JAKARTA - Lahirnya berbagai regulasi yang berpihak pada perempuan merupakan bukti konkret akan peran strategis kaum perempuan di dunia legislatif. Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) Sarifah Ainun Jariyah.

Pernyataan tersebut disampaikannya untuk menjawab pandangan bahwa perempuan tidak lagi terbatas pada lingkup domestik, melainkan turut aktif mendorong kebijakan publik yang benar-benar memihak kepentingan masyarakat luas, terutama kaum perempuan.

"Ya ini membuktikan bahwa peran perempuan cukup signifikan ya. Jadi perempuan hadir di parlemen bukan hanya sebagai pelengkap, tapi bagian dari pengambil kebijakan, seperti itu," ujarnya usai memperingati Hari Kartini 2026 yang diinisiasi KPP RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (24/4/2026).

Dia menambahkan bahwa keberhasilan mendorong lahirnya sejumlah undang-undang yang melindungi perempuan—mulai dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hingga RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)—menunjukkan kontribusi nyata para perempuan di parlemen dalam setiap tahap proses legislasi.

Sarifah pun menyoroti betapa istimewanya momentum pengesahan RUU PPRT yang jatuh tepat pada peringatan Hari Kartini, 21 April 2026. Baginya, hal tersebut menjadi simbol kuat keberpihakan negara terhadap para pekerja, khususnya perempuan.

"Ini merupakan hadiah bagi para pekerja yang ada di Indonesia, hari ini disahkan bertepatan dengan Hari Kartini. Nah ini membuktikan bahwa kami di parlemen perempuan hadir untuk perempuan seluruh Indonesia," imbuhnya.

DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang. Pengesahan bersejarah tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 21 April 2026.

RUU PPRT akhirnya disahkan setelah menempuh perjalanan panjang selama 22 tahun sejak pertama kali diusulkan pada 2004.

Jam kerja hingga upah pekerja rumah tangga (PRT) mulai diatur setelah DPR RI mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi undang-undang. Ketentuan teknisnya akan dituangkan dalam peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan besaran upah pekerja rumah tangga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja.

"Soal upah nanti diatur oleh kedua belah pihak. Jadi ini mereka bukan termasuk upah minimum. Mereka akan bersepakat seperti apa (nanti besaran upahnya)," ujar Afriyansah dalam video YouTube CNN Indonesia berjudul "Janji Perlindungan dalam UU PPRT: Realita Atau Sekadar Wacana?", dikutip Kamis (23/4).

Selain upah, aturan turunan juga akan mengatur jam kerja pekerja rumah tangga. Ia menjelaskan jam kerja dibedakan antara pekerja penuh waktu yang tinggal di rumah pemberi kerja dan pekerja paruh waktu yang datang pagi lalu pulang sore.

Pengaturan ini ditujukan untuk mencegah praktik kerja berlebihan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja rumah tangga.

Ia menambahkan hal lain yang akan diatur termasuk waktu ibadah pekerja rumah tangga. Ketentuan ini diharapkan memberi kepastian bagi pekerja untuk menjalankan ibadah, meskipun pemberi kerja memiliki latar belakang agama berbeda.

[Gambas:Youtube]

Selain itu, aturan juga menetapkan batas usia minimal pekerja rumah tangga 18 tahun. Namun, bagi pekerja yang sudah bekerja sebelum undang-undang ini berlaku, akan diberlakukan masa penyesuaian.

Ketentuan lain yang diatur adalah kewajiban pemberi kerja melaporkan pekerja rumah tangga yang tinggal di rumah kepada RT/RW setempat. Data tersebut nantinya akan dimonitor oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Majikan atau pemberi kerja itu wajib melaporkan sesuai dengan data sensus siapa yang berada di rumah itu untuk yang bekerja penuh waktu," ujar Afriansyah.

Berikut sejumlah poin penting dalam undang-undang ini:

1. Minimal usia 18 tahun

Calon pekerja rumah tanggan harus berusia minimal 18 tahun saat direktrut pemberi kerja. Ketentuan itu sebagai satu dari dua syarat sisanya yakni, memiliki KTP, dan memiliki surat keterangan sehat.

Syarat perekrutan diatur dalam Pasal 5 tentang persyaratan calon PRT yang berbunyi:

Persyaratan calon PRT yang direkrut sebagai berikut: a). berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; b). memiliki kartu tanda penduduk elektronik; dan c). memiliki surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan.

2. Perekrutan

Perekrutan PRT bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 7 menyebutkan, perekrutan tidak langsung dilakukan melalui Perusahaan Pemberi Pekerja Rumah Tangga (P3RT).

Lewat perekrutan P3RT, PRT berhak menerima perjanjian kerja sama penempatan yang isinya meliputi: identitas para pihak, hak dan kewajiban, lingkup atau tugas pekerjaan, jaminan upah, hingga jaminan penempatan.

3. Hak jaminan sosial & kesehatan

Ketentuan soal jaminan sosial hingga kesehatan tertuang dalam Pasal 15 Bab V tentang Hak dan Kewajiban PRT. Di dalamnya menyebutkan 14 hak yang didapat PRT.

Beberapa di antaranya mulai dari bisa menjalankan ibadah, bekerja dengan waktu yang manusiawi, mendapat upah, cuti, hingga waktu istirahat.

Selain itu, PRT juga berhak mendapatkan tunjangan hari raya, jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga bantuan sosial dari pemerintah pusat.

Pasal 16 menyebutkan, jaminan sosial kesehatan bagi PRT yang dimaksud adalah bantuan iuran yang ditanggung pemerintah pusat atau daerah yang diatur ketentuan perundang-undangan. Sementara, jika PRT tak termasuk penerima, bantuan iuran ditanggung pemberi kerja dan diketahui RT/RW.

Sedangkan, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PRT dalam pasal yang sama sepenuhnya ditanggung pemberi kerja. Pasal tersebut akan tetap tak mengatur lebih lanjut soal besaran hak jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h ditanggung Pemberi Kerja sesuai dengan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja," demikian ayat 4 Pasal 16.

4. Pelatihan vokasi PRT

Bab VI RUU PPRT mengatur soal vokasi bagi PRT atau calon PRT. Pasal 23 ayat 2 menyebutkan, vokasi diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah, di bawah kementerian atau dinas terkait. Selain keduanya, pelatihan vokasi juga bisa dilakukan oleh pihak swasta.

"Pelatihan Vokasi bagi calon PRT dan PRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pembekalan kompetensi kerja (skilling), alih kompetensi kerja (reskilling), dan/atau peningkatan kompetensi kerja (upskilling) dalam lingkup Pekerjaan Kerumahtanggaan".

Bagi calon PRT, biaya pelatihan vokasi lewat swasta sepenuhnya ditanggung P3RT atau pihak penyalur. Sedangkan bagi PRT, biaya vokasi diberikan pemberi kerja.

"Pembiayaan Pelatihan Vokasi bagi calon PRT dan PRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) dan ayat (7) tidak dibebankan kepada calon PRT dan PRT," demikian bunyi Pasal 24.

5. Ketentuan P3RT

P3RT merupakan Perusahaan Pemberi Pekerja Rumah Tangga yang wajib memiliki izin usaha dari pemerintah.

Pasal 28 mengatur larangan bagi P3RT, mulai dari memotong upah atau memungut biaya dalam bentuk atau alasan apapun dari calon PRT. P3RT juga dilarang menahan dokumen apapun milik PRT.

Selain itu, P3RT juga dilarang untuk menempatkan PRT di badan usaha atau lembaga yang bukan milik perorangan; P3RT dilarang memaksa PRT terikat perjanjian penempatan setelah masa penempatan berakhir.

Sanksi atas larangan itu mulai dari teguran, peringatan tertulis, pembekuan, hingga pencabutan izin.

6. Skema penyelesaian perselisihan

UU PPRT juga mengatur skema penyelesaian perselisihan antara PRT, Pemberi Kerja, maupun P3RT atau penyalur, yang dianjurkan dengan musyawarah mufakat.

Namun, jika tak bisa melalui musyawarah mufakat, penyelesaian perselisihan bisa melakukan RT RW, yang bisa dilanjut pada instansi pemerintahan terkait atau bidang ketenagakerjaan selaku mediator yang keputusannya bersifat final dan mengikat.

"Mediator harus menangani dan menyelesaikan Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengaduan diterima; Selain anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mediator dapat mengeluarkan keputusan," bunyi Pasal 32 ayat 3 dan 4.

Pekerja rumah tangga (PRT) kini berhak mendapat fasilitas jaminan sosial dari pemberi kerja setelah DPR RI mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi undang-undang. Fasilitas itu berupa iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyatakan tidak hanya BPJS Kesehatan, pekerja rumah tangga juga dapat memperoleh fasilitas BPJS Ketenagakerjaan.

"Kemudian kalau untuk mekanisme jaminan sosial itu nanti akan diberikan oleh kami, dari pemberi kerja, kepada si pekerja. Misalkan jaminan sosialnya berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Afriansyah dalam video YouTube CNN Indonesia berjudul "Janji Perlindungan Dalam UU PPRT: Realita Atau Sekadar Wacana?", dikutip Kamis (23/4).

Ketentuan soal jaminan sosial hingga kesehatan tertuang dalam Pasal 15 Bab V tentang Hak dan Kewajiban PRT yang menyebutkan 14 hak yang didapat PRT.

Beberapa di antaranya mulai dari bisa menjalankan ibadah, bekerja dengan waktu yang manusiawi, mendapat upah, cuti, hingga waktu istirahat.

Selain itu, PRT juga berhak mendapatkan tunjangan hari raya, jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga bantuan sosial dari pemerintah pusat.

Pasal 16 menyebutkan, jaminan sosial kesehatan bagi PRT yang dimaksud adalah bantuan iuran yang ditanggung pemerintah pusat atau daerah yang diatur ketentuan perundang-undangan. Sementara, jika PRT tak termasuk penerima, bantuan iuran ditanggung pemberi kerja dan diketahui RT/RW.

Sementara itu, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PRT dalam pasal yang sama sepenuhnya ditanggung pemberi kerja.

"Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h ditanggung Pemberi Kerja sesuai dengan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja," demikian ayat 4 Pasal 16.

Undang-undang ini nantinya masih akan memiliki turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur hal teknis.

Selain soal hak jaminan sosial dan kesehatan, ada beberapa poin penting dalam undang-undang ini:

Calon pekerja rumah tanggan harus berusia minimal 18 tahun saat direktrut pemberi kerja. Ketentuan itu sebagai satu dari dua syarat sisanya yakni, memiliki KTP, dan memiliki surat keterangan sehat.

Syarat perekrutan diatur dalam Pasal 5 tentang persyaratan calon PRT yang berbunyi:

Persyaratan calon PRT yang direkrut sebagai berikut: a). berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; b). memiliki kartu tanda penduduk elektronik; dan c). memiliki surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan.

Perekrutan PRT bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 7 menyebutkan, perekrutan tidak langsung dilakukan melalui Perusahaan Pemberi Pekerja Rumah Tangga (P3RT).

Lewat perekrutan P3RT, PRT berhak menerima perjanjian kerja sama penempatan yang isinya meliputi: identitas para pihak, hak dan kewajiban, lingkup atau tugas pekerjaan, jaminan upah, hingga jaminan penempatan.

Bab VI RUU PPRT mengatur soal vokasi bagi PRT atau calon PRT. Pasal 23 ayat 2 menyebutkan, vokasi diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah, di bawah kementerian atau dinas terkait.

Selain keduanya, pelatihan vokasi juga bisa dilakukan oleh pihak swasta.

"Pelatihan Vokasi bagi calon PRT dan PRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pembekalan kompetensi kerja (skilling), alih kompetensi kerja (reskilling), dan/atau peningkatan kompetensi kerja (upskilling) dalam lingkup Pekerjaan Kerumahtanggaan".

Bagi calon PRT, biaya pelatihan vokasi lewat swasta sepenuhnya ditanggung P3RT atau pihak penyalur. Sedangkan bagi PRT, biaya vokasi diberikan pemberi kerja.

"Pembiayaan Pelatihan Vokasi bagi calon PRT dan PRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) dan ayat (7) tidak dibebankan kepada calon PRT dan PRT," demikian bunyi Pasal 24.

P3RT merupakan Perusahaan Pemberi Pekerja Rumah Tangga yang wajib memiliki izin usaha dari pemerintah.

Pasal 28 mengatur larangan bagi P3RT, mulai dari memotong upah atau memungut biaya dalam bentuk atau alasan apapun dari calon PRT. P3RT juga dilarang menahan dokumen apapun milik PRT.

Selain itu, P3RT juga dilarang untuk menempatkan PRT di badan usaha atau lembaga yang bukan milik perorangan; P3RT dilarang memaksa PRT terikat perjanjian penempatan setelah masa penempatan berakhir.

Sanksi atas larangan itu mulai dari teguran, peringatan tertulis, pembekuan, hingga pencabutan izin.

UU PPRT juga mengatur skema penyelesaian perselisihan antara PRT, Pemberi Kerja, maupun P3RT atau penyalur, yang dianjurkan dengan musyawarah mufakat.

Namun, jika tak bisa melalui musyawarah mufakat, penyelesaian perselisihan bisa melakukan RT RW, yang bisa dilanjut pada instansi pemerintahan terkait atau bidang ketenagakerjaan selaku mediator yang keputusannya bersifat final dan mengikat.

"Mediator harus menangani dan menyelesaikan Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengaduan diterima; Selain anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mediator dapat mengeluarkan keputusan," bunyi Pasal 32 ayat 3 dan 4.

[Gambas:Youtube]

 

JAKARTA - Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT ) resmi disahkan oleh DPR. Pengesahan tersebut bukan sekadar keberhasilan legislasi biasa, melainkan sebuah debt of justice atau utang keadilan yang akhirnya dibayar tunai oleh negara kepada kaum perempuan.

Ketua Srikandi Arun Linda Kartika Dewi menegaskan pengesahan menilai UU PPRT ini suatu proses panjang selama 22 tahun. Pertama kali diusulkan pada 2004, harus melewati berbagai periode kepemimpinan, baru akhirnya mencapai final di tahun 2026.

"Penguatan data menunjukkan bahwa UU ini adalah hasil dari proses maraton yang luar biasa. Keberpihakan negara tahun ini, terlihat dari percepatan akselerasi setelah mandek selama lebih dari dua dekade," kata Linda, Kamis (23/4/2026).

Linda menyampaikan apresiasinya karena di bawah koordinasi intensif antara Pemerintah dan DPR, pembahasan pasal-pasal krusial mengenai jaminan sosial dan upah minimum sektoral berhasil diselesaikan hanya dalam waktu singkat di awal tahun ini.

"Ini menjadi manifestasi nyata keberpihakan negara. Ini menunjukkan pergeseran paradigma negara dari sekadar pengawas menjadi pelindung aktif," ungkapnya.

Linda menyatakan, ada tiga pilar keberpihakan yang terkandung dalam UU baru ini. Pertama Legalitas Eksistensi di mana untuk pertama kalinya, PRT diakui secara resmi sebagai subjek hukum pekerja. "Ini akan menghapus dikotomi antara pekerja kantoran (formal) dan pekerja domestik (informal)," ucapnya.

Lihat video: AKHIRNYA! Setelah 22 Tahun Menanti, UU PPRT Resmi Disahkan!



Pilar kedua adalah Intervensi Jaminan Sosial. Negara, lanjutnya, mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan PRT ke dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Pemerintah pun turut memberikan skema subsidi bagi pekerja domestik berpenghasilan rendah.

"Pilar ketiga adalah Standardisasi Kerja. Hadirnya UU ini, maka akan terbentuk jam kerja yang manusiawi, hak cuti, dan perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis, bagi para PRT," kata Linda.

Linda menambahkan, hal yang paling istimewa, menurutnya adalah, disahkannya UU PPRT ini masih dalam momentum Hari Kartini dan menjelang May Day atau Hari Buruh.

"Pengesahan UU PPRTI ini sangat strategis karena berada di antara dua momentum besar. Hari Kartini yang selama ini menjadi simbol emansipasi ekonomi dan perlindungan harkat perempuan di ruang domestik. Dan Hari Buruh, yang menjadi pengakuan bahwa sektor informal adalah tulang punggung ekonomi yang setara dengan buruh pabrik/industri," tuturnya.

Linda menegaskan, 2026 ini akan dicatat dalam sejarah sebagai tahun di mana Indonesia berhenti mengabaikan tangan-tangan tersembunyi di rumah tangga Indonesia.

"Ini adalah hadiah nyata bagi jutaan perempuan Indonesia yang selama ini menjadi pahlawan bagi ekonomi keluarga namun rentan secara hukum," tuturnya lagi.

Dengan pengesahan ini, Linda optimistis iklim ketenagakerjaan Indonesia akan naik kelas di mata internasional. Negara tidak hanya hadir dalam bentuk teks undang-undang, tetapi juga melalui sistem pengawasan hingga tingkat RT/RW untuk memastikan implementasi di lapangan.

"Semangat May Day tahun ini adalah semangat kemerdekaan penuh bagi PRT. Setiap keringat kini memiliki perlindungan, dan setiap pengabdian kini memiliki penghormatan," ucapnya.

DPR dan pemerintah menyepakati RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dibawa ke paripurna. Regulasi ini memuat 12 poin kunci untuk memperkuat perlindungan PRT.

JAKARTA - Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) oleh DPR RI menandai babak baru dalam upaya perlindungan pekerja sektor domestik yang selama ini berada di ruang kerja informal. Setelah lebih dari dua dekade pembahasan, regulasi ini dinilai menjadi pijakan penting dalam memperbaiki relasi kerja yang timpang sekaligus memastikan hak-hak dasar pekerja rumah tangga terpenuhi.

Partai Perindo menilai pengesahan tersebut sebagai langkah tepat yang perlu diapresiasi, meskipun proses panjangnya tidak lepas dari berbagai kritik dan polemik.

Dorongan Perlindungan dan Perubahan Cara Pandang

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Manik Marganamahendra menegaskan bahwa kehadiran UU PPRT menjadi koreksi terhadap ketimpangan relasi kerja di sektor domestik, termasuk sebagai upaya mencegah praktik pekerja anak.

"UU PPRT menjadi momentum penting untuk memastikan pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan yang layak dan diperlakukan secara manusiawi dalam hubungan kerja," ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Dia menekankan implementasi Undang-Undang ini harus menjadi perhatian bersama agar hak-hak pekerja, seperti jaminan kesehatan, waktu istirahat, dan cuti, dapat dirasakan secara nyata.

"Kehadiran UU PPRT tidak hanya menjadi produk legislasi, tetapi juga momentum perubahan cara pandang terhadap pekerja rumah tangga sebagai bagian dari tenaga kerja yang memiliki hak dan martabat yang harus dihormati," kata mantan Ketua BEM UI tersebut.

Menurutnya, tantangan berikutnya terletak pada implementasi di lapangan agar regulasi ini tidak berhenti pada tataran normatif.

"Setelah ini, pemerintah dan masyarakat punya PR agar produk hukum ini tidak selesai di atas kertas saja, tapi memastikan perlindungan nyata bagi pekerja rumah tangga," tegas Manik.

Penguatan Implementasi dan Pengawasan

UU PPRT mengatur 12 bab dan 37 pasal mencakup perlindungan pekerja rumah tangga, mulai dari batas usia minimal 18 tahun, mekanisme perekrutan melalui perjanjian kerja, hingga pengawasan terhadap Perusahaan Pemberi Pekerja Rumah Tangga (P3RT), termasuk larangan praktik seperti pemotongan upah dan penahanan dokumen.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Perindo Firda Riwu Kore menilai pengesahan UU ini mencerminkan kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar pekerja rumah tangga.

"Pengesahan UU PPRT adalah bentuk pengakuan negara terhadap martabat pekerja rumah tangga sebagai bagian dari tenaga kerja yang memiliki hak atas perlindungan, keamanan dan kesejahteraan. Ini langkah penting menuju keadilan sosial yang lebih inklusif," tutur Firda.

Dia menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti UU ini melalui regulasi turunan dan pengawasan yang efektif. "Kita tidak hanya berbicara soal regulasi, tetapi juga perubahan cara pandang. Pekerja rumah tangga harus dipandang sebagai pekerja profesional yang memiliki hak dan martabat yang sama," ucapnya.

Partai Perindo menegaskan akan terus mengawal implementasi UU PPRT agar berjalan efektif dan memberikan perlindungan nyata bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina menyambut baik Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (21/4/2026). Sebab, aturan itu telah dirancang oleh Fraksi PDIP dari 22 tahun lalu.

Dia menekankan UU PPRT yang disahkan itu menjamin pelindungan semua pihak. “Setelah melewati proses yang panjang, kami bahagia undang-undang ini disahkan. Ini menjadi wadah pelindungan bagi pekerja rumah tangga (prt), penyalur, hingga pemberi kerja,” kata Selly Gantina dalam siaran persnya, Selasa (21/4/2026).

Sebagaimana amanat dan ideologi partai, Selly menegaskan UU PPRT mencerminkan empat hal yakni, UUD 1945 Pasal 27 ayat 2, sila ke 5 di Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Nasionalisme Kerakyatan yang diamanatkan Bung Karno sebagai Bapak Pendiri Bangsa, serta wong cilik yang merupakan keberpihakan partai.

Karena itulah, perempuan yang juga anggota Komisi VIII DPR itu menekankan pengesahan UU PPRT menjadi kemerdekaan bagi seluruh lapisan masyarakat. “Sedikitnya ada 4,2 juta PRT di Indonesia. Pengesahan undang-undang ini tentu menjadi hadiah istimewa bagi mereka, khususnya perempuan yang hari ini tepat di Hari Kartini,” kata Selly.

Meski memberikan jaminan perlindungan kerja, mulai dari waktu kerja, upah pekerja, hak cuti, hak keselamatan kerja, pensiun, hingga kekerasan dan keamanan. Termasuk soal memandang PRT sebagai pekerja profesional.

Legislator dari Dapil Jabar VIII ini menekankan UU PPRT juga berimbang. Para pemberi kerja hingga penyalur juga mendapatkan porsi yang sama yaitu di lindungi bila terjadi konflik secara berjenjang dari tingkat RT, RW hingga Pemda dengan mengedepankan musyawarah secara mufakat tanpa membebankan pihak manapun.

“Secara garis besar, penyelesaian sengketa pemberi kerja dan pekerja dilakukan secara musyawarah dan mengedepankan diplomasi,” kata mantan Plt Bupati Cirebon itu.

Ia pun berharap UU PPRT menjadi kemerdekaan dan pelindungan bagi pekerja. Masyarakat pun diminta untuk tidak takut atau resah dalam menyikapi undang-undang ini.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto menilai Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (21/4/2026) menandai tonggak penting dalam sejarah perlindungan tenaga kerja domestik di Indonesia. Setelah bertahun-tahun masuk dalam agenda legislasi tanpa kepastian, regulasi ini akhirnya memperoleh legitimasi politik yang kuat.

Peran penting dalam percepatan pengesahan ini tidak dapat dilepaskan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin rapat pleno bersama Badan Legislasi pada Senin (20/4/2026). Kepemimpinannya dinilai berhasil menjembatani dinamika politik dan mendorong konsensus lintas fraksi hingga RUU tersebut disahkan di tingkat paripurna.

“Great Institute mengapreasi kepemimpinan Prof. Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI yang berhasil menggoalkan UU PPRT. Pengesahan UU PPRT ini menunjukkan adanya keberpihakan politik terhadap kelompok rentan, sekaligus memperkuat citra DPR RI sebagai lembaga yang responsif terhadap isu keadilan sosial. Berdasarkan perspektif kebijakan publik, ini juga menjadi sinyal bahwa negara mulai memberi perhatian lebih pada sektor kerja informal yang selama ini terpinggirkan” tegas Sudarto, Rabu (22/4/2026).

Sudarto menilai langkah ini sebagai bukti konkret komitmen DPR dalam menghadirkan keadilan bagi kelompok pekerja yang selama ini berada di sektor informal dan minim perlindungan. “Dengan disahkannya UU PPRT, pekerja rumah tangga, yang mayoritas adalah perempuan, kini memiliki landasan hukum yang jelas. Ini bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga pengakuan atas martabat dan kontribusi mereka dalam ekonomi domestik,” ujar Sudarto.

Sebelum UU PPRT disahkan, pekerja rumah tangga kerap berada dalam posisi rentan secara struktural. Tidak adanya payung hukum spesifik menyebabkan relasi kerja antara majikan dan PRT cenderung bersifat informal, tanpa standar yang jelas terkait jam kerja, upah, maupun hak-hak dasar lainnya.

“Berbagai laporan menunjukkan praktik kerja berlebih tanpa kompensasi, ketiadaan hari libur, pemotongan upah sepihak, hingga kasus kekerasan yang sulit ditindak secara hukum. Dalam konteks ini, absennya regulasi telah menciptakan ruang abu-abu yang merugikan pekerja. Nah, UU PPRT hadir untuk menutup celah tersebut,” ungkap Sudarto.

Sudarto menjelaskan bahwa regulasi ini memuat sejumlah ketentuan penting yang selama ini menjadi tuntutan utama advokasi pekerja domestik, antara lain: Kepastian jam kerja dan waktu istirahat yang manusiawi; Hak atas cuti dan Tunjangan Hari Raya (THR); Larangan pemotongan upah secara sepihak; Akses terhadap jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan; dan Perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, maupun eksploitasi.

“Ketentuan ini lebih dari sekadar norma hukum dan mencerminkan pergeseran paradigma: dari melihat PRT sebagai ‘pembantu’, menjadi pekerja yang memiliki hak dan perlindungan setara dengan sektor lain,” pungkasnya.

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) resmi ditetapkan sebagai Undang-Undang (UU). Penetapan setelah mendapat persetujuan dalam pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna DPR yang digelar pada Selasa (21/4/2026).

Norma baru ini akan menjadi payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga. Salah satu poin krusial yang diatur dalam UU PPRT adalah kepastian akses terhadap jaminan sosial, yang selama ini sering diabaikan oleh pemberi kerja.

Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus Sekretaris Fraksi NasDem DPR Ahmad Sahroni meminta seluruh penegak hukum menerapkannya secara maksimal. Semata-mata untuk memastikan hak para pekerja rumah tangga.

“Alhamdulillah, akhirnya perjuangan kami di Fraksi NasDem yang sudah menyuarakan RUU ini lebih dari 10 tahun lalu berbuah hasil dengan disahkannya UU PPRT,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

“Ini adalah tonggak penting karena selama ini para pekerja rumah tangga bekerja tanpa payung hukum yang jelas. Selanjutnya, tinggal penegakan UU-nya yang harus dipastikan maksimal. Tidak boleh ada lagi pekerja rumah tangga yang tidak dibayar haknya, didiskriminasi, hingga disiksa,” sambungnya.

Lebih lanjut, Sahroni pun tidak ingin ada lagi pembiaran intimidasi dan kesewenang-wenangan terhadap para pekerja rumah tangga. “Karena sekarang undang-undangnya sudah ada, maka Kemnaker, kepolisian, dan seluruh penegak hukum harus fokus pada implementasinya,” ujarnya.

“Pastikan tidak ada lagi pekerja rumah tangga yang diperlakukan semena-mena oleh majikannya. Kalau ada, maka mekanisme penyelesaian dan perlindungan hukumnya juga harus berlaku tegas,” pungkas Sahroni.

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) secara resmi ditetapkan sebagai Undang-Undang (UU). Penetapan setelah mendapat persetujuan dalam pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna DPR yang digelar pada Selasa (21/4/2026) pagi ini.

Sebagai pimpinan rapat, Ketua DPR RI Puan Maharani mempersilakan terlebih dahulu kepada Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT, Bob Hasan untuk menyampaikan laporannya terkait pembahasan RUU ini.

Kemudian, setelah mendengar laporan tersebut, Puan selanjutnya memimpin pengambilan keputusan, dengan menanyakan sikap masing-masinf fraksi yang berada di ruang rapat paripurna.

"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) apakah dapat disetujuo untuk disahkan menjadi undang-undang?," tanya Puan.

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang hadir dan disambut ketuk palu dari meja pimpinan rapat.

Diketahui, RUU PPRT diselesaikan dalam waktu satu hari dalam Panja Baleg DPR bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah menyerahkan secara formal Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada Senin (21/4/2026) hari ini.

Minta DPR Segera Bahas, Presiden Prabowo Janji RUU PPRT Disahkan dalam 3 Bulan

Panja menyelesaikan pembahasan DIM hingga tim perumus dan tim sinkronisasi, serta rapat pleno di hari yang sama. Hasil pembahasan di Panja, RUU PPRT memilki 12 bab dan memuat 37 Pasal.

RUU PPRT memilki 12 materi penting dan strategis menjawab persoalan perlindungan pekerja rumah tangga, yaitu:

1. Mengenai pengaturan perlindungan pekerja yang berasaskan kekeluargaan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum.

2. Perekrutan PRT (pekerja rumah tangga) dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.

3. Setiap orang yang membantu pekerjaan pada lingkup pekerjaan rumah tangga yang berdasarkan adat, kekerabatan, kekeluargaan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk sebagai PRT sebagaimana dalam Undang-Undang ini.

4. Perekrutan PRT secara tidak langsung yang dilakukan oleh P3RT (perusahaan penempatan pekerja rumah tangga) dapat dilakukan dengan perekrutan secara luring maupun secara daring.

5. Salah satu hak PRT yang diatur dalam RUU ini adalah PRT berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

6. Calon PRT mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari perusahaan penempatan PRT.

7. Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon PRT.

8. Perusahaan penempatan PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum dan wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. P3RT dilarang memotong upah dan sejenisnya.

10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PRT dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberdayakan RT/RW dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan terhadap PRT.

11. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap orang berusia di bawah 18 tahun atau sudah menikah yang bekerja atau pernah bekerja sebagai PRT sebelum Undang-Undang ini berlaku diberikan pengecualian dan tetap diakui haknya sebagai PRT.

12. Peraturan pelaksanaan paling lambat ditetapkan satu tahun sejak Undang-Undang PPRT berlaku.

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dibawa ke tingkat selanjutnya dalam forum rapat paripurna untuk dapat disahkan menjadi undang-undang. Keputusan itu diambil dalam Rapat Pleno Baleg DPR yang dihelar pada Senin (20/4/2026) malam.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dalam rapat pleno ini, pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Sebelum pengambilan keputusan, seluruh fraksi menyampaikan pandangan masing-masing. Dalam pandangan mini fraksi, seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap RUU PPRT.

Tak hanya itu, Dasco juga turut memberikan kesempatan kepada perwakilan pemerintah untuk menyampaikan pandangannya. Pandangan pemerintah sendiri disampaikan oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.

Setelah mendengar pandangan pemerintah, Dasco melanjutkan dengan agenda pengambilan keputusan dengan meminta persetujuan apakah RUU PPRT ini dapat dibawa ke tingkat selanjutnya di rapat paripurna.

"Selanjutnya kami meminta persetujuan rapat apakah hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dapat diproses lebih lanjut sesuai proses perundang-undangan, apabila disetujui?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab anggota Baleg dan perwakilan pemerintah yang hadir.

Dengan disetujuinya dalam pembahasan tingkat I ini, Dasco menyampaikan bahwa RUU PPRT akan dibawa ke rapat paripurna pada Selasa (21/4/2026) besok. "Bahwa RUU PPRT akan diagendakan dalam rapat paripurna terdekat insyaallah besok," tutur Dasco.

Diketahui, RUU PPRT diselesaikan dalam waktu satu hari dalam Panja Baleg DPR bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah menyerahkan secara formal Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada Senin (21/4/2026) hari ini.

Panja menyelesaikan pembahasan DIM hingga tim perumus dan tim sinkronisasi, serta rapat pleno di hari yang sama. Hasil pembahasan di Panja, RUU PPRT memilki 12 bab dan memuat 37 Pasal.

RUU PPRT memilki 12 materi penting dan strategis menjawab persoalan perlindungan pekerja rumah tangga, yaitu:

1. Mengenai pengaturan perlindungan pekerja yang berasaskan kekeluargaan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum.

2. Perekrutan PRT (pekerja rumah tangga) dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.

3. Setiap orang yang membantu pekerjaan pada lingkup pekerjaan rumah tangga yang berdasarkan adat, kekerabatan, kekeluargaan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk sebagai PRT sebagaimana dalam Undang-Undang ini.

4. Perekrutan PRT secara tidak langsung yang dilakukan oleh P3RT (perusahaan penempatan pekerja rumah tangga) dapat dilakukan dengan perekrutan secara luring maupun secara daring.

5. Salah satu hak PRT yang diatur dalam RUU ini adalah PRT berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

6. Calon PRT mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari perusahaan penempatan PRT.

7. Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon PRT.

8. Perusahaan penempatan PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum dan wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. P3RT dilarang memotong upah dan sejenisnya.

10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PRT dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberdayakan RT/RW dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan terhadap PRT.

11. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap orang berusia di bawah 18 tahun atau sudah menikah yang bekerja atau pernah bekerja sebagai PRT sebelum Undang-Undang ini berlaku diberikan pengecualian dan tetap diakui haknya sebagai PRT.

12. Peraturan pelaksanaan paling lambat ditetapkan satu tahun sejak Undang-Undang PPRT berlaku.

JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menyampaikan bahwa semua Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah sudah tuntas dibahas. Hasil pembahasan final dilaporkan Ketua Panja sekaligus Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan dalam rapat pleno.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan, ada 409 DIM yang disampaikan pemerintah. Jumlah itu mencakup, 231 DIM tetap, 55 DIM redaksional, 23 DIM substansi baru, dan 100 DIM dihapus.

"Keseluruhan DIM pada intinya telah kita selesaikan," ujar Bob dalam rapat pleno tingkat I RUU PPRT yang digelar di ruang Rapat Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Ia pun mengungkapkan sejumlah materi penting dan strategis dalam menjawab persoalan perlindungan pekerja rumah tangga yang disepakati Panja dalam RUU PPRT. Adapun materi itu sebagai berikut:

1. Mengenai pengaturan perlindungan pekerja yang berasaskan kekeluargaan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum;

2. Perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung;

3. Setiap orang yang membantu pekerjaan pada lingkup pekerjaan rumah tangga yang berdasarkan adat, kekerabatan, kekeluargaan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk sebagai PRT sebagaimana dalam Undang-Undang ini;

4. Perekrutan PRT secara tidak langsung yang dilakukan oleh P3RT dapat dilakukan dengan perekrutan secara luring maupun secara daring;

5. Salah satu hak PRT yang diatur dalam RUU ini adalah PRT berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;

6. Calon PRT mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari perusahaan penempatan PRT;

7. Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon PRT;

8. Perusahaan penempatan PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum dan wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. P3RT dilarang memotong upah dan sejenisnya;

10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PRT dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberdayakan RT/RW dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan terhadap PRT;

11. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap orang berusia di bawah 18 tahun atau sudah menikah yang bekerja atau pernah bekerja sebagai PRT sebelum Undang-Undang ini berlaku diberikan pengecualian dan tetap diakui haknya sebagai PRT;

12. Peraturan pelaksanaan paling lambat ditetapkan satu tahun sejak Undang-Undang PPRT berlaku.

"Setelah semua DIM dibahas secara intensif, RUU PPRT disepakati dalam rapat Panja yang secara keseluruhan terdiri dari 12 bab dan memuat 37 pasal dengan secara terstruktur, ya, baik dari Bab 1 ketentuan umum sampai kepada ketentuan penutup," terang Bob.