JAKARTA - Eks Sekjen Kemendikbudristek Didik Suhardi mengaku pernah diturunkan tingkat eselonnya oleh Nadiem Makarim. Hal itu terjadi tak lama setelah Nadiem ditunjuk sebagai Mendikbudristek.

Didik mengungkapkan itu dalam persidangan lanjutan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek.

"Kalau saya lihat di sini sebagai staf khusus tapi sebelumnya sebagai sekjen? Bener ya?" tanya JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

"Benar," jawab Didik.

"Eselon berapa itu Sekjen?" tanya JPU.

"Eselon 1A," jawab Didik.

"Pernah diturunkan eselonnya oleh Pak Nadiem?" tanya JPU lagi.

"Pernah," tegas Didik.

Didik lantas menjelaskan dirinya diturunkan eselon sekitar Desember 2019. Hal itu terjadi satu pekan usai dirinya diwawancara oleh Nadiem dan Najelaa Shihab.

"Pada saat kapan diturunkan? Awal Pak Nadiem menjabat langsung menurunkan eselon saudara?" tanya JPU.

"Saya diganti sebagai sekjen pada 16 Desember 2019," jawab Didik.

"Hanya dua bulan. Saudara tidak tahu saudara diganti, turun eselon lho, kalau kami kalau turun eselon itu diperiksa. Hasil pemeriksaan. Ada kesalahan, ada?" tanya JPU.

"Ya memang pada saat itu kami dipanggil. Suatu hari beliau menjabat, saya dipanggil kemudian saya diwawancara pada saat itu ada saudara menteri Nadiem dan saudari Najelaa Shihab berdua," jawab Didik.

Didik mengaku dirinya saat itu diminta untuk menjadi Staf Ahli Nadiem Makarim. Ia juga mengaku sempat mempertanyakan kesalahannya hingga eselonnya harus diturunkan.

Menurut Didik, saat itu Nadiem memang menjawab bahwa dirinya tidak memiliki kesalahan. Nadiem, tambah dia, hanya memintanya untuk menjabat sebagai staf ahli.

"Ada enggak buktinya (kesalahan)," tanya JPU.

"Saya tanya kepada beliau, tidak ada (kesalahan). Bahkan katanya banyak orang meminta supaya saya tetap di sekjen. Tapi karena beliau kemudian menyampaikan bahwa saya akan dijadikan staf ahli," jelas Didik.

Didik mengaku sempat menjelaskan bahwa jabatan itu bukanlah passion-nya. Hal itu karena Didik mengaku sebagai orang yang bekerja di lapangan sejak menjadi honorer pada 1982.

"Terus saya menyampaikan bahwa staf ahli bukan passion saya, karena memang saya orang lapangan. Saya dari tahun 82 sebagai honorer kemudian sampai 2019 sebagai sekjen," ungkap Didik.

"Jadi saya orang lapangan. Jadi kalau staf ahli saya memang kurang paham saat itu. Jadi saya menyampaikan bahwa bukan passion saya," imbuh Didik.

Sebagai informasi, pengadaan Chromebook serta Chrome Device Management (CDM) tahun anggaran 2020-2022 di Kemendikbudristek ini disebut telah merugikan negara dengan mencapai Rp2,1 triliun. Angka ini berasal dari Rp1,5 triliun (Rp 1.567.888.662.716,74) yakni angka kemahalan harga Chromebook.

Kemudian kerugian negara pada CDM, yang dinilai tidak diperlukan dan tidak bermanfaat yang mencapai USD44.054.426 atau setara Rp621 miliar berdasarkan kurs terendah periode Agustus 2020-Desember 2022.

Sebanyak 25 pihak diperkaya dalam pengadaan ini. Salah satunya adalah Nadiem sendiri yang nilainya menurut Jaksa mencapai Rp809 miliar.

25 pihak yang diperkaya dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan CDM:

1. Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000,-

2. Mulyatsyah sebesar SGD120.000 dan USD150.000

3. Harnowo Susanto sebesar Rp300.000.000,-

4. Dhany Hamiddan Khoir sebesar Rp200.000.000,- dan USD30.000

5. Purwadi Sutanto sebesar USD7.000

6. Suhartono Arham sebesar USD7.000

7. Wahyu Haryadi sebesar Rp35.000.000,-

8. Nia Nurhasanah sebesar Rp500.000.000,-

9. Hamid Muhammad sebesar Rp75.000.000,-

10. Jumeri sebesar Rp100.000.000,-

11. Susanto sebesar Rp50.000.000,-

12. Muhammad Hasbi sebesar Rp250.000.000,-

13. Mariana Susy sebesar Rp5.150.000.000,-

14. PT Supertone (SPC) sebesar Rp44.963.438.116,26

15. PT Asus Technology Indonesia (ASUS) sebesar Rp819.258.280,74

16. PT Tera Data Indonesia (AXIOO) sebesar Rp177.414.888.525,48

17. PT Lenovo Indonesia (Lenovo) sebesar Rp19.181.940.089,11

18. PT Zyrexindo Mandiri Buana (Zyrex) sebesar Rp41.178.450.414,25

19. PT Hewlett-Packard Indonesia (HP) sebesar Rp2.268.183.071,41

20. PT Gyra Inti Jaya (Libera) sebesar Rp101.514.645.205,73

21. PT Evercoss Technology Indonesia (Evercoss) sebesar Rp341.060.432,39

22. PT Dell Indonesia (Dell) sebesar Rp112.684.732.796,22

23. PT Bangga Teknologi Indonesia (Advan) sebesar Rp48.820.300.057,38

24. PT Acer Indonesia (Acer) sebesar Rp425.243.400.481,05

25. PT Bhinneka Mentari Dimensi sebesar Rp281.676.739.975,27

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pengaturan anggota Polri duduk di jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur spesifik di Undang-undang (UU). Hal itu termaktub dalam sidang putusan perkara Nomor 223/PUU-XXIII/2025 yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

Gugatan ini mempersoalkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Dalam pertimbangannya, norma itu dinilai telah memberikan ruang untuk pengisian jabatan ASN tertentu pada instansi pusat bagi prajurit TNI dan anggota Polri.

"Oleh karena itu, menurut Mahkamah, menggunakan Pasal 19 Undang-Undang 20/2023 sebagai dasar hukum atau undang-undang untuk menempatkan anggota Kepolisian pada jabatan ASN tertentu merupakan tindakan tanpa dasar hukum yang tepat karena Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang 20/2023 tidak memberikan pengaturan khusus terhadap jabatan ASN tertentu apa saja dan instansi pusat mana saja yang dapat diisi oleh prajurit TNI maupun anggota Kepolisian," ujar Wakil Ketua MK, Ridwan Mansyur saat membacakan amar putusan.

Ia pun mengatakan, penempatan anggota polisi di jabatan ASN kembali merujuk pada UU Polri. Untuk itu, Ridwan menegaskan, norma yang diuji merupakan pengaturan terhadap tata cara pengisian jabatan ASN tertentu. Sehingga bukan terkait dengan instansi pusat apa saja ataupun jabatan ASN tertentu apa saja yang dapat diduduki oleh prajurit TNI dan anggota Kepolisian.

Kendati demikian, Ridwan mengatakan, jenis jabatan ASN tertentu perlu diatur dalam UU TNI dan Polri karena berkelindan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan dari TNI dan Polri.

"Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap jabatan ASN tertentu pada instansi pusat yang dijabat oleh anggota Kepolisian, diperlukan pengaturan tertulis yang jelas dan tidak multitafsir serta dituangkan dalam undang-undang," kata Ridwan.

"Sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang 20/2023 berkenaan dengan pengaturan jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Dalam konteks ini, PP dimaksud dibentuk hanya sebagai peraturan pelaksana setelah ada peraturan dalam undang-undang," pungkas Ridwan.

JAKARTA - Penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian terus menuai polemik setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Perpol Nomor 10 Tahun 2025. Pemerintah pun bersikap dan akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah memilih menerbitkan PP daripada langsung merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dalam mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian.

Yusril menjelaskan, langkah penyusunan PP ditempuh untuk menyelesaikan persoalan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus merespons polemik yang muncul akibat terbitnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025. "Pemerintah saat ini fokus menuntaskan problem pascaputusan MK dan polemik terhadap Perpol Nomor 10 Tahun 2025 agar tidak melebar ke mana-mana. Penyusunan PP jelas akan lebih cepat dibanding menyusun UU. Karena itu, Presiden memilih pengaturan melalui PP," kata Yusril dalam keterangannya, Minggu (21/12/2025).

Yusril menerangkan, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara tegas mengatur bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri, dengan ketentuan lebih lanjut harus diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, penyusunan PP menjadi dasar hukum yang jelas dan konstitusional.

Sementara, Pasal 28 ayat (4) UU Polri menegaskan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan birokrasi sipil di luar kepolisian jika sudah pensiun atau mengundurkan diri. Menurut dia, PP terbaru tersebut akan mengatur jabatan apa saja yang memiliki sangkut paut dengan kepolisian sehingga bisa diisi personel Polri.

"PP yang disusun ini dimaksudkan untuk melaksanakan Pasal 28 ayat (4) UU Polri, Putusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus Pasal 19 UU ASN. PP tersebut nantinya akan menggantikan dan sekaligus menata ulang jabatan-jabatan apa saja yang dapat diisi oleh anggota Kepolisian yang sebelumnya diatur dalam Perpol Nomor 10 Tahun 2025," ujar dia.

Yusril juga menyinggung perihal aturan jabatan personel TNI yang sudah diatur di tingkat UU dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Dia menegaskan bahwa pilihan instrumen hukum tersebut merupakan kebijakan pembentuk undang-undang.

"UU TNI memilih mengaturnya langsung dalam undang-undang. Dengan PP juga tidak ada masalah. Meski Pasal 28 ayat (4) UU Polri tidak secara eksplisit memerintahkan pengaturan lebih lanjut melalui PP, namun berdasarkan Pasal 5 UUD 1945, Presiden berwenang menetapkan PP untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya."

Yusril menuturkan, terkait apakah UU Polri akan direvisi atau tidak, hal itu sepenuhnya bergantung pada hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diketuai Jimly Asshiddiqie, serta arah kebijakan Presiden setelah menerima rekomendasi dari komisi tersebut.

"Apakah ke depan UU Polri akan diubah atau tidak, itu tergantung pada hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri dan kebijakan Presiden setelah komisi menyelesaikan tugasnya," ungkapnya.

Dia menambahkan, proses perumusan PP telah dimulai sejak dua hari lalu dengan melibatkan Kementerian PANRB, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum, di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas. Presiden, kata Yusril, telah menyetujui pengaturan penugasan anggota Polri di jabatan sipil dilakukan melalui PP. "Diharapkan paling lambat akhir Januari 2026, PP tersebut sudah dapat diselesaikan."

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ditargetkan akan rampung pada akhir Januari 2026.

"Targetnya kapan akan selesai? Ya secepatnya. Mudah-mudahan bisa selesai akhir bulan Januari paling lambat sudah keluar PP-nya," ujar Yusril usai Rakor Tingkat Menteri di Balai kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025).

Saat disinggung PP itu akan mengatur 17 kementerian dan lembaga yanv bisa dijabat anggota Polri, Yusril menyampaikan, hal itu akan dibahas oleh Pemerintah.

"Apakah 17 itu akan masuk atau tidak dalam PP, itu nanti akan kami diskusikan bersama-sama. Tentu itu menjadi referensi kami, di samping juga masukan-masukan yang dilakukan oleh para tokoh dan juga masukan-masukan dari komisi percepatan reformasi Polri," ucap Yusril.

Lebih lanjut, Yusril menyampaikan, inisiasi pembentukan PP ini untuk menjalani aturan di UU Polri dan U ASN.

"Kalau Peraturan Kapolri tentu scope-nya terbatas internal Kapolri. Tapi ini karena menyangkut kementerian dan lembaga dan melaksanakan ketentuan dalam UU ASN dan UU Kepolisian, maka harus diatur dengan bentuk Peraturan Pemerintah," pungkas Yusril.

JAKARTA - Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah berpendapat Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tidak melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) . Ia yakin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah berkonsultasi dengan DPR serta melaporkan secara resmi kepada Presiden Prabowo sebelum regulasi itu diberlakukan.

"Informasi yang saya dapatkan, Perpol No 10/2025 itu sudah melalui konsultasi dengan DPR dan dilaporkan ke Presiden. Jadi sangat keliru jika disebut sebagai bentuk perlawanan Kapolri terhadap Presiden Prabowo," katanya dalam keterangannya, Sabtu (13/12/2025).

Amir menilai Perkap tersebut tidak melanggar konstitusi atau menabrak putusan MK . Ia menganggap tuduhan-tuduhan tersebut lebih banyak didorong oleh narasi politis ketimbang analisis hukum yang utuh. MK Putuskan Polisi Harus Mundur atau Pensiun Jika Duduki Jabatan Sipil Atas Penugasan Kapolri

Menurutnya, Perpol No 10/2025 tidak bertentangan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Putusan MK tersebut, kata Amir, harus dibaca secara kontekstual dan sistematis, bukan dipotong secara parsial.

"Putusan MK mengatur prinsip-prinsip dasar profesionalisme dan netralitas Polri . Perkap ini justru hadir sebagai instrumen teknis internal untuk memastikan penugasan anggota Polri tetap berada dalam koridor hukum dan pengawasan negara," imbuhnya.

Ia menambahkan, dalam praktik ketatanegaraan modern, regulasi internal lembaga penegak hukum merupakan hal yang lazim selama tidak mengubah norma UU dan tidak menabrak prinsip konstitusional. Amir menyebut framing yang menyebut Perkap ini sebagai 'pembangkangan Kapolri' terhadap Presiden Prabowo merupakan narasi yang dipaksakan dan berpotensi menyesatkan publik.

Amir menekankan dalam sistem presidensial, Kapolri tidak berada di luar kendali Presiden. "Kapolri adalah pembantu Presiden di bidang keamanan. Secara struktural dan politik, mustahil Kapolri mengeluarkan kebijakan strategis tanpa sepengetahuan Presiden," jelasnya.

Ia menilai isu ini sengaja digulirkan untuk menciptakan kesan adanya retak hubungan antara Presiden dan Kapolri, sesuatu yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Polemik Perpol Nomor 10 Tahun 2025 sejatinya mencerminkan kontestasi tafsir hukum dan politik yang lebih luas.

Di satu sisi, ada kekhawatiran publik terhadap potensi kembalinya dwifungsi aparat keamanan. Di sisi lain, negara membutuhkan fleksibilitas administratif untuk mengelola sumber daya aparat secara efektif.

Dalam konteks ini, Perpol menjadi titik temu sekaligus titik benturan. Kritik yang muncul sebagian berangkat dari trauma sejarah dan kehati-hatian terhadap kekuasaan aparat.

Namun, tanpa membaca secara utuh substansi dan mekanisme pengawasannya, kritik tersebut berisiko berubah menjadi opini normatif yang tidak berbasis fakta hukum. Amir mengingatkan publik agar tidak terjebak pada narasi emosional dan politis semata.

Ia mendorong diskursus publik tetap berpijak pada data, mekanisme konstitusional, dan prinsip checks and balances. "Kritik itu penting dalam demokrasi, tapi kritik harus adil dan berbasis fakta. Jangan sampai kita merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara hanya karena salah membaca konteks," tandasnya.

Sebelumnya, Kapolri meneken PerpolNo 10/2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan peraturan tersebut mengatur mekanisme pengalihan jabatan anggota Polri aktif dari organisasi dan tata kerja Polri ke jabatan organisasi dan tata kerja kementerian/lembaga.

Dia menyebut pengalihan jabatan anggota Polri tersebut telah dilandasi berdasarkan beberapa regulasi. Salah satunya, UU No 2/2002 tentang Polri. "Terdapat regulasi pada UU No 2/2002 tentang Polri pada Pasal 28 ayat (3) beserta penjelasannya yang masih memiliki kekuatan hukum mengikat setelah amar putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025," kata Trunoyudo kepada wartawan, Sabtu (13/12/2025).

Berdasarkan regulasi tersebut, jelas Trunoyudo, Polri mengatur mekanisme pengalihan jabatan melalui penerbitan Perpol No 10/2025. Terdapat 17 kementerian/lembaga yang dapat diisi anggota Polri.

Ke-17 kementerian/lembaga itu yakni Kemenko Polkam, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum, Kementerian Imipas, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian P2MI, dan Kementerian ATR/BPN.

Selanjutnya, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kemudian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber Sandi Negara (BSSN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk menghindari adanya rangkap jabatan, Trunoyudo memastikan bahwa Kapolri memutasikan anggota Polri yang terpilih, menjadi perwira tinggi (pati)/perwira menengah (pamen) dalam rangka penugasan pada kementerian/lembaga.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pembatasan jabatan Ketua Umum (Ketum) Partai Politik (Parpol). Gugatan ini terkait Pasal 22 Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol).

Namun amanat tersebut harus dituangkan dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga suatu partai politik. Dengan konstruksi norma Pasal 22 UU Parpol, jalan untuk musyawarah mencapai mufakat menjadi pilihan pertama yang seharusnya dilakukan dalam proses pengisian kepengurusan partai politik.

Sidang pengucapan putusan Nomor 194/PUU-XXIII/2025 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo ini digelar pada Kamis (27/11/2025). “Dalil Pemohon yang menghendaki pembatasan periodisasi masa jabatan pimpinan partai politik dengan mendasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXX/2022 adalah tidak tepat,” kata Hakim MK Daniel Yusmic.

Lebih lanjut dalam pertimbangan hukum Mahkamah menyebutkan bahwa, sebagai salah satu badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksudkan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, organisasi advokat tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan organisasi lain, termasuk secara vis a vis mempersamakan dengan organisasi partai politik.

Selain itu, sambung Daniel, berbagai kemungkinan model pengisian kepengurusan partai politik harus diatur secara eksplisit dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga partai politik. Pada titik itu, ruang untuk melakukan perbaikan proses pengisian partai politik dapat dilakukan oleh setiap anggota dalam perumusan materi atau substansi anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga partai politik.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan pembatasan masa jabatan kepengurusan partai politik sebagaimana pada frasa “dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD dan ART” dalam Pasal 22 UU 2/2008 dengan menggunakan logika pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 perihal periodisasi masa jabatan pimpinan organisasi advokat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berikutnya, terhadap persoalan konstitusionalitas frasa “tidak tercapai” dalam norma Pasal 33 ayat (1) UU Parpol yang menurut Pemohon menimbulkan ambigu dan multitafsir, Mahkamah sebelumnya pernah mempertimbangkan dan memutus frasa “tidak tercapai” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIII/2015.

Bahwa untuk memahami Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 harus didahului dengan memahami substansi Pasal 32 UU Parpol yang memiliki makna penyelesaian perselisihan partai politik yang bersifat internal dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai yang harus diselesaikan paling lama 60 hari.

Sekalipun dalam permohonan Pemohon ini terdapat alasan yang berbeda untuk menegaskan atau memperjelas kapan pengadilan negeri berwenang atau dalam keadaan seperti apa pengadilan negeri telah berwenang untuk mengadili sengketa internal partai politik, yang beririsan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Parpol.

Artinya, kata Daniel, batasan waktu 60 hari dimaksud harus dipahami sebagai batas waktu paling lambat bagi Mahkamah Partai Politik untuk menyelesaikan sengketa internal partai politik sejak perselisihan diajukan oleh anggota partai politik kepada Mahkamah Partai Politik. Jika dalam jangka waktu dimaksud tidak tercapai penyelesaian perselisihan maka pihak-pihak yang berselisih dapat menempuh upaya lain termasuk memilih jalur hukum.

“Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk mengubah pendirian sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIII/2015,” ujar Daniel.

MENTERI UMKM Maman Abdurrahman menyatakan membutuhkan personel kepolisian mengisi jabatan sipil di kementeriannya. “Yang saya lihat sebagai menteri, kita membutuhkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh kepolisian,” kata Maman kepada wartawan di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Senin, 24 November 2025.

Pernyataan itu disampaikan Maman menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil atas penugasan Kepala Polri. Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 ini mengharuskan polisi yang ingin berkarier di jabatan sipil untuk lebih dulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Di Kementerian UMKM terdapat satu personel aktif kepolisian yang menduduki jabatan. Dia adalah Inspektur Jenderal Prabowo Argo Yuwono yang berada di ranah Inspektorat Jenderal Kementerian UMKM. Maman mengatakan terdapat keterampilan dari personel kepolisian yang dibutuhkan oleh kementeriannya yang membuat politikus Partai Golkar itu berharap penempatan personel polisi di Kementerian UMKM.

Maman meyakini anggota kepolisian mampu mengatasi sejumlah permasalahan dalam UMKM seperti isu premanisme dan pungutan liar atau pungli. Maman menyatakan Kementerian UMKM membutuhkan figur aparat penegak hukum seperti polisi yang berpengalaman menindak dan menertibkan pelaku premanisme. “Dengan adanya personel polisi itu bisa menjembatani koordinasi kita di bawah,” tutur dia.

Kemampuan kedua yang diyakini Maman dimiliki dan dibutuhkan personel kepolisian dalam Kementerian UMKM adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan lintas aparat penegak hukum. Ia menyontohkan aktivitas penyelundupan barang bekas yang saat ini kembali mencuat dan ditangani pemerintah. “Kita membutuhkan kompetensi kepolisian untuk bisa berkoordinasi dengan aparatur-aparatur tenaga hukum lainnya,” kata Maman.

Maman mengatakan Kementerian UMKM juga membutuhkan sosok polisi dalam mengatasi permasalahan pada program kredit usaha rakyat (KUR). Sebab dalam realisasinya, Maman mengatakan Kementerian UMKM menghadapi permasalahan berupa pihak bank yang meminta agunan hingga dugaan debitur yang menyelewengkan pinjaman.

Ia menyatakan membutuhkan sosok polisi di kementerian untuk mempermudah sosialisasi sanksi yang tepat dipilih jika pengusaha UMKM tersandung kasus hukum. Maman pun menyontohkan kasus pemilik Toko Mama Khas Banjar yang dijerat pidana karena tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produk yang dijual.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa pemilik dengan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf g Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf i Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Maman, semestinya pengusaha UMKM khususnya mikro disangkakan menggunakan Undang-undang Perlindungan Pangan sehingga hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah sanksi administratif, bukan pidana dan denda. Sebab menurut Maman, pengusaha UMKM dengan pendapatan kurang dari Rp 20 juta per bulan bisa terancam bangkrut setelah dijatuhi hukuman. “Yang kayak gini kan kita butuh personel seperti polisi untuk melakukan koordinasi, sosialisasi perangkat undang-undang,” kata Maman.

Meskipun memiliki kompetensi yang dibutuhkan, Maman menyatakan bergabungnya kepolisian dalam kementeriannya tak serta-merta mengentaskan berbagai permasalahan. Namun ia menganggap personel kepolisian dapat memperkuat kementeriannya.

Ia mengatakan saat ini staf ahli bidang hukum Kementerian UMKM sedang mempelajari putusan MK. Setelahnya, ia juga berencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretaris Negara, dan kepolisian. “Tentunya untuk membicarakan kembali terkait personel kepolisian memang bisa masuk ke Kementerian UMKM,” tutur dia.

JAKARTA - Pakar Hukum dan Akademisi Prof Henry Indraguna menegaskan pentingnya membaca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara lengkap dan utuh terkait penugasan anggota Polri di jabatan sipil. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman atau multitafsir di tengah masyarakat.

Pandangan bahwa MK melarang seluruh anggota Polri menduduki jabatan di luar institusinya adalah keliru dan tidak sesuai dengan isi putusan.

“Dalam putusan tersebut, MK tidak pernah melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan tertentu di lembaga pemerintahan pusat selama jabatan tersebut memiliki keterkaitan dengan tugas kepolisian,” ujar Henry, Selasa (18/11/2025).

Hal yang dicabut MK hanyalah mekanisme penugasan melalui jalur Kapolri untuk jabatan yang tidak memiliki relevansi dengan tugas kepolisian. Di luar kategori tersebut, seluruh ketentuan tetap berlaku seperti biasa.

Menurut Henry, penugasan anggota Polri di instansi lain tetap sah secara hukum selama mengacu pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang sampai hari ini masih berlaku dan tidak dibatalkan MK.

Pasal tersebut memberikan ruang bagi pemerintah dan Kapolri untuk menugaskan anggota Polri pada kementerian/lembaga negara maupun instansi strategis yang membutuhkan keahlian aparat kepolisian.

Penempatannya pun harus mengikuti mekanisme administratif yang benar yakni:

1. Permintaan resmi dari instansi terkait

2. Persetujuan kementerian yang berwenang seperti Kementerian PAN-RB

3. Penerbitan surat keputusan penugasan oleh Kapolri.

“Selama prosedur ini dijalankan, maka tidak ada masalah hukum. Penugasan tetap sah dan konstitusional,” ucap Henry.

Dia mengapresiasi langkah Kapolri yang membentuk tim pokja untuk menyusun kajian cepat sebagai dasar pelaksanaan teknis putusan MK, sehingga tidak memunculkan tafsir liar.

Henry mengimbau semua pihak untuk tidak mudah terpengaruh oleh opini atau tafsir yang tidak berdasar pada pertimbangan hukum dan amar putusan. “Putusan MK Nor 114/PUU-XXIII/2025 harus dibaca dengan lengkap dan utuh. Jangan hanya melihat potongan informasi atau komentar yang belum tentu sesuai dengan substansi putusan,” ungkapnya.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian. Hal itu untuk mencegah terjadinya multitafsir terkait putusan tersebut.

“Tadi pagi, Alhamdulilah Bapak Kapolri telah mengumpulkan para pejabat utama yang terkait di bidang itu untuk membahas hal tersebut (putusan MK) dan mendapat arahan dari Bapak Kapolri berdasarkan hasil putusan rapat,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Senin (17/11/2025).

“Bahwa Polri akan membentuk Tim Pokja yang bisa membuat kajian cepat terkait dengan putusan dari MK tersebut, sehingga tidak menjadi multitafsir harapannya ke depan,” sambung dia.

Sandi menjelaskan, Pokja ini dibentuk karena putusan MK turut berkaitan dengan kementerian dan lembaga lain. Salah satunya mengenai posisi personel Polri yang selama ini bertugas di luar struktur.

“Misalnya sebagai contoh, bahwa duduknya personel Polri yang berada di luar struktur itu, khususnya untuk yang jabatan bintang dua ke atas atau jabatan pembina tinggi madya dan pratama, itu berdasarkan Keputusan Presiden. Kalau untuk yang di bawahnya itu berdasarkan keputusan dari kementerian/lembaga,” ujar dia.

Ketika ditanya pihak yang akan mengisi tim Pokja, Sandi menegaskan tim ini akan ditindaklanjuti langsung pejabat terkait.

“Untuk tadi yang diarahkan terutama Pak As SDM Irjen Pol Anwar dan Pak Kadivkum Irjen Pol Agus Nugroho untuk menindak lanjut segera. Sehingga Tim Pokja nanti secara simultan segera dilaksanakan dan segera mengkomunikasikan untuk menentukan hal-hal yang akan dikerjakan oleh kepolisian,” ungkapnya.

Sandi memastikan Polri menghormati dan akan menjalankan putusan MK. “Yang pasti kepolisian sangat mengapresiasi dan menghormati putusan dari MK dan akan menindaklanjuti putusan MK tersebut sesuai dengan amanah dari Undang Undang,” tambahnya.

Soal batas waktu kerja Tim Pokja, Sandi menegaskan hal ini akan dilaksanakan secepat-cepatnya. “Bapak Kapolri menyampaikan secepat-cepatnya. Jadi kita berpacu dengan waktu untuk secepat-cepatnya sehingga semua hal bisa terselesaikan,” ungkapnya.

Sandi menambahkan, pokja juga turut menggodok penentuan lembaga yang masih dapat diisi anggota Polri aktif ke depan. “Iya, itu mungkin salah satunya. Hal-hal yang terkait dengan keputusan ini akan dibahas oleh Tim Pokja dengan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan kementerian/lembaga terkait tadi,” jelas dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengaku siap mundur dari jabatannya sebagai rektor Institut Pertanian Bogor (IPB). Menurutnya ini merupakan aturan di Universitas.

"Ya status rektor harus, sampai hari ini kan masih, belum diberhentikan. Salah satu aturan yang ada di IPB, saya harus melepas jabatan rektor di IPB, itu yang karena tugas di sini," kata Arif, di Istana Negara, Senin (10/11/2025).

"Ya harus diganti," kata Arif, saat ditegaskan kembali. Arif mengatakan ini merupakan penugasan yang sesuai dengan bidang yang dia geluti. Selain itu hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sangat baik, yang banyak kerap berkomunikasi di forum hingga rapat.

"Saya kan ikut Cohort di Kemhan, kemudian juga saat pertemuan dengan para rektor kemudian juga pertemuan dengan pimpinan ormas yang ada di istana ini. Jadi ya saya banyak merangkap pesan-pesan beliau terkait dengan arah Indonesia ke depan," kata Arif.

"Dan Insya Allah BRIN akan mengawal program-program prioritas dari bapak presiden terkait dengan soal pangan, energi, dan air. Saya kira tiga bidang itulah yang perlu didukung oleh riset dan inovasi yang baik," katanya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi akhirnya buka suara usai resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Meski kabar beredar bahwa dirinya akan mendapat penugasan baru dari Presiden Prabowo Subianto, Arief memilih untuk tidak berkomentar banyak.

"Hari ini fokusnya kita mendoakan Pak Menteri Amran Sulaiman agar dapat menyelesaikan tugas yang berat. Sertijab sudah dilakukan dan kita semua harus taat perintah Pak Presiden Prabowo Subianto," ujar Arief usai menghadiri acara serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Pusat Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Arief menegaskan saat ini hanya ingin fokus mendukung tugas Mentan Amran yang kini merangkap sebagai Kepala Bapanas. Ia juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan kepercayaan serta bimbingan selama ia memimpin Bapanas. Pihaknya menilai Presiden memiliki visi besar untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional.

"Saya berterima kasih atas kepercayaan dan bimbingan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Beliau adalah Presiden yang punya cita-cita luhur untuk mewujudkan swasembada pangan. Sebagai pembantunya, kita wajib siap dan sigap menjalankan visi itu," ucapnya.

Menurut Arief, selama menjabat Kepala Bapanas sejak Februari 2022, ia dan tim berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ia pun berharap program yang telah berjalan dapat terus dilanjutkan di bawah kepemimpinan Amran.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo akan menugaskan Arief di posisi baru. Namun pihaknya tak menjelaskan detail jabatan tersebut. "Mas Arief sedang ingin kita tugaskan di tempat lain," ujar Prasetyo.

Pergantian pucuk pimpinan Bapanas itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional. Arief sebelumnya dilantik sebagai Kepala Bapanas pada 21 Februari 2022 oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.