Bisnis.com, JAKARTA — Friderica Widyasari Dewi menjadi salah satu dari 20 peserta yang lolos seleksi administratif calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjalani fit and proper test hari ini.

Dalam proses seleksi tersebut, Friderica memaparkan delapan kebijakan prioritas untuk memperkuat stabilitas dan kredibilitas sektor jasa keuangan nasional.

Saat ini, Friderica menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK. Dia juga dipercaya sebagai Pejabat Sementara Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Dalam pemaparannya, Friderica menegaskan bahwa kepemimpinan OJK ke depan harus mampu memastikan sektor jasa keuangan tetap stabil, kredibel, serta memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

“Sektor jasa keuangan harus menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya dalam Fit and Proper Test di DPR, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, meskipun sektor jasa keuangan nasional saat ini masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik, berbagai tantangan strategis perlu diantisipasi. Tantangan tersebut mencakup dinamika global seperti fragmentasi geopolitik, disrupsi digital di sektor keuangan, meningkatnya risiko perubahan iklim, serta maraknya kejahatan keuangan digital.

Di sisi domestik, sektor jasa keuangan juga menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari menurunnya kepercayaan publik, dinamika di pasar modal, kompleksitas produk keuangan, hingga kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional.

Selain itu, OJK juga menghadapi tantangan internal seperti perlunya penguatan pengaturan dan pengawasan, peningkatan perlindungan konsumen, kompleksitas birokrasi, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, hingga keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Friderica mengusulkan delapan kebijakan prioritas sebagai arsitektur strategis dalam memperkuat sektor jasa keuangan ke depan.

Prioritas pertama adalah menjaga stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi yang lebih erat dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk dalam pertukaran data, koordinasi kebijakan, serta penguatan sistem peringatan dini dalam menghadapi potensi krisis.

Prioritas kedua adalah memulihkan kepercayaan publik melalui penguatan integritas, transparansi, serta penegakan hukum yang tegas, terutama di sektor pasar modal.

Selanjutnya, prioritas ketiga adalah meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pembangunan ekonomi nasional, termasuk melalui dukungan terhadap berbagai program strategis pemerintah seperti pengembangan UMKM, program perumahan, ketahanan pangan dan energi, serta program prioritas lainnya.

Prioritas keempat adalah memperkuat pengawasan terintegrasi terhadap industri jasa keuangan, termasuk pengawasan terhadap sektor jasa keuangan digital dengan prinsip same activity, same risk, same regulation, serta pengawasan terhadap konglomerasi keuangan dan produk hibrida.

Prioritas kelima adalah mendorong pendalaman pasar keuangan melalui reformasi struktural industri keuangan, diversifikasi instrumen keuangan, serta perluasan basis investor dan konsumen.

Selain itu, OJK juga akan memperkuat pengembangan keuangan berkelanjutan dan industri keuangan syariah guna memperluas sumber pembiayaan ekonomi nasional.

Prioritas keenam adalah memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, percepatan penanganan pengaduan, serta penguatan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS SJK).

OJK juga berencana membangun National Fraud Portal serta memperkuat peran Indonesia Anti-Scam Center untuk menangani kasus penipuan dan kejahatan keuangan.

Prioritas ketujuh adalah transformasi kelembagaan OJK menjadi organisasi yang lebih modern dan adaptif, termasuk melalui penyederhanaan birokrasi, integrasi proses pengawasan, serta pemanfaatan teknologi seperti supervisory technology dan analitik data.

Adapun prioritas kedelapan adalah memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya guna menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap perekonomian nasional.

Melalui delapan kebijakan prioritas tersebut, Friderica berharap sektor jasa keuangan Indonesia dapat semakin stabil, terpercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung pembangunan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR akan segera melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test untuk lima posisi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), Rabu (11/3/2026).

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa perintah untuk melaksanakan fit and proper test itu sudah diberikan secara resmi oleh Ketua DPR Puan Maharani pada pidato pembukaan masa sidang hari ini, Selasa (10/3/2026).

Sebanyak 10 nama akan diseleksi oleh DPR setelah disaring melalui mekanisme panitia seleksi (pansel) OJK.

"Rapat pimpinan sudah memutuskan besok dilakukan sesuai arahan dan akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 untuk seluruh peserta yang 10 orang itu akan dilakukan fit and proper mulai dari pagi sampai malam," terang Misbakhun saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Kesepuluh nama itu akan diseleksi untuk mengisi lima posisi di Dewan Komisioner OJK, yaitu Ketua merangkap Anggota; Wakil Ketua merangkap Anggota; Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota; Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap anggota; serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen merangkap anggota.

"Ada 10 nama yang dikirimkan kepada kita dan itu nanti untuk periode lima tahun sesuai dengan surpres [surat presiden] yang disampaikan kepada pimpinan DPR," terangnya.

Politisi Partai Golkar itu juga memastikan bahwa nantinya hasil akan langsung diputuskan dan diumumkan setelah fit and proper test selesai.

"Nanti setelah fit and proper selesai itu sesuai tradisi kami tidak pernah menunda. Pada hari itu juga kami akan langsung ambil keputusannya," ucapnya.

Misbakhun menilai proses tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru. Proses yang sama juga dilakukan oleh Komisi XI DPR saat menyeleksi lembaga lain pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yakni Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dia menyebut keputusan harus segera diambil untuk segera memberikan respons terhadap berbagai situasi ketidakpastian. Nantinya, setelah penetapan dari Komisi XI DPR, lima anggota DK OJK terpilih akan ditetapkan di rapat paripurna dan dilantik oleh presiden.

Untuk diketahui, sebelumnya tiga posisi DK OJK kosong usai pengunduran diri dari Mahendra Siregar, Mirza Adityaswara serta Inarno Djajadi dari masing-masing posisi Ketua merangkap anggota; Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota; dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota.

Berikut 10 nama Calon Dewan Komisioner OJK yang diseleksi pada hari ini berdasarkan surat presiden (supres) ke DPR:

1. Friderica Widyasari Dewi
2. Agus Sugiarto
3. Hernawan Bekti Sasongko
4. Ari Zulfikar
5. Hasan Fawzi
6. Darmansyah
7. Dicky Kartikoyono
8. Danu Febrianto
9. Adu Budiarso
10. Anton Daryono

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 kandidat anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (10/3/2026).

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan presiden telah mengirimkan 10 nama kandidat kepada DPR untuk mengikuti proses seleksi tersebut. “Sudah masuk ke pimpinan DPR RI surat Bapak Presiden kepada DPR yang isinya ada 10 nama untuk mengisi lima pembidangan tersebut dan itu untuk periode lima tahun sesuai dengan surpres yang disampaikan kepada pimpinan DPR,” katanya.

Sepuluh nama yang diajukan antara lain Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Dari total tersebut, lima di antaranya berasal dari internal OJK. Kelima kandidat tersebut yakni Darmansyah yang saat ini menjabat sebagai Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian, ada pula Friderica Widyasari Dewi yang saat ini menjabat sebagai Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Ketua OJK, sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK.

Selain Friderica, nama Hasan Fawzi juga menghiasi daftar ini. Untuk diketahui, Hasan Fawzi saat ini merupakan Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK.

Lalu, ada Hernawan Bekti Sasongko yang saat ini merupakan Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan. Terakhir, Agus Sugiarto yang pernah menjabat sebagai Advisor OJK dan Mantan Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK.

Digelar Besok

Adapun fit and proper test seleksi anggota DK OJK akan digelar terhadap 10 kandidat pada Rabu (11/3/2026). Kesepuluh kandidat ini akan memperebutkan lima kursi pimpinan otoritas pengawas industri jasa keuangan.

Lima posisi itu yakni Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Aset Digital, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Dalam catatan Bisnis, Misbakhun sebelumnya menyampaikan proses fit and proper test tersebut merupakan tindak lanjut dari surat presiden (surpres) yang telah disampaikan kepada DPR.

“Komisi XI sudah mendapatkan perintah secara langsung di dalam pidato paripurna Ibu Ketua DPR RI pada masa sidang pembukaan periode kedua masa sidang 2025 sampai dengan 2026, bahwa Komisi XI akan melakukan fit and proper test terhadap calon Dewan Komisioner OJK untuk 5 posisi,” ujar Misbakhun, Selasa (10/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Seleksi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memasuki tahap baru. Usai pengumuman 20 nama yang lolos seleksi administrasi, Komisi XI DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 kandidat pada Rabu (11/3/2026).

Sepuluh nama tersebut akan memperebutkan 5 kursi pimpinan otoritas pengawas industri jasa keuangan. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan proses fit and proper test tersebut merupakan tindak lanjut dari surat presiden (surpres) yang telah disampaikan kepada DPR.

“Komisi XI sudah mendapatkan perintah secara langsung di dalam pidato paripurna Ibu Ketua DPR RI pada masa sidang pembukaan periode kedua masa sidang 2025 sampai dengan 2026, bahwa Komisi XI akan melakukan fit and proper test terhadap calon Dewan Komisioner OJK untuk 5 posisi,” ujar Misbakhun, Selasa (10/3/2026).

Adapun lima posisi yang akan diisi yakni Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Aset Digital, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Menurut Misbakhun, Presiden telah mengirimkan 10 nama kandidat kepada DPR untuk mengikuti proses seleksi tersebut. “Sudah masuk ke pimpinan DPR RI surat Bapak Presiden kepada DPR yang isinya ada 10 nama untuk mengisi lima pembidangan tersebut dan itu untuk periode lima tahun sesuai dengan surpres yang disampaikan kepada pimpinan DPR,” katanya.

Sepuluh nama yang diajukan antara lain Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Misbakhun menjelaskan Komisi XI telah menggelar rapat pimpinan dan memutuskan pelaksanaan uji kelayakan dilakukan dalam satu hari penuh. “Tadi Komisi XI baru selesai mengadakan rapat pimpinan dan sudah memutuskan besok dilakukan sesuai arahan, yaitu pada Rabu 11 Maret 2026 untuk seluruh peserta yang 10 orang itu, mulai dari pagi sampai malam,” ujarnya.

Dia menambahkan keputusan terhadap kandidat yang terpilih juga akan diambil pada hari yang sama setelah proses fit and proper test selesai. “Sesuai tradisi kita, setelah fit and proper selesai tidak pernah menunda. Pada hari itu juga kita langsung ambil keputusan,” kata Misbakhun.

Adapun, berikut profil 10 nama kandidat yang akan menjalani fit and proper test anggota DK OJK:

1. Ari Budiarso

Dalam catatan terakhir menjabat Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya pada Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan. Dia lahir di Salatiga pada tahun 1970.

Meraih gelar Diploma IV STAN pada tahun 1997. Pada tahun 2001, beliau berhasil memperoleh gelar Master of Accounting dari University of Southern California and dilanjutkan dengan gelar Doctor of Business Administration dari University of Canberra di tahun 2014.

Pada 24 Agustus 2020, dia dipercaya untuk menjadi Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal dan kemudian pada tanggal 13 Juni 2025 dilantik menjadi Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

2. Anton Daryono

Saat ini menjabat Direktur Eksekutif Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia. Melansir data Bank Indonesia, Anton Daryono lahir di Kota Semarang pada 24 Juni 1968.

Menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada pada bidang Akuntansi pada tahun 1993. Anton kemudian melanjutkan pendidikan magister di The University of Melbourne dengan konsentrasi Accounting dan lulus pada tahun 2006.

Memulai kariernya di Bank Indonesia sejak 1 April 1996, saat ini Anton menjabat sebagai Kepala Departemen Surveilans SP & Pelindungan Konsumen sejak 1 April 2024.

Sebelumnya, Anton menjabat sebagai Kepala Grup Pengawasan Sistem Pembayaran & Pengawas Spesialis (2020–2024), Kepala Grup SP PUR Layanan & Administrasi (2019–2020), serta Analis Eksekutif Divisi Pengembangan Pengawasan (2018–2019).

3. Ary Zulfikar

Ary merupakan Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan. Dia meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Padjajaran pada tahun 1994.

Kemudian Ary meraih gelar Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Terakhir dirinya meraih gelar Doktor bidang Hukum di Universitas Padjajaran pada tahun 2019.

Sebelum bergabung dengan LPS, dia merupakan praktisi dan pengamat hukum pasar modal dan bisnis. Awal mulai karir, dia bergabung dengan Kantor Hukum Kartini Muljadi & Rekan pada tahun 1994.

Selanjutnya, dia mendalami bidang pasar modal dengan menjadi Kepala Departemen Hukum dan Kepatuhan (Legal & Compliance Dept. Head) pada PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) pada tahun 1997, suatu lembaga penyelenggara pasar modal (Self-Regulatory Organization/SRO), yang kemudian menjadi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pada 2004, dia menjadi pendiri Kantor Konsultan Hukum AZP Legal Consultants yang bergerak dibidang konsultan hukum pasar modal, investasi perbankan, restrukturisasi perusahaan dan terlibat sebagai konsultan dalam penerbitan Surat Berharga Negara yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2019 beliau menjadi Tenaga Ahli Plt. Kepala Kantor Persiapan Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan LPS.

4. Danu Febrianto

Danu Febrianto merupakan Direktur Eksekutif Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Beliau meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Kemudian melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Magister Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terakhir Danu meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Dia diangkat menjadi Direktur Group Peraturan LPS periode 2012-2016, Direktur Group Perumusan Kebijakan LPS periode 2016-2017, Direktur Eksekutif Sumber Daya Manusia dan Administrasi LPS pada tahun 2019-September 2020 dan Kepala Kantor Manajemen Strategis dan Perumusan Kebijakan LPS periode 2017-2019 dan kembali menjabat pada 2020-2022.

5. Darmansyah

Darmansyah merupakan Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan. Dia pernah menjabat Kepala OJK Regional IX Kalimantan dari Maret 2023 hingga Februari 2024.

Selain itu pernah mengemban peran sebagai juru bicara lembaga sebelum rotasi kepemimpinan di OJK yaitu sebagai Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan Logistik.

6. Dicky Kartikoyono

Saat ini Dicky menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Dicky Kartikoyono lahir di Kota Adm. Jakarta Pusat pada 19 Desember 1967.

Menyelesaikan pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI pada bidang Akuntansi pada tahun 1994. Dicky kemudian melanjutkan pendidikan magister di George Washington University dengan konsentrasi Project Management dan lulus pada tahun 1999.

Memulai kariernya di Bank Indonesia sejak 3 April 1995, saat ini Dicky menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran sejak 2 Mei 2023.

Sebelumnya, Dicky menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Strategis & Tata Kelola (2022–2023), Kepala Perwakilan Bank Indonesia London (2020–2022), serta Pegawai Setingkat Direktur Eksekutif pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2020–2022).

7. Friderica Widyasari Dewi

Friderica tak hanya merupakan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana diketahui dia adalah Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Ketua OJK.

Friderica meraih gelar sarjana di bidang ekonomi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan di California State University, USA dan mendapatkan gelar Master of Business Administration di tahun 2004, serta meraih gelar Doktor di bidang studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Universitas Gadjah Mada di tahun 2019.

Friderica lahir di Cepu, 28 November 1975 telah menjalani lebih dari 10 tahun karir di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2005 hingga menjadi Direktur Pengembangan Pasar PT Bursa Efek Indonesia (2009-2015).

Kariernya berlanjut di self-regulatory organizations (SRO) lainnya, yakni PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Direktur Keuangan pada 2015-2016. Selanjutnya menjabat sebagai Direktur Utama PT KSEI pada 2016-2019, sebelum akhirnya menjadi Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas tahun (2020-2022).

8. Hasan Fawzi

Hasan menjabat Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan. Tak hanya itu, saat ini dirinya merupakan Pejabat Sementara Kepada Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK.

Hasan Fawzi lahir di Purwakarta 27 April 1970. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1993, dan gelar Master of Business Administration (MBA) dari Universitas LÍAE de Grenoble, Université Pie​rre Mendes, France. Kemudian mendapat gelar Magister Manajemen (MM) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2008.

Hasan Fawzi memulai karier di PT Kliring Depositori Efek Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sistem pada 1993-1997, kemudian bergabung dengan PT Kliring Penjaminan​ Efek Indonesia (KPEI) sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi pada 1997-2008.

Selanjutnya, Hasan Fawzi menjadi Direktur PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada 2008-2012, Direktur Utama KPEI selama dua periode 2012-2015 dan 2015-2018, dan Direktur Pengembangan BEI pada 2018 - 2022.

Hasan sebelumnya juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT PEFINDO Biro Kredit (2022–2023), Komisaris Utama dan Independen PT RHB Sekuritas Indonesia (2022–2023), dan Komisaris Independen PT Merdeka Battery Materials Tbk (2023).

9. Hernawan Bekti Sasongko

Hernawan tercatat sebagai Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk. Dia juga tercatat pernah mengikuti proses seleksi Dewan Komisioner OJK pada periode sebelumnya yakni pada 2017.

10. Agus Sugiarto

Agus saat ini menjabat Komisaris Independen Danantara Asset Management. Pernah menjabat sebagai Advisor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Mantan Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK.

Bisnis.com, JAKARTA - Proses seleksi calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memasuki babak baru usai pengumuman sebanyak 20 nama yang lolos pada tahap administrasi. Ekonom pun memberikan respons terkait nama-nama tersebut.

Proses seleksi calon petinggi OJK berlangsung di tengah sorotan kondisi sektor keuangan nasional. Dalam beberapa waktu belakangan, pasar modal Indonesia mendapat perhatian dari lembaga indeks global, seperti MSCI dan FTSE.

Tak hanya itu, lembaga pemeringkat Moody's dan Fitch merevisi outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Revisi outlook oleh Fitch diumumkan pada Rabu (4/3/2026) kemarin.

Revisi outlook ini disebut mencerminkan peningkatan ketidakpastian kebijakan dan pelemahan konsistensi bauran kebijakan Indonesia, yang berpotensi menekan prospek fiskal jangka menengah, sentimen investor, serta cadangan eksternal.

Sementara itu, sebanyak 20 nama kandidat petinggi OJK yang berhak lanjut ke tahapan berikutnya berasal dari latar belakang yang beragam. Mayoritas berasal dari internal OJK, yaitu sebanyak 8 orang.

Lalu dari Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) masing-masing 3 nama, kemudian masing-masing 2 kandidat dari Kementerian Keuangan dan Danantara, serta 2 nama lain dari pelaku usaha dan juga mantan petinggi di lembaga pemerintahan.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai kandidat tersebut cukup bervariasi dengan pengalaman beragam yang masih bersentuhan dengan dunia keuangan, baik dengan background regulator atau praktisi.

Karyawan beraktivitas di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Kamis (4/7/2024). Bisnis/Arief Hermawan P

"Harapannya dapat memberikan sentimen positif dan dapat mengemban amanah untuk menjaga kondusivitas jasa keuangan yang baik. Tentu, semakin profesional dan kredibel maka dapat memperkuat kepercayaan investor termasuk investor global," jelasnya saat dihubungi pada Rabu (4/3/2026).

Untuk itu, lanjut Trioksa, bagi para kandidat yang terpilih diharapkan serius membenahi kekurangan di pasar modal, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor.

"Calon yang paling kuat menurut saya akan kombinasi antara berlatar belakang regulator dan praktisi, siapapun itu, harus tetap profesional, serius membenahi dan menjaga amanah yang diberikan."

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai dari daftar nama calon yang lolos tidak ada kebaruan dan dinilai berpotensi menyokong status quo OJK. Padahal, ujarnya, dibutuhkan sosok profesional baru, dari industri yang punya insight dan tidak bisa di intervensi politik.

Menurutnya, petinggi OJK terpilih ke depan setidaknya harus membangun ulang ekspektasi publik dan pelaku jasa keuangan terhadap pengawas yang independen dan berintegritas. Tak hanya itu, peremajaan internal OJK termasuk di tingkat direktur dan staf harus jadi prioritas.

"Tantangan OJK juga tidak mudah, ada inflationary pressure yang muncul akibat konflik Timur Tengah, berisiko meningkatkan suku bunga perbankan, cost of financing naik. Perubahan Outlook Moodys dan Fitch menjadi negatif untuk utang pemerintah berimplikasi pada likuiditas sektor keuangan," jelasnya.

Bhima juga menyampaikan stress test bersama BI dengan indikator makro dan sektor keuangan yagn dinamis harus terus dilakukan secara cepat oleh para ADK OJK yang baru. Pada saat yang bersamaan keluarnya dana asing di pasar modal ikut menambah tekanan.

"Investor ritel juga perlu mendapat perhatian dan perlindungan lebih. Upaya OJK memberikan sanksi bagi influencer yang rugikan investor ritel bisa dilanjutkan," tutup Bhima.

Berikut 20 Kandidat Lolos Seleksi Administratif ADK OJK:

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 8 orang:

1. Bambang Mukti Riyadi : Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan
2. Darmansyah : Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan
3. Friderica Widyasari Dewi : Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan
4. Hasan Fawzi : Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, Otoritas Jasa Keuangan
5. Hidayat Prabowo : Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah
6. Rizal Ramadhani : Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan
7. Hernawan Bekti Sasongko : Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan
8. Lasmaida Gultom : Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan 2015-2025, Otoritas Jasa Keuangan (Purnabakti)

- Bank Indonesia (BI) 3 orang:

1. Anton Daryono : Direktur Eksekutif / Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen, Bank Indonesia
2. Dicky Kartikoyono : Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia
3. Iskandar Simorangkir : Wakil Ketua, Badan Supervisi Bank Indonesia

- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 3 orang:

1. Ary Zulfikar : Direktur Eksekutif Hukum, Lembaga Penjamin Simpanan
2. Danu Febrianto : Senior Executive Vice President, Lembaga Penjamin Simpanan
3. Dwityapoetra Soeyasa Besar : Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik, Lembaga Penjamin Simpanan

- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2 orang:

1. Adi Budiarso : Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan
2. Boby Wahyu Hernawan : Direktur Kerjasama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan

- Danantara (grup) 2 orang:

1. Agus Sugiarto : Komisaris Independen, PT Danantara Asset Management
2. Pahala Nugraha : Komisaris Utama, Danantara Investment Management

- BPRS 1 orang:

1. Dhani Gunawan Idat : Komisaris Utama, BPRS HIK Parahyangan

- Korporasi Swasta 1 orang:

1. Orias Petrus Moedak : Komisaris Utama PT RJL Maritime Logistics

Bisnis.com, JAKARTA — Friderica Widyasari Dewi menjadi salah satu nama dari 20 peserta yang lolos seleksi administratif Calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini dia menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK sekaligus dipercaya sebagai Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Perempuan kelahiran Cepu, 28 November 1975 ini meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada 2001. Ia kemudian melanjutkan studi di California State University dan memperoleh gelar Master of Business Administration pada 2004. Pendidikan doktornya ditempuh di Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, yang diraih pada 2019.

Friderica memiliki pengalaman panjang di pasar modal. Ia berkarier lebih dari satu dekade di Bursa Efek Indonesia sejak 2005 dan sempat menjabat Direktur Pengembangan Pasar pada periode 2009 hingga 2015. Kariernya kemudian berlanjut di Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Direktur Keuangan pada 2015 hingga 2016. Ia lalu dipercaya menjadi Direktur Utama KSEI pada 2016 sampai 2019.

Selanjutnya, Friderica menjabat Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas pada periode 2020 hingga 2022 sebelum bergabung sebagai pimpinan di OJK. Selain pengalaman struktural, Friderica juga mengantongi sertifikasi Wakil Manajer Investasi dan Wakil Penjamin Emisi Efek yang diterbitkan OJK pada 2019, memperkuat rekam jejaknya di sektor jasa keuangan dan pasar modal.

Strategi Reformasi Bursa

Setelah Mahendra Siregar mengundurkan diri dari kursinya sebagai Kepala Dewan Komisioner OJK akibat gejolak pasar saham yang tersengat sentimen MSCI, Friderica berjanji akan mempercepat reformasi pasar modal dengan mendorong perbaikan kualitas emiten, perlindungan investor ritel, hingga pemberantasan saham-saham gorengan.

Friderica menjelaskan bahwa setelah mendapatkan mandat sebagai Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK berdasarkan hasil rapat dewan komisioner, otoritas berkomitmen untuk mempercepat reformasi bursa. Upaya itu menurutnya sangat penting di tengah gejolak pasar belakangan, usai pengumuman Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI) yang memicu IHSG anjlok dan rentetan trading halt.

"Kami akan mempercepat reformasi pasar modal, melalui pendekatan yang lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten, dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan perlindungan kepada investor, terutama investor ritel, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten," ujar Friderica pada Sabtu (31/1/2026) malam.

Dia juga menjelaskan bahwa OJK akan terus meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar modal melalui kebijakan peningkatan minimal free float 15%.

Sebagai informasi, free float adalah jumlah saham dari suatu perusahaan yang bisa diperdagangkan secara bebas di pasar reguler. OJK juga akan mendorong optimalisasi peran liquidity provider untuk menjaga stabilitas bursa.

Selain itu, Friderica juga menyebut akan terdapat upaya peningkatan peran investor institusional, khususnya asuransi dan dana pensiun yang dimiliki oleh pemerintah, melalui peningkatan batas maksimal investasi di instrumen saham. Hal itu juga telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yakni pemerintah ingin menaikkan batas maksimal investasi asuransi dan dana pensiun di instrumen saham menjadi 20%, dari saat ini maksimal 8%.

Bisnis.com, JAKARTA — Kandidat berlatar belakang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendominasi daftar 20 nama yang lolos seleksi administratif calon pengganti Anggota Dewan Komisioner OJK. Dari total peserta yang diumumkan Panitia Seleksi pada 4 Maret 2026, sebanyak 8 orang berasal dari internal OJK.

Kandidat dari OJK di antaranya Bambang Mukti Riyadi, yang dalam catatan terakhir menjabat Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah OJK. Kemudian, Darmansyah menjabat Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik OJK.

Nama lain yaitu Friderica Widyasari Dewi yang menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK. Hasan Fawzi menjabat Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK.

Nama lain dari internal OJK yakni Hidayat Prabowo yang menjabat Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah. Lalu ada Rizal Ramadhani yang menjabat Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK. Hernawan Bekti Sasongko tercatat sebagai Anggota Badan Supervisi OJK.

Selain itu terdapat Lasmaida Gultom yang dalam catatan terakhir menjabat Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK periode 2015–2025 dan kini berstatus purnabakti.

Sementara itu, tiga kandidat berasal dari Bank Indonesia. Anton Daryono menjabat Direktur Eksekutif Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia. Dicky Kartikoyono menjabat Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Iskandar Simorangkir menjabat Wakil Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia.

Tiga kandidat lainnya berasal dari Lembaga Penjamin Simpanan. Ary Zulfikar menjabat Direktur Eksekutif Hukum LPS. Danu Febrianto menjabat Senior Executive Vice President LPS. Dwityapoetra Soeyasa Besar menjabat Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS.

Dua kandidat berasal dari Kementerian Keuangan. Adi Budiarso menjabat Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya pada Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Boby Wahyu Hernawan menjabat Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan pada direktorat jenderal yang sama.

Selain itu, dua nama berasal dari entitas Danantara. Agus Sugiarto menjabat Komisaris Independen Danantara Asset Management. Pahala Nugraha menjabat Komisaris Utama Danantara Investment Management.

Adapun satu kandidat berasal dari BPRS yakni Dhani Gunawan Idat yang menjabat Komisaris Utama BPRS HIK Parahyangan. Sementara itu, satu kandidat dari korporasi swasta adalah Orias Petrus Moedak yang menjabat Komisaris Utama PT RJL Maritime Logistics.

Pengelompokan 20 Kandidat Lolos Seleksi Administratif ADK OJK:

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 8 orang:

1. Bambang Mukti Riyadi : Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan
2. Darmansyah : Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan
3. Friderica Widyasari Dewi : Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan
4. Hasan Fawzi : Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, Otoritas Jasa Keuangan
5. Hidayat Prabowo : Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah
6. Rizal Ramadhani : Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan
7. Hernawan Bekti Sasongko : Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan
8. Lasmaida Gultom : Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan 2015-2025, Otoritas Jasa Keuangan (Purnabakti)

- Bank Indonesia (BI) 3 orang:

1. Anton Daryono : Direktur Eksekutif / Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen, Bank Indonesia
2. Dicky Kartikoyono : Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia
3. Iskandar Simorangkir : Wakil Ketua, Badan Supervisi Bank Indonesia

- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 3 orang:

1. Ary Zulfikar : Direktur Eksekutif Hukum, Lembaga Penjamin Simpanan
2. Danu Febrianto : Senior Executive Vice President, Lembaga Penjamin Simpanan
3. Dwityapoetra Soeyasa Besar : Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik, Lembaga Penjamin Simpanan

- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2 orang:

1. Adi Budiarso : Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan
2. Boby Wahyu Hernawan : Direktur Kerjasama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan

- Danantara (grup) 2 orang:

1. Agus Sugiarto : Komisaris Independen, PT Danantara Asset Management
2. Pahala Nugraha : Komisaris Utama, Danantara Investment Management

- BPRS 1 orang:

1. Dhani Gunawan Idat : Komisaris Utama, BPRS HIK Parahyangan

- Korporasi Swasta 1 orang:

1. Orias Petrus Moedak : Komisaris Utama PT RJL Maritime Logistics

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa selaku Ketua Panitia Seleksi (pansel) calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tanggapan terkait rumor sejumlah nama yang masuk.

Beberapa nama yang cukup ramai diberitakan antara lain Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara hingga Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun ikut mendaftarkan diri sebagai pimpinan di OJK.

Menurut Purbaya, hingga saat ini sudah banyak yang mulai mendaftar sebagai calon ADK OJK. "[Nama Suahasil & Misbakhun] saya enggak tahu, saya belum melihat. Sudah banyak yang masuk, tetapi kan saya belum lihat semuanya," ujarnya di Financial Club, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Terkait dengan Suahasil, Purbaya menilai seharusnya tidak bisa mendaftarkan diri untuk ikut seleksi DK OJK, lantaran dirinya juga merupakan anggota Pansel bersama Purbaya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan unsur pemerintah maupun masyarakat lainnya.

Meski demikian, menurut Purbaya, Suahasil tak harus mengikuti seleksi DK OJK lantaran bisa saja masuk sebagai anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagaimana diketahui, jabatan ex-officio DK OJK diisi dari Kemenkeu dan BI.

"Kan dia bisa jadi ex-officio di situ kalau mau," kata pria yang juga mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Adapun pada sesi dialog yang dihadiri sebelumnya, Purbaya juga merespons isu politisi yang bisa mengikuti seleksi DK OJK. Dia menegaskan rumor yang beredar terkait dengan politisi DPR yang masuk bursa DK OJK itu salah. "Komisi XI? Enggak, itu kan politik. Enggak seperti itu, jadi rumor itu mungkin salah," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun telah merespons ihwal rumor yang beredar bahwa dia masuk ke dalam bursa DK OJK. Namun, dia memastikan belum ada penugasan yang diterima olehnya dari Partai Golkar mengenai hal tersebut.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan ketua umum partainya, Bahlil Lahadalia, hanya memberikan tugasnya untuk mengisi jabatan Ketua Komisi Keuangan DPR.

"Tugas dari partai saya, dari ketua umum partai saya, Pak Bahlil, saya sebagai Ketua Komisi XI. Belum ada perintah selain perintah itu dan saya tidak mau berandai-andai," ujarnya saat ditemui di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (10/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi tidak ada nama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara hingga Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dalam daftar calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Purbaya menyebut sudah banyak orang sudah mulai mendaftar sebagai calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia juga buka suara soal rumor Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara hingga Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun ikut mendaftarkan diri sebagai pimpinan di regulator keuangan tersebut.

"Saya enggak tahu, saya belum melihat. Sudah banyak yang masuk, tetapi kan saya belum liat semuanya," terangnya kepada wartawan di Financial Club, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Namun, Purbaya menegaskan sudah ada banyak nama pendaftar yang masuk ke pansel sejak kemarin dibuka secara resmi.

Purbaya menilai Suahasil seharusnya tidak bisa mendaftarkan diri untuk ikut seleksi DK OJK, lantaran dirinya juga merupakan anggota Pansel bersama Purbaya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan unsur pemerintah maupun masyarakat lainnya.

Meski demikian, menurut Purbaya, Suahasil tak harus mengikuti seleksi DK OJK lantaran bisa saja masuk sebagai anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagaimana diketahui, jabatan ex-officio DK OJK diisi dari Kemenkeu dan BI.

"Kan dia bisa jadi ex-officio di situ kalau mau," kata pria yang juga mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Adapun pada sesi dialog yang dihadiri sebelumnya, Purbaya juga merespons isu politisi yang bisa mengikuti seleksi DK OJK. Dia menegaskan rumor yang beredar terkait dengan politisi DPR yang masuk bursa DK OJK itu salah.

"Komisi XI? Enggak, itu kan politik. Enggak seperti itu, jadi rumor itu mungkin salah," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun telah merespons ihwal rumor yang beredar bahwa dia masuk ke dalam bursa DK OJK. Namun, dia memastikan belum ada penugasan yang diterima olehnya dari Partai Golkar mengenai hal tersebut.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan ketua umum partainya, Bahlil Lahadalia, hanya memberikan tugasnya untuk mengisi jabatan Ketua Komisi Keuangan DPR.

"Tugas dari partai saya, dari ketua umum partai saya, Pak Bahlil, saya sebagai Ketua Komisi XI. Belum ada perintah selain perintah itu dan saya tidak mau berandai-andai," ujarnya saat ditemui di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (10/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Pihak Istana memberikan tanggapan terkait munculnya nama Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dalam bursa calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan dia berharap seleksi pimpinan regulator bidang jasa keuangan bisa menemukan pimpinan yang betul-betul menguasai bidangnya.

"Kita juga harus mengerti bahwa OJK peranannya sama, yang penting di dalam menjaga ekosistem jasa keuangan kita, supaya kejadian seperti kemarin misalnya [dinamika pasar modal] kita ada sedikit masalah itu tidak berulang kembali," ujar Prasetyo Hadi di Stasiun Gambir usai konferensi pers pada Selasa (10/2/2026).

Dia juga menyatakan saat ini proses pemilihan pimpinan OJK masih dalam tahap pembentukan panitia seleksi (pansel). Ditanya terkait munculnya nama politisi Misbakhun sebagai calon pimpinan OJK, Prasetyo menjawab nama-nama bakal calon belum muncul.

"[Nama-nama bakal calon pimpinan OJK] belum ada. [Nama calon pansel] Beberapa sudah, karena itu kan berasal dari berbagai unsur ya, dari Kementerian Keuangan, nama-nama itu," kata Prasetyo.

Adapun, proses seleksi tersebut dilaksanakan usai tiga petinggi OJK telah mengundurkan diri dari posisinya. Ketiganya adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara serta Anggota Dewan Komisioner OJK Inarno Djajadi.

Mundurnya tiga pimpinan OJK itu terjadi di tengah kondisi pasar saham Indonesia yang jeblok. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambrol dan memicu penerapan mekanisme trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Anjloknya IHSG seiring dengan rilisnya laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengumumkan kebijakan interim terkait pasar modal Indonesia.

Tak hanya petinggi OJK, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mundur. Dalam perkembangannya, muncul nama politisi dari Partai Golkar yang juga Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam bursa calon Ketua Dewan Komisioner OJK. Namun, kemunculan Misbakhun dikhawatirkan oleh pasar.

Fokus Utama

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kualitas kandidat pengganti Ketua OJK harus menjadi fokus utama dalam proses seleksi. Menurutnya, figur yang dipilih harus memiliki kompetensi teknis dan integritas yang kuat agar mampu menjaga kredibilitas OJK di mata pasar.

"Harus dipastikan memang kualitas dari calonnya atau kandidat pengganti ketua OJK, itu ya profesional, berpengalaman di bidang pengawasan, sektor keuangan di pasar modal, perbankan, asuransi,” kata Bhima, (4/2/2026).

Bhima menambahkan, latar belakang independen menjadi faktor penting mengingat pelaku pasar dan investor membutuhkan figur yang dipercaya serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Dia juga mengingatkan agar proses seleksi tidak dilakukan secara tergesa-gesa sehingga mengabaikan kandidat terbaik, serta menekankan perlunya komitmen Ketua OJK ke depan untuk melanjutkan reformasi pengawasan dan pembenahan pasar modal, termasuk menindaklanjuti rekomendasi MSCI.