mempersulit atau menghambat proses perizinan.
“Statusnya sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Hal ini dilakukan agar penyidikan lebih mudah dan dikhawatirkan (tersangka) menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya,” ujar Wagiyo, Jumat (17/4/2026) silam.
Pemprov Jatim Berikan Pendampingan Hukum bagi Para Tersangka Kasus Pungli Perizinan Dinas ESDM
Pemprov Jatim memberikan pendampingan hukum bagi tersangka kasus pungli perizinan Dinas ESDM untuk menjamin keadilan dan objektivitas proses hukum. [394] url asal
#pendampingan-hukum #kasus-pungli #perizinan-esdm #pemprov-jatim #tersangka-korupsi #pungutan-liar #dinas-esdm #jawa-timur #kuasa-hukum #keadilan-hukum #asas-praduga-tak-bersalah #evaluasi-sop #integri
(Bisnis.Com - Terbaru) 28/04/26 07:36
v/204714/
Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerjunkan tim kuasa hukum guna melakukan pendampingan terhadap para tersangka kasus tindak pidana korupsi pungutan liar perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim.
Seperti diketahui, mantan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Aris Mukiyono (AM), Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur Oni Setiawan (OS), dan H yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono membeberkan latar belakang pihaknya melakukan pendampingan hukum bagi para tersangka tersebut adalah dalam rangka untuk menjamin keadilan dan objektivitas terhadap segenap rangkaian proses hukum yang berjalan.
"Kami sudah tugaskan para pengacara untuk mendampingi mereka kemudian keluarganya. InsyaAllah, mereka sudah berjalan sesuai prosedur,” tutur Adhy di Surabaya, dikutip Senin (27/4/2026).
Ia menyatakan bahwa kebijakan tersebut ditempuh pihaknya bukan dalam rangka mengintervensi proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Namun, tutur Adhy, semata-mata bertujuan memastikan aparatur yang terseret agar tetap mendapatkan haknya.
"Supaya ada keadilan dan objektif, seperti itu ya karena tanggung jawabnya bagaimanapun teman-teman yang ada di ESDM harus mendapatkan hak perlindungan [hukum]," tegasnya.
Lebih lanjut, Adhy menyatakan bahwa Pemprov Jatim juga mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam perkara yang tengah berjalan. Selain itu, juga menjaga komunikasi dengan para tersangka melalui para pendamping hukum yang telah ditunjuk.
"Semua itu pasti dalam kondisi agak sulit ya, down, dan sebagainya. Kami juga [menurunkan kuasa hukum] supaya hubungan komunikasi dengan mereka bisa terjalin dan kebutuhannya, barangkali perlu data yang dibutuhkan apa. Kita enggak bisa mengintervensi secara langsung karena memang aturannya silahkan pengacaranya," paparnya.
Adhy juga memastikan bahwa sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim menjalankan evaluasi secara menyeluruh sistem pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) pengurusan perizinan. Selain itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan memperkuat pembinaaan serta pengawasan terhadap integritas dari seluruh ASN.
“Hari ini Plt. Kepala Dinas ESDM sudah bekerja, bersama DPMPTSP mengevaluasi semua SOP. Mana yang kurang akan kita perbaiki,” ungkapnya.
Mengenai 19 pegawai Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang sempat menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan mengembalikan aliran dana hasil pungli, Adhy menegaskan hal tersebut menjadi catatan bagi Pemprov Jatim dalam setiap bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada seluruh masyarakat.
"Tentu itu menjadi catatan kami. Bahwa dalam proses pelayanan kemarin secara integritas terganggu, dan kita lakukan pembinaan. Itu dari punglinya hasilnya dikembalikan," pungkasnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)