Bisnis.com, CIREBON- Masyarakat pesisir Kabupaten Indramayu menyatakan penolakan terhadap rencana Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak di kawasan pantai utara Jawa Barat.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu Juhadi Muhammad mengatakan, masyarakat pembudidaya tambak menggantungkan hidup dari lahan yang selama ini mereka kelola, termasuk di kawasan Perhutani.

Menurut dia, rencana revitalisasi dinilai berpotensi mengganggu sumber penghidupan tersebut.

“Kami menolak rencana revitalisasi karena berisiko menghilangkan mata pencaharian masyarakat pesisir yang sudah berlangsung lama,” kata Juhadi, Rabu (28/4/2026).

Ia menjelaskan, selama ini masyarakat tidak mempermasalahkan status lahan selama masih dapat dimanfaatkan untuk bekerja. Namun, rencana perubahan pengelolaan tambak dalam skala besar menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya akses terhadap lahan produktif.

Selain aspek ekonomi, masyarakat juga menyoroti potensi dampak lingkungan. Juhadi menyebut, perubahan struktur lahan akibat program tersebut dikhawatirkan memperparah banjir rob yang selama ini sudah terjadi di sejumlah wilayah pesisir.

“Penggalian tambak hingga kedalaman tertentu berpotensi memperburuk kondisi lingkungan. Kami khawatir dampaknya meluas hingga ke lahan pertanian di sekitar,” ujarnya.

Perwakilan masyarakat lainnya menambahkan, penolakan tidak hanya didasarkan pada persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat pesisir secara keseluruhan.

Mereka mengkhawatirkan munculnya pengangguran dan kemiskinan baru jika lahan yang selama ini dikelola diambil alih.

Di sisi lain, Bupati Indramayu Lucky Hakim menyampaikan program revitalisasi tambak merupakan kebijakan pemerintah pusat yang memiliki landasan hukum. Pemerintah daerah, kata dia, tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program tersebut.

“Program ini merupakan kebijakan pusat. Kami tidak dalam posisi menolak atau menerima sepenuhnya,” kata Lucky.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah akan memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. Menurut dia, ruang dialog tetap dibuka agar berbagai pandangan dapat disampaikan secara langsung kepada pihak terkait.

“Kami siap memfasilitasi dan mendampingi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada kementerian maupun DPR RI,” ujarnya.

Lucky juga mengakui masih terdapat keterbatasan informasi terkait kondisi riil di lapangan, terutama mengenai lahan tambak yang masih produktif. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk melakukan verifikasi data secara bersama-sama.

“Perlu ada pendataan yang akurat, termasuk penentuan titik-titik lokasi yang terdampak program,” kata dia.

Bisnis.com, INDRAMAYU- Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa mulai memasuki tahap penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

DiKabupaten Indramayu, pemerintah menekankan keberhasilan program bergantung pada kejelasan data lahan, tahapan teknis, serta penyelesaian isu sosial di tingkat masyarakat.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),Tb. Haeru Rahayu, menyatakan revitalisasi tambak ditujukan untuk mengubah pola budidaya tradisional menjadi sistem yang lebih modern dan terintegrasi.

Target utamanya adalah meningkatkan produktivitas tambak sekaligus memperbaiki nilai ekonomi hasil perikanan budidaya.

Program ini tidak hanya mencakup Indramayu, tetapi juga meliputi tiga wilayah lain di Jawa Barat, yakniKabupaten Bekasi,Kabupaten Karawang, danKabupaten Subang.

"Seluruh kawasan tersebut memanfaatkan lahan negara yang berada di bawah penguasaan Kementerian Kehutanan, dengan skema pengelolaan lintas kementerian," kata Haeru, Rabu (8/4/2026).

Bupati Indramayu,Lucky Hakim, mengatakan tahapan awal program saat ini masih difokuskan pada proses pendataan dan pemetaan lahan. Menurutnya, langkah ini menjadi kunci sebelum masuk ke tahap berikutnya, termasuk penentuan kompensasi bagi masyarakat terdampak.

“Besaran kompensasi belum bisa ditentukan sebelum pengukuran dan pematokan lahan dilakukan secara menyeluruh,” ujarnya.

Namun, proses tersebut belum berjalan sepenuhnya mulus. Di lapangan, terdapat sebagian kelompok masyarakat yang menolak pematokan lahan sebelum adanya kepastian nilai kompensasi.

Kondisi ini menciptakan kebuntuan awal yang harus diselesaikan melalui dialog antara pemerintah dan warga.

Pemerintah daerah menilai perbedaan pandangan tersebut sebagai bagian dari dinamika yang harus dikelola. Sejumlah sosialisasi telah dilakukan, termasuk menerima aspirasi warga yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa. Pemda memastikan seluruh masukan tetap difasilitasi dan diteruskan ke pemerintah pusat.

Dari sisi tata kelola, pemerintah menegaskan seluruh proses dilakukan secara terukur dan berada dalam pengawasan. Inspektorat kementerian dilibatkan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.

Sementara itu, dari sisi skala investasi, KKP memberikan gambaran besarnya proyek revitalisasi tambak yang sedang disiapkan. Sebagai pembanding, pemerintah saat ini tengah mengembangkan tambak udang terintegrasi diWaingapudengan luas hampir 2.000 hektare dan nilai investasi mencapai Rp7,2 triliun.

Untuk kawasan Pantura Jawa, nilai investasi yang disiapkan diperkirakan jauh lebih besar, yakni mencapai tiga hingga empat kali lipat dari proyek Waingapu. Hal ini menunjukkan besarnya komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional.

KKP menegaskan, program revitalisasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup penataan ekosistem tambak secara menyeluruh. Aspek lingkungan, efisiensi budidaya, serta peningkatan kesejahteraan pembudidaya menjadi fokus utama dalam pelaksanaannya.

Meski demikian, keberhasilan program sangat ditentukan oleh penyelesaian persoalan di tingkat tapak, khususnya terkait status lahan dan penerimaan masyarakat. Tanpa kejelasan dua aspek tersebut, percepatan implementasi berpotensi terhambat.

Pemerintah pusat dan daerah sepakat untuk melanjutkan dialog sebagai jalan keluar atas perbedaan yang muncul. Koordinasi lanjutan juga dijadwalkan dengan DPRD setempat guna memperdalam pembahasan teknis program.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM memastikan dukungan pemerintah provinsi pada program revitalisasi tambak Pantura Jabar yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dedi Mulyadi mengatakan program yang saat ini memasuki tahapan persiapan pembangunan tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi warga pantai utara Jawa Barat khususnya empat kabupaten kota yakni Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang dan Indramayu.

“Ini adalah hal yang menggembirakan bagi warga Pantura karena ke depan Kementerian Kelautan akan melakukan revitalisasi terhadap tambak-tambak terlantar yang selama ini justru menjadi daerah yang seringkali terkena oleh abrasi,” katanya dikutip Senin (23/2/2026).

Menurutnya dalam program yang operasional tahap I dijadwalkan mulai pada 2027, akan menyerap ratusan ribu tenaga kerja lokal juga mendongkrak hasil budidaya perikanan Jabar. “ Akan ada ratusan ribu tenaga kerja yang terserap. Yang kedua, akan ada produktivitas perikanan yang tinggi. Yang ketiga akan terserap lapangan kerja yang cukup,” tuturnya.

Pihaknya juga menyakini ekonomi di kawasan tersebut akan tumbuh. Dedi Mulyadi sendiri menyampaikan dukungan tersebut pada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang menemuinya pekan lalu. “Pemerintah provinsi berkomitmen menunjang infrastrukturnya agar Pantura nanti. Istimewa,” paparnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar Rinny Cempaka menuturkan Pemprov Jabar dan KKP sudah menandatangani surat persetujuan program tersebut sejak 25 Juni 2025 lalu. Pihaknya bersama empat kabupaten/kota terkait akan memberikan dukungan terkait sosialisasi Kepmenhut No. 736 Tahun 2025 kepada masyarakat.

Pemerintah daerah juga turut melakukan pelaksanaan Tata Batas Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, menyiapkan AMDAL empat kabupaten, mengajukan sertifikat Hak Pakai ke ATR/BPN dan penyusunan Basic Design “Konstruksi Tahap I akan dimulai di Kabupaten Indramayu,” katanya.

Sebelum revitalisasi, menurut Rinny, kondisi tambak di pantura Jabar memprihatinkan.Tercatat 78.550 hektar tambak udang tidak produktif (mangkrak) akibat tata kelola yang tidak baik; seringkali banjir rob dan abrasi, pendangkalan saluran, serangan penyakit ikan, dan pencemaran.

Secara bertahap operasional akan dimulai pada 2027, tahap II 2028 dan tuntas pada tahap III di 2029 mendatang, dengan jumlah tenaga kerja ratusan ribu orang. “Total kebutuhan tenaga kerja dari hulu, on farm, hilir dan konstruksi mencapai 132.056 orang,” tutur Rinny.

Keputusan Menteri Kehutanan terkait pelepasan kawasan hutan untuk program ini di Pantura Jabar mencapai kurang lebih 14.000 hektare, dengan Kabupaten Bekasi mencakup 4.158 hektare, Kabupaten Karawang 6.209 hektare, Subang 1.461 hektare dan Indramayu 2.261 hektare.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memastikan 4.000 hektare dari total 7.000 hektare areal tambak di wilayah Kecamatan Muaragembong siap untuk direvitalisasi melalui program pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah provinsi.

"Secara historis Kabupaten Bekasi memiliki 7.000 hektare lahan tambak, namun saat ini yang masih aktif 4.000 hektare. Dari luas tersebut, sekitar 4.000 hektare inilah yang sudah siap dan direncanakan masuk dalam program revitalisasi," kata Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Cikarang, Jumat.

Hal itu disampaikan Asep Surya Atmaja usai menghadiri Rakor Percepatan Program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Jumat (20/2/2026).

Asep berharap dukungan program revitalisasi tambak dari pemerintah pusat mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menambah peluang kerja sehingga angka kemiskinan berkurang dan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya di Muaragembong semakin meningkat.

Menurut dia Kabupaten Bekasi memiliki potensi tambak yang cukup besar khususnya di wilayah Kecamatan Muaragembong meski luas lahan tambak aktif saat ini mengalami penyusutan dibandingkan kondisi sebelumnya.

Dia juga menyatakan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan kawasan pesisir secara terpadu. Selain revitalisasi tambak, rencana pembangunan rumah pesisir oleh pemerintah provinsi diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan secara menyeluruh.

Ia optimistis program revitalisasi ini dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis perikanan budidaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

"Jika kawasan tambak tertata dengan baik dan didukung hunian yang layak, maka pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir akan semakin kuat," ujarnya.

Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi Ida Mayani menjelaskan rapat koordinasi tersebut secara khusus membahas revitalisasi tambak yang berlokasi di Kecamatan Muaragembong sebagai tahap awal pelaksanaan program di Kabupaten Bekasi.

Ia mengaku sebagian besar tambak yang dikelola nelayan masih bersifat konvensional dengan sistem tradisional serta penataan lahan yang belum optimal. Melalui program revitalisasi, kawasan tambak akan ditata ulang dengan pendekatan yang lebih modern dan terintegrasi.

Pada tahap pertama, program revitalisasi difokuskan di Kecamatan Muaragembong, sebelum dikembangkan ke wilayah lain sesuai dengan kesiapan lahan dan perencanaan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Tambak para nelayan selama ini masih menggunakan sistem konvensional. Ke depan akan dilakukan penataan ulang dengan sistem yang lebih modern agar produktivitas meningkat dan perekonomian masyarakat, khususnya nelayan di Muaragembong, dapat berkembang lebih baik," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan kebutuhan anggaran sekitar Rp25 miliar untuk revitalisasi tambak garam yang terdampak bencana banjir Sumatra.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan data kerusakan tambak garam di Aceh telah disampaikan dan akan masuk dalam skema pemulihan yang lebih luas.

“Kemarin [KKP] diminta secara keseluruhan bukan hanya garam. Ada juga tambak ikan dan lain-lain,” kata Koswara saat ditemui di sela-sela acara Program TFCCA Siklus Pertama di Morrissey Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Menurut Koswara, KKP tidak hanya mengusulkan perbaikan tambak melainkan juga berbagai subsektor lain yang berada dalam lingkup kewenangan kementerian tersebut dan terdampak langsung oleh bencana.

Hingga saat ini, KKP masih menunggu restu dari DPR untuk mendapatkan tambahan anggaran tersebut. Adapun dari total kebutuhan yang diajukan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, porsi untuk revitalisasi tambak garam di Aceh mencapai sekitar Rp25 miliar.

“Secara total itu, dari kami dari DJPK, itu yang dari kita ya, yang garam, itu sekitar Rp25 miliar. Itu yang di Aceh saja yang lainnya nggak ada,” jelas Koswara.

Seperti diketahui, KKP meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,71 triliun pada 2026 untuk mendukung pemulihan sektor kelautan dan perikanan yang terdampak banjir Sumatra.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan kebutuhan anggaran tersebut merupakan hasil perhitungan teknis atas kerusakan infrastruktur serta sarana usaha nelayan dan pembudidaya ikan pascabencana.

“Berdasarkan perhitungan teknis, total estimasi kebutuhan anggaran untuk pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Sumatra adalah sebesar Rp1,71 triliun,” kata Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, Rabu (14/1/2026).

Trenggono menuturkan tambahan anggaran Rp1,7 triliun tersebut diperlukan di luar pagu anggaran KKP. Alokasi anggaran tersebut dibutuhkan agar proses pemulihan sektor kelautan dan perikanan di wilayah terdampak dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Program pemulihan KKP mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dalam pemulihan ekonomi masyarakat, KKP memfokuskan intervensi pada dua hal, yakni rehabilitasi infrastruktur perikanan yang rusak akibat banjir serta bantuan sarana usaha perikanan agar nelayan dan pembudidaya dapat kembali berproduksi.

KKP mencatat banjir memberikan dampak yang cukup besar, khususnya terhadap sektor tambak. Hasil identifikasi lapangan melalui unit pelaksana teknis (UPT) menunjukkan sekitar 30.723 hektare tambak terdampak banjir. Selain itu, sebanyak 8.368 nelayan dan 3.612 kapal mengalami kerusakan atau kehilangan di tiga provinsi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui banyak tambak udang terdampak banjir yang melanda beberapa provinsi di Sumatra, termasuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono mengatakan sebagian besar tambak udang di wilayah terdampak banjir mengalami kerusakan parah.

Kondisi ini mendorong KKP untuk bergerak cepat, menunjukkan respons yang sigap terhadap kebutuhan para penambak udang yang terdampak.

“Kita ketahui bersama banyak tambak-tambak udang dan itu rata semuanya. Inilah KKP dalam hal ini cepat bereaksi,” kata Ipung dalam acara Pelepasan Ekspor Udang Indonesia Bersertifikat Bebas Cesium-137 ke AS di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Pung mengungkap, kondisi tambak udang terdampak mengalami kerusakan cukup parah. Namun ke depan, pemerintah melalui KKP akan merevitalisasi tambak udang tersebut.

“Ini kan lumpur semua. Lumpur-lumpur semua. Nanti KKP ke depannya akan revitalisasi, barangkali. Pasti akan diperbaiki pemerintah dalam hal ini,” ujarnya.

Adapun, KKP telah membentuk Tim Satgas Aksi Tanggap dan Peduli Bencana Sumatra pada 1 Desember 2025. Satgas ini diharapkan dapat memastikan seluruh penanganan bencana oleh KKP berjalan terpadu, terukur, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat berdampak.

Dia menuturkan, Satgas terus menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak, terutama dalam hal pangan, dengan pendistribusian melalui jalur laut.

“Kami pastikan KKP yang akan hadir di sana. Kami melewat laut ya, yang tidak bisa lewat darat itu kan kita ada armada laut kita. Sama Lhokseumawe [Aceh], kita lewat situ. Tamiang [Aceh] itu kita lewat Langsa [Aceh] dulu. Jadi kita punya tim di lapangan juga, termasuk Sibolga,” pungkasnya.

Dalam catatanBisnis, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI/Polri, BNPB, hingga Basarnas terus melakukan evakuasi dan pengiriman bantuan untuk korban banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menyatakan bantuan dari berbagai jalur mulai masuk, meski sejumlah daerah masih terisolasi dan akses kesehatan belum sepenuhnya pulih. Dia mengatakan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten sudah mulai berdatangan sejak Senin (1/12/2025) malam.

Berdasarkan data Rekapitulasi Terdampak Bencana yang ditampilkan Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 BNPB pada Rabu (3/12/2025) pagi, jumlah korban meninggal mencapai 753 orang dan 650 orang dinyatakan hilang, serta 2.600 orang mengalami luka-luka.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari menyampaikan korban meninggal akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Rinciannya, Sumatera Utara korban meninggal dunia 294 jiwa dan hilang 155 jiwa. Kemudian, Provinsi Aceh per hari ini meninggal dunia 218 jiwa, hilang 227 jiwa,” kata Abdul Muhari dalam konferensi pers update penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Untuk Sumatra Barat, korban jiwa ada 196 jiwa dan dinyatakan masih hilang ada 117 jiwa.

Sementara itu, kabupaten yang paling terdampak di Sumatra Utara adalah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara. Distribusi logistik untuk Sumut dilakukan lewat tiga moda transportasi.

“Untuk Sumatera Utara, proses distribusi logistik tetap kita upayakan dari tiga moda transportasi. Ada jalur darat, jalur udara dan jalur laut,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap sempat muncul kekhawatiran produk udang Indonesia akan dijegal Amerika Serikat (AS) setelah isu kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) mencuat, sebelum akhirnya Negeri Paman Sam kembali membuka pintu ekspor bagi komoditas tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku sempat berdiskusi dengan jajaran internalnya mengenai kemungkinan terburuk apabila AS benar-benar menghentikan seluruh impor udang Indonesia.

“Gimana ya kalau kita benar-benar di-bannedseandainya begitu. Karena peristiwa ini kita sudah kedua kali. Nanti saya mau cerita sedikit. Kalau kita benar-benar di-banned, ini yang stress adalah saya dan Pak Menko. Karena para pembudidaya yang jumlahnya jutaan itu pasti teriak semua,” kata Trenggono dalam acara Pelepasan Ekspor Udang Indonesia Bersertifikat Bebas Cesium-137 ke AS di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Menurut Trenggono, banyak pihak sempat menghubunginya ketika isu ini mencuat. Namun kebutuhan AS terhadap pasokan udang dari Indonesia masih sangat tinggi.

“Ternyata Amerika tetap membutuhkan udang dari Indonesia, alhamdulillah. Jadi artinya sedapat mungkin Amerika menginginkan udang dari Indonesia ini masih sangat dibutuhkan dari Amerika,” tuturnya.

Menurut Trenggono, persaingan global kian sengit dengan hadirnya pemain besar seperti Ekuador, China, India, dan Vietnam. Untuk itu, pemerintah juga mempercepat revitalisasi tambak rakyat hingga 247.000.

Selain itu, KKP juga sudah mulai membangun laboratorium untuk mendeteksi potensi kontaminasi selain cesium. Di sisi lain, Trenggono menuturkan nilai ekspor udang Indonesia ke AS mencapai di kisaran US$1,6 miliar—US$2 miliar.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut keberhasilan Indonesia menembus kembali pasar AS menunjukkan kemampuan nasional dalam memenuhi standar mutu internasional.

Dia menuturkan setiap persoalan yang muncul langsung ditangani pemerintah, termasuk isu kontaminasi yang sempat mengguncang sektor perikanan.

“Indonesia mampu memenuhi standar global dan terus memperkuat sistem jaminan mutu dari hulu hingga hilir. Jadi kami mampu,” kata Zulhas.

Lebih lanjut, Zulhas menyebut dari hasil penelusuran, pemerintah menemukan satu perusahaan yang tercatat empat kali mengimpor bahan baku yang ternyata terkontaminasi. Temuan ini langsung ditindaklanjuti karena dianggap berpotensi menimbulkan gangguan serius pada rantai produksi.

“Satu perusahaan itu yang empat kali itu terkontaminasi, akhirnya kami re-ekspor ada berapa, kami juga minta dibatalkan, yang empat kali sudah masuk. Saya minta kemarin agar itu ditutup [dan] disegel sementara agar ini bahan baku yang sejenis tidak masuk lagi,” tuturnya.

Untuk itu, Zulhas menyampaikan insiden ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat standar mutu sekaligus meningkatkan diplomasi perdagangan agar produk Indonesia tetap diterima di pasar global.

Karawang (ANTARA) - Selama bertahun-tahun, ribuan hektare tambak di wilayah pesisir utara Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam kondisi tidak produktif dan nyaris teronggok mati.

Tambak-tambak yang ditinggalkan para empunya itu menjadi saksi bisu surutnya kejayaan budidaya perikanan tradisional di wilayah Karawang yang memiliki garis pantai sekitar 84,23 kilometer.

Namun kini angin segar datang melalui Asta Cita Presiden Prabowo di sektor perikanan.

Seluas 6.979,51 hektare tambak yang tersebar di lima kecamatan sekitar Karawang, Kecamatan Batujaya, Cibuaya, Cilamaya Wetan, Pakisjaya dan Tirtajaya, menjadi sasaran program revitalisasi tambak pantai utara Jawa.

Program tersebut digulirkan pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas perikanan budidaya nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam setiap kesempatan telah menyebutkan, proyek revitalisasi 78.550 hektare tambak itu dimulai dari empat kabupaten, yakni Kabupaten Bekasi, Karawang, Indramayu dan Subang.

Revitalisasi tambak dilakukan secara bertahap, di mana untuk fase pertama seluas 20.413,25 hektare akan dilaksanakan di empat daerah itu, yang dimulai dari Karawang dengan luas tambak 6.979,51 hektare.

Sedangkan untuk program revitalisasi tambak di Bekasi luasnya mencapai 8.188,49 hektare, di Subang 2.369,76 hektare dan di Indramayu seluas 2.875,48 hektare.

Direktur Ikan Air Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Ikhsan Kamil, dalam sebuah kesempatan menyebutkan dari total 20.413 hektare tambak tersebut, targetnya dapat memproduksi ikan air tawar sebanyak 144 ton per hektare atau 1,18 juta ton per tahun, dengan nilai ekonomi mencapai Rp28,2 triliun.

Tak hanya memproduksi ikan, program revitalisasi tambak ini juga diproyeksikan akan membuka sekitar 132.000 lapangan kerja baru. Sedangkan untuk skema pengelolaannya berupa Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 274 Tahun 2025.

Program revitalisasi ini berfokus pada Budi Daya Terintegrasi, yaitu pengelolaa di hulu dan hilir dalam satu ekosistem yang terintegrasi, berkolaborasi dengan sektor wasta, pemerintah daerah, masyarakat penggarap, dan industri pendukung.

Setiap kabupaten akan dikembangkan melalui sistem kluster budidaya modern dan mandiri yang dilengkapi dengan industri hulu dan hilir untuk penyediaan benih unggul, pabrik pakan, pabrik pengolahan, dan industri lain.

Industri yang akan tumbuh dari kegiatan revitalisasi ini di antaranya penyediaan induk, sarana budidaya seperti kincir, pompa, pakan, obat-obatan, hingga dukungan industri hilir untuk memperluas pasar ekspor maupun memperkuat konsumsi domestik.

Catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa Barat diperlukan agar tambak yang selama ini produktivitasnya rendah, hanya satu hingga dua ton per tahun, dapat meningkat melalui pengelolaan modern, industri, dan praktik budidaya berkelanjutan.

Melalui sistem pengelolaan tambak yang modern itu, tentu ada optimisme bersama. Kebangkitan budidaya perikanan di wilayah pantura Jawa Barat seakan-akan sudah di depan mata.

Untuk jenis komoditas perikanan yang akan dibudidayakan yaitu tilapia atau ikan nila salin. Ikan jenis ini dipilih karena berdasarkan kajian akademisi, peneliti, dan asosiasi, komoditas ini memiliki prospek lebih baik, baik dari segi daya tahan budidaya maupun peluang pasar domestik dan internasional.

Keunggulan tilapia antara lain toleransi tinggi terhadap air payau, pertumbuhan cepat, serta teknik budidaya yang relatif mudah dikuasai pembudidaya. Sehingga memberikan peluang besar untuk keberhasilan program secara berkelanjutan.

Revitalisasi tambak dengan komoditas nila salin ini berorientasi pada produksi tilapia premium berstandar ekspor, dengan ukuran panen 1 kilogram per ekor. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar global.

Bicara tambak memang bukan hal baru di wilayah pantura Jawa Barat, khususnya di Karawang. Sebab sebelumnya di Karawang sudah ada Proyek Pandu Tambak Inti Rakyat (PP-TIR) yang dibangun di era Presiden Soeharto. Proyek ini dibangun sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984.

Berbeda dengan revitalisasi tambak yang kini tengah digarap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bakal memproduksi ikan nila salin, Proyek Pandu Tambak Inti Rakyat saat itu dibangun sebagai kawasan pencontohan usaha budidaya udang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Namun sekitar tahun 1998, PP-TIR terkena dampak Reformasi 1998. Kegiatannya terhenti, bahkan saat itu terjadi penjarahan aset dan pengkaplingan lahan.

Kini PP-TIR sudah tidak ada, berubah menjadi unit kerja bernama Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang, di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hal yang perlu menjadi catatan, wilayah di pesisir utara Karawang merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang menjadi langganan terkena banjir rob. Kondisi lingkungan seperti ini perlu diperhatikan, agar nantinya proyek besar tersebut tidak sia-sia.

Sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat harus terus dikokohkan untuk melancarkan proyek revitalisasi tambak pantura di Karawang. Hal terpenting, petambak lokal tidak terusir dengan adanya proyek itu. Sebab, ada harapan besar dari para petambak lokal dengan adanya proyek revitalisasi tambak tersebut.

Sanjaya, seorang petambak di wilayah Cibuaya menyambut proyek revitalisasi tambak itu. Namun ia berharap ada keterlibatan masyarakat atau petambak lokal dalam revitalisasi tambak tersebut.

Untuk sementara ini, ia percaya program ini akan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menyerap tenaga kerja lokal, yang selama ini menjadi persoalan di daerahnya.

Sementara dalam konsultasi publik terkait penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan revitalisasi tambak, September lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan sejumlah saran dan masukan dari masyarakat setempat.

Pada dialog dalam konsultasi publik itu, sejumlah kepala desa dan para camat menekankan agar KKP memperhatikan tanaman mangrove, infrastruktur saluran air, dan keterlibatan tenaga kerja dari masyarakat lokal.

Selain itu masyarakat dan kalangan aktivis juga mengimbau agar Kementerian Kelautan dan Perikanan memperhatikan para pembudidaya lokal jika proyek revitalisasi itu sudah berjalan.

Hal lain yang disampaikan masyarakat dan kalangan aktivis ialah mengecek tanda batas lahan area revitalisasi tambak dengan tanah milik masyarakat. Sebab ada beberapa desa yang bahkan tidak mengetahui batas antara tanah negara dengan milik masyarakat.

Apapun saran dan masukan masyarakat serta dari pemerintah desa, ini perlu ditindaklanjuti, bukan hanya sekedar catatan, agar penantian program revitalisasi tambak di Karawang dapat berjalan lancar dan membangkitkan budidaya perikanan.

Kini proyek itu terus berlangsung. Pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat setempat harus terus berkolaborasi untuk kepentingan revitalisasi tambak tersebut. Sebab, jika program itu sudah berjalan, tentu saja roda perekonomian kembali berjalan di wilayah pesisir utara Karawang.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025