Proyek Strategis Nasional (PSN) tambak garam di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), dijadwalkan diresmikan oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerjanya pada 21–22 Mei 2026. Infrastruktur ini menjadi bagian dari fokus pemerintah pusat yang menempatkan wilayah NTT sebagai prioritas nasional untuk pengembangan industri garam nasional.

Untuk mendukung penuh realisasi industri strategis tersebut, Komisi IV DPR RI telah menyetujui kucuran anggaran sebesar Rp1,2 triliun. Alokasi dana yang fantastis ini diwujudkan untuk membangun pusat-pusat komoditas garam di tiga wilayah, yaitu Sabu, Kabupaten Kupang, dan Rote Ndao.

"Sebagai Wakil Ketua Komisi IV, kita ikut mendukung sehingga anggaran Rp1,2 triliun di Sabu, Kabupaten Kupang dan Rote sudah kita wujudkan dan mulai dilaksanakan," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan. Kehadiran pusat garam tersebut diproyeksikan mampu mendongkrak roda perekonomian warga di wilayah pesisir secara signifikan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pembangunan industri ini bertujuan untuk mendorong produktivitas masyarakat setempat. Pemerintah ingin memastikan agar seluruh potensi daerah dapat dikelola secara maksimal.

“Kita dukung pusat garam di NTT, begitu juga untuk udang yang akan dibangun besar-besaran di NTT dan yang ketiga kampung nelayan. Kita ingin rakyat punya produktivitas dan maju,” tandas Zulkifli Hasan. Pembangunan kawasan budidaya udang modern itu sendiri saat ini tengah berjalan di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Bisnis.com, CIREBON — Produksi garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengalami penurunan tajam pada dalam setahun terakhir. Data terbaru menunjukkan total produksi hanya mencapai 12.282,22 ton, merosot drastis dibandingkan pada 2024 yang sebesar 91.459,00 ton.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, Januarto Wibowo, mengatakan penurunan ini menjadi perhatian serius karena terjadi di tengah relatif stabilnya jumlah petambak dan bahkan meningkatnya luas lahan.

"Penurunan produksi sangat signifikan, sementara jumlah petambak hanya turun sedikit dan luas lahan justru bertambah. Ini menunjukkan adanya faktor lain yang memengaruhi hasil produksi,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan data BPS, jumlah petambak garam di Kabupaten Cirebon tercatat 1.005 orang pada 2025, sedikit menurun dari 1.017 orang pada 2024. Sementara itu, luas lahan tambak meningkat dari 1.283,20 hektare menjadi 1.324,00 hektare pada periode yang sama.

Meski demikian, hampir seluruh kecamatan penghasil garam mengalami penurunan produksi. Kecamatan Pangenan, yang selama ini menjadi sentra utama, mencatat penurunan paling drastis, dari 57.141,00 ton pada 2024 menjadi hanya 1.387,02 ton pada 2025.

Penurunan juga terjadi di Kecamatan Losari, dari 8.310,00 ton menjadi 371,29 ton, serta di Kecamatan Gebang dari 6.310,00 ton menjadi 1.211,24 ton. Kecamatan Astanajapura mengalami penurunan dari 4.182,00 ton menjadi 1.274,20 ton, sementara Mundu dari 3.589,00 ton menjadi 1.201,11 ton.

Di sisi lain, Kecamatan Kapetakan masih mencatat produksi relatif lebih tinggi dibanding wilayah lain pada 2025, yakni 5.564,64 ton, meskipun tetap turun dari 9.378,00 ton pada 2024. Hal serupa terjadi di Kecamatan Suranenggala yang turun dari 2.365,00 ton menjadi 1.272,73 ton.

Januarto menjelaskan, kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan produktivitas yang signifikan.

“Dengan luas lahan yang meningkat, seharusnya produksi bisa bertambah. Namun yang terjadi justru sebaliknya, sehingga produktivitas per hektare turun tajam,” kata dia.

Menurut dia, salah satu faktor yang diduga berpengaruh adalah kondisi cuaca yang tidak mendukung produksi garam. Produksi garam sangat bergantung pada intensitas panas matahari dan minimnya curah hujan. Ketidakpastian iklim dalam beberapa waktu terakhir diduga menghambat proses penguapan air laut menjadi kristal garam.

Selain faktor cuaca, ia tidak menutup kemungkinan adanya kendala teknis di tingkat petambak, seperti infrastruktur tambak yang kurang optimal atau perubahan pola produksi. Namun, BPS tidak melakukan kajian mendalam terkait penyebab spesifik di lapangan.

“Data ini memberikan gambaran umum. Untuk penyebab rinci, perlu kajian sektoral dari dinas terkait,” ujarnya.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menawarkan 10.673,15 hektare (ha) kawasan sentra industri garam nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) ke investor swasta.

Awalnya Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita menjelaskan K-SIGN di Rote Ndao seluas 12.597,69 ha tengah dikembangkan untuk mewujudkan swasembada garam pada 2027.

Frista menyebut tidak seluruh kawasan industri garam tersebut akan digarap pemerintah karena berdasarkan anggaran yang didapatkan KKP hanya bisa menggarap dua dari total 10 zona.

"Pengembangan kawasan industri Rote itu kan tidak mungkin pemerintah semua. Kemampuan APBN kami paling ya hanya bisa di 2 zona, sisa 8 zonanya itu harus dilakukan oleh investor," ujar Frista dalam talkshow Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri di kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (12/2).

Ia menyampaikan KKP akan menggarap industri garam zona 1 seluas 1.025 ha sedangkan zona 2 seluas 889,54 ha. Sementara itu, untuk 8 zona lainnya seluas 10.673,15 ha akan ditawarkan ke investor swasta.

"Sisanya itu nanti yang akan kita tawarkan kepada investor, termasuk nanti rekan-rekannya Pak Adhi (Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia), industri pengguna ini yang selama ini hanya memakai saja misalnya gitu ya. Nanti akan juga berkontribusi minimal mereka jadi bisa memenuhi kebutuhannya sendiri," jelas Frista.

Frista menerangkan penempatan kawasan industri garam di Rote Ndao lantaran kawasan itu memiliki berbagai kelebihan, salah satunya cuaca. Pasalnya, produksi garam sangat bergantung terhadap cuaca. Selain itu, menurutnya, kualitas air di perairan Rote Ndao juga lebih baik.

"Nah, dari kawasan ini tuh kami menargetkan ada 200 ton per hektare. Kalau dia nanti ada 10.000 ini misalnya itu dikembangkan semuanya, artinya kan dari kawasan ini insyaallah akan ada 400 ribu ton per tahun," terangnya.

Merespons tawaran tersebut, Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman mengatakan saat ini pemerintah tengah mengupayakan ekstensifikasi tambak garam. Meski begitu, tantangan besar dalam industri garam terkait logistik.

Karenanya, ia berharap kepada KKP dan PT Garam agar industri pengolahan garam bisa berdekatan dengan industri produsen makanan dan minuman sebagai pengguna garam.

"Oleh sebab itu, sekaligus saya berharap kepada KKP maupun PT Garam, kalau bisa membangun industri-industri pengolahannya di dekat industri pengguna dulu. Sebagai prioritas agar logistik ini menjadi murah, dan ini juga penting bagi industri makan minuman untuk meningkatkan daya saing," ujar Adhi.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) mengungkap penyebab garam rakyat atau garam lokal kurang diminati industri makanan dan minuman (mamin).

Ketua Umum GAPMMI Adhi S Lukman menyebut kualitas garam Indonesia masih rendah, sehingga sulit diserap untuk memenuhi standar industri pengolahan.

Menurutnya, garam lokal masih membutuhkan proses peleburan terlebih dahulu sebelum dikristalkan kembali. Proses tersebut membuat bobot garam banyak menyusut.

"Kalau garam bagus yang seperti garam Madura. Itu sebagian bagus yang KW1, itu bisa dari kristal, langsung digiling, disesuaikan, terus difortifikasi dengan iodium, sudah beres," ujar Adhi di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (12/2).

Selain dari sisi kualitas, persoalan harga juga jadi pertimbangan. Adhi mengatakan harga garam lokal lebih tinggi dari garam impor, seperti dari Australia dan India. Garam lokal dibanderol sekitar Rp2.500 per kilogram (kg), sementara di Australia berada di bawah Rp1.000 per kg.

"Saingan kita kan Australia, India. Australia itu garam sangat murah sekali, karena tinggal gali, garamnya sudah ada. Tidak usah nanam air, panen, segala macam. Tapi perkiraan menurut saya sih, kalau garam di sini kan di tingkat petani sekitar Rp2.500 per kg. Mungkin di Australia sekitar di bawah Rp1.000 per kg," imbuhnya.

Dengan demikian, ia berharap KKP dapat meningkatkan kualitas garam di petambak agar saat diolah oleh industri, penyusutan bobotnya tidak banyak.

"Kami berharap bisa fokus bagaimana meningkatkan petani untuk memproduksi garam yang berkualitas. Supaya kalau diolah ke PT Garam maupun ke industri pengolahan lainnya, itu susutnya tidak banyak," imbuhnya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengungkap harga garam mahal karena faktor logistik. Untuk mengatasinya, KKP akan menggandeng kementerian/lembaga lain untuk memperbaiki jalur distribusi garam.

"Kami harus menggandeng kementerian lain, contoh misalnya untuk perbaikan sarana. Tidak mungkin seluruh tambak (garam) di Pantura ini akan dikerjakan oleh KKP untuk perbaikan salurannya, termasuk untuk yang membuat harga garam tinggi," ujar Frista.

Frista menjelaskan perbaikan jalur distribusi garam akan menggandeng Kementerian Pekerjaan Rumah (PU) untuk perbaikan jalan dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk pembangunan pelabuhan.

"Salah satunya adalah jalur distribusi yang kurang bagus, perbaikan jalan, pelabuhan, itu kita harus menggandeng teman-teman di Kementerian PU, Kementerian Perhubungan untuk membangun pelabuhan, memperbaiki jalan," terangnya.

Pemerintah akan terus membenahi sisi hulu, termasuk meningkatkan kualitas garam rakyat bisa sesuai standar industri. KKP tengah mengembangkan teknologi pengolahan garam dan sarana penyimpanan garam.

"Ini kita lakukan perbaikan juga misalnya dengan memperbaiki saluran airnya, sehingga intake air ke petambak itu kualitasnya bagus, kemudian juga kita menyediakan sarana-sarana pengolahan seperti washing plant untuk mencuci garamnya, meningkatkan kualitasnya," tambah Frista.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka peluang investasi swasta dalam pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Total lahan tambak garam yang ditawarkan kepada investor swasta mencapai 11.776,69 hektare melalui skema pengembangan kawasan berbasis ekstensifikasi.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan pemerintah saat ini tengah mengembangkan modeling kawasan industri garam nasional di Rote lantaran memiliki keunggulan iklim dibandingkan sentra garam lain di Indonesia. Terlebih, dia menyebut faktor cuaca menjadi penentu utama rendahnya produktivitas garam nasional.

“Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik untuk produksi garam. Dia punya periode panas yang lebih panjang dan kualitas air yang lebih bagus dibandingkan Pantura Madura,” kata Frista dalam Talkshow Bincang Bahari bertajuk Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri: Tantangan & Peluang Industri Nasional di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

KKP mencatat potensi lahan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan industri garam di Rote mencapai sekitar 10.000–13.000 hektare. Pada tahap awal, pemerintah akan mengembangkan dua zona sebanyak 1.924,54 hektare sejak 2025 dan dilanjutkan pada 2026.

Sisanya, yakni delapan zona atau 11.776,69 hektare akan dibuka untuk keterlibatan investor swasta. Secara keseluruhan, sebanyak 13.701,23 hektare lahan tambak garam untuk pembangunan K-SIGN.

Menurut Frista, keterlibatan investor menjadi krusial mengingat keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah. Selain itu, KKP juga mendorong agar industri pengguna garam untuk ikut berinvestasi agar dapat menjamin ketersediaan pasokan bahan baku secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, dari kawasan tersebut, pemerintah menargetkan produktivitas mencapai 200 ton per hektare. Jika asumsi pengembangan penuh sekitar 10.000 hektare, maka produksi garam yang dihasilkan diperkirakan dapat mencapai 400.000 ton per tahun.

“Dan itu tinggal ditambah sedikit maka kebutuhan Pak Adhi [Ketua Umum Gapmmi] sudah terpenuhi. Nah itu contohnya yang sekarang sedang kami kembangkan,” lanjutnya.

Menurutnya, pencapaian target swasembada garam nasional membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk swasta. Pasalnya, pengembangan teknologi pengolahan garam tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada BUMN seperti PT Garam.

“Kemampuan APBN kami paling ya hanya bisa di 2 zona, sisa 8 zonanya itu harus dilakukan oleh investor,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat upaya peningkatan produksi dan kualitas garam nasional melalui penerapan Teknologi Evaporasi Pergaraman Tunnel-Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara menjelaskan inovasi ini mengintegrasikan sistem tunnel garam dengan mesin SWRO, sehingga memungkinkan produksi garam berkualitas tinggi berlangsung sepanjang tahun, baik pada musim kemarau maupun musim hujan.

Koswara, dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa penggunaan SWRO di sektor pergaraman merupakan yang pertama di Indonesia.

Selain meningkatkan efisiensi dan konsistensi produksi, teknologi ini juga menghasilkan air bersih sebagai produk sampingan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi keterbatasan air tawar di wilayah pesisir.

Koswara menjelaskan teknologi SWRO bekerja dengan menyaring air laut melalui proses pemisahan air tawar, senyawa garam, serta zat lain yang tidak diperlukan.

Proses ini menghasilkan air laut bersih dengan kandungan natrium klorida (NaCl) murni dan tingkat kepekatan mencapai 15 derajat Baume (BE), sehingga ideal untuk langsung memasuki tahap kristalisasi garam.

“Dengan kualitas bahan baku seperti ini, proses kristalisasi garam dapat berlangsung lebih singkat, sekitar tiga hingga lima hari dalam kondisi normal. Produksi menjadi lebih efisien, hasilnya pun lebih konsisten dan bermutu,” ujarnya.

Penerapan sistem tunnel yang terintegrasi dengan teknologi SWRO dinilai sebagai solusi tepat untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kualitas garam nasional.

Inovasi ini juga diyakini dapat mendukung keberlanjutan usaha pergaraman rakyat, terutama dalam menghadapi tantangan cuaca yang selama ini menjadi kendala utama produksi.

Ketua Koperasi Produsen Sae Nalendra Darma Raga, Kabupaten Indramayu, Carmadi, menyampaikan bahwa bantuan teknologi SWRO sangat membantu petambak garam, khususnya saat musim hujan.

Menurutnya, dengan teknologi tersebut, proses produksi tetap dapat berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada kondisi cuaca.

“Dengan sistem tunnel dan penggunaan geomembran, garam yang dihasilkan lebih putih, bersih, dan memenuhi standar industri. Dalam waktu sekitar lima hari, kami sudah bisa memanen,” katanya.

Ia berharap dukungan teknologi ini dapat mendorong semangat petambak untuk berproduksi sepanjang tahun, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan kebutuhan anggaran sekitar Rp25 miliar untuk revitalisasi tambak garam yang terdampak bencana banjir Sumatra.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan data kerusakan tambak garam di Aceh telah disampaikan dan akan masuk dalam skema pemulihan yang lebih luas.

“Kemarin [KKP] diminta secara keseluruhan bukan hanya garam. Ada juga tambak ikan dan lain-lain,” kata Koswara saat ditemui di sela-sela acara Program TFCCA Siklus Pertama di Morrissey Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Menurut Koswara, KKP tidak hanya mengusulkan perbaikan tambak melainkan juga berbagai subsektor lain yang berada dalam lingkup kewenangan kementerian tersebut dan terdampak langsung oleh bencana.

Hingga saat ini, KKP masih menunggu restu dari DPR untuk mendapatkan tambahan anggaran tersebut. Adapun dari total kebutuhan yang diajukan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, porsi untuk revitalisasi tambak garam di Aceh mencapai sekitar Rp25 miliar.

“Secara total itu, dari kami dari DJPK, itu yang dari kita ya, yang garam, itu sekitar Rp25 miliar. Itu yang di Aceh saja yang lainnya nggak ada,” jelas Koswara.

Seperti diketahui, KKP meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,71 triliun pada 2026 untuk mendukung pemulihan sektor kelautan dan perikanan yang terdampak banjir Sumatra.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan kebutuhan anggaran tersebut merupakan hasil perhitungan teknis atas kerusakan infrastruktur serta sarana usaha nelayan dan pembudidaya ikan pascabencana.

“Berdasarkan perhitungan teknis, total estimasi kebutuhan anggaran untuk pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Sumatra adalah sebesar Rp1,71 triliun,” kata Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, Rabu (14/1/2026).

Trenggono menuturkan tambahan anggaran Rp1,7 triliun tersebut diperlukan di luar pagu anggaran KKP. Alokasi anggaran tersebut dibutuhkan agar proses pemulihan sektor kelautan dan perikanan di wilayah terdampak dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Program pemulihan KKP mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dalam pemulihan ekonomi masyarakat, KKP memfokuskan intervensi pada dua hal, yakni rehabilitasi infrastruktur perikanan yang rusak akibat banjir serta bantuan sarana usaha perikanan agar nelayan dan pembudidaya dapat kembali berproduksi.

KKP mencatat banjir memberikan dampak yang cukup besar, khususnya terhadap sektor tambak. Hasil identifikasi lapangan melalui unit pelaksana teknis (UPT) menunjukkan sekitar 30.723 hektare tambak terdampak banjir. Selain itu, sebanyak 8.368 nelayan dan 3.612 kapal mengalami kerusakan atau kehilangan di tiga provinsi tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan membutuhkan dana Rp 25 miliar untuk memulihkan tambak garam di Provinsi Aceh yang rusak akibat banjir bandang.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Kelautan (DJPK) KKP, Koswara mengatakan, biaya pemulihan itu masih membutuhkan persetujuan DPR RI.

“Secara total itu dari kita ini dari DJPK, itu yang dari kita ya, yang garam itu sekitar Rp 25 miliar,” kata Koswara saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Koswara menyebut, KKP bakal memulihkan seluruh sektor terkait kelautan dan perikanan yang terdampak banjir bandang Sumatera.

Tambak garam hanya salah satu dari program pemulihan yang akan dikerjakan KKP.

Meski demikian, pemulihan tambak garam menjadi tanggung jawab direktorat yang ia pimpin, Koswara mengaku tidak ingat berapa jumlah luasan lahan terdampak. “Terdampak itu ya, sektornya ya, sektornya KKP. Ya kita ajukan kan nanti mendapat persetujuan pembiayaannya dari DPR,” tutur Koswara.

Ia mengaku tidak mengetahui dengan persis bagaimana teknis pelaksanaan pemulihan tambak garam.

Menurutnya, jika anggaran sudah tersedia KKP akan melibatkan masyarakat terdampak banjir bandang agar mereka mendapatkan pemasukan pada masa pemulihan pasca bencana. “Kalau sudah ada anggarannya pasti melibatkan semua petambaknya juga,” ujar Koswara.

Kerugian Sektor Perikanan Aceh Timur

Kompas.com/Nana Gita Foto citra satelit Aceh Timur, Aceh sebelum banjir bandang (sebelah atas) dan sesudah musibah (sebelah bawah).

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Timur, Afifullah, mengungkapkan banjir bandang pada akhir November 2025 lalu merendam ribuan hektar tambak ikan dan udang serta tambak budi daya dan produksi garam di sejumlah kecamatan.

Adapun Aceh Timur menjadi salah satu kawasan pesisir yang turut terdampak banjir bandang.

Banjir bandang yang menggenangi kawasan itu cukup lama mengakibatkan tambak ikan gagal panen.

Selain itu, banjir membawa lumpur dan sampah yang merusak ekosistem air.

"Kerusakan paling signifikan terjadi pada sektor perikanan. Banyak tambak masyarakat rusak berat, kolam budidaya jebol, ikan dan udang hanyut, serta sarana pendukung seperti pintu air, tanggul tambak, dan peralatan budidaya tidak bisa diselamatkan," kata Afifullah di Aceh Timur, Jumat (2/1/2026), dikutip dari Antara.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprediksi produksi garam nasional pada 2026 masih akan bertahan di kisaran 1 juta ton.

Perkiraan ini didasarkan pada kondisi cuaca yang diprediksi tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

“Kurang lebih sama perkiraannya, karena suasananya juga mirip-mirip. Tahun 2026 juga diprediksi hujan,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara saat ditemui di Jakarta, Selasa.

KKP mencatat produksi garam nasional, baik dari tambak rakyat maupun pelaku usaha, pada 2025 hanya sekitar 1 juta ton.

Angka ini turun hingga 50 persen dibandingkan 2024 akibat tingginya intensitas hujan yang menghambat proses pembentukan garam.

Untuk meningkatkan kualitas, KKP menjalankan program sertifikasi cara produksi garam bahan baku agar sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Sertifikasi dilakukan melalui bimbingan teknis dan pelatihan bagi petambak.

“SNI masih dilakukan, karena produksinya harus terstandardisasi. Dari tahun kemarin-kemarin juga sudah ada yang disertifikasi setelah dilatih,” kata Koswara.

Dalam kesempatan terpisah sebelumnya, Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan sertifikasi penting untuk menyelaraskan praktik pergaraman rakyat yang selama ini masih bervariasi.

Ia menyebut produksi garam rakyat umumnya dilakukan secara manual dan individual, sehingga kualitas garam yang dihasilkan juga beragam, dikenal dengan istilah K1, K2, dan K3.

Indonesia hingga kini masih bergantung pada garam impor. Produksi nasional rata-rata hanya 1–2 juta ton per tahun, sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 4,5–5 juta ton.

Kekurangan sekitar 2,5–3 juta ton ditutup dengan impor, terutama untuk kebutuhan industri yang mensyaratkan garam kualitas tinggi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan telah mengajukan anggaran sekitar Rp25 miliar untuk melakukan revitalisasi tambak garam yang rusak akibat banjir di Aceh.

“Itu nanti masuk dalam program pemulihan,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Koswara menegaskan KKP akan melakukan revitalisasi tambak garam yang terdampak, namun pelaksanaannya masih menunggu persetujuan pembiayaan dari DPR.

Ia menambahkan program pemulihan tidak hanya menyasar tambak garam, tetapi juga sektor perikanan dan kelautan lain seperti tambak ikan.

“Iya (revitalisasi) yang terdampak, yang sektornya KKP ya. Kami masih ajukan (anggaran),” kata dia menambahkan.

KKP sebelumnya melaporkan tambak garam di delapan kabupaten di Aceh rusak setelah terendam banjir. Daerah tersebut meliputi Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen.

Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita menyebut mayoritas tambak garam di wilayah itu terendam.

“Selain itu, terdapat kerusakan pada tunnel atau rumah garam, dan sekitar 50 persen garam rebus juga mengalami kerusakan,” ujarnya.

Saat ini Aceh memiliki 11 daerah sentra produksi garam, di antaranya Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan.

Di Kabupaten Pidie, misalnya, Dinas Kelautan dan Perikanan setempat mencatat pada 2025 luas tambak garam rakyat mencapai 37,18 hektare dengan melibatkan 413 petani.

Produksi garam rakyat di Pidie pada 2024 mencapai 5.083 ton, sementara total produksi garam Aceh pada tahun yang sama sebesar 12.380 ton.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat dampak banjir yang melanda wilayah Aceh turut memengaruhi sektor pergaraman.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan terdapat delapan kabupaten di Aceh yang mengalami kerugian akibat musibah banjir, khususnya pada tambak garam.

“Jadi kami sudah mendata ternyata di Aceh itu ada 8 kabupaten yang terdampak tambak garamnya akibat kejadian musibah banjir kemarin,” kata Frista dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Selasa (30/12/2025).

Secara terperinci, kedelapan kabupaten yang terdampak banjir, yakni Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen.

Dia menuturkan tambak garam di delapan kabupaten tersebut mengalami kerusakan dan terendam banjir. Kondisi ini menyebabkan kerusakan signifikan pada fasilitas pengolahan garam.

Selain beberapa rumah garam yang rusak, sekitar 50% garam perebusan dilaporkan mengalami kerusakan. Namun, KKP masih menghitung estimasi kerugian kerusakan tambak garam akibat musibah tersebut.

“Ini sambil kami hitung estimasi kerugiannya berapa, tapi secara umum itu kerusakan di 8 kabupaten, dengan jenis kerusakan tambak garamnya di mana semua tambak garam terendam oleh banjir,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Miftahul Huda mengatakan mayoritas petambak di Aceh menggunakan metode merebus air laut/air tua untuk menjadi garam. Adapun sejak 2018, KKP telah memberikan bantuan teknologi tunnel untuk mendukung metode tersebut.

“Nah ini yang terdampak adalah lokasi-lokasi seperti itu. Jadi kalau di garam rebus ya sarana dan prasarananya dan lain-lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono mengatakan sebagian besar tambak udang di wilayah terdampak banjir mengalami kerusakan parah.

“Kita ketahui bersama banyak tambak-tambak udang dan itu rata semuanya. Inilah KKP dalam hal ini cepat bereaksi,” kata Ipung dalam acara Pelepasan Ekspor Udang Indonesia Bersertifikat Bebas Cesium-137 ke AS di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Dia menuturkan, kondisi tambak udang terdampak mengalami kerusakan cukup parah. Namun ke depan, pemerintah melalui KKP akan merevitalisasi tambak udang tersebut.

“Ini kan lumpur semua. Lumpur-lumpur semua. Nanti KKP ke depannya akan revitalisasi, barangkali. Pasti akan diperbaiki pemerintah dalam hal ini,” pungkasnya.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap produksi garam di Aceh lumpuh akibat tambak garamnya terendam banjir.

Direktur Sumber Daya Kelautan DJPK KKP Frista Yorhanita mengatakan tambak garam yang terdampak banjir berada di delapan kabupaten di Aceh.

"Jadi, kami sudah mendata ternyata di Aceh itu ada 8 kabupaten yang terdampak tambak garamnya akibat kejadian musibah banjir kemarin," ujar Frista dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

Delapan kabupaten tersebut adalah Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen.

Frista menyebut tambak garam di sana rusak akibat banjir dan masih menghitung estimasi kerugiannya.

"Jadi, mayoritas di kabupaten tersebut seluruh tambak garamnya terendam oleh banjir juga terdapat beberapa kerusakan rumah garam, 50 persen garam perebusan mengalami kerusakan," tambah Frista.

Kemudian, Sekretaris DJPK KKP Miftahul Huda memastikan mayoritas petambak garam di Aceh memakai metode merebus air laut untuk menjadi garam. KKP pun langsung memberikan bantuan berupa teknologi tunnel sebagai upaya mendukung metode tersebut sejak 2018.

"KKP sejak 2018 intervensi dukungan ke Aceh itu dengan tunnel itu beberapa lokasi yang memang bagus. Lokasi bagus ini yang terdampak (bencana)," kata Huda.