Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai hingga Februari 2026 tercatat Rp44,9 triliun atau sekitar 13,4 persen dari target APBN.

Angka tersebut mengalami kontraksi 14,7 persen dibandingkan Februari 2025 sebesar Rp52,6 triliun.

"(Realisasi penerimaan bea dan cukai) ini sekitar Rp7 triliun di bawah dari yang tahun lalu," ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers di APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3).

Suahasil mengungkapkan kontribusi terbesar penerimaan berasal dari cukai yang mencapai Rp34,4 triliun. Kendati, realisasinya turun 13,3 persen secara tahunan.

"Seperti kita tahu pita cukai itu bisa dilekatkan selama dua bulan ke depan. Jadi kita akan lihat moga-moga dalam dua bulan ke depan ini akan menjadi lebih baik untuk penerimaan cukai," ujar Suahasil.

Sementara itu, penerimaan dari bea keluar tercatat sebesar Rp2,8 triliun atau turun 48,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penurunan itu dipengaruhi oleh turunnya harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), dari rata-rata US$1.007 per metrik ton pada Januari-Februari 2025 menjadi US$917 per metrik ton pada Januari-Februari 2026.

Lalu, penerimaan bea masuk mencapai Rp7,8 triliun, tumbuh 1,7 persen secara tahunan. Ini didorong oleh impor Indonesia yang bertumbuh.

Selain itu, Suahasil juga mengungkap capaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam pengawasan terhadap peredaran barang ilegal.

Penindakan terhadap rokok ilegal tercatat sebanyak 2.872 kali, meningkat 44,1 persen, dengan jumlah rokok ilegal yang diamankan mencapai 369 juta batang atau naik 106,8 persen dari 2025.

Lebih lanjut, penindakan terhadap narkotika dilakukan sebanyak 234 kali atau naik 10,4 persen. Namun, jumlah barang bukti yang diamankan tercatat 0,7 ton, turun 45 persen dibandingkan periode sebelumnya.

"(Penindakan) ini kita akan terus lanjutkan. Teman-teman di Bea Cukai akan terus bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa Indonesia itu bebas dan rokok ilegal dan narkotika itu bisa hilang dari bumi Indonesia," ucap Suahasil.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuntaskan penyaluran tambahan dana Transfer Ke Daerah (TKD) Tahap I sebesar 40 persen dari total alokasi Rp10,65 triliun untuk tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana pada akhir tahun 2025.

“Total tambahannya adalah Rp10,65 triliun. Ini total tambahannya secara tata kelola kami salurkan dalam tiga tahap. Tahap I (senilai) 40 persen (dari total dana tambahan) itu sudah ditalurkan Rp4,39 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara di Jakarta, Rabu (11/3).

Ia mengatakan tambahan alokasi TKD Tahap II dijadwalkan untuk disalurkan pada Maret 2026, sedangkan penyaluran Tahap III akan dilakukan pada April mendatang, masing-masing sebesar 30 persen.

Terkait penyaluran TKD secara keseluruhan, yang terdiri dari total alokasi awal beserta dana tambahan tersebut, ia mengatakan bahwa 24 Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Aceh telah menerima Rp7,17 triliun, atau 25,1 persen dari total Rp28,59 triliun.

Sedangkan penyaluran untuk 34 Pemda di Sumatera Utara telah mencapai 26,2 persen, atau Rp10,74 triliun dari total alokasi Rp41,05 triliun, dan 20 Pemda di Sumatera Barat sudah mendapatkan Rp5,27 triliun, atau 26,9 persen dari alokasi Rp19,63 triliun.

Dengan demikian, realisasi penyaluran TKD hingga 28 Februari bagi tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera telah mencapai Rp23,18 triliun, atau 28 persen dari total alokasi, yang mana lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Sementara itu, Suahasil mengatakan total penyaluran TKD untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia hingga akhir Februari 2026 telah mencapai Rp147,7 triliun, atau 21,3 persen dari pagu pada APBN 2026 sebesar Rp693 triliun. Realisasi tersebut meningkat 8,1 persen yoy.

“(Realisasi TKD) ini sebagian besar digunakan untuk mendukung pembayaran gaji ASN daerah dan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” katanya.

Ia mengatakan manfaat TKD tersebut dirasakan oleh 42,3 juta siswa melalui BOS, 5,8 juta siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD, 992 ribu siswa melalui program kesetaraan, serta 616 ribu guru melalui tunjangan kerja.

“Ini semuanya adalah untuk layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah,” kata Suahasil Nazara.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Tasyakuran HUT ke-1 Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3).

Prabowo tampak hadir dengan mengenakan kemeja safari berwarna krem dan peci hitam.

Setibanya di ruangan, Prabowo duduk di depan. Ia duduk diapit oleh CEO Danantara Rosan Roeslani dan Dewan Pengawas Danantara Erick Thohir.

Rosan pun berterima kasih kepada Prabowo karena bersedia hadir di Danantara pada HUT pertama Danantara ini.

"Yang terhormat yang kita cintai dan banggakan bersama, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak atas kehadirannya hari ini," ujar Rosan.

Dalam kesempatan itu, turut hadir juga Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko PMK Pratikno, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PM Muhaimin Iskandar, hingga Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra.

Lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menlu Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Wamenkeu Suahasil Nazara, hingga Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap pemerintah telah menyalurkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, hingga pensiunan sebesar Rp24,7 triliun hingga 10 Maret 2026.

Nilai tersebut setara dengan sekitar 45 persen dari total anggaran THR yang disiapkan pemerintah pada Lebaran tahun ini sebesar Rp55 triliun.

"THR sudah disalurkan Rp24,7 triliun atau sekitar 45 persen dari alokasi Rp55 triliun ini per 10 Maret," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3).

Ia menjelaskan pencairan THR ini ditujukan bagi 6 juta penerima yang terdiri dari ASN di pemerintah pusat dan daerah, prajurit TNI, anggota Polri, serta para pensiunan.

Suahasil pun mendorong seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk segera menuntaskan pembayaran THR kepada para pegawai.

Menurut dia, pencairan ini seharusnya dapat diselesaikan sebelum Hari Raya Idul Fitri.

"Semoga cepat selesai dan harusnya selesai sebelum hari raya," ujar Suahasil.

Pencairan THR 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI, Polri, hingga para pensiunan sudah dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026.

"Pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu, minggu pertama (Ramadan)," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Ia mengatakan anggaran yang disiapkan pemerintah untuk membayar THR PNS Dkk mencapai Rp55 triliun. Jumlah tersebut meningkat sekitar 10 persen dibandingkan angka tahun lalu, sebesar Rp49 triliun.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden terkait THR Aparatur Sipil Negara, termasuk PPPK, TNI, Polri, serta pensiunan pemerintah, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 Triliun," ujarnya.

Airlangga merinci dari jumlah itu sebanyak Rp22,2 triliun disalurkan untuk THR PNS pusat, prajurit TNI, dan anggota Polri, yang berjumlah 2,4 juta orang.

Sementara itu, 4,3 juta PNS daerah menerima total Rp20,2 triliun, lalu 3,8 juta pensiunan memperoleh Rp12,7 triliun.

Komponen yang dibayarkan secara penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai regulasi yang berlaku.

Airlangga juga menegaskan pemberian THR berbeda dengan gaji ke-13 yang biasanya dicairkan pada Juni.

Untuk siswa, kita pada bulan Februari ini sekitar 50 juta (penerima), dan 10,5 juta penerima yang nonsiswa

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melaporkan realisasi serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 9 Maret 2026 telah mencapai Rp44 triliun.

Realisasi tersebut sekitar 13,1 persen dari total anggaran program MBG dalam APBN 2026 yang ditetapkan Rp335 triliun. Program ini telah menjangkau 61,62 juta penerima dengan didukung 25.082 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu, Suahasil merinci dari total penerima tersebut, sekitar 49,9 juta merupakan siswa, sementara 10,5 juta lainnya berasal dari kelompok nonsiswa.

"Karena MBG itu kan ada yang untuk siswa di sekolah. Untuk siswa, kita pada bulan Februari ini sekitar 50 juta (penerima), dan 10,5 juta penerima yang nonsiswa," ujarnya.

Kelompok nonsiswa terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, balita.

Berdasarkan wilayah sebarannya, Pulau Jawa mencatat jumlah penerima terbesar dengan 35,47 juta orang, diikuti Sumatera sebanyak 12,63 juta penerima, serta Kalimantan 2,63 juta penerima.

Selanjutnya, Sulawesi tercatat memiliki 4,49 juta penerima, Maluku-Papua 2,88 juta penerima, serta Bali-Nusa Tenggara sebanyak 3,52 juta penerima.

Suahasil menegaskan pemerintah bakal terus memastikan pelaksanaan program MBG berjalan dengan tata kelola yang baik serta penggunaan anggaran yang efisien.

"Tentu ini akan terus kita pastikan supaya dijalankan dengan tata kelola yang baik, dijalankan dengan efisien dan anggarannya tersedia untuk Makan Bergizi Gratis ini," tambahnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 menghabiskan anggaran sekitar Rp19 triliun per bulannya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut pertumbuhan penyerapan anggaran MBG tinggi dari hanya Rp300 miliar pada akhir Februari 2025 kini sudah mencapai Rp39 triliun per Februari 2026.

"MBG ini kira-kira Rp19 triliun satu bulan, Rp19,5 triliun saat ini. Jadi, dua bulan Januari-Februari sekitar Rp39 triliun," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Adapun berdasarkan data terbaru sampai dengan 9 Maret 2026, realisasi anggaran MBG sudah meningkat ke Rp44 triliun atau 13,1% dari pagu tahun ini Rp335 triliun.

Suahasil memaparkan bahwa MBG sudah diterima oleh 61,62 juta penerima dan diselenggarakan oleh 25.000 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Sementara itu, sebaran penerima program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu yakni 12,63 juta orang di Sumatra, 35,47 juta di Jawa, 2,63 juta di Kalimantan, 4,49 juta di Sulawesi, 2,88 juta di Maluku-Papua, serta 3,52 juta di Bali-Nusa Tenggara.

Dari sisi demografi penerima, MBG diterima oleh mayoritas kalangan siswa. Jumlahnya mencapai 49,9 juta orang pada Februari 2026. Sementara itu, penerima dari non-siswa seperti ibu hamil, ibu menyusui serta lansia yakni 10,5 juta orang.

"Tentu ini akan terus kita pastikan supaya dijalankan dengan tata kelola yang baik, dijalankan dengan efisien dan anggarannya tersedia untuk makan bergizi gratis ini," pungkas Suahasil.

THR sudah disalurkan Rp24,7 triliun atau sekitar 45 persen dari total alokasi Rp55 triliun per 10 Maret (2026),

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan realisasi penyaluran tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) telah mencapai Rp24,7 triliun hingga 10 Maret 2026.

“THR sudah disalurkan Rp24,7 triliun atau sekitar 45 persen dari total alokasi Rp55 triliun per 10 Maret (2026),” ujar Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret di Jakarta, Rabu.

Penyaluran THR ditargetkan menjangkau sekitar 6 juta penerima yang terdiri dari ASN, TNI, dan Polri, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemerintah mendorong seluruh kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah untuk segera menuntaskan pembayaran THR kepada para pegawai. Penyaluran THR diharapkan dapat rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri.

“Kita mendorong seluruh kementerian/lembaga dan seluruh Pemerintah Daerah agar segera menuntaskan pembayaran THR kepada seluruh pegawai dan ASN TNI Polri di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Adapun Pemerintah sendiri menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR tahun 2026. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi ASN pusat, ASN daerah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, serta para pensiunan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, anggaran THR tahun ini meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp49 triliun.

Pencairan THR dilakukan secara bertahap mulai 26 Februari 2026 hingga paling lambat H-7 sebelum Lebaran.

Airlangga merinci, sebanyak 2,4 juta ASN pusat serta personel TNI dan Polri akan menerima THR dengan total anggaran Rp22,2 triliun. Kemudian, sekitar 4,3 juta ASN daerah memperoleh alokasi Rp20,2 triliun, sementara 3,8 juta pensiunan menerima Rp12,7 triliun.

Ia menambahkan, komponen THR dibayarkan secara penuh atau 100 persen, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak bersih (neto) mencapai Rp 245,1 triliun, tumbuh 30,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), hingga akhir Februari 2026. Realisasi tersebut setara 10,4 persen dari target APBN tahun 2026.

Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp 44,9 triliun atau sekitar 13,4 persen dari target, namun masih mengalami kontraksi 14,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu (11/3/2026), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melaporkan pertumbuhan penerimaan pajak utamanya ditopang oleh kinerja Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan transaksi.

“Yang lebih notable lagi adalah PPN dan PPnBM yang tumbuhnya mencapai 97,4 persen. Tentu ini kombinasi dari berbagai macam. Namun, saya ingin menyampaikan bahwa PPN dan PPnBM itu dibayar kalau ada transaksi,” kata Suahasil.

Secara nominal, penerimaan PPN dan PPnBM terkumpul Rp 85,9 triliun atau tumbuh 97,4 persen. Selain itu, Pajak Penghasilan (PPh) Badan tumbuh 44 persen. Sementara PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 meningkat 3,4 persen.

Adapun PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 tercatat tumbuh 4,4 persen, sedangkan sumber pajak lainnya naik 24,2 persen.

Secara bruto, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 336,9 triliun atau tumbuh 12,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam hal ini, Suahasil menyebutkan ada empat sektor utama yang menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak bruto.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak bersih (netto) mencapai Rp245,1 triliun, tumbuh 30,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), hingga akhir Februari 2026.

Realisasi tersebut setara 10,4 persen dari target APBN tahun 2026. Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp44,9 triliun atau sekitar 13,4 persen dari target, namun masih mengalami kontraksi 14,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam konferensi pers APBN KITA di Jakarta, Rabu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melaporkan pertumbuhan penerimaan pajak utamanya ditopang oleh kinerja Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan transaksi.

"Yang lebih notable lagi adalah PPN dan PPnBM yang tumbuhnya mencapai 97,4 persen. Tentu ini kombinasi dari berbagai macam. Namun saya ingin menyampaikan bahwa PPN dan PPnBM itu dibayar kalau ada transaksi," kata Suahasil.

Secara nominal, penerimaan PPN dan PPnBM terkumpul Rp85,9 triliun atau tumbuh 97,4 persen. Selain itu, Pajak Penghasilan (PPh) Badan tumbuh 44 persen. Sementara PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 meningkat 3,4 persen.

Adapun PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 tercatat tumbuh 4,4 persen, sedangkan sumber pajak lainnya naik 24,2 persen.

Secara bruto, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp336,9 triliun atau tumbuh 12,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam hal ini, Suahasil menyebutkan ada empat sektor utama yang menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak bruto.

Pertama, sektor industri pengolahan dengan penerimaan Rp100,1 triliun atau berkontribusi 28,7 persen.

Kedua, sektor perdagangan yang menyumbang Rp83,2 triliun atau sekitar 24,7 persen dari total penerimaan pajak bruto.

Ketiga, sektor keuangan dan asuransi dengan kontribusi Rp32,4 triliun atau sekitar 9,6 persen.

Keempat, sektor pertambangan yang memberikan penerimaan Rp33,8 triliun atau sekitar 10 persen.

“Empat sektor ini memberikan kontribusi sekitar 74 persen terhadap penerimaan pajak bruto,” ujar Suahasil.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara berharap penerima beasiswa (awardee) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dapat menghormati rakyat Indonesia, mengingat sumber dana berasal dari pajak rakyat.

“Jadi, hormatilah rakyat Indonesia ketika menerima beasiswa dari LPDP. Itu uang rakyat, uang kita bersama, sehingga kalau menerima itu (beasiswa), ya hormati,” kata Suahasil dikutip di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengumpulkan pajak dari warga negara yang dikumpulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sejumlah bagian dari penerimaan itu disisihkan untuk menjadi dana abadi.

“Kemudian, dana abadi itu ada hasil pengelolaannya. Hasil pengelolaan itu kita pakai untuk membiayai beasiswa. Jadi, itu uang rakyat,” ujar Suahasil.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengingatkan penerima beasiswa LPDP bahwa dana yang mereka terima untuk menempuh studi berasal dari pajak rakyat.

Pernyataan itu Purbaya sampaikan merespons polemik alumni LPDP berinisial DS yang viral di media sosial. Pernyataan DS di unggahan media sosialnya menjadi sorotan lantaran dinilai merendahkan akses paspor Indonesia dan sekaligus dianggap tidak menunjukkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia.

Menkeu menyayangkan dugaan penyalahgunaan fasilitas maupun sikap yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan pemberian beasiswa. Pemerintah, lanjutnya, akan menegakkan aturan yang berlaku agar penerima beasiswa memenuhi seluruh tanggung jawabnya kepada LPDP.

Bendahara negara itu juga menyampaikan bahwa Direktur Utama LPDP sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan, dan suami dari DS yang berinisial AP itu bersedia mengembalikan dana beasiswa.

Selain pengembalian dana, Purbaya juga mempertimbangkan langkah tegas berupa pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) di seluruh instansi pemerintah bagi pihak yang dinilai melanggar komitmen dan etika sebagai penerima beasiswa negara.

Sementara itu, Direktur Utama LPDP Sudarto melaporkan sebanyak 44 penerima beasiswa (awardee) telah dijatuhi sanksi karena tidak memenuhi kewajiban pengabdian sesuai ketentuan.

Dari jumlah tersebut, 8 orang telah diberikan sanksi wajib mengembalikan dana beasiswa yang diterima, sementara 36 lainnya masih dalam proses pemeriksaan.

Terkait sanksi, Sudarto menyebut awardee yang melanggar bisa dikenai pengembalian dana beasiswa beserta bunga, serta pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang.

Ketentuan tersebut sudah tercantum dalam perjanjian yang ditandatangani penerima beasiswa.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Januari 2026 mencapai Rp22,6 triliun, turun 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin, menjelaskan penurunan terutama dipengaruhi oleh kinerja penerimaan cukai dan bea keluar pada awal tahun.

Secara rinci, penerimaan cukai tercatat sebesar Rp17,5 triliun atau terkontraksi 12,4 persen secara tahunan. Penurunan ini berkaitan dengan melemahnya produksi pita cukai pada akhir 2025.

"Kalau kita lihat pembelian pita cukai, pada bulan Desember 2025 dibandingkan Desember 2024 memang terjadi penurunan. Tapi di bulan Januari (2026) terjadi kenaikan dibandingkan Januari 2025," kata Suahasil.

Kemudian, penerimaan bea keluar tercatat Rp1,4 triliun atau turun 41,6 persen secara tahunan. Penurunan tajam ini dipengaruhi oleh melemahnya harga komoditas, terutama minyak kelapa sawit (CPO) yang berdampak langsung pada basis pengenaan bea keluar.

Sementara, penerimaan bea masuk tercatat mencapai Rp3,7 triliun, turun 4,4 persen dibandingkan Januari tahun lalu.

Penurunan ini antara lain dipicu oleh meningkatnya impor dengan tarif most favoured nation (MFN) 0 persen, pemanfaatan fasilitas perjanjian perdagangan bebas (FTA), serta adanya restitusi.

Dikatakannya, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Januari 2026 ini mencapai 6,7 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan penerimaan pajak Januari 2026 ditopang oleh penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) serta penurunan restitusi.

“Penerimaan pajak pada Januari tumbuh sangat solid,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Secara neto, terjadi pertumbuhan sebesar 30,7 persen (year-on-year/yoy), dari realisasi Rp 88,9 triliun pada Januari 2025 menjadi Rp 116,2 triliun pada Januari tahun ini.

Sementara secara bruto, penerimaan pajak tumbuh 7 persen (yoy), dari Rp 159,1 triliun pada tahun lalu menjadi Rp 170,3 triliun pada tahun ini.

“Bruto itu tumbuh 7 persen. Ini tumbuh bagus sekali. Kita tahu pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 sebesar 5,39 persen (yoy) dan inflasi 3 persen. Jadi, ini mendekati pertumbuhan ekonomi nominal. Ini adalah pertumbuhan pajak yang bagus,” ujarnya.

Rinciannya, penerimaan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) secara bruto tumbuh 7,7 persen dengan realisasi Rp 82,6 triliun. Pertumbuhan itu disebut mencerminkan konsumsi dalam negeri yang terjaga.

“PPN ini dibayarkan selama ada transaksi. Jadi, ini tandanya bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus, sehingga ada pembayaran PPN dan PPnBM,” jelas Wamenkeu.