JAKARTA - Polda Metro Jaya buka suara merespons Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma yang meminta kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dihentikan terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Polisi justru mempertanyakan alasan permintaan penghentian penyidikan.

"Saya tanya kembali alasannya untuk dihentikan kenapa? Saya tanya balik apa alasan untuk dihentikan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto di Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).

Dia meminta kubu Roy dan Tifa membaca kembali aturan hukum terkait penghentian perkara. Dia juga menyinggung mekanisme restorative justice (RJ) yang sebelumnya ditempuh Rismon Hasiholan Sianipar dan Eggi Sudjana.

"Baca tentang aturan perundang-undangan yang ada, kalau ingin RJ baca. Ketentuan yang sudah dilakukan Pak Rismon seperti apa, yang dilakukan Pak Eggi Sudjana, sebenarnya bisa mempelajari hal-hal itu kalau minta untuk dihentikan," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Budi menyampaikan perkara tersebut akan memasuki tahap II pelimpahan atau P-21. Perkembangan proses itu segera disampaikan. "Dalam waktu dekat, kami akan sampaikan kelengkapan berkas perkara. Kami akan sampaikan tentang proses endingnya proses itu. Kami akan update kembali," kata Budi.

Sebelumnya, Tim Tifa and Roy's Advocate (Troya) menilai status tersangka Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Jokowi sudah tidak layak dilanjutkan. Mereka menuding adanya pelanggaran prosedur karena pelimpahan berkas perkara telah melewati batas waktu yang diatur KUHAP.

Koordinator Tim Troya Refly Harun mengatakan, pelimpahan tahap dua perkara yang dilakukan Polda Metro Jaya sudah melampaui batas waktu hingga lebih dari 70 hari. Kondisi tersebut membuat status tersangka Roy dan Tifa seharusnya dihentikan. Kliennya telah menyandang status tersangka selama 6 bulan sejak ditetapkan 7 November 2025.

JAKARTA - Proses pengembalian berkas perkara yang melibatkan Roy Suryo dari kepolisian kepada kejaksaan yang lambat tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan prosedur. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, mekanisme pengembalian berkas justru merupakan bagian normal dari tahapan prapenuntutan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara, Jakarta Edi Hasibuan menilai, hubungan antara penyidik kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) memang memungkinkan terjadinya pengembalian berkas perkara. Hal itu terjadi apabila jaksa menilai masih terdapat kekurangan formil maupun materiil dalam hasil penyidikan.

“Dalam praktik penegakan hukum, pengembalian berkas perkara merupakan hal yang biasa. Itu dikenal dalam mekanisme P-19, yakni ketika jaksa memberikan petunjuk agar penyidik melengkapi alat bukti atau unsur pidana tertentu sebelum perkara dinyatakan lengkap atau P-21,” kata Dosen Pengajar Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum ini.

Menurut Edi, dasar hukum mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa jaksa memiliki kewenangan meneliti hasil penyidikan. Apabila dianggap belum lengkap, berkas dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

“KUHAP juga memberikan batas waktu kepada jaksa untuk mengembalikan berkas, yakni paling lama 14 hari sejak berkas diterima. Karena itu, selama pengembalian dilakukan dalam tahapan prapenuntutan dan disertai petunjuk yang jelas, maka tindakan tersebut tetap berada dalam koridor hukum acara pidana,” tegasnya.

Lihat video: TERUNGKAP! Roy Suryo CS Tunjukkan Bukti Baru Kasus Ijazah Jokowi



Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menyebut, suatu proses baru dapat dianggap cacat prosedur apabila terdapat pelanggaran nyata terhadap KUHAP. Misalnya, penghentian perkara tanpa dasar hukum, pengabaian hak tersangka, atau tindakan di luar kewenangan aparat penegak hukum.

“Jangan semua pengembalian berkas langsung dianggap maladministrasi atau pelanggaran prosedur. Dalam banyak perkara besar, berkas bahkan bisa beberapa kali bolak-balik demi memastikan pembuktian benar-benar matang sebelum masuk persidangan,” katanya.

Dengan demikian, pengembalian berkas perkara Roy Suryo dari kepolisian kepada kejaksaan pada dasarnya masih merupakan bagian dari mekanisme hukum yang sah dan lazim dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Artinya, alasan lambatnya penyerahan berkas dari kepolisian ke kejaksaan tidak bisa menjadi alasan perkara ini dihentikan.

"Saya berpandangan penghentian perkara ada mekanismenya sendiri," kata penulis buku hukum kepolisian dan politik hukum kepolisian ini.

Sebelumnya, Pakar telematika Roy Suryo kembali mendesak kepolisian segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus fitnah dan pencemaran nama baik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Roy menilai proses hukum terhadap dirinya dan sisa empat tersangka lain dalam kasus tersebut berbelit-belit. Polisi dinilai juga telah melanggar prosedur karena telah melewati batas pengembalian berkas perkara ke kejaksaan. “Ya harusnya itu sudah kedaluwarsa. Makanya saya mendesak itu (SP3)," ujar Roy

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin meminta warga Jakarta menghentikan penggunaan air tanah apabila rumah mereka sudah tersambung jaringan pipa air bersih.

Imbauan itu disampaikan untuk menekan eksploitasi air tanah yang dinilai berdampak hingga kawasan pesisir.

"Saya mau memesankan gini kepada masyarakat, ketika memang tadi sudah disambung PAM-nya, pergunakan dan coba untuk tidak melakukan lagi pengambilan dari air tanah," ujar Arief dalam acara Special Talkshow CNN Indonesia, Rabu (29/4).

Ia mengatakan PAM Jaya hingga saat ini belum memberlakukan kebijakan minimum consumption atau konsumsi minimum kepada pelanggan, meski aturan sebenarnya memungkinkan hal tersebut diterapkan.

Menurut dia, PAM Jaya masih memilih pendekatan edukasi agar masyarakat memiliki kesadaran untuk beralih dari air tanah ke air perpipaan.

"Jakarta sampai saat ini pun kami tidak memberlakukan minimum consumption. Yang sebenarnya itu dalam aturannya boleh. Saya belum mau. Masih berpikir masyarakat harus disadarkan dari gimana rasa memiliki bahwasannya kita akan meninggalkan sebuah legacy, sebuah warisan untuk masa depan," ujarnya.

Arief menjelaskan penggunaan air tanah secara berlebihan memberi dampak langsung terhadap penurunan muka tanah dan kondisi wilayah pesisir Jakarta.

"Tapi yang perlu kita edukasi dari masyarakat bahwasannya pengaruh mereka mengeksploitasi air tanah itu akan berpengaruh sampai ke hilir dekat pantai. Pesisir pantai itu ikut terdampak ketika kita berlebihan," ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui penghentian penggunaan air tanah tidak bisa dilakukan begitu saja jika jaringan PAM belum menjangkau seluruh rumah warga. Menurut dia, masyarakat akan tetap memakai sumur apabila belum memiliki alternatif pasokan air bersih dari perpipaan.

"Tapi kan saya juga harus bilang, kalau PAM-nya tidak selesai untuk menyambung pipanya sampai ke rumah, ya mereka kan tidak punya pilihan lagi," kata Arief.

Karena itu, PAM Jaya saat ini mempercepat penyambungan jaringan rumah tangga sejalan dengan target Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai cakupan layanan air perpipaan 100 persen pada 2029.

Arief mengatakan percepatan tersebut diperlukan agar kebijakan pengurangan penggunaan air tanah tidak menimbulkan penolakan di masyarakat.

"Ini menjadi salah satu supaya tidak terjadi backfire, bahwasannya misalkan kita melarang masyarakat ambil air tanah, tapi sudah ada air PAM-nya," ujarnya.

Ia kembali mengimbau pelanggan yang sudah tersambung jaringan PAM agar segera menggunakan air perpipaan sebagai sumber utama kebutuhan sehari-hari.

"Saya ingin mengimbau juga bahwasannya masyarakat yang sudah tersambung, ya segera digunakan air PAM-nya," ujar Arief.

Menurut dia, perubahan kebiasaan tersebut dibutuhkan sebagai bagian dari upaya menjaga kondisi lingkungan Jakarta dalam jangka panjang.

[Gambas:Youtube]

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dihentikan sementara operasionalnya tidak akan menerima insentif harian dari pemerintah.

Ketentuan itu berlaku bagi SPPG yang terkena status suspend akibat kelalaian mitra, mulai dari fasilitas dapur yang tidak layak, tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi, hingga persoalan bahan baku dan tata kelola pengadaan.

"Selama statusnya suspend karena kelalaian atau tidak terpenuhinya standar, insentif tidak dibayarkan. Insentif hanya diberikan kepada SPPG yang beroperasi normal dan memenuhi seluruh ketentuan," ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (29/4).

Insentif yang dimaksud merupakan dukungan operasional yang selama ini diberikan kepada tiap SPPG aktif, nilainya mencapai Rp6 juta per hari sesuai kapasitas layanan dapur.

Dadan menjelaskan penghentian insentif juga berlaku apabila insiden keamanan pangan dipicu bahan baku yang tidak segar atau kesalahan dari mitra penyedia bahan baku.

"Termasuk jika ada praktik tidak sehat seperti monopoli supplier atau mark-up harga bahan baku, itu jelas tidak dapat insentif," katanya.

Menurut dia, pemerintah hanya membayarkan insentif kepada dapur MBG yang benar-benar menjalankan operasional normal dan mematuhi seluruh standar keamanan pangan.

Karena itu, ketika dapur dihentikan sementara akibat pelanggaran standar layanan, hak pembayaran insentif otomatis ikut dihentikan selama masa suspend.

Ketentuan serupa juga berlaku bagi SPPG yang tidak beroperasi karena alasan standby readiness belum terpenuhi, termasuk saat dapur menjalani renovasi besar atau perbaikan mayor sehingga tidak bisa melayani distribusi makanan secara normal.

"Kalau SPPG tidak bisa beroperasi, baik karena perbaikan besar maupun persoalan kesiapan operasional, maka selama periode tersebut tidak ada insentif yang dibayarkan," ujar Dadan.

Penegasan ini disampaikan BGN untuk memperjelas mekanisme pembayaran insentif di lapangan setelah muncul sejumlah dapur MBG yang sempat dihentikan sementara karena evaluasi fasilitas dan keamanan pangan.

Dengan skema tersebut, pembayaran insentif tidak bersifat otomatis melekat pada dapur yang sudah terdaftar, melainkan bergantung pada status operasional harian serta kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan BGN.

JAKARTA - Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun mengungkapkan bahwa pemberhentian penyidikan (SP3) terhadap tiga tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak sesuai aturan. Tiga tersangka tersebut yakni Rismon Sianipar, Eggi Sudjana, dan Damai Hari Lubis.

“Kita menyoal bahwa penghentian penyidikan tersangka lain dengan dasar restorative justice (RJ) itu melanggar ketentuan RJ yang diatur dalam KUHAP,” kata Refly saat jumpa pers di Jakarta Selatan, Sabtu (25/4/2026).

Menurut Refly, alasannya karena para tersangka tersebut mendapatkan ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun. Menurutnya, berdasarkan KUHAP baru, yang berhak mendapatkan RJ adalah yang mendapatkan ancaman hukuman pidana di bawah 5 tahun.

“KUHAP baru mengatakan dengan jelas bahwa kalau ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, di atas 5 tahun, tidak boleh menerima atau memperoleh restorative justice,” ucapnya.

Selain itu, Refly juga menanggapi kasus kliennya yang masih bergulir dan telah dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Ia mengaku penyerahan berkas tersebut telah melampaui batas waktu, sehingga Kejati harus menolaknya.

“Batas waktu pengembalian berkas perkara P19 dari penyidik Polda Metro Jaya telah melampaui batas waktu yang ditentukan KUHAP, baik KUHAP lama tahun 1981 maupun KUHAP baru tahun 2025, yaitu 14 hari,” tutur Refly.

“Jadi 13 Januari itu disampaikan, dilimpahkan oleh penyidik ke kejaksaan, dikembalikan lagi berkasnya pada hari ke-13, (tanggal) 26. Nah 26 sampai katakan tanggal 22 (April) ya, bisa dihitung sudah hampir 3 bulan,” tambahnya.

Refly juga menegaskan agar berkas perkara kliennya dikembalikan oleh Kejati. Menurutnya, jaksa tidak perlu mengecek aspek materiil berkas tersebut sebab secara prosedur hukum sudah tak sesuai.

“Kami meminta kepada Jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta agar segera mengembalikan berkas perkara dan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) karena telah melanggar ketentuan hukum acara tanpa perlu memeriksa aspek-aspek materiil dari berkas P-19 yang dikembalikan ke jaksa,” papar Refly.

Oleh karena itu, Refly menegaskan bahwa kasus yang menjerat kliennya seharusnya sudah selesai dan dihentikan.

“Kalau formilnya sudah cacat, sudah bertentangan dengan undang-undang, maka tidak perlu kita periksa materiilnya, harusnya selesai kasus ini, jadi dihentikan,” tuturnya.

JAKARTA - Status tersangka ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo ( Jokowi ) dinyatakan gugur. Status itu gugur seusai Rismon Sianipar mengajukan restorative justice (RJ).

"Secara otomatis status hukum tersangka bagi saudara RS sudah dicabut, karena dia sudah mengajukan permohonan maaf dan mengembalikan kondisi awal ke si korban," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).

Budi menjelaskan, Rismon Sianipar telah melalui proses mekanisme RJ dalam kasus tudingan ijazah Jokowi tersebut. "Setelah permohonan, terus didalami disampaikan pelapor juga menyetujui dilakukan mekanisme gelar perkara khusus restorative justice. Setelah itu memenuhi kriteria dalam mekanisme hukum, lalu dihentikan perkara SP3," ujarnya.

Sebelumnya, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). "Penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap RHS (Rismon Sianiapar) pada tanggal 14 April 2026," ucap Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin dalam konferensi pers.

Iman menjelaskan, proses penghentian dilakukan setelah Jokowi menerima permintaan maaf Rismon. Rismon diketahui telah menemui langsung Jokowi di kediamannya di Surakarta.

Selanjutnya, dilaksanakan pertemuan antara Rismon dan pihak Jokowi di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pihak Jokowi menerima permintaan maaf dari Rismon.

Polisi selanjutnya melakukan gelar perkara khusus untuk menentukan status hukum Rismon. Iman menegaskan, penghentian perkara tersangka Rismon tidak berpengaruh pada proses penyidikan tersangka lainnya. "Selanjutnya penghentian penyidikan terhadap saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap tersangka lainnya sampai persidangan di pengadilan," ujarnya.

Diketahui Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Klaster pertama terdiri dari lima tersangka. Mereka yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.

Klaster kedua terdiri dari tiga tersangka. Ketiganya yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.

Terkini, Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Hasiholan status tersangkanya telah dicabut setelah mengajukan RJ.

JAKARTA - Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya. SP3 tersebut telah diterima Rismon Hasiolan Sianipar bersama kuasa hukumnya saat menyambangi Polda Metro Jaya.

Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menilai Rismon layak mendapatkan SP3. Sebab Rismon telah mengikuti tahapan agar kasusnya bisa diselesaikan dengan Restorative Justice (RJ).

"Saya melihat Rismon dengan penuh kesabaran mengikuti semua tahapan RJ dan sangat layak kasus ini mendapatkan SP3 demi kepastian hukum," ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menyebut, berdasarkan kajian akademik, secara hukum Rismon sudah memunuhi syarat memdapatkan RJ. Melihat syarat materil, Rismon baru kali ini melakukan tindak pidana, kasusnya adalah tindak pidana ringan bukan berat dan kerugian kecil serta tidak menimbulkan keresahan atau kofilik.

Sedangkan syarat formil lainnya, kata Edi, sudah dipenuhi Rismon yakni pelapor dan terlapor sudah sepakat berdamai dan pelaku mengganti kerugian korban, serta sudah meminta maaf secara terbuka dan sukarela.

Lihat video: Akhirnya Bisa Tidur Nyenyak! Rismon Sianipar Klaim Kantongi SP3 Kasus Ijazah Jokowi



"Secara hukum kita melihat Rismon sudah penuhi syarat RJ. Baik syarat secara materi msupun secaral formil," kata penulis buku Hukum Kepolisian dan Politik Hukum Kepolisian ini.

Edi menambahkan, pihaknya juga melihat penyidik Polda Metro Jaya sudah bekerja professional dan menggunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai penyidik kepolisian.

Sebelumnya, Jahmada Girsang kuasa hukum Rismon Sianipar mengatakan, sudah memegang salinan SP3 yang dikeluarkan Poldal Metro Jaya. Menurut Jahmada SP3 Rismon telah diproses pada 3 Maret 2026 dan terbit pada 14 April 2026. SP3 ini merupakan rangkaian proses restorative justice Rismon dan Jokowi.

"Kami sudah positif seperti kami katakan kemarin, eh sudah finalisasi dan hari ini secara mantap kami sudah pegang eh ya surat, katakanlah tentang SP3-nya, begitu juga rekan-rekan sudah pegang," ucap Jahmada Girsang seusai mendapat salinan SP3.

JAKARTA - Pakar telematika sekaligus salah satu tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo merespons santai Rismon Hasiholan Sianipar telah mengantongi salinan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Polda Metro Jaya. Menurut dia, SP3 Itu tak ada gunanya lagi.

"Kalau saya sih senyum saja. Yang enggak ada gunanya lagi keluar ya," ujar Roy Suryo dalam Program Interupsi bertajuk "Rismon Bebas, Nasib Roy Suryo Cs?" yang disiarkan iNews TV, Kamis (16/4/2026).

Bagi Roy Suryo, hidup Rismon telah selesai pasca pihak keluarga membuat surat keterangan kematian. "Makanya saya enggak perlu jawab lagi ya, eh zombie itu," ucap Roy Suryo.

Untuk itu, Roy Suryo mengaku sudah tak percaya sama sekali kepada Rismon. Baginya, Rismon telah menipu masyarakat dan juga tuhan.

"Bahwa dia sudah memalsukan surat untuk kematian. Mana bisa lagi dipercaya sih dia? Dia tadi juga celoteh panjang di depan pintu polda itu, 'saya akan tantang gini-gini.' Udah enggak usah nantang-nantang. Dia, ngapain dia harus menipu lagi masyarakat? Tuhannya aja ditipu kok sama dia," pungkasnya.

Sebelumnya, ahli forensik Rismon Sianipar, secara resmi telah menerima salinan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari Polda Metro Jaya, Kamis (16/4/2026).

Surat itu diterima setelah Rismon bersama kuasa hukumnya, Jahmada Girsang dan Ketua Joman Nusantara Bersatu, Andi Azwan menyambangi Polda Metro Jaya, Kamis (16/4/2026).

"Kami sudah positif seperti kami katakan kemarin, eh sudah finalisasi dan hari ini secara mantap kami sudah pegang eh ya surat, katakanlah tentang SP3-nya, begitu juga rekan-rekan sudah pegang," ucap Jahmada Girsang usai mendapat salinan SP3.

Ia mengatakan, SP3 Rismon telah diproses pada 3 Maret 2026 dan terbit pada 14 April 2026. Jahmada berkata, SP3 ini merupakan rangkaian proses restorative justice Rismon dan Jokowi.

"Jadi saya bacakan ya. Penghentian penyidikan, menetapkan, menghentikan penyidikan terhadap tersangka Rismon Hasiholan Sianipar. Dari tiga laporan, saya enggak perlu baca karena panjang," kata Jahmada.

Dia menyebut, surat itu diterbitkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin pada 14 April 2026.

JAKARTA - Ahli digital forensik Rismon Sianipar resmi menerima salinan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari Polda Metro Jaya . Surat itu diterima setelah Rismon bersama kuasa hukumnya, Jahmada Girsang dan Ketum Jokman Nusantara Bersatu Andi Azwan menyambangi Polda Metro Jaya, Kamis (16/4/2026).

"Kami sudah positif seperti kami katakan kemarin, eh sudah finalisasi dan hari ini secara mantap kami sudah pegang eh ya surat, katakanlah tentang SP3-nya, begitu juga rekan-rekan sudah pegang," ucap Jahmada Girsang seusai mendapat salinan SP3.

Ia mengatakan, SP3 Rismon telah diproses pada 3 Maret 2026 dan terbit pada 14 April 2026. Jahmada berkata, SP3 ini merupakan rangkaian proses restorative justice Rismon dan Jokowi.

"Jadi saya bacakan ya. 'Penghentian penyidikan, menetapkan, menghentikan penyidikan terhadap tersangka Rismon Hasiholan Sianipar'. Dari tiga laporan, saya enggak perlu baca karena panjang," kata Jahmada.

Jahmada menyebut, surat itu diterbitkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin pada 14 April 2026.

"Jadi secara resmi rekan-rekan, bahwa sejak tanggal 14 (April) kemarin, berarti dua hari lalu, sudah resmilah rekan kami atau klien kami, Rismon Hasiholan Sianipar sudah mendapatkan SP3 dari empat laporan yang sebelumnya. Jadi jelasnya itu, ya. Itu yang perlu dijelaskan kepada rekan-rekan," pungkas Jahmada.

JAKARTA - Kubu Roy Suryo Cs menyebut Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) Rismon Hasiholan Sianipar dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi tidak sah. Jika SP3 yang diberikan itu dianggap sah maka mencoreng kedaulatan hukum di Indonesia.

Kuasa Hukum kubu Roy Suryo, Ahmad Khozinudin mengatakan pihaknya menganggap adanya SP3 terhadap Rismon Sianipar tidak sah. Hal itu lantaran adanya jeratan pidana yang disangkakan yaitu Pasal 32 dan 35 UU ITE dengan ancaman pidana penjara di atas lima tahun.

“Kami tegaskan khusus Rismon Sianipar Hasiholan bahwa terhadapnya ada ketentuan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang tetap berlaku baik dengan KUHAP lama maupun KUHAP yang baru pasal 32 dan 35 itu tetap ancaman pidananya di atas lima tahun,” kata Ahmad dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kamis (16/6/2026).

Ahmad menjelaskan, ancaman pidana penjara dalam pasal 35 adalah 12 tahun dan dalam pasal 32 adalah delapan tahun. Sehingga ungkapan Rismon bersama kuasa hukumnya terkait SP3 yang diberikan kepada Rismon Sianipar dinilai tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Jadi pasal 35 itu ancamannya 12 tahun dan pasal 32 itu ancaman pidaranya 8 tahun. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Rismon Sianipar dan kuasa hukumnya yang sebelumnya adalah bagian dari tim kami sebelum membelot dan berkhianat kepada kami itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” jelas dia.

Lihat video: MASIH DIKAJI! Jokowi Tegaskan Restorative Justice Kasus Rismon Urusan Penyidik



Ahmad menilai, jika tetap dikerjakan dan dianggap sah maka hal itu mengisyaratkan hukum tidak berdiri secara independen melainkan berada di bawah kendali Jokowi.

“Dengan ketua pasal 32 dan 35 yang diatas 5 tahun, yakni 12 tahun penjara kami nyatakan tidak sah dan kalau tetap dikerjakan dan dianggap sah maka ini yang kami sebut bahwa negara tidak lagi berada di bawah kendali hukum, tidak ada kedaulatan hukum. Dalam proses berikan hukum yang menjadi panglima bukan lagi hukum tetapi adalah Joko Widodo,” ucapnya.

JAKARTA - Rismon Hasiholan Sianipar mengaku sudah bisa tidur nyenyak setelah mengantongi surat pencabutan penetapan tersangkanya dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (15/4/2025).

"Tidur nyenyak (sudah bisa)," ujar Rismon sambil tertawa di Polda Metro Jaya, Rabu (15/4/2026).

Pengacara Rismon, Jahmada Girsang mengatakan, dia bersama Rismon dan Ketum Joman Nusantara Bersatu, Andi Azwan mendatangi Polda Metro Jaya untuk menerima SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) atas status tersangka kliennya itu. Namun, dia tak ingin mendahului pernyataan kepolisian atas SP3 Rismon sehingga dia hanya akan membocorkannya sedikit saja.

"Hari ini kami berada di Polda Metro Jaya berdiskusi dan memfinalkan SP3 Rismon Hasiholan Sianipar, finalisasi SP3, artinya sudah final. Untuk memfinalkan secara definitif hukum, besok Dirkrimum akan melakukan konferensi pers dahulu, baru kami akan memberikan konferensi pers secara total," tuturnya.

"Kami akan mengundang para pelapor yang bertiga, yaitu Lechumanan, Andi Kurniawan, dan Samuel Sweken, serta kemungkinan rekan-rekan lain dari kuasa hukum Pak Joko Widodo, besok kami undang pukul 13.00 WIB. Hari ini kami hanya menginformasikan semuanya sudah oke," jelas Jahmada lagi.

Dia menambahkan, dalam proses restorative justice atau RJ, pihaknya telah menempuh jalur yang sesuai koridor hukum dan tak ada yang dilangkahi prosesnya. Bahkan, para Pelapor dalam kasus yang menjerat kliennya itu sudah memberikan persetujuan damai.

"Pokoknya sudah di tangan saya (SP3), tapi saya tidak ingin melangkahi Pak Direktur yang begitu baik kepada kami. Kurang lebih satu setengah bulan proses pengajuan RJ dari klien kami sejak tanggal 3 Maret, sekarang sudah tanggal 15, hampir satu setengah bulan lebih sedikit, namun syukur," katanya.

Meskipun kita tidak memiliki kendali atas faktor eksternal tersebut, kita memiliki kemampuan untuk mensinkronkan kebijakan internal yang berada dalam kendali kita..,

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai diperlukan kehati-hatian dan pengkajian lebih lanjut mengenai wacana penghentian restitusi pajak sebelum dirumuskan menjadi sebuah kebijakan.

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama dalam keterangannya di Jakarta, Jumat mengatakan, hal ini penting karena akan berdampak luas terhadap kinerja dunia usaha nasional.

Menurutnya, dunia usaha memandang kebijakan fiskal perlu menjaga resiliensi di tengah dinamika geopolitik saat ini yang membawa tantangan nyata terhadap rantai pasok dan stabilitas ekonomi dunia.

“Meskipun kita tidak memiliki kendali atas faktor eksternal tersebut, kita memiliki kemampuan untuk mensinkronkan kebijakan internal yang berada dalam kendali kita. Sinkronisasi kebijakan fiskal yang selaras dengan kebutuhan sektor riil akan sangat krusial untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik dalam kondisi saat ini,” kata Siddhi.

Lebih lanjut, ia mengatakan, restitusi pajak adalah mekanisme yang telah diatur secara jelas oleh ketentuan perundang-undangan.

Dana restitusi, lanjut dia, pada dasarnya merupakan kelebihan pembayaran pajak di muka yang secara teknis seharusnya dikembalikan ke perusahaan dan akan berdampak langsung pada arus kas (cash flow) operasional perusahaan.

“Kelancaran proses restitusi pajak ini memungkinkan dunia usaha tetap memenuhi kewajiban operasional, mulai dari rantai produksi hingga pemenuhan hak-hak tenaga kerja,” ujar Siddhi.

Lebih lanjut, ia mengatakan, salah satu pilar utama iklim investasi yang sehat adalah adanya kepastian hukum.

Dengan demikian, konsistensi dalam penerapan aturan perpajakan, termasuk mekanisme restitusi pajak, merupakan sinyal fundamental bagi dunia usaha.

“Hal ini sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam merencanakan investasi jangka panjang serta menjaga kepercayaan investor terhadap stabilitas regulasi di Indonesia,” kata Siddhi.

Dunia usaha, lanjut dia, secara kolektif merupakan penopang utama PDB nasional dan motor penggerak lapangan kerja.

“Kebijakan perpajakan bukan sekadar instrumen penerimaan, namun merupakan alat stimulus untuk memastikan dunia usaha tetap kompetitif dan terus berkontribusi optimal kepada perekonomian nasional,” jelas Siddhi.

“Dengan menjaga keseimbangan antara fungsi fiskal dan likuiditas di sektor riil, kita memastikan mesin ekonomi tetap berjalan optimal untuk mencapai pertumbuhan yang kita harapkan,” imbuhnya.

Siddhi menambahkan bahwa Apindo sepenuhnya mendukung fungsi pengawasan dan audit yang dijalankan oleh otoritas perpajakan.

Ia meyakini bahwa pengawasan yang akuntabel, jika berjalan beriringan dengan pelayanan yang efisien, akan menciptakan standar tata kelola yang baik.

“Kami percaya bahwa sebagai mitra strategis, koordinasi yang harmonis antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan operasional dunia usaha adalah kunci stabilitas,” kata Siddhi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026