Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Ajib Hamdani, menyambut positif keputusan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah.

Namun, di balik itu, ia mengingatkan adanya potensi risiko fiskal yang perlu diwaspadai pemerintah. Ajib khawatir jika tekanan fiskal meningkat, pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran yang berpotensi menekan daya beli masyarakat.

"Dalam konteks itu, menahan harga itu bagus, tapi apakah ada risiko fiskal yang lain, sehingga ada efisiensi-efisiensi yang juga memengaruhi terhadap daya beli dan lain-lain," kata Ajib dalam acara Economic with Rully Kurniawan di CNN Indonesia, Kamis (2/4).

Ia menjelaskan, saat ini tren daya beli masyarakat sedang berada dalam kondisi baik. Hal itu tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang meningkat dari 115 pada September 2025 menjadi 127 pada Januari 2026.

Momentum Lebaran juga disebut turut mendorong konsumsi, dengan perputaran ekonomi sekitar Rp150 triliun dari tunjangan hari raya (THR), baik dari aparatur sipil negara maupun sektor swasta.

Ajib mengingatkan pemerintah untuk menjaga momentum tersebut. Menurut dia, kebijakan efisiensi jangan sampai menyasar sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, ada ketidakpastian lainnya yang dihadapi dunia usaha yang datang dari proyeksi OECD, yaitu perkiraan inflasi di negara-negara G20 berpotensi naik sekitar 1,2 persen atau mendekati 4 persen.

Selain itu, ketidakpastian juga datang dari nilai tukar rupiah yang terus mengalami pelemahan hingga mendekati Rp17 ribu per dolar AS, lebih tinggi dari asumsi makro yang berada di kisaran Rp16.500.

"Dunia usaha itu menghadapi sebuah ketidakpastian ketika ada sebuah volatility seperti itu," ujar Ajib.

"Dalam konteks ketidakpastian itu kita akan memerlukan hedging. Dalam konteks private sector, hedging itu adalah biaya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan," jelasnya.

Maka dari itu, pelaku usaha berharap, jika pemerintah melakukan efisiensi anggaran, maka langkah tersebut tidak mengurangi belanja pada sektor yang memiliki daya ungkit besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengusaha kawasan industri mulai melaporkan adanya kenaikan harga bahan baku di sejumlah sektor industri di Indonesia sebagai dampak dari perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran.

Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Didik Prasetiyono mengungkapkan, sektor yang terdampak di antaranya adalah otomotif, elektronik, tekstil, farmasi, alat kesehatan, serta makanan dan minuman.

"Itu komponen bahan bakunya tinggi dan itu sudah melampaui kenaikan," katanya dalam acara 'Economic with Rully Kurniawan' di CNN Indonesia, Kamis (2/4).

Menurut dia, sektor-sektor tersebut terdampak karena penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang mengganggu jalur perdagangan global.

Ia menjelaskan, tidak hanya komoditas energi yang bergantung pada jalur tersebut, tetapi juga yang berbasis petrokimia. Adapun Selat Hormuz menjadi jalur penting bagi sekitar 30 persen perdagangan pupuk dunia.

Oleh karena itu, penutupan jalur ini pun mendorong kenaikan biaya industri, mengingat sektor petrokimia dan logistik merupakan komponen utama dalam struktur biaya.

Didik mencontohkan, dampak yang sudah dirasakan masyarakat adalah kenaikan harga plastik. Industri plastik disebut menjadi salah satu yang paling terdampak akibat lonjakan harga energi dan petrokimia.

Selain itu, sektor makanan dan minuman yang turut memengaruhi inflasi, diikuti tekstil dan produk tekstil, otomotif, elektronik, serta sektor logistik dan transportasi yang juga mengalami tekanan.

Dalam kondisi ini, Didik meminta pemerintah lebih terbuka kepada publik terkait situasi yang terjadi. Ia menilai, pelaku usaha dan masyarakat memahami bahwa kondisi ini merupakan dampak krisis global, bukan semata kesalahan pemerintah.

Ia juga yakin pemerintah sudah berupaya keras menghadapi situasi ini, salah satunya dengan menahan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, ia menekankan pentingnya komunikasi yang jujur terkait kondisi krisis yang dihadapi.

"Kunci utamanya adalah kejujuran dan kebersamaan. Jadi komunikasi publiknya, pemerintah terutama, jangan sampai offside dan sebagainya. Kita harus bersama-sama menghindari dampak yang tidak diinginkan," ujar Didik.

Ia juga meminta kepada pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga energi, terutama BBM dan LPG, serta menghadirkan kebijakan yang adaptif untuk menjaga daya saing industri nasional.

Ia mencontohkan perlunya kemudahan di sektor logistik dan transportasi melalui regulasi yang lebih antisipatif.

"Dunia usaha pun akan berusaha bertahan. Kita akan beradaptasi dan menyesuaikan biaya, menjaga produksi tetap berjalan, adaptasi di tengah ketidakpastian. Itu akan kita lakukan," ujar Didik.

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun meyakini pemerintah telah memiliki perhitungan matang sebelum memutuskan untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah konflik di Timur Tengah yang mengerek harga minyak dunia.

Misbakhun mengaku telah bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan mendapatkan penjelasan terkait skema perhitungan tersebut.

Menurut Misbakhun, pemerintah berupaya menjaga kebijakan tetap berpihak kepada masyarakat.

"Dia (Purbaya) akan menjaga apa yang menjadi keinginan Presiden (Prabowo Subianto) untuk selalu berada di sisi rakyat dan kemudian beliau menyiapkan exercise-nya," ujar Misbakhun dalam acara Economic with Rully Kurniawan, Kamis (2/4).

Misbakhun menjelaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, asumsi Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan pemerintah sebesar US$70 per barel.

Dalam praktiknya, yang menjadi acuan bukan lonjakan per hari, melainkan rata-rata harga minyak dunia dalam periode tertentu.

Misbakhun mencontohkan, jika pada kuartal I 2026 harga rata-rata minyak mentah dunia berada di US$60 per barel dan kuartal II naik ke US$90 per barel, maka rata-rata dua kuartal tersebut hanya sekitar US$75 per barel.

"Misalnya, average (rata-rata harga minyak) di US$90. Kalau sebelumnya di US$60 terus US$90, US$60 tambah US$90 kan US$150. Kalau dibagi dua dalam dua kuartal cuma US$75. Kita cuma ada fall sekitar US$5," ujar Misbakhun.

Ia menambahkan kenaikan harga minyak juga berpotensi diimbangi oleh peningkatan harga komoditas ekspor Indonesia.

Harga komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit, nikel, hingga produk pertanian seperti karet dan kopi biasanya ikut naik saat harga minyak mentah dunia meningkat. Artinya, komoditas tersebut akan mendapatkan tambahan keuntungan dari lonjakan harga minyak (windfall profit).

Dengan kondisi tersebut, penerimaan negara dinilai masih dapat terjaga.

Politikus Partai Golkar itu bahkan mengusulkan penerapan windfall tax atau pajak tambahan satu kali terhadap pelaku usaha sumber daya alam yang mendapat keuntungan besar dari kenaikan harga komoditas.

"Windfall tax akan memberikan sebuah dampak penerimaan yang lebih kuat terhadap pemerintah di samping normal tax," kata Misbakhun.

Menurut Misbakhun Penerapan windfall tax dinilai ideal karena pengelola sumber daya alam tersebut, yang mendapatkan konsensi dari pemerintah, juga mendapatkan keuntungan yang berlipat.

"Mereka berbagi beban di sini karena semua keuntungan bisnis yang diperoleh itu fasilitas negara. Penggunaan lahan hutan, penguasaan konsesi pertambangan, dan sebagainya," ujar Misbakhun.