JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana mengubah mekanisme pembentukan panitia seleksi (pansel) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dari wajib menjadi opsional mulai dibahas DPR, memicu perhatian terhadap keseimbangan antara kecepatan keputusan dan kepastian pasar keuangan.

Komisi XI DPR RI saat ini tengah mengkaji usulan tersebut dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Perubahan ini dinilai penting untuk merespons dinamika sektor keuangan yang bergerak cepat.

"Prinsipnya kita setuju dengan pansel, tapi sifatnya opsional," tegas Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menurut Fauzi, ketentuan pansel yang berlaku saat ini dinilai terlalu kaku karena membutuhkan waktu panjang dalam proses seleksi, mulai dari dua hingga enam bulan.

Kondisi tersebut dinilai kurang ideal ketika sektor keuangan menghadapi tekanan atau gejolak yang membutuhkan kepastian cepat, khususnya dalam pengisian posisi strategis di OJK dan LPS.

Respons Cepat di Tengah Gejolak

Fauzi mencontohkan situasi saat terjadi pengunduran diri sejumlah pimpinan OJK pada awal tahun ini yang sempat memicu gejolak pasar. Dalam kondisi tersebut, kepastian kepemimpinan dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

"Kan kita enggak tahu kejadian sektor keuangan yang begitu cepat terjadi. Seperti teman-teman tahulah bagaimana OJK yang tsunami kemarin kan tiba-tiba. Kalau undang-undangnya kaku tentang pansel, lama. Sementara pasar juga membutuhkan kepastian," imbuhnya.

Dengan skema yang diusulkan, pansel tetap digunakan dalam kondisi normal dengan seluruh tahapan yang berlaku. Namun, dalam situasi krisis, pemerintah diharapkan memiliki fleksibilitas untuk mempercepat proses pengisian jabatan.

"Pansel kan opsional sifatnya. Pansel itu bisa dibutuhkan dan bisa juga nggak dibutuhkan, tergantung pemerintah. Karena itu ranahnya pemerintah. Kalau DPR ini kan pada prinsipnya, prosesnya menyetujui," ucapnya.

Masih Tahap Pembahasan

Fauzi menegaskan, usulan perubahan ini masih dalam tahap pembahasan antara DPR dan pemerintah, sehingga belum dapat dipastikan akan diakomodasi dalam revisi UU P2SK.

Adapun pembahasan usulan tersebut dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Senin (6/4/2026), yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sektor keuangan.

Sejumlah pihak yang hadir dalam RDPU tersebut antara lain Bank Indonesia, OJK, LPS, Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta kalangan akademisi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyampaikan, pembentukan panitia seleksi (pansel) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diusulkan bersifat opsional yang akan tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Fauzi menjelaskan bahwa usulan tersebut berangkat dari pengalaman mundurnya pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu dalam kondisi yang tidak terduga, sementara pasar membutuhkan kepastian kepemimpinan.

“Oleh sebab itu, kita mengusulkan, di pemerintah maupun DPR, itu (pansel) sifatnya opsional,” kata Fauzi saat dijumpai wartawan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jakarta, Senin.

Fauzi menjelaskan, keputusan pansel yang opsional bergantung dari kebutuhan pemerintah. Namun pada prinsipnya, imbuh dia, DPR tetap melakukan tugas penyaringan kandidat melalui fit and proper test.

Ia menambahkan bahwa pansel OJK dan LPS tetap dibutuhkan pada kondisi normal dengan prosedur pemilihan calon dewan komisioner yang membutuhkan waktu hingga beberapa bulan, sebagaimana praktik yang selama ini telah berjalan.

Namun, pansel terbuka untuk ditiadakan dalam kondisi darurat atau tidak normal. Dalam kondisi ini, jelas Fauzi, Presiden memungkinkan untuk langsung mengeluarkan rekomendasi calon dewan komisioner untuk dilakukan proses pemilihan di DPR.

Ketika ditanya wartawan mengenai batas antara kondisi normal dan tidak normal dimaksud, Fauzi mengatakan bahwa hal tersebut juga akan diatur dan diperjelas lebih lanjut.

“Kalau BI kan memang tidak ada panselnya, calon dewan gubernurnya itu dikeluarkan (direkomendasikan) oleh Gubernur BI, diajukan ke Presiden, lalu Presiden mengajukan ke kita (Komisi XI). LPS dan OJK itu ada pansel,” jelas Fauzi.

Sementara itu, dalam RDPU pada Senin yang dihadiri oleh pimpinan Bank Indonesia, OJK, LPS, Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas), dan Himpunan Bank Milik Negara​​​​​​​ (Himbara), Akademisi Fakultas Hukum Universitas Pancasila Fritz Edward Siregar turut menyampaikan pandangannya. Menurut pendapat hukumnya, ia memandang keberadaan pansel bukan keharusan konstitusional.

Ia menjelaskan, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mewajibkan bahwa setiap jabatan harus selalu melalui pansel. Dalam kerangka itu, Presiden tetap dapat mengajukan calon yang terbaik menurut penilaian Presiden.

Pada titik itulah, ujar Fritz, peran DPR tetap penting karena menjalankan fungsi representasi serta check and balances.

“Jadi, yang perlu dijaga bukan semata-mata ada atau tidaknya panitia seleksi, melainkan yang perlu dijaga adalah apakah kualitas calon, apakah ada meritokrasi, apakah ada rasionalitas, dan apakah ada mutu proses pengisian tersebut tetap terjaga,” kata Fritz.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan percepatan proses seleksi calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia menyebut langkah tersebut dilakukan di tengah kondisi global yang bergejolak dan dinilai membutuhkan kepemimpinan definitif di lembaga pengawas sektor keuangan.

"Dipercepat karena kan keadaan goncang. Jadi gejolak perang memengaruhi pasar, memengaruhi harga minyak, memerlukan lebih cepat lagi orang definitif di OJK. Itu aja," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).

Menurut Purbaya, percepatan proses seleksi bukan berarti sudah ada kandidat yang dipastikan akan mengisi posisi tersebut. Ia menegaskan proses penentuan pimpinan OJK tetap melalui tahapan yang melibatkan presiden dan DPR RI.

"Enggak ada (kandidat terpilih). Jadi itu nanti kan masih bertingkat, kan? Ke presiden, dari presiden ke sana. Jadi enggak ada calon itu, kecuali Anda bisa pengaruhi presiden sama DPR. Kan berat," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel) DK OJK itu.

Purbaya juga menyebut proses seleksi yang sedang berlangsung cukup panjang karena harus melewati berbagai tahapan penilaian.

Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon pengganti anggota Dewan Komisioner OJK telah mengumumkan 20 nama yang lolos seleksi administratif.

Berdasarkan pengumuman resmi Pansel pada 4 Maret 2026, sejumlah kandidat yang lolos berasal dari kalangan yang sudah lama berkecimpung di sektor keuangan, di antaranya Friderica Widyasari Dewi, Hasan Fawzi, hingga Pahala N Mansury yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Danantara Investment Management.

Para kandidat tersebut masih harus mengikuti tahapan seleksi lanjutan, mulai dari masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak, asesmen, pemeriksaan kesehatan, hingga wawancara.

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyatakan DPR telah menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto terkait calon anggota Dewan Komisioner OJK. DPR kemudian menugaskan Komisi XI untuk melakukan pembahasan serta uji kelayakan dan kepatutan terhadap para kandidat.

Hasil uji kelayakan tersebut rencananya akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk pengambilan keputusan pekan ini.

Proses seleksi ini dilakukan setelah tiga pejabat tinggi OJK mengundurkan diri pada akhir Januari 2026, sehingga posisi yang kosong perlu segera diisi melalui mekanisme seleksi yang tengah berjalan.

Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan sebanyak 20 nama yang lolos seleksi administratif untuk mengganti kekosongan di lembaga tersebut.

Berdasarkan pengumuman resmi Pansel pada Rabu (4/3), yang lolos tahap awal ini adalah nama-nama yang selama ini sudah berkecimpung di industri keuangan, seperti Friderica Widyasari dan Hasan Fawzi yang saat ini menjabat sebagai anggota OJK hingga Komisaris Utama Danantara Investment Management Pahala N Mansury.

"Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat," tulis Pansel.

Seluruh calon yang lulus seleksi administratif akan wajib mengikuti seleksi berikutnya yang terdiri atas masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak, asesmen, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara.

1. Adi Budiarso, Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan

2. Agus Sugiarto, Komisaris Independen PT Danantara Asset Management

3. Anton Daryono, Direktur Eksekutif/Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen, Bank Indonesia

4. Ary Zulfikar, Direktur Eksekutif Hukum, Lembaga Penjamin Simpanan

5. Bambang Mukti Riyadi, Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah, OJK

6. Boby Wahyu Hernawan, Direktur Kerjasama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan

7. Danu Febrianto, Senior Executive Vice President, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

8. Darmansyah, Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik, OJK

9. Dhani Gunawan Idat, Komisaris Utama BPRS HIK Parahyangan

10. Dicky Kartikoyono, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia

11. Dwityapoetra Soeyasa Besar, Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik, Lembaga Penjamin Simpanan

12. Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, OJK

13. Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, OJK

14. Hernawan Bekti Sasongko, Anggota Badan Supervisi OJK

15. Hidayat Prabowo, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah

16. Iskandar Simorangkir, Wakil Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia

17. Lasmaida Gultom, Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan 2015-2025, OJK (Purnabakti)

18. Orias Petrus Moedak, Komisaris Utama PT RJL Maritime Logistics

19. Pahala Nugraha Mansury, Komisaris Utama Danantara Investment Management

20. Rizal Ramadhani, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK.

Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan 20 nama yang lolos seleksi administratif. Pansel yang diketuai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan 20 nama yang lolos telah melalui tahapan penilaian makalah.

Sejumlah nama petinggi lembaga keuangan negara dan regulator masuk dalam daftar tersebut. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi.

Selain Friderica nama lain yang lolos adalah Komisaris Utama Danantara Investment Management, Pahala Nugraha. Nama yang tertera dalam daftar 20 peserta lolos seleksi awal ini selanjutnya akan bersaing dalam tahapan seleksi berikutnya.

“Seluruh Calon Pengganti ADK OJK yang telah lulus Seleksi Administratif (termasuk Penilaian Makalah) wajib mengikuti Seleksi berikutnya yang terdiri atas Masukan Masyarakat, Penelusuran Rekam Jejak, Asesmen, Pemeriksaan Kesehatan, dan Wawancara,” tulis pansel dalam pengumuman yang dikutip Rabu (4/3).

Berikut daftar lengkap 20 nama peserta yang lolos dalam seleksi administratif dan penulisan makalah:

1. Adi Budiarso – Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya, Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan
2. Agus Sugiarto – Komisaris Independen PT Danantara Asset Management
3. Anton Daryono – Direktur Eksekutif/Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia
4. Ary Zulfikar – Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan
5. Bambang Mukti Riyadi – Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah OJK
6. Boby Wahyu Hernawan – Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan, Kementerian Keuangan
7. Danu Febrianto – Senior Executive Vice President LPS
8. Darmansyah – Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat DK dan Logistik OJK
9. Dhani Gunawan Idat – Komisaris Utama BPRS HIK Parahyangan
10. Dicky Kartikoyono – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia
11. Dwityapoetra Soeyasa Besar – Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS
12. Friderica Widya Sari - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan
13. Hasan Fawzi – Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK
14. Hernawan Bekti Sasongko – Anggota Badan Supervisi OJK
15. Hidayat Prabowo – Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah
16. Iskandar Simorangkir – Wakil Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia
17. Lasmaida Gultom – Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan 2015–2025 OJK (Purnabakti)
18. Orias Petrus Moedak – Komisaris Utama PT RJL Maritime Logistics
19. Pahala Nugraha - Komisaris Utama, Danantara Investment Management
20. Rizal Ramadhani – Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK

Pansel menjelaskan keputusan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Selanjutnya, para kandidat wajib mengikuti tahapan lanjutan yang meliputi masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak, asesmen, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara.

Masyarakat juga diberi kesempatan menyampaikan masukan terkait integritas dan rekam jejak para calon melalui laman resmi seleksi mulai 4 Maret hingga 26 Maret 2026. Adapun tahapan asesmen dijadwalkan berlangsung pada 10–11 Maret 2026.

Sementara itu wawancara akan digelar pada 25–26 Maret 2026. Hasil akhir seleksi akan diumumkan melalui laman Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan situs resmi seleksi DK OJK.

Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan 20 nama yang lolos seleksi administratif. Pansel yang diketuai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan 20 nama yang lolos telah melalui tahapan penilaian makalah.

Sejumlah nama petinggi lembaga keuangan negara dan regulator masuk dalam daftar tersebut. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi.

Selain Friderica nama lain yang lolos adalah Komisaris Utama Danantara Investment Management, Pahala Nugraha. Nama yang tertera dalam daftar 20 peserta lolos seleksi awal ini selanjutnya akan bersaing dalam tahapan seleksi berikutnya.

“Seluruh Calon Pengganti ADK OJK yang telah lulus Seleksi Administratif (termasuk Penilaian Makalah) wajib mengikuti Seleksi berikutnya yang terdiri atas Masukan Masyarakat, Penelusuran Rekam Jejak, Asesmen, Pemeriksaan Kesehatan, dan Wawancara,” tulis pansel dalam pengumuman yang dikutip Rabu (4/3).

Berikut daftar lengkap 20 nama peserta yang lolos dalam seleksi administratif dan penulisan makalah:

1. Adi Budiarso – Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya, Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan
2. Agus Sugiarto – Komisaris Independen PT Danantara Asset Management
3. Anton Daryono – Direktur Eksekutif/Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia
4. Ary Zulfikar – Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan
5. Bambang Mukti Riyadi – Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah OJK
6. Boby Wahyu Hernawan – Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan, Kementerian Keuangan
7. Danu Febrianto – Senior Executive Vice President LPS
8. Darmansyah – Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat DK dan Logistik OJK
9. Dhani Gunawan Idat – Komisaris Utama BPRS HIK Parahyangan
10. Dicky Kartikoyono – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia
11. Dwityapoetra Soeyasa Besar – Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS
12. Friderica Widya Sari - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan
13. Hasan Fawzi – Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK
14. Hernawan Bekti Sasongko – Anggota Badan Supervisi OJK
15. Hidayat Prabowo – Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah
16. Iskandar Simorangkir – Wakil Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia
17. Lasmaida Gultom – Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan 2015–2025 OJK (Purnabakti)
18. Orias Petrus Moedak – Komisaris Utama PT RJL Maritime Logistics
19. Pahala Nugraha - Komisaris Utama, Danantara Investment Management
20. Rizal Ramadhani – Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK

Pansel menjelaskan keputusan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Selanjutnya, para kandidat wajib mengikuti tahapan lanjutan yang meliputi masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak, asesmen, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara.

Masyarakat juga diberi kesempatan menyampaikan masukan terkait integritas dan rekam jejak para calon melalui laman resmi seleksi mulai 4 Maret hingga 26 Maret 2026. Adapun tahapan asesmen dijadwalkan berlangsung pada 10–11 Maret 2026.

Sementara itu wawancara akan digelar pada 25–26 Maret 2026. Hasil akhir seleksi akan diumumkan melalui laman Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan situs resmi seleksi DK OJK.

Bisnis.com, JAKARTA — Proses pendaftaran calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus bergulir.

Pejabat sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan bahwa hingga saat ini sejumlah pejabat internal OJK telah mendaftarkan diri.

“Kalau teman-teman internal OJK banyak,” ujarnya singkat saat ditanya mengenai perkembangan seleksi Dewan Komisioner OJK ketika ditemui dalam acara Inisiasi Pusat Inovasi Digital Indonesia di Gedung Bank Indonesia, Senin (23/2/2026).

Sebelumnya, Friderica secara terbuka mendorong pejabat internal OJK, khususnya para deputi komisioner, untuk maju dan mengikuti seleksi calon ADK OJK.

“Kami sih mendorong internal OJK maju, maksudnya ini ya pejabat-pejabat deputi komisioner, silakan maju,” ujar Friderica, dikutip Senin (16/2/2026).

Namun demikian, saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya maju sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, dia menepis spekulasi tersebut. “Kan [saya] sudah ADK,” imbuhnya singkat.

Pansel Tunggu Figur Berkualitas

Di sisi lain, Menteri Keuangan sekaligus Ketua Panitia Seleksi (Pansel) calon ADK OJK, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa sudah ada beberapa nama yang masuk dalam daftar pendaftar.

"Saya sempat lihat tadi pagi, saya browse orang-orangnya siapa saja. Mungkin masih kami tunggu orang-orang yang lain yang lebih berkualitas untuk masuk," ujar Purbaya.

Menurutnya, sebagian besar peserta yang telah mendaftar belum sepenuhnya merupakan figur-figur unggulan di bidang jasa keuangan. "Saya masih lihat sebagian besar masih bukan orang jagonya-jagonya gitu," katanya.

Adapun, pemerintah telah membentuk Panitia Seleksi calon ADK OJK melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia. Pansel diketuai oleh Purbaya Yudhi Sadewa dan beranggotakan delapan orang, yakni Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, serta Gusti Aju Dewi.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 16/P Tahun 2026 tertanggal 9 Februari 2026, proses pendaftaran calon ADK OJK telah dibuka sejak 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB dan akan ditutup pada 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

Sekretariat Pansel menyatakan panitia bekerja secara sigap dengan secara resmi membuka pendaftaran calon ADK OJK guna menjaring figur terbaik untuk memperkuat kepemimpinan otoritas sektor jasa keuangan tersebut.

Pengunduran Diri Bos OJK

Adapun, proses seleksi tersebut dilaksanakan usai tiga petinggi OJK telah mengundurkan diri dari posisinya. Ketiganya adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara serta Anggota Dewan Komisioner OJK Inarno Djajadi.

Mundurnya tiga pimpinan OJK itu terjadi di tengah kondisi pasar saham Indonesia yang jeblok. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambrol dan memicu penerapan mekanisme trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Anjloknya IHSG seiring dengan rilisnya laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengumumkan kebijakan interim terkait pasar modal Indonesia. Tak hanya petinggi OJK, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mundur.

"Harus dipastikan kualitas dari calonnya atau kandidat pengganti ketua OJK, itu ya profesional, berpengalaman di bidang pengawasan, sektor keuangan di pasar modal, perbankan, asuransi,” kata Ekonom CELIOS Bhima Yudistira, (4/2/2026).

Bhima menambahkan latar belakang independen menjadi faktor penting mengingat pelaku pasar dan investor membutuhkan figur yang dipercaya serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Dia juga mengingatkan agar proses seleksi tidak dilakukan secara tergesa-gesa sehingga mengabaikan kandidat terbaik, serta menekankan perlunya komitmen Ketua OJK ke depan untuk melanjutkan reformasi pengawasan dan pembenahan pasar modal, termasuk menindaklanjuti rekomendasi MSCI.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sebagian pendaftar calon anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai belum berasal dari kandidat terbaik.

Penilaian itu disampaikannya setelah meninjau daftar pelamar yang masuk dalam proses seleksi yang masih berlangsung.

"Saya sempat lihat list-nya tadi pagi, saya lihat, saya browse, orang-orangnya siapa saja. Mungkin masih kita tunggu orang-orang yang lain, yang lebih berkualitas untuk masuk," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Ia menilai kualitas sebagian pelamar yang telah mendaftar belum sepenuhnya sesuai dengan harapan panitia seleksi.

"Saya masih lihat sebagian masih bukan orang jago-jagonya," ujarnya.

Purbaya juga sebelumnya menjelaskan proses pendaftaran calon ADK OJK masih berjalan sehingga daftar lengkap pelamar belum diumumkan secara resmi kepada publik. Panitia seleksi masih membuka peluang bagi kandidat lain untuk mendaftar hingga batas waktu yang ditentukan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya membentuk Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon pengganti ADK OJK melalui Keputusan Presiden Nomor 16/P Tahun 2026 tertanggal 9 Februari 2026. Dalam keputusan tersebut, Menkeu Purbaya ditetapkan sebagai Ketua Pansel merangkap anggota bersama delapan anggota lainnya.

Pendaftaran calon ADK OJK dibuka sejak 11 Februari 2026 hingga 2 Maret 2026 melalui laman resmi panitia seleksi.

Proses seleksi dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi strategis, antara lain Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota.

Sesuai ketentuan, calon pejabat OJK harus memiliki pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan paling singkat 10 tahun. Seleksi dilakukan panitia sebelum nama calon diusulkan kepada Presiden dan selanjutnya dipilih oleh DPR RI.

Pengisian jabatan tersebut dilakukan setelah pejabat sebelumnya mengundurkan diri, sehingga pemerintah membuka proses seleksi untuk menentukan pimpinan OJK yang baru.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa sudah ada beberapa nama yang telah masuk ke dalam pendaftaran calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK).

Menurut pria yang juga menjabat Ketua Panitia Seleksi (Pansel) OJK itu, pihaknya masih menunggu figur-figur yang lebih berkualitas untuk mendaftarkan diri.

"Saya sempat lihat tadi pagi, saya browse orang-orangnya siapa aja. Mungkin masih kami tunggu orang-orang yang lain yang lebih berkualitas untuk masuk," terangnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Menurut Purbaya, sebagian besar peserta seleksi DK OJK yang sudah masuk ke daftar pansel belum ahli dalam bidangnya. "Saya masih lihat sebagian besar masih bukan orang jagonya-jagonya gitu," kata pria yang juga mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Untuk diketahui, proses seleksi petinggi OJK telah resmi dimulai dengan pembukaan pendaftaran seleksi. Presiden juga telah membentuk panitia seleksi (pansel) melalui Keputusan Presiden RI Nomor 16/P Tahun 2026 pada 9 Februari tahun ini.

Proses pendaftaran dibuka mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB sampai dengan 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditetapkan sebagai Ketua merangkap anggota bersama 8 anggota lainnya yaitu Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, dan Gusti Aju Dewi.

"Panitia Seleksi bekerja sigap dengan secara resmi membuka pendaftaran calon," demikian dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Pansel Calon ADK OJK.

Pansel akan mencari calon pengisi jabatan Ketua DK OJK, Wakil Ketua DK OJK dan Anggota DK OJK yang masing-masing ditinggalkan Mahendra Siregar, Mirza Adityaswara, serta Inarno Djajadi usai aksi jual besar-besaran investor saham akhir Januari lalu.

Aksi jual jumbo investor saham itu menyebabkan koreksi dalam pada IHSG, yang awalnya dipicu ultimatum dari Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI) terhadap Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal itu juga memicu pengunduran diri Iman Rachman dari Direktur Utama BEI.

Empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan mundur dari jabatannya pada Jumat (30/1). Beberapa jabatan yang kosong saat ini diisi oleh Pelaksana Tugas.

Pengunduran diri Pejabat OJK terjadi imbas anjloknya IHSG pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1) hingga 8 persen.

Badai muncul setelah perusahaan pembobotan saham global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks saham-saham Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Tim Panitia Seleksi alias Pansel mulai menjaring sosok yang berpotensi menjadi pimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sempat tersiar kabar nama Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara masuk dalam bursa, namun hal itu segera dibantah oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya mengemukakan bahwa hingga saat ini sudah banyak yang mulai mendaftar sebagai calon ADK OJK. "[Nama Suahasil & Misbakhun] saya enggak tahu, saya belum melihat. Sudah banyak yang masuk, tetapi kan saya belum lihat semuanya," ujarnya belum lama ini.

Terkait dengan Suahasil, Purbaya menilai seharusnya tidak bisa mendaftarkan diri untuk ikut seleksi DK OJK, lantaran dirinya juga merupakan anggota Pansel bersama Purbaya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan unsur pemerintah maupun masyarakat lainnya.

Meski demikian, menurut Purbaya, Suahasil tak harus mengikuti seleksi DK OJK lantaran bisa saja masuk sebagai anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagaimana diketahui, jabatan ex-officio DK OJK diisi dari Kemenkeu dan BI. "Kan dia bisa jadi ex-officio di situ kalau mau," kata pria yang juga mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Adapun pada sesi dialog yang dihadiri sebelumnya, Purbaya juga merespons isu politisi yang bisa mengikuti seleksi DK OJK. Dia menegaskan rumor yang beredar terkait dengan politisi DPR yang masuk bursa DK OJK itu salah. "Komisi XI? Enggak, itu kan politik. Enggak seperti itu, jadi rumor itu mungkin salah," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun telah merespons ihwal rumor yang beredar bahwa dia masuk ke dalam bursa DK OJK. Namun, dia memastikan belum ada penugasan yang diterima olehnya dari Partai Golkar mengenai hal tersebut.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan ketua umum partainya, Bahlil Lahadalia, hanya memberikan tugasnya untuk mengisi jabatan Ketua Komisi Keuangan DPR. "Tugas dari partai saya, dari ketua umum partai saya, Pak Bahlil, saya sebagai Ketua Komisi XI. Belum ada perintah selain perintah itu dan saya tidak mau berandai-andai," ujarnya saat ditemui di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (10/2/2026).

Usulan Luhut ke Prabowo

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pucuk pimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas Bursa Efek Indonesia diisi oleh kalangan profesional muda yang independen.

Usulan tersebut akan disampaikan imbas gonjang-ganjing pasar modal Indonesia, menyusul keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) merubah bobot saham Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Januari lalu.

Luhut menegaskan bahwa langkah reformasi di pasar keuangan sangat krusial untuk mengembalikan kredibilitas makroekonomi Indonesia di mata investor global.

Saat ini, DEN tengah mematangkan rancangan usulan kebijakan, yang mana sebagian anggotanya tengah melakukan studi banding terkait model pengelolaan bursa efek di negara-negara Asean.

"Saya malah berpikir, usulan saya mungkin nanti saya akan lapor Bapak Presiden, cari saja anak muda. Kenapa mesti orang-orang terkenal? Cari anak muda yang punya pengalaman, kredibilitas, untuk menjadi [pemimpin] misalnya di OJK, pasar modal, yang tidak bisa diintervensi siapa-siapa," tegas Luhut kepada wartawan di Kantor DEN, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Kendati demikian, dia menekankan bahwa sosok muda tersebut harus disetujui oleh restu Prabowo sehingga memiliki akses pelaporan langsung setiap saat. Menurutnya, itu merupakan prasyarat utama untuk memulihkan muruah dan tingkat kepercayaan pasar, terutama di hadapan penyedia indeks global sekelas MSCI.

Dari kacamata kebijakan makroekonomi dan arus modal, Luhut berkaca pada kesuksesan reformasi pasar di India. Dia mencatat, ketika otoritas di India berhasil membangun kredibilitas dan transparansi tata kelola, arus modal asing yang masuk melonjak tajam hingga sembilan kali lipat dibandingkan dana yang keluar.

Purnawirawan jenderal TNI ini meyakini kesuksesan serupa juga bisa direplikasi di Indonesia. Dalam pertemuannya dengan perwakilan MSCI baru-baru ini, Luhut mengungkapkan bahwa investor global pada dasarnya sangat berminat menempatkan dananya di pasar domestik, asalkan pemerintah mampu menjamin independensi dan transparansi bursa.

"Kemarin Morgan Stanley waktu bicara sama saya, mereka juga bilang kalau pemerintah commit [berkomitmen] seperti itu, melakukan independensi lebih bagus, transparansi lebih bagus, itu saya kira juga tidak terlalu sulit buat Indonesia, karena orang ingin di Indonesia ini," klaimnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi tidak ada nama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara hingga Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dalam daftar calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Purbaya menyebut sudah banyak orang sudah mulai mendaftar sebagai calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia juga buka suara soal rumor Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara hingga Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun ikut mendaftarkan diri sebagai pimpinan di regulator keuangan tersebut.

"Saya enggak tahu, saya belum melihat. Sudah banyak yang masuk, tetapi kan saya belum liat semuanya," terangnya kepada wartawan di Financial Club, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Namun, Purbaya menegaskan sudah ada banyak nama pendaftar yang masuk ke pansel sejak kemarin dibuka secara resmi.

Purbaya menilai Suahasil seharusnya tidak bisa mendaftarkan diri untuk ikut seleksi DK OJK, lantaran dirinya juga merupakan anggota Pansel bersama Purbaya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan unsur pemerintah maupun masyarakat lainnya.

Meski demikian, menurut Purbaya, Suahasil tak harus mengikuti seleksi DK OJK lantaran bisa saja masuk sebagai anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagaimana diketahui, jabatan ex-officio DK OJK diisi dari Kemenkeu dan BI.

"Kan dia bisa jadi ex-officio di situ kalau mau," kata pria yang juga mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Adapun pada sesi dialog yang dihadiri sebelumnya, Purbaya juga merespons isu politisi yang bisa mengikuti seleksi DK OJK. Dia menegaskan rumor yang beredar terkait dengan politisi DPR yang masuk bursa DK OJK itu salah.

"Komisi XI? Enggak, itu kan politik. Enggak seperti itu, jadi rumor itu mungkin salah," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun telah merespons ihwal rumor yang beredar bahwa dia masuk ke dalam bursa DK OJK. Namun, dia memastikan belum ada penugasan yang diterima olehnya dari Partai Golkar mengenai hal tersebut.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan ketua umum partainya, Bahlil Lahadalia, hanya memberikan tugasnya untuk mengisi jabatan Ketua Komisi Keuangan DPR.

"Tugas dari partai saya, dari ketua umum partai saya, Pak Bahlil, saya sebagai Ketua Komisi XI. Belum ada perintah selain perintah itu dan saya tidak mau berandai-andai," ujarnya saat ditemui di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (10/2/2026).