#30 tag 24jam
Ekonom INDEF: WFH dan Pembatasan BBM Bisa Tekan Konsumsi Harian
Kebijakan Work From Home (WFH) dan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dinilai berpotensi menekan penggunaan BBM harian masyarakat. [390] url asal
#pembatasan-bbm #kebijakan-wfh #subsidi-energi #harga-minyak #inflasi #apbn #konflik-timur-tengah #indef #abra-talattov #apbn #wfh #economic-with #institute-for-development-of-economics-and-finan
(CNN Indonesia - Ekonomi) 03/04/26 12:50
v/180977/
Kebijakan Work From Home (WFH) dan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dinilai berpotensi menekan penggunaan BBM harian masyarakat.
Pemerintah mulai menerapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat, serta mengimbau penerapan kebijakan serupa bagi karyawan swasta sebagai respons terhadap konflik Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak mentah dunia. Pemerintah juga berencana membatasi pembelian BBM.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov menilai kebijakan ini seharusnya dapat menekan konsumsi BBM harian yang saat ini mencapai sekitar 175 ribu kiloliter.
"Ada kebijakan-kebijakan pemerintah, WFH, kemudian juga pembatasan, itu kan nantinya bisa kita ukur keberhasilannya," ujarnya dalam acara Economic with Rully Kurniawan, Kamis (2/4).
"Nah ketika konsumsi mengalami penurunan, khususnya BBM subsidi, otomatis juga akan mengurangi beban subsidi dan kompensasi," imbuhnya.
Menurut dia, kebijakan seperti WFH hingga pembatasan pembelian BBM bisa menjadi instrumen untuk menekan konsumsi.
Ia menilai pengendalian konsumsi BBM subsidi menjadi salah satu langkah yang bisa dikontrol pemerintah di tengah keterbatasan mengendalikan faktor eksternal seperti harga minyak mentah dunia.
"Harga minyak mentah kita tidak bisa kontrol. Nilai tukar masih bisa kita kontrol walaupun dengan amunisi terbatas. Tapi yang bisa kita kontrol adalah salah satunya pengendalian konsumsi BBM khususnya yang subsidi," ujarnya.
Beban subsidi energi dalam APBN memiliki batas, sehingga tidak semua kenaikan harga bisa diserap pemerintah. Berkaca dari tahun 2022 saat konflik Rusia-Ukraina, pemerintah harus menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi sampai 125 persen.
"Dari Rp152 triliun menjadi Rp551 triliun tahun 2022. Tapi waktu itu defisit (APBN) kita masih diperbolehkan lebih dari 3 persen," katanya.
Meski demikian, pada periode tersebut pemerintah tetap menaikkan harga BBM subsidi, yang turut berdampak pada inflasi.
"Setiap kenaikan harga BBM subsidi ataupun LPG subsidi pasti punya sensitivitas terhadap inflasi," ujar Abra.
Oleh karena itu, ia menilai kenaikan harga BBM subsidi sebaiknya menjadi opsi terakhir. Sebagai alternatif, Abra mendorong pemerintah memperkuat kebijakan pembatasan konsumsi dan reformasi subsidi energi.
Selain itu, diversifikasi energi juga dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM.
"Upaya melakukan diversifikasi konsumsi BBM menjadi listrik, kemudian juga penggunaan bagi industri untuk LPG, CNG, pengembangan jaringan gas buat rumah tangga," katanya.
Ia menambahkan, langkah-langkah tersebut dapat membantu menekan beban subsidi.
"Jadi kita tidak perlu khawatir fiskal kita karena yang bisa kita kontrol dari sisi belanja tadi. Itu barangkali saya pikir menjadi hal yang quick wins yang bisa kita lakukan di tahun," kata Abra.
Pengusaha Ingatkan Potensi Risiko Fiskal Usai Harga BBM Ditahan
Analis Kebijakan Ekonomi APINDO, Ajib Hamdani mengingatkan adanya potensi risiko fiskal yang perlu diwaspadai pemerintah usai menahan harga BBM. [312] url asal
#bbm #daya-beli-masyarakat #harga-minyak-dunia #g20 #lebaran #economic-with #oecd #apindo #rupiah #tengah #timur #cnn-indonesia #pemerintah #asosiasi-pengusaha-indonesia #rully-kurniawan #ajib-hamdan
(CNN Indonesia - Ekonomi) 03/04/26 11:05
v/180907/
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Ajib Hamdani, menyambut positif keputusan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah.
Namun, di balik itu, ia mengingatkan adanya potensi risiko fiskal yang perlu diwaspadai pemerintah. Ajib khawatir jika tekanan fiskal meningkat, pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran yang berpotensi menekan daya beli masyarakat.
"Dalam konteks itu, menahan harga itu bagus, tapi apakah ada risiko fiskal yang lain, sehingga ada efisiensi-efisiensi yang juga memengaruhi terhadap daya beli dan lain-lain," kata Ajib dalam acara Economic with Rully Kurniawan di CNN Indonesia, Kamis (2/4).
Ia menjelaskan, saat ini tren daya beli masyarakat sedang berada dalam kondisi baik. Hal itu tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang meningkat dari 115 pada September 2025 menjadi 127 pada Januari 2026.
Momentum Lebaran juga disebut turut mendorong konsumsi, dengan perputaran ekonomi sekitar Rp150 triliun dari tunjangan hari raya (THR), baik dari aparatur sipil negara maupun sektor swasta.
Ajib mengingatkan pemerintah untuk menjaga momentum tersebut. Menurut dia, kebijakan efisiensi jangan sampai menyasar sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat.
Di sisi lain, ada ketidakpastian lainnya yang dihadapi dunia usaha yang datang dari proyeksi OECD, yaitu perkiraan inflasi di negara-negara G20 berpotensi naik sekitar 1,2 persen atau mendekati 4 persen.
Selain itu, ketidakpastian juga datang dari nilai tukar rupiah yang terus mengalami pelemahan hingga mendekati Rp17 ribu per dolar AS, lebih tinggi dari asumsi makro yang berada di kisaran Rp16.500.
"Dunia usaha itu menghadapi sebuah ketidakpastian ketika ada sebuah volatility seperti itu," ujar Ajib.
"Dalam konteks ketidakpastian itu kita akan memerlukan hedging. Dalam konteks private sector, hedging itu adalah biaya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan," jelasnya.
Maka dari itu, pelaku usaha berharap, jika pemerintah melakukan efisiensi anggaran, maka langkah tersebut tidak mengurangi belanja pada sektor yang memiliki daya ungkit besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Misbakhun: Jangan Bandingkan RI dengan Thailand-Filipina soal BBM
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menilai keputusan Indonesia untuk tidak menaikkan harga BBM tepat, mengingat kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. [198] url asal
#misbakhun #sumber-daya-alam #filipina #kebijakan-energi #bbm #thailand #indonesia #ekonomi-indonesia #mukhamad-misbakhun #thailand #economic-with #perang-as-israel-dengan-iran #partai-golkar
(CNN Indonesia - Ekonomi) 02/04/26 22:15
v/180593/
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai keputusan Pemerintah Indonesia tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah perang AS-Israel dengan Iran tak dapat disamakan dengan kebijakan Thailand dan Filipina yang memilih menaikkan harga.
Menurut Misbakhun, Thailand dan Filipina yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara tidak memiliki sumber daya alam sebagus Indonesia.
"Jangan bandingkan Indonesia dengan Thailand dan Filipina. Mereka tidak punya resources (sumber daya alam) sebagus Indonesia," katanya dalam acara Economic with Rully Kurniawan, Kamis (2/4).
Ia mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas seperti batubara, minyak kelapa sawit, nikel, aluminium, tembaga, hingga yang komoditas pertanian seperti karet dan kopi.
Dengan kekayaan tersebut, Misbakhun menilai Indonesia memiliki keuntungan yang dapat dinikmati. Sebab, berdasarkan sejarah, ia menyebut jika harga minyak mentah dunia naik, komoditas lain juga akan ikut naik harganya.
Politikus Partai Golkar itu menyebut Indonesia mempunyai potensi windfall revenue yang sangat besar, yang bisa dikompensasi apabila pemerintah bisa menghitung secara detail berapa kenaikan batubara, emas, tembaga, nikel, serta minyak kelapa sawit di pasar dunia.
"Sehingga, penerimaan kita di-revenue perpajakan itu akan memberikan kompensasi," ujar Misbakhun.
Misbakhun menyebut Thailand dan Filipina akan langsung menghadapi situasi sulit ketika mendapat tekanan dari kenaikan harga BBM.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)