Penampilan spesial konser musik di ajang Jogja Financial Festival, 22-23 Mei mendatang, akan menghadirkan Ari Lasso, Happy Asmara, hingga Juicy Lucy. Konser spesial itu bisa disaksikan secara gratis.

Penampilan Happy Asmara dan Ari Lasso bisa disaksikan secara gratis pada hari pertama Jogja Financial Festival yang akan berlangsung di Jogja Expo Center, Yogyakarta, 22 Mei mendatang.

Sementara hari kedua, 23 Mei, penonton yang hadir di Jogja Financial Festival bisa menyaksikan penampilan dari Juicy Lucy dan Silet Open Up.

Penampilan Comedy Live Show Lapor Pak dan ⁠Comedy Live Show Arisan Financial, dan Kiky Saputri juga akan menghibur penonton di kedua hari Jogja Financial Festival tersebut.

Jogja Financial Festival bakal digelar selama tiga hari pada 22-24 Mei 2026 di Jogja Expo Center dan Kampus UGM, Yogyakarta. Peserta bisa mendaftar secara gratis.

Jogja Financial Festival hadir sebagai sebuah platform yang mempertemukan para pemangku kepentingan di sektor keuangan-mulai dari pembuat kebijakan, regulator, pelaku industri keuangan, akademisi, hingga masyarakat luas-untuk berdiskusi, berbagi perspektif.

Selain itu, mendorong peningkatan literasi keuangan di Indonesia. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan masyarakat khususnya anak muda.

Jogja financial festival menghadirkan Business Talk dan Educational Class. Pada sesi Business Talk rencananya dihadiri para tokoh pejabat negara.

Mulai dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, hingga Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.

Lalu dari pihak tuan rumah akan hadir Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.

Pengusaha papan atas sekaligus Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung juga hadir berbagi pengalamannya merintis bisnis hingga besar seperti sekarang. Tak ketinggalan juga perwakilan akademisi akan hadir Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia.

Selebriti dan pengusaha Raffi Ahmad juga akan hadir untuk melakukan inspirational talks.

Jogja Financial Festival juga akan menyajikan acara Jogja Run D City yang berlangsung pada 24 Mei.

Ayo, kita serbu Jogja Financial Festival pada 22, 23, 24 Mei. Acaranya gratis, buruan klik di sini untuk mendaftar!

Komisi XI DPR RI memanggil jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam rapat kerja untuk membahas laporan kinerja bank sentral tahun 2025.

Laporan itu disampaikan di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp17 ribu per dolar AS pekan ini.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan rapat tersebut merupakan bagian dari evaluasi tahunan DPR terhadap kinerja BI, termasuk dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan sistem keuangan nasional.

"Laporan triwulanan dan tahunan yang disampaikan dievaluasi DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan kinerja BI," ujar Misbakhun dalam rapat di Jakarta, Rabu (8/4).

Ia menilai secara umum BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar dan ketahanan sistem keuangan di tengah ketidakpastian global, meski belakangan rupiah mengalami tekanan signifikan.

Dalam rapat tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan langkah lanjutan untuk menstabilkan rupiah, salah satunya dengan meningkatkan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Kebijakan ini ditempuh untuk merespons gejolak pasar keuangan global yang dipicu konflik geopolitik serta arus keluar modal asing.

Menurut Perry, peningkatan penerbitan SRBI dilakukan untuk menyeimbangkan upaya intervensi nilai tukar sekaligus menjaga likuiditas dan menarik aliran modal masuk.

"Oleh karena itu, kenapa sekarang untuk 2026 ini untuk SRBI mulai akan naik ini agar kami harus juga balance keperluan stabilkan nilai tukar rupiah, intervensi, dan bagaimana outflow tidak terlalu buruk," ujarnya.

Di sisi lain, DPR menilai pelemahan rupiah hingga menembus Rp17 ribu per dolar AS tidak bisa hanya ditangani oleh BI. Anggota Komisi XI DPR RI Habib Idrus Salim Aljufri menegaskan perlunya keterlibatan aktif pemerintah melalui kebijakan fiskal dan penguatan sektor riil.

"Pelemahan rupiah hingga menembus Rp17 ribu per dolar AS ini harus menjadi alarm serius. Pemerintah perlu memastikan langkah stabilisasi berjalan efektif dan tidak setengah-setengah," kata Idrus.

Ia juga mengingatkan bahwa tekanan terhadap rupiah berpotensi memicu kenaikan harga barang impor, inflasi, hingga menekan daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, ia meminta langkah kebijakan yang terkoordinasi serta komunikasi publik yang transparan untuk menjaga kepercayaan pasar.

"Faktor global memang di luar kendali, tapi daya tahan ekonomi nasional ada di tangan kita. Penguatan industri dalam negeri dan peningkatan ekspor bernilai tambah harus jadi prioritas," pungkas Idrus.

Sementara itu, pada perdagangan Rabu (8/4), rupiah dibuka menguat ke level Rp16.970 per dolar AS setelah sehari sebelumnya sempat melemah ke Rp17.090 per dolar AS. Penguatan ini terjadi seiring pelemahan indeks dolar AS di pasar global.

[Gambas:Youtube]

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan pemerintah untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap terjaga di tengah kebijakan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.

Ia menegaskan jangan sampai keputusan menahan harga justru memicu kelangkaan di lapangan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

"Jangan sampai barangnya tidak naik, harga tidak naik, tapi barangnya tidak ada," ujar Misbakhun dalam acara Outlook Indonesia di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (7/4).

Misbakhun mengatakan kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM perlu diiringi dengan pengawasan ketat terhadap distribusi dan operasional di lapangan, khususnya oleh badan usaha milik negara (BUMN) yang bertugas menjalankan layanan publik.

Menurutnya, seluruh operator seperti Pertamina, Perum Bulog, PT Kereta Api Indonesia (KAI), hingga Perum Damri harus memastikan layanan tetap berjalan normal meski ada tekanan dari sisi biaya.

"Jangan sampai pemerintah memutuskan tidak menaikkan BBM, tapi kemudian masyarakat melihat bus tidak beroperasi, kereta api tidak beroperasi, dan sebagainya," katanya.

[Gambas:Youtube]

Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan makro yang ditetapkan pemerintah dengan pelaksanaan di tingkat operasional agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.

Misbakhun juga mengingatkan stabilitas ekonomi harus dijaga, termasuk dari potensi gangguan yang bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk memicu keresahan publik.

Ia menilai pemerintah perlu terus memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat, terutama dalam menjaga ketersediaan energi dan layanan publik di tengah ketidakpastian global.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai keputusan Pemerintah Indonesia tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah perang AS-Israel dengan Iran tak dapat disamakan dengan kebijakan Thailand dan Filipina yang memilih menaikkan harga.

Menurut Misbakhun, Thailand dan Filipina yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara tidak memiliki sumber daya alam sebagus Indonesia.

"Jangan bandingkan Indonesia dengan Thailand dan Filipina. Mereka tidak punya resources (sumber daya alam) sebagus Indonesia," katanya dalam acara Economic with Rully Kurniawan, Kamis (2/4).

Ia mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas seperti batubara, minyak kelapa sawit, nikel, aluminium, tembaga, hingga yang komoditas pertanian seperti karet dan kopi.

Dengan kekayaan tersebut, Misbakhun menilai Indonesia memiliki keuntungan yang dapat dinikmati. Sebab, berdasarkan sejarah, ia menyebut jika harga minyak mentah dunia naik, komoditas lain juga akan ikut naik harganya.

Politikus Partai Golkar itu menyebut Indonesia mempunyai potensi windfall revenue yang sangat besar, yang bisa dikompensasi apabila pemerintah bisa menghitung secara detail berapa kenaikan batubara, emas, tembaga, nikel, serta minyak kelapa sawit di pasar dunia.

"Sehingga, penerimaan kita di-revenue perpajakan itu akan memberikan kompensasi," ujar Misbakhun.

Misbakhun menyebut Thailand dan Filipina akan langsung menghadapi situasi sulit ketika mendapat tekanan dari kenaikan harga BBM.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR akan segera melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test untuk lima posisi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), pada hari ini, Rabu (11/3/2026).

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa perintah untuk melaksanakan fit and proper test itu sudah diberikan secara resmi oleh Ketua DPR Puan Maharani pada pidato pembukaan masa sidang hari ini, Selasa (10/3/2026). Sebanyak 10 nama akan diseleksi oleh DPR setelah disaring melalui mekanisme panitia seleksi (pansel) OJK.

"Rapat pimpinan sudah memutuskan besok dilakukan sesuai arahan dan akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 untuk seluruh peserta yang 10 orang itu akan dilakukan fit and proper mulai dari pagi sampai malam," terang Misbakhun saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Kesepuluh nama itu akan diseleksi untuk mengisi lima posisi di Dewan Komisioner OJK, yaitu Ketua merangkap Anggota; Wakil Ketua merangkap Anggota; Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota; Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap anggota; serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen merangkap anggota.

"Ada 10 nama yang dikirimkan kepada kita dan itu nanti untuk periode lima tahun sesuai dengan surpres [surat presiden] yang disampaikan kepada pimpinan DPR," terangnya.

Politisi Partai Golkar itu juga memastikan bahwa nantinya hasil akan langsung diputuskan dan diumumkan setelah fit and proper test selesai. "Nanti setelah fit and proper selesai itu sesuai tradisi kami tidak pernah menunda. Pada hari itu juga kami akan langsung ambil keputusannya," ucapnya.

Berikut 10 nama Calon Dewan Komisioner OJK:

• Friderica Widyasari Dewi
• Agus Sugiarto
• Hernawan Bekti Sasongko
• Ari Zulfikar
• Hasan Fawzi
• Darmansyah
• Dicky Kartikoyono
• Danu Febrianto
• Adu Budiarso
• Anton Daryono

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan risiko kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri jika konflik di Timur Tengah terus berlangsung berkepanjangan, juga dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga daya beli.

Mulanya, ia mengungkap situasi geopolitik terbaru berpotensi menambah faktor ketidakpastian dalam APBN.

"Kalau melihat situasi yang ada, faktor ketidakpastian di APBN kita itu akan menjadi bertambah," kata Misbakhun dalam acara Indonesia Economic Forum 2026 yang digelar CNN Indonesia di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (2/3).

Ia mewanti-wanti jika perang berlangsung lama, risiko terhadap defisit APBN dinilai akan semakin besar.

"Ada dua kebijakan yang saling terkait dan kaitannya itu sangat erat dan saling mempengaruhi. Di fiskal, kita mempunyai risiko yang besar di defisit seandainya nanti perang ini berkepanjangan," ujar Misbakhun.

Misbakhun menyoroti asumsi Indonesia Crude Price (ICP) dalam APBN yang dipatok sebesar US$70 per barel. Sementara itu, harga minyak dunia saat ini telah bergerak naik karena konflik di Timur Tengah.

"Sekarang kan sudah naik ke US$78 dper barel. Ini kan baru kecil. Prediksi sampai seberapa jauh? Ini baru beberapa hari," ujarnya.

Ia mengatakan, jika harga minyak dunia terus meningkat, maka tekanan terhadap subsidi energi akan semakin besar. Kenaikan harga BBM di dalam negeri hampir pasti terjadi dan akan diikuti oleh kenaikan harga barang lainnya.

"Kalau itu yang terjadi maka ada tekanan di bidang subsidi karena naiknya BBM pasti akan diikuti oleh naiknya yang lain," ucapnya.

Namun demikian, Misbakhun menyebut terdapat potensi windfall dari kenaikan harga komoditas lain seperti batu bara dan crude palm oil (CPO) yang dapat meningkatkan penerimaan negara.

"Pada satu sisi kita mengalami tekanan, tapi pada satu sisi kita juga mengalami keuntungan," katanya.

Meski begitu, ia menilai potensi tambahan penerimaan tersebut tetap harus dihadapkan pada risiko membengkaknya subsidi jika harga minyak dunia menembus level tertentu.

"Kalau naik misalnya melewati US$100, kita pasti mau tidak mau subsidi akan membengkak," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah akan dihadapkan pada pilihan sulit, antara menyerap seluruh kenaikan melalui subsidi atau menaikkan harga BBM dan membagi beban kepada masyarakat. Risiko terbesar adalah apabila kenaikan harga BBM memicu lonjakan inflasi yang pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat.

"Yang paling berisiko ini adalah nanti menaikkan ketika BBM harganya naik menyebabkan inflasi naik. Ketika inflasi naik tentunya ini kan menggerogoti daya beli masyarakat," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah segera mengaktifkan skenario fiskal kontinjensi dan memperkuat stabilitas moneter, menyusul eskalasi serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang berpotensi menekan ekonomi nasional.

Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Senin mengatakan konflik di Timur Tengah yang melibatkan negara kunci dalam rantai pasok energi global berisiko memicu lonjakan harga minyak dan volatilitas pasar keuangan.

Dampaknya dapat menekan nilai tukar rupiah, membebani subsidi energi dalam APBN serta mendorong kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

"Momentum Ramadhan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa. Jadi pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret," ujar Misbakhun.

Ia menilai Kementerian Keuangan perlu menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis, termasuk kemungkinan penyesuaian postur belanja negara apabila harga minyak dunia bertahan tinggi.

Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja disebut penting agar ruang APBN tetap terjaga tanpa mengorbankan program perlindungan sosial.

Di sisi moneter, Misbakhun menekankan pentingnya koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar keuangan.

Gejolak global, menurut dia, kerap memicu arus keluar modal dan tekanan terhadap rupiah sehingga bauran kebijakan fiskal dan moneter harus terintegrasi.

"Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar," ujar dia.

Selain itu, dia meminta pemerintah memastikan ketersediaan pasokan energi dan kelancaran distribusi logistik dalam negeri tetap terjaga.

Jika harga minyak melonjak signifikan, pemerintah perlu menyiapkan langkah penyangga agar harga BBM domestik tidak memicu efek berantai terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok.

"Yang harus kita lindungi adalah daya beli masyarakat. Jangan sampai mereka menghadapi kenaikan harga berlapis di saat sedang menjalankan ibadah Ramadhan dan bersiap menyambut Idul Fitri," ujar Misbakhun.

Komisi XI DPR, lanjut dia, akan memantau respons kebijakan pemerintah terhadap dampak konflik tersebut, termasuk terhadap subsidi energi, inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak konstituennya mendukung serta menyukseskan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia meyakini dua program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut akan menggerakkan perekonomian serta bermanfaat bagi generasi masa depan.

Misbakhun menyampaikan ajakan tersebut dalam kegiatan serap aspirasi di tiga lokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (28/2/2026), yakni di Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Gending, dan Kecamatan Leces. Kegiatan itu merupakan bagian dari masa reses DPR pada 20 Februari hingga 9 Maret 2026.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berada di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saat dikunjungi Bupati Bandung Dadang Suptiatna beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Misbakhun menjelaskan peran KDMP sebagai instrumen penggerak ekonomi desa.

“Koperasi Desa Merah Putih ini kita harapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).

Menurut dia, perekonomian nasional saat ini berada dalam tekanan dinamika global dan geopolitik internasional.

Untuk meredam gejolak tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo berupaya membangun stabilitas ekonomi nasional, termasuk dengan memperkuat ekonomi di tingkat desa melalui program yang juga dikenal dengan sebutan Kopdes Merah Putih.

Ia mengatakan, program KDMP melibatkan sejumlah bank milik negara, yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara. Ketiga bank tersebut tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang memiliki jaringan hingga ke perdesaan.

“Jadi, kebutuhan pokok, sarana produksi pertanian, hingga produk UMKM bisa berputar di desa sendiri. Kalau ekonomi desa bergerak, pertumbuhan nasional ikut terdorong,” ujarnya.

DOK. Istimewa. Gelar serap aspirasi, Misbakhun ajak konstituen sukseskan KDMP & MBG.

Selain KDMP, Misbakhun juga menjelaskan program MBG yang menyasar anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya negara memastikan generasi masa depan Indonesia memiliki kualitas gizi yang baik.

“Generasi masa depan Indonesia harus dibekali dengan gizi yang cukup agar mampu bersaing dengan negara-negara tetangga maupun negara maju. Kita tidak boleh kalah dalam menyiapkan kualitas generasi penerus bangsa,” ujar Misbakhun.

Ia menjelaskan alokasi anggaran untuk MBG pada 2026 mencapai sekitar Rp 350 triliun. Menurut dia, anggaran tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk membentuk generasi masa depan.

Misbakhun menambahkan, program MBG telah dirancang melalui berbagai pertimbangan. Ia menilai jika masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, hal tersebut wajar mengingat program tersebut masih baru.

“Yang penting, tujuan mulianya jangan dirusak. Kritik boleh, tetapi harus konstruktif,” katanya.

Misbakhun juga menepis anggapan program MBG telah menggerus anggaran pendidikan. Menurut dia, negara tetap memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak Indonesia.

“Baik dari keluarga sederhana maupun dari latar belakang apa pun, semuanya memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan dan mengabdi kepada bangsa sesuai kemampuan dan ketulusannya,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa selaku Ketua Panitia Seleksi (pansel) calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tanggapan terkait rumor sejumlah nama yang masuk.

Beberapa nama yang cukup ramai diberitakan antara lain Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara hingga Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun ikut mendaftarkan diri sebagai pimpinan di OJK.

Menurut Purbaya, hingga saat ini sudah banyak yang mulai mendaftar sebagai calon ADK OJK. "[Nama Suahasil & Misbakhun] saya enggak tahu, saya belum melihat. Sudah banyak yang masuk, tetapi kan saya belum lihat semuanya," ujarnya di Financial Club, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Terkait dengan Suahasil, Purbaya menilai seharusnya tidak bisa mendaftarkan diri untuk ikut seleksi DK OJK, lantaran dirinya juga merupakan anggota Pansel bersama Purbaya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan unsur pemerintah maupun masyarakat lainnya.

Meski demikian, menurut Purbaya, Suahasil tak harus mengikuti seleksi DK OJK lantaran bisa saja masuk sebagai anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagaimana diketahui, jabatan ex-officio DK OJK diisi dari Kemenkeu dan BI.

"Kan dia bisa jadi ex-officio di situ kalau mau," kata pria yang juga mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Adapun pada sesi dialog yang dihadiri sebelumnya, Purbaya juga merespons isu politisi yang bisa mengikuti seleksi DK OJK. Dia menegaskan rumor yang beredar terkait dengan politisi DPR yang masuk bursa DK OJK itu salah. "Komisi XI? Enggak, itu kan politik. Enggak seperti itu, jadi rumor itu mungkin salah," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun telah merespons ihwal rumor yang beredar bahwa dia masuk ke dalam bursa DK OJK. Namun, dia memastikan belum ada penugasan yang diterima olehnya dari Partai Golkar mengenai hal tersebut.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan ketua umum partainya, Bahlil Lahadalia, hanya memberikan tugasnya untuk mengisi jabatan Ketua Komisi Keuangan DPR.

"Tugas dari partai saya, dari ketua umum partai saya, Pak Bahlil, saya sebagai Ketua Komisi XI. Belum ada perintah selain perintah itu dan saya tidak mau berandai-andai," ujarnya saat ditemui di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (10/2/2026).

Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2026 bukan sekadar kabar baik bagi industri. Di balik moratorium itu, terselip ujian besar bagi pemerintah: menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal, perlindungan tenaga kerja, dan komitmen pengendalian konsumsi rokok.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih menahan kenaikan tarif cukai setelah bertahun-tahun sektor ini menghadapi tekanan regulasi dan lonjakan tarif. Langkah tersebut dinilai memberi ruang bernapas bagi industri hasil tembakau (IHT) yang menopang jutaan pekerja, mulai dari buruh linting hingga petani di daerah sentra produksi.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai moratorium sebagai koreksi atas kebijakan sebelumnya yang dinilai terlalu membebani industri. Ia menegaskan kontribusi IHT terhadap penerimaan negara tak bisa diabaikan, terutama dalam kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih.

"Industri hasil tembakau selalu diperlakukan seolah tanpa manfaat bagi republik ini, padahal mereka berkontribusi besar pada penerimaan negara," ujar Misbakhun, Rabu (22/102025).

Ia menekankan, sektor tembakau tidak hanya menyumbang penerimaan negara, tetapi juga menyerap jutaan tenaga kerja. Menurutnya, moratorium cukai perlu diikuti dengan reformasi kebijakan yang lebih mendasar, termasuk perlindungan bagi petani tembakau di tingkat hulu.

Di sisi lain, ekonom INDEF Ahmad Tauhid mengingatkan bahwa menjaga tarif tetap bukan satu-satunya solusi. Tantangan terbesar justru terletak pada pengawasan peredaran rokok ilegal yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp20 triliun per tahun. Tanpa penegakan hukum yang kuat, kebijakan fiskal berisiko tidak optimal.

Aspek tenaga kerja juga menjadi pertimbangan penting. Data riset INDEF menunjukkan lebih dari 171 ribu pekerja terlibat langsung di sektor pelintingan. Bagi mereka, kepastian kebijakan menjadi faktor krusial untuk menjaga produksi dan pendapatan tetap stabil.

"Langkah (moratorium) ini tepat untuk menjaga penerimaan negara agar tetap stabil. Namun pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal juga harus diperkuat," kata Ahmad Tauhid.

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Sudarto menyebut moratorium sebagai bentuk keberpihakan terhadap buruh di tengah tekanan daya beli. Namun ia menekankan pentingnya dialog berkelanjutan agar industri tetap kompetitif tanpa mengabaikan perlindungan pekerja.

Dari hulu, petani tembakau berharap moratorium tak berhenti pada kebijakan tarif semata. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pembinaan produktivitas serta distribusi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang lebih tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan di tingkat lapangan.

Dengan kebijakan cukai yang stabil, pelaku industri memiliki ruang untuk menjaga keberlanjutan usaha dan serapan tenaga kerja. Situasi yang lebih kondusif diharapkan mampu memperkuat kontribusi sektor tembakau terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi tidak ada nama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara hingga Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dalam daftar calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Purbaya menyebut sudah banyak orang sudah mulai mendaftar sebagai calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia juga buka suara soal rumor Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara hingga Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun ikut mendaftarkan diri sebagai pimpinan di regulator keuangan tersebut.

"Saya enggak tahu, saya belum melihat. Sudah banyak yang masuk, tetapi kan saya belum liat semuanya," terangnya kepada wartawan di Financial Club, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Namun, Purbaya menegaskan sudah ada banyak nama pendaftar yang masuk ke pansel sejak kemarin dibuka secara resmi.

Purbaya menilai Suahasil seharusnya tidak bisa mendaftarkan diri untuk ikut seleksi DK OJK, lantaran dirinya juga merupakan anggota Pansel bersama Purbaya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan unsur pemerintah maupun masyarakat lainnya.

Meski demikian, menurut Purbaya, Suahasil tak harus mengikuti seleksi DK OJK lantaran bisa saja masuk sebagai anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagaimana diketahui, jabatan ex-officio DK OJK diisi dari Kemenkeu dan BI.

"Kan dia bisa jadi ex-officio di situ kalau mau," kata pria yang juga mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Adapun pada sesi dialog yang dihadiri sebelumnya, Purbaya juga merespons isu politisi yang bisa mengikuti seleksi DK OJK. Dia menegaskan rumor yang beredar terkait dengan politisi DPR yang masuk bursa DK OJK itu salah.

"Komisi XI? Enggak, itu kan politik. Enggak seperti itu, jadi rumor itu mungkin salah," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun telah merespons ihwal rumor yang beredar bahwa dia masuk ke dalam bursa DK OJK. Namun, dia memastikan belum ada penugasan yang diterima olehnya dari Partai Golkar mengenai hal tersebut.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan ketua umum partainya, Bahlil Lahadalia, hanya memberikan tugasnya untuk mengisi jabatan Ketua Komisi Keuangan DPR.

"Tugas dari partai saya, dari ketua umum partai saya, Pak Bahlil, saya sebagai Ketua Komisi XI. Belum ada perintah selain perintah itu dan saya tidak mau berandai-andai," ujarnya saat ditemui di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (10/2/2026).

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) genap berusia 76 tahun. Menandai perjalanan panjangnya, perseroan pun bertransformasi menuju bank yang lebih modern. 

Sejak awal berdiri, BTN telah identik dengan pembiayaan rumah rakyat, bahkan sebelum skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diperkenalkan. Peran tersebut membentuk fondasi BTN sebagai bank yang dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap kepemilikan rumah.

Memasuki usia ke-76, BTN tidak hanya mempertahankan peran historisnya, tetapi juga mempercepat transformasi bisnis. BTN mulai memperluas layanan di luar pembiayaan perumahan melalui pengembangan produk dan layanan berbasis gaya hidup untuk menjangkau segmen nasabah yang lebih luas.

Salah satu wujud transformasi tersebut adalah kehadiran aplikasi Bale by BTN yang menyasar kebutuhan transaksi generasi milenial dan Gen Z. Aplikasi ini dirancang sebagai platform perbankan digital yang mendukung aktivitas keuangan sehari-hari secara lebih praktis dan terintegrasi.

Sejak diluncurkan pada 9 Februari 2025, Bale by BTN mencatatkan pertumbuhan pengguna yang signifikan dengan total 3,7 juta akun. Perkembangan ini mendorong lonjakan volume transaksi sebesar 79,2 persen secara tahunan menjadi 2,2 miliar transaksi hingga 31 Desember 2025.

Nilai transaksi Bale by BTN juga meningkat pesat dan menembus Rp103,6 triliun sepanjang 2025. Capaian tersebut mencerminkan peningkatan kepercayaan nasabah terhadap layanan digital BTN yang terus diperkuat.

Kontribusi Bale by BTN terhadap dana pihak ketiga juga menunjukkan tren positif. Saldo pengguna mencapai Rp22,8 triliun pada akhir 2025 atau tumbuh 15,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain penguatan layanan digital, BTN juga mempercepat transformasi jaringan fisik melalui pengembangan BTN Digital Store. Konsep ini telah hadir di berbagai kota besar seperti Jabodetabek, Surabaya, Bandung, dan Semarang.

Hingga kini, sebanyak 24 BTN Digital Store telah beroperasi di seluruh Indonesia. Kantor cabang digital ini menggantikan layanan konvensional dengan sistem berbasis teknologi digital dan kecerdasan buatan.

Melalui konsep tersebut, nasabah dapat membuka rekening hanya dalam waktu 3 hingga 5 menit. Proses dilakukan dengan pemindaian KTP yang terintegrasi langsung dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyampaikan bahwa BTN merupakan bank nasional dengan sejarah panjang dan kontribusi strategis dalam pembangunan perumahan. Berakar sejak 1897 sebagai Postpaarbank, BTN terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. 

Tonggak penting BTN terjadi pada 9 Februari 1950 ketika resmi beroperasi kembali sebagai bank nasional. Peran BTN semakin menguat pada 1976 saat menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah pertama di Indonesia.

“Sejak saat itu, BTN menjadi pilar utama pembiayaan perumahan rakyat dan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional,” ujarnya dalam Perayaan dan Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 BTN di Ballroom Menara 1 BTN, Jakarta, Senin (9/2).

Hingga kini, BTN telah menyalurkan KPR kepada sekitar 5,8 juta keluarga di berbagai wilayah Indonesia. Capaian ini menegaskan posisi BTN sebagai motor penggerak kepemilikan rumah, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.

Dari sisi kinerja, BTN mencatatkan pertumbuhan aset yang solid sepanjang 2025. Total aset perseroan mencapai Rp527,8 triliun atau tumbuh 12,4 persen secara tahunan, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap transformasi yang dijalankan.

BTN juga menempatkan transformasi digital sebagai prioritas utama peningkatan layanan. Nixon menegaskan bahwa Bale by BTN dirancang untuk memberikan akses perbankan yang lebih inklusif, mudah, dan terintegrasi.

“Transformasi digital menjadi kunci agar BTN tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Layanan harus semakin mudah, cepat, dan dapat diakses oleh semua lapisan, menuju visi Mitra Utama Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia,” jelas Nixon dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2).

Dari sisi keberlanjutan, BTN mencatatkan pencapaian dengan meraih MSCI ESG Rating AA sebagai bank pertama di Indonesia. BTN juga menempati peringkat keenam dalam Keterbukaan Informasi Publik di antara BUMN dan menjadi yang terbaik di sektor perbankan Himbara.

Di bidang sumber daya manusia, BTN memperoleh pengakuan sebagai tempat kerja unggulan. Perseroan masuk dalam Top 3 LinkedIn Top Companies dan meraih penghargaan Best Company to Work For in Asia.

Ke depan, BTN menegaskan komitmen untuk melanjutkan transformasi sebagai Mitra Utama Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia. Arah tersebut diwujudkan melalui penguatan layanan digital yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

“Seluruh insan BTN wajib menjaga integritas, memperkuat semangat melayani, dan memberikan kinerja terbaik bagi kemajuan perusahaan,” tegas Nixon.

Meski terus bertransformasi, BTN tetap menjaga perannya sebagai pilar pembiayaan perumahan nasional. CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menilai BTN memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.

"Sejalan dengan tema Komitmen Nyata Melayani Negeri, saya yakin BTN akan terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam mendukung agenda perumahan nasional," ucap dia.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan BTN telah menjadi bagian penting dalam pembangunan sektor perumahan nasional. Peran konsisten BTN dalam menghadirkan akses pembiayaan turut memperkuat fondasi kesejahteraan keluarga.

Dalam berbagai program dan kebijakan perumahan nasional, BTN hadir sebagai mitra yang dapat diandalkan, tidak hanya melalui pembiayaan, tetapi juga penguatan ekosistem perumahan yang semakin terintegrasi. Transformasi digital dan penguatan layanan beyond mortgage dinilai menunjukkan kesiapan BTN menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat.

Sebagai mitra dan pemangku kepentingan, lanjut Misbakhun, BTN merupakan institusi yang terus bertumbuh, terbuka terhadap kolaborasi, dan konsisten mendukung agenda pembangunan nasional. Tema HUT ke-76 BTN, Komitmen Nyata Melayani Negeri, mencerminkan semangat pengabdian tersebut.

"Kami berharap BTN terus menjaga integritas, profesionalisme, serta memperkuat kontribusinya bagi pembangunan nasional," harapnya.

Dari sisi pengembang, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, menilai, BTN sangat lekat dengan konsep perumahan rakyat karena perannya sebagai pionir penyaluran kredit subsidi.

“Kami bersyukur BTN menjadi mitra utama REI dalam tumbuh dan berkembang bersama, meski dalam perjalanannya menghadapi berbagai tantangan,” kata dia.

Saat ini, penyaluran kredit subsidi tidak lagi eksklusif melalui BTN. Hampir seluruh bank Himbara dan sejumlah bank swasta turut menyalurkannya. Meski demikian, BTN tetap menjadi salah satu bank dengan portofolio terbesar di sektor tersebut.

Ke depan, Bambang berharap kerja sama BTN dan REI terus ditingkatkan. Ia memahami prinsip kehati-hatian perbankan, namun menekankan pentingnya pelayanan kredit yang cepat, tepat, dan efisien dengan suku bunga kompetitif.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, menyatakan transformasi BTN telah meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. 

Peran BTN dinilai semakin krusial dalam mendukung program perumahan nasional, termasuk target pembangunan tiga juta rumah pemerintah. Mayoritas pembiayaan perumahan subsidi masih mengandalkan BTN, baik untuk konsumen maupun pengembang.

"Maju terus BTN untuk program perumahan Indonesia," pungkas Junaidi.