JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat upaya mewujudkan swasembada garam nasional melalui pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Program strategis ini diharapkan menjadi solusi atas tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor garam industri yang selama ini masih mendominasi pemenuhan kebutuhan nasional.

Pembangunan K-SIGN merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan garam. Sekaligus mendukung target swasembada garam pada 2027 sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No 17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Pemerintah Targetkan Indonesia Tak Lagi Impor Garam di 2027

KKP menjelaskan, kebutuhan garam nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2024, kebutuhan garam nasional mencapai sekitar 4,8 juta ton, namun lebih dari 55% kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor, terutama untuk kebutuhan industri yang memerlukan spesifikasi kualitas tinggi.

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia rata-rata masih impor garam lebih dari 2,6 juta ton setiap tahun. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dan memiliki potensi pesisir yang sangat besar untuk mendukung produksi garam nasional.

“Pembangunan K-SIGN di Rote Ndao adalah jawaban atas kebutuhan strategis bangsa. Program ini bukan hanya pusat produksi garam, tetapi juga simbol kemandirian, keberlanjutan, dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir Indonesia,” demikian disampaikan KKP dalam siaran persnya, Sabtu (6/6/2026).

KKP menegaskan garam bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, melainkan komoditas strategis yang menjadi bahan baku penting di berbagai sektor industri. Di sektor pangan, garam digunakan dalam produksi makanan olahan, kecap, saus, makanan kaleng hingga minuman elektrolit.

Sementara di sektor industri kimia dan manufaktur, garam menjadi bahan baku utama untuk produksi soda kaustik, klorin, kaca, sabun, deterjen, tekstil, serta pengolahan logam dan kulit. Selain itu, garam juga memiliki peran penting di sektor kesehatan dan farmasi, seperti untuk pembuatan cairan infus, oralit, antiseptik, hingga garam beryodium yang berfungsi mencegah penyakit gondok.

KKP menegaskan pembangunan K-SIGN tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan ekosistem pesisir. Hal ini untuk menepis berbagai kekhawatiran terkait dampak lingkungan.

Menurut KKP, seluruh tahapan pembangunan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk pemenuhan persyaratan lingkungan, kajian teknis, serta perizinan yang berlaku. “KKP memandang wilayah pesisir sebagai ruang hidup yang memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi yang harus dikelola secara seimbang,” tulis KKP.

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan lingkungan, KKP telah melakukan penanaman mangrove seluas 24 hektare di sekitar kawasan K-SIGN selama 2025. Program tersebut akan dilanjutkan pada 2026 dengan target penanaman mangrove seluas 100 hektare di Kabupaten Rote Ndao.

"Penanaman mangrove tidak hanya berfungsi menjaga ekosistem pesisir, tetapi juga menjadi benteng alami untuk mengurangi abrasi pantai, meredam gelombang, serta menjaga keseimbangan lingkungan pesisir," tulis KKP.

KKP juga memastikan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam seluruh tahapan pembangunan K-SIGN melalui sosialisasi, konsultasi publik, koordinasi teknis, serta berbagai forum diskusi. KKP Tangkap Kapal Asing Pengangkut 1,2 Ton Ikan Napoleon Ilegal

Pembangunan kawasan industri garam tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian meningkatkan keterlibatan tenaga kerja lokal, mendorong pertumbuhan UMKM, serta menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi pendukung di wilayah Rote Ndao.

Melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan, KKP optimistis K-SIGN akan menjadi motor penggerak swasembada garam nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. KKP menegaskan akan terus membuka ruang dialog dan menerima masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya memastikan pembangunan K-SIGN berjalan secara inklusif, transparan, dan berkelanjutan demi tercapainya kemandirian garam Indonesia.

Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus dikebut. Proyek yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini dirancang untuk memiliki kapasitas produksi hingga ratusan ribu ton garam per tahun guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya angka kebutuhan garam domestik yang mencapai kisaran 5 juta ton per tahun. Hingga saat ini, pasokan dari dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh permintaan tersebut, sehingga pemanfaatan potensi pesisir di beranda selatan Indonesia dinilai menjadi solusi krusial.

Proyek K-SIGN tidak hanya berfokus pada perluasan kuantitas hasil panen, melainkan juga pada penerapan sistem pengelolaan yang terintegrasi. Pendekatan ini diharapkan mampu mendongkrak kualitas garam yang dihasilkan agar memenuhi standar kebutuhan industri sekaligus meningkatkan efisiensi proses produksi di lapangan.

Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) selaku pelaksana konstruksi, Firmansyah, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini berorientasi pada dampak jangka panjang. Selain mengoptimalkan potensi daerah, proyek ini ditargetkan dapat memperkuat daya saing industri garam nasional di masa mendatang.

"Melalui proyek ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas, membuka peluang pertumbuhan ekonomi di daerah, serta memperkuat daya saing Indonesia ke depan," ujar Firmansyah dikutip Antara.

Selain menjadi penyokong target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah, pembangunan sentra industri ini juga diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru di NTT.

Proyek ini membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat sekitar Rote Ndao. Penyerapan tenaga kerja lokal ini mencakup pelaksana pada tahap konstruksi hingga para petani garam yang nantinya akan mengelola kawasan tambak secara berkelanjutan.

Melalui percepatan operasional kawasan, manfaat ekonomi dari proyek strategis ini diharapkan dapat segera dirasakan langsung oleh komunitas setempat.

Melalui proyek ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas

Jakarta (ANTARA) - PT Nindya Karya (Persero) tengah mengerjakan proyek pembangunan tambak garam pertamanya yang berlokasi di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) bertajuk Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN).

Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero), Firmansyah menyatakan proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi daerah sekaligus memperkuat industri garam nasional.

"Melalui proyek ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas, membuka peluang pertumbuhan ekonomi di daerah, serta memperkuat daya saing Indonesia ke depan,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Tambak garam di Rote Ndao dirancang memiliki kapasitas produksi mencapai ratusan ribu ton per tahun, lanjutnya dengan sistem pengelolaan yang terintegrasi, diharapkan mampu meningkatkan kualitas garam sekaligus efisiensi produksi.

Selain itu, proyek tersebut juga turut mendorong peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi lokal dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, baik sebagai petani garam maupun tenaga pelaksana pekerjaan.

Firmansyah menyatakan perusahaan berkomitmen untuk terus mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia melalui pembangunan infrastruktur strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

“Kami meyakini bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mendukung Asta Cita Presiden," katanya.

Sebagai pelaksana konstruksi, Firmansyah menegaskan komitmen perusahaan untuk terus berupaya menghadirkan kualitas pekerjaan terbaik dengan tetap mengedepankan kolaborasi, percepatan penyelesaian proyek, serta kontribusi nyata dalam memperkuat daya saing industri nasional dan mendukung pertumbuhan Indonesia di masa mendatang.

Sementara itu pada Jumat pekan lalu (22/5) Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau ke lokasi tersebut, didampingi oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) A. Koswara, Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) Firmansyah.

Wapres menegaskan bahwa kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri, sehingga proyek pengembangan garam di Rote Ndao dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional.

"Ini kan kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya kepedulian untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya," ujar Wapres.

Selain mendukung swasembada garam, Wapres juga menekankan pentingnya percepatan operasional kawasan agar manfaat ekonominya segera dirasakan masyarakat sekitar.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, ROTE NDAO — PT Nindya Karya (Persero) tengah menggarap proyek tambak garam di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu disiapkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan garam nasional.

Proyek tersebut menjadi proyek tambak garam pertama yang digarap perusahaan pelat merah itu. Pemerintah menilai pengembangan industri garam nasional perlu dipercepat karena kebutuhan garam domestik masih belum sepenuhnya terpenuhi dari produksi dalam negeri.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meninjau langsung lokasi proyek bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP A. Koswara dan jajaran PT Nindya Karya pada Jumat (22/5/2026).

Gibran mengatakan, kebutuhan garam nasional saat ini mencapai sekitar 5 juta ton per tahun sehingga pengembangan kawasan garam di Rote Ndao dinilai penting untuk menopang pasokan domestik. “Kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton ya. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri,” kata Gibran berdasarkan siaran pers Nindya Karta.

Pemerintah menargetkan peningkatan produksi garam nasional untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi domestik.

Tambak garam di Rote Ndao diproyeksikan memiliki kapasitas produksi hingga ratusan ribu ton per tahun. Sistem pengelolaan kawasan juga disiapkan secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi garam nasional.

Selain menopang kebutuhan industri, proyek tersebut juga diperkirakan menyerap tenaga kerja lokal, baik pada sektor produksi maupun pekerjaan konstruksi.

Direktur Utama PT Nindya Karya Firmansyah mengatakan, perusahaan akan mendukung proyek infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas dan pengembangan industri nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mendorong penguatan swasembada pangan khususnya industri garam di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal tersebut disampaikan Gibran saat meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, NTT pada Jumat (22/05/2026).

Gibran mulanya menjelaskan bahwa kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri.

Oleh sebab itu, proyek pengembangan garam di Rote Ndao dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional.

“Ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya concern untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya,” ujar Gibran.

Selain penguatan sektor pangan, eks Wali Kota Solo ini menekankan agar kawasan hilirisasi kelautan ini bisa segera difungsikan. Sebab, hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat lokal.

Salah satu dampak yang disoroti Gibran yaitu terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat. Alhasil, warga lokal pun diharapkan bisa sejahtera.

“Kita ingin ini segera bisa fungsional ya Pak ya. Kita ingin bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, warga lokal juga bisa terbantu, kesejahteraannya meningkat, dan yang paling penting multiplier effect dari pembangunan proyek ini bisa terasa," pungkasnya.

Adapun, Gibran turut melihat potensi pengembangan rumput laut dan kampung nelayan di Rote Ndao. Dalam hal ini, Gibran akan mendorong pemda dan kementerian terkait agar bisa menyiapkan fasilitas untuk menunjang aktivitas nelayan.

“Jadi kita ingin nanti di tempat-tempat yang diajukan oleh Bupati, tempat-tempat yang produktif untuk perikanannya harus ada ruang pendinginnya, ada cold storage, ada pabrik esnya untuk slurry ice dan juga nanti di situ ada SPBU khusus untuk nelayan,” pungkasnya.

Stok BBM untuk Kabupaten Rote Ndao dalam kondisi tersedia

Kupang (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Jawa Timur Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memastikan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten terselatan NKRI Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur mencukupi.

“Stok BBM untuk Kabupaten Rote Ndao dalam kondisi tersedia,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi saat dihubungi dari Kupang, Rabu malam.

Hal ini disampaikannya setelah pada Rabu (13/5) beredar isu keluhan masyarakat Kabupaten Rote Ndao kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertamax dan Pertalite.

Ahad mengatakan saat ini proses distribusi sedang dilakukan. Pihaknya memastikan pasokan BBM baik subsidi maupun non subsidi mencukupi dan penyaluran tepat sasaran sesuai peruntukan.

Ahad menegaskan pada Selasa (12/5) kemarin juga telah masuk suplai BBM dengan muatan 60 Kiloliter untuk Pertalite, 40 KL Pertamax, 35 KL Biosolar, dan 5 KL Pertamina Dex.

Dengan adanya suplai yang baru masuk ini, dipastikan kebutuhan BBM baik subsidi maupun non subsidi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat Rote Ndao.

Dia juga memastikan, proses penyalurannya juga sesuai peruntukannya sebagaimana ditetapkan pemerintah, baik BBM subsidi maupun non subsidi.

“Sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, Pertamina Patra Niaga terus menjalankan komitmennya dalam penyediaan BBM subsidi sesuai kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal ini BPH Migas,” tambah dia.

Dia juga menambahkan Pertamina tidak menoleransi lembaga penyalur yang melanggar ketentuan dan melakukan kecurangan dalam pelayanan kepada konsumen.

Apabila ditemukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi lebih lanjut dan bisa sampai dengan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kemampuan APBN kami paling hanya bisa di dua zona. Sisa delapan zonanya itu harus dilakukan oleh investor

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melibatkan investor dalam pengembangan Sentra Industri Garam Nasional di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, guna mempercepat peningkatan produksi dan mendukung target swasembada garam nasional.

Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita di Jakarta, Kamis, mengatakan pengembangan kawasan industri garam membutuhkan dukungan berbagai pihak, karena pemerintah tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan secara mandiri.

Dia menyampaikan pengembangan kawasan industri garam di Rote Ndao dirancang dalam beberapa zona produksi.

KKP menyebut kemampuan pembiayaan pemerintah melalui APBN hanya mencakup sebagian zona, sementara sisanya memerlukan investasi dari pihak swasta.

"Pengembangan kawasan industri Rote itu kan tidak mungkin pemerintah semua. Kemampuan APBN kami paling hanya bisa di dua zona. Sisa delapan zonanya itu harus dilakukan oleh investor," kata Frista dalam Gelar Wicara Bincang Bahari bertajuk 'Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri: Tantangan & Peluang Industri Nasional'.

Menurut dia, keterlibatan investor dinilai penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur produksi, fasilitas pengolahan, serta penerapan teknologi yang dibutuhkan guna meningkatkan kapasitas dan kualitas garam nasional.

Kebutuhan garam nasional yang besar, termasuk untuk sektor industri, menuntut peningkatan produksi secara signifikan.

Kapasitas produksi yang ada saat ini dinilai belum mencukupi apabila hanya mengandalkan satu badan usaha.

Pengembangan teknologi produksi juga menjadi bagian penting dalam strategi peningkatan produksi garam. Teknologi dinilai mampu membantu mengatasi keterbatasan kapasitas serta meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil produksi.

KKP menilai sinergi antara pemerintah, BUMN, pelaku usaha, dan investor swasta menjadi kunci dalam mempercepat pengembangan sentra industri garam dan memperkuat rantai pasok nasional.

"Saya juga pikir PT Garam juga tidak mungkin melakukan semuanya untuk memenuhi kebutuhan (konsumsi garam) 5 juta ton per tahun, butuh banyak (investor) dan PT Garam mungkin juga berat," ucapnya.

Lebih lanjut Frista menjelaskan Rote dipilih sebagai sentra industri pergaraman nasional karena memiliki keunggulan di antaranya periode panas lebih panjang dan kualitas air laut yang mendukung produksi garam berkualitas tinggi dibanding sejumlah sentra lainnya.

Kawasan itu memiliki potensi pengembangan tambak seluas 10.000 hingga 13.000 hektare yang dirancang menjadi pusat produksi garam skala industri.

Pada tahap awal, pemerintah memulai pengembangan zona prioritas sebelum membuka peluang investasi untuk memperluas kapasitas produksi kawasan tersebut.

Target produktivitas kawasan dirancang mencapai 200 ton per hektare guna mendukung peningkatan pasokan garam industri nasional.

Dengan pengembangan penuh, kawasan ini diproyeksikan menghasilkan ratusan ribu ton garam per tahun untuk mengurangi ketergantungan impor.

Ia menambahkan modeling kawasan Rote juga akan mengintegrasikan teknologi produksi guna meningkatkan efisiensi dan menjaga standar kualitas industri.

Melalui kolaborasi tersebut, KKP berharap target swasembada garam dapat tercapai sesuai rencana di 2027, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan

"Nah, ini penting kita menggandeng investor-investor lain terutama pihak-pihak swasta untuk sama-sama mewujudkan swasembada garam ini," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PT Pertamina Patra Niaga Jawa Timur Bali Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menyatakan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur terhambat karena cuaca buruk dalam beberapa pekan terakhir.

"Kondisi cuaca ekstrem menyebabkan aktivitas pelayaran pengangkut BBM dari Kupang ke wilayah kepulauan mengalami penundaan," kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi dalam keterangan di Kupang, Sabtu (24/1) dikutip dari Antara.

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan penyebab pemadaman listrik di Kabupaten Rote Ndao karena alasan pasokan BBM untuk PLN di wilayah itu terhambat karena cuaca buruk.

Ahad menjelaskan bahwa cuaca buruk sejak 13 Januari 2026 mengakibatkan diterbitkannya edaran larangan berlayar oleh KSOP Kupang sehingga distribusi energi ke beberapa wilayah tidak dapat dilakukan secara optimal.

"Imbas keterbatasan pasokan BBM untuk pembangkit listrik, sempat dilakukan pemadaman dari PLN," ujar dia.

Namun untuk mencegah tidak beroperasinya SPBU di Rote Ndao, seluruh SPBU di Kabupaten Rote Ndao tetap beroperasi dengan menggunakan genset dari pagi hingga sore hari guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Ahad menambahkan, Pertamina Patra Niaga juga telah melakukan penyesuaian penyaluran SPBU kepada masyarakat sejak Kamis (22/1) dengan pertimbangan untuk menjaga stok sembari menunggu update dari KSOP terkait izin berlayar kapal.

"Koordinasi dengan KSOP dan BMKG Rote Ndao terkait kendala cuaca buruk juga telah dilaksanakan untuk update berkala terkait persetujuan berlayar mengingat potensi kondisi stok kritis BBM di Pulau Rote," ujar dia.

Lebih lanjut, kata dia, Terminal BBM Tenau sebagai supply point telah mengajukan permohonan prioritas sandar dan loading untuk kapal tujuan wilayah Rote Ndao, termasuk Sabu Raijua.

Koordinasi dengan Pemkab Rote Ndao dan APH pun dilaksanakan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan seperti pelangsir dan melakukan blokir nopol bagi kendaraan yang terindikasi pelangsir.

"Terakhir seluruh SPBU telah diarahkan untuk menyalurkan BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengutamakan penjualan kepada kendaraan," tambah dia.Ahad menambahkan Pertamina Patra Niaga dalam praktiknya selalu memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi.

Dalam proses distribusi, Pertamina masif melaksanakan pemantauan di lapangan sebagai upaya memastikan stok mencukupi, termasuk koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan distribusi.

Selanjutnya Pertamina Patra Niaga terus melakukan koordinasi intensif dengan KSOP, BMKG, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum untuk percepatan distribusi setelah kondisi cuaca memungkinkan.

Selain itu, penyesuaian penyaluran BBM dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok dan mencegah terjadinya kondisi kritis.

Kawasan sentra garam di Rote Ndao muncul sebagai harapan baru dalam pergaraman nasional

Jakarta (ANTARA) - Indonesia hingga saat ini masih bergantung pada garam impor. Produksi nasional rata-rata hanya berkisar 1 juta–2 juta ton per tahun, angka yang sangat dipengaruhi anomali cuaca.

Sementara itu, kebutuhan garam dalam negeri mencapai 4,5 juta–5 juta ton setiap tahun. Ketimpangan ini membuat Indonesia harus menutup kekurangan dengan impor sekitar 2,5 juta–3 juta ton, terutama untuk kebutuhan industri yang mensyaratkan kualitas tinggi.

Garam bukan hanya pelengkap di dapur. Komoditas ini juga merupakan bahan baku industri pangan, kosmetik, tekstil, farmasi, kimia, hingga pengeboran minyak.

Salah satu persoalan utama mengapa Indonesia masih bergantung pada impor adalah kualitas garam lokal. Sebagian besar garam rakyat hanya memiliki kadar Natrium klorida atau NaCl maksimal 94 persen, sementara standar industri mensyaratkan minimal 97 persen.

Selain kualitas, faktor cuaca juga menjadi penentu. Petambak garam di Indonesia sangat bergantung pada sinar matahari untuk proses penguapan.

Pada 2025, misalnya, curah hujan tinggi dan musim kemarau yang singkat menyebabkan produksi anjlok hingga 50 persen, hanya sekitar 1 juta ton per 2 Desember 2025.

Kebergantungan pada cuaca membuat produksi garam tidak menentu dari tahun ke tahun.

Meski penuh tantangan, garam tetap menjadi denyut ekonomi di sejumlah daerah. Catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2024 menunjukkan 10 provinsi menjadi produsen utama pergaraman Indonesia.

Jawa Timur menjadi provinsi penghasil garam terbesar dengan 863.332 ton, disusul Jawa Tengah 536.613 ton dan Jawa Barat 211.044 ton. Nusa Tenggara Barat menambah 41.866 ton, Sulawesi Selatan 30.099 ton, sementara NTT menyumbang 15.794 ton.

Namun, angka tersebut masih belum cukup untuk menutup kebutuhan nasional. Karena itu, pemerintah mendorong pengembangan sentra-sentra produksi baru sekaligus memperkuat tambak yang sudah ada.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional pada Maret 2025. Regulasi ini menjadi landasan ambisi swasembada garam pada 2027.

Harapan baru dari Rote Ndao

Salah satu proyek besar untuk mencapai swasembada adalah pengembangan kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan pemerintah telah memulai pembangunan tambak baru beserta infrastruktur pendukungnya, dengan target mulai berproduksi pada Maret 2026.

Pemerintah menyiapkan 10 ribu hektare lahan dengan target produksi 2 juta ton per tahun. Kawasan ini juga akan dilengkapi pabrik pemurnian atau washing plant untuk memastikan kualitas garam sesuai standar industri.

Koswara menyatakan NTT dipilih karena memiliki iklim ideal dengan enam hingga tujuh bulan musim kemarau per tahun. Rote Ndao bahkan dinilai memiliki karakter geografis mirip dengan lokasi tambak garam kelas dunia seperti Dampier, Australia.

Selain ekstensifikasi di Rote Ndao, KKP juga fokus pada intensifikasi tambak yang sudah ada.

Program intensifikasi difokuskan di Indramayu, Cirebon, Pati, dan Sabu Raijua melalui revitalisasi tambak, perbaikan saluran air, pembangunan gudang penyimpanan, serta pemberian sarana prasarana guna meningkatkan produksi.

KKP juga membangun gudang berkapasitas 2.000–7.000 ton agar garam rakyat bisa disimpan dengan baik dan kualitasnya terjaga. Kemudian, perbaikan saluran air dilakukan untuk mengatasi keterbatasan kualitas air laut di Pantura Jawa yang kerap terkendala sedimentasi.

Selain infrastruktur, KKP mulai memperkenalkan teknologi tepat guna. Salah satunya adalah penggunaan geomembran untuk mempercepat proses evaporasi.

KKP juga mulai mengembangkan teknologi sea water reverse osmosis (SWRO) yang mampu menghasilkan garam langsung dari air laut dengan kadar NaCl tinggi.

Dengan inovasi ini, pemerintah berharap kualitas garam rakyat bisa meningkat hingga kadar NaCl di angka 97 persen, sesuai kebutuhan industri. Teknologi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tambak hingga 30 persen.

Langkah penting lain adalah penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) cara produksi garam bahan baku yang baik melalui metode evaporasi terbuka.

Standar ini mencakup prinsip pengendapan bertingkat, pengelolaan lahan dan air, serta panen terstandardisasi.

Produksi garam bahan baku yang terstandardisasi ini diyakini dapat menjadi solusi karena selama ini produksi garam rakyat dilakukan secara manual dan individual sehingga kualitasnya beragam.

Dengan adanya SNI, pemerintah berharap produksi garam rakyat bisa seragam memiliki kualitas K1, artinya kadar NaCl minimal 97 persen dan memenuhi standar industri.

KKP juga melakukan sertifikasi petambak, termasuk calon petambak di Rote Ndao. Sertifikasi ini memastikan petambak memiliki keahlian untuk menghasilkan garam sesuai kebutuhan industri.

Mengejar swasembada

Meski dasar hukum sudah jelas melalui Perpres 17/2025, ambisi swasembada garam tidak bisa hanya berhenti di atas kertas.

Upaya menyeluruh dari hulu hingga hilir mutlak diperlukan untuk mewujudkan swasembada garam. Di sisi hulu, misalnya, petambak harus dibekali pelatihan dan dukungan agar mampu menghasilkan garam berkualitas sesuai standar industri.

Bantuan sarana produksi, teknologi, serta pendampingan penyuluh menjadi kunci agar garam rakyat tidak lagi berhenti di pasar konsumsi, tetapi bisa menembus kebutuhan industri dengan kadar NaCl minimal 97 persen.

Sementara itu, di sisi hilir, kebijakan yang dibutuhkan mencakup pemberian insentif bagi industri agar menyerap garam lokal, pembangunan fasilitas pemurnian, serta penyediaan gudang penyimpanan berkapasitas besar.

Langkah-langkah ini akan memastikan garam rakyat tetap terjaga kualitasnya dan memiliki jalur distribusi yang jelas menuju pasar industri.

Namun, tantangan lain muncul dari biaya logistik. Garam dari wilayah timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur, membutuhkan ongkos pengiriman lebih mahal ke pusat industri di Jawa.

Tanpa solusi konkret, industri bisa saja tetap memilih impor yang lebih murah dan dianggap lebih rasional.

Karena itu, pemerintah perlu memberikan insentif bagi industri yang menyerap garam dalam negeri. Kepastian pasar akan mendorong petambak meningkatkan produksi sekaligus menyejahterakan mereka.

Kawasan sentra garam di Rote Ndao muncul sebagai harapan baru dalam pergaraman nasional. Jika digarap dengan pendekatan modern, kawasan ini berpotensi besar mengurangi ketergantungan impor sekaligus mewujudkan pemerataan ekonomi di desa-desa.

Rote Ndao, dengan iklim kemarau panjang dan karakter geografis yang mirip lokasi tambak kelas dunia, bisa menjadi motor penggerak swasembada garam.

Namun, semua itu tidak akan berarti tanpa upaya menyeluruh. Swasembada tidak boleh berhenti sebagai jargon tahunan.

Target 2027 harus diwujudkan dengan kerja nyata: memperkuat produksi di hulu, meningkatkan kualitas melalui teknologi dan standar, serta memastikan garam rakyat terserap industri dengan harga yang adil.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membeberkan strategi untuk mencapai target swasembada garam pada 2027.

Swasembada garam ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Awalnya Direktur Sumber Daya Kelautan Frista Yorhanita mengatakan produksi garam nasional saat ini hanya sejumlah 2 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan garam untuk konsumsi maupun industri mencapai 4,5 juta hingga 5 juta ton per tahun.

"Saat ini memang harus kita akui bahwa kita masih melakukan impor garam terutama untuk kebutuhan garam industri, baik itu untuk industri CAP (Chlor Alkali Plant/industri kimia dasar), aneka pangan, maupun farmasi," ujar Frista dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

"Sehingga memang kita masih perlu melakukan impor sebesar sekitar 2,6 sampai dengan 3 juta ton per tahunnya," tambahnya.

Dengan begitu, KKP saat ini sedang memfokuskan dua program untuk mencapai swasembada garam pada 2027, yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Intensifikasi adalah bagaimana meningkatkan produksi dari sentra-sentra garam yang memang sudah existing ada selama ini. Sementara itu, ekstensifikasi adalah melakukan pembukaan lahan baru untuk mengembangkan tambak garam baru.

"Untuk tahun 2025 ini ada dua program yang kami fokuskan. Yang pertama adalah intensifikasi dan ekstensifikasi," ujar Frista.

Pada 2025, program intensifikasi dilakukan di Indramayu, Cirebon, Pati, dan Sabu Raijua, sedangkan untuk ekstensifikasi dilakukan di Kabupaten Rote Ndao.

"Untuk ekstensifikasi tadi saya sampaikan kita sudah melakukan pembangunan atau pembukaan tambak baru. Kita mulai membangun dari membangun pond-pond nya, pond 0 sampai dengan pond 4. Kemudian meja kristal. Kemudian juga kita bangun fasilitas pendukungnya seperti gudang, perkantoran untuk apa? Ini untuk nanti di 2026 kita harapkan sudah mulai berproduksi garam dari Rote Ndao ini," ujarnya.

Selain itu, upaya lainnya untuk mencapai swasembada garam adalah dengan peningkatan produksi pada tambak-tambak garam yang berada di Pantai Utara Jawa (Pantura).

Saat ini, rata-rata produksi di kawasan tersebut masih sebanyak 100-120 ton per hektare sehingga diharapkan bisa meningkat 30 persen menjadi 120-150 ton per hektare pada tahun depan.

Frista juga mengungkap capaian produksi garam per 2 Desember 2025, baik dari tambak rakyat maupun pelaku usaha menghasilkan garam sebanyak 1.009.845 ton per tahun.

"Jadi memang ini mengalami penurunan karena memang faktor cuaca, bahwa memang tahun ini cuaca lebih dominan pada hujan sehingga ini sangat mempengaruhi proses pembentukan garam kemudian di 2025," jelas Frista.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sertifikasi hak tanah atas 9 pulau kecil di Indonesia sepanjang tahun ini.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DJPK KKP Ahmad Aris mengatakan sertifikasi dilakukan di pulau-pulau kecil terluar di Indonesia yang berpotensi dikembangkan secara ekonomi dan melibatkan masyarakat.

"Kita juga melakukan sertifikasi hak tanah di pulau-pulau kecil. Terutama pulau-pulau kecil terluar seluruh Indonesia dan pulau-pulau kecil yang potensial untuk dikembangkan secara ekonomi dan melibatkan masyarakat," ujar Aris dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

Selain itu, Aris menegaskan sertifikasi dilakukan untuk mengamankan pulau-pulau kecil di Indonesia, salah satunya Kepulauan Balabalakang, Sulawesi Barat.

"Sertifikasi itu untuk lahannya KKP dalam rangka mengamankan pulau-pulau kecil. Jadi contoh yang 9 (pulau kecil) tahun ini itu posisinya di Balabalakan itu dekat dengan ibu kota negara yang baru (IKN)," tambahnya.

Kemudian, dalam proses pengembangan sertifikasi tahap pertama sebesar 1.000 hektare (ha), seperti di lokasi tambak garam di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur terdapat kolaborasi dalam penggunaan lahan.

Kolaborasi penggunaan lahan sebanyak 500 ha untuk masyarakat, 200 ha untuk pemerintah daerah (pemda), dan 300 hektare untuk KKP.

"Di situ ada kolaborasi di dalam penggunaan lahan supaya kegiatan ekonomi yang dilakukan di samping memberikan manfaat kepada negara nasional juga pemda dan masyarakat," jelas Aris.

Lebih lanjut, Aris juga menyebut KKP terus mendorong untuk semua pulau-pulau kecil di Indonesia untuk bisa disertifikasi dan selanjutnya akan dicarikan investor dari luar negeri.

"Begitu dikerjasamakan di situ ada negara, ada masyarakat, tapi KKP yang mencari investor," pungkasnya.

Daftar Isi

• Kualitas Setara Australia
• Dua Teluk, Satu Misi
• Keterlibatan PT Garam
• Garam, Lapangan Kerja, dan Harapan Baru
• Harapan dari Selatan: Dari Rote untuk Negeri

Jakarta, CNBC Indonesia - Di ujung selatan Indonesia, tepat di perbatasan dengan perairan Australia, terbentang sebuah pulau kecil yang kini memegang harapan besar bagi kemandirian garam nasional. Namanya Rote Ndao, kabupaten terluar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang selama ini dikenal karena keindahan lautnya. Kini, pemerintah menetapkannya sebagai jantung baru industri garam nasional.

Lewat proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN), Rote Ndao disiapkan menjadi sentra produksi garam modern terbesar di Indonesia. Dari pulau yang berangin laut stabil, sinar matahari berlimpah, dan curah hujan rendah inilah, pemerintah menaruh harapan besar untuk mengakhiri ketergantungan impor garam dan mencapai swasembada pada tahun 2027 mendatang.

Tambak garam di Rote bukanlah proyek biasa. Luas total lahannya mencapai 13.869 hektare, terbagi dalam 10 zona berdasarkan topografi dan morfologi wilayah. Tahap pembangunan dilakukan bertahap selama tiga tahun. Tahap pertama dimulai tahun 2025 dengan luas 1.193 hektare dan anggaran Rp749,91 miliar. Tahap kedua akan berjalan tahun 2026 seluas 9.541 hektare dengan dana Rp853,11 miliar, dan tahap ketiga pada 2027 mencakup 3.135 hektare. Total investasi proyek ini mencapai Rp2 triliun, di luar pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan proyek ini didukung penuh oleh Presiden Prabowo Subianto.

"(Anggaran) sementara kita siapkan Rp2 triliun, 2 tahun ini. Nggak ada masalah, kita didukung presiden. Rp2 triliun itu khusus diberikan oleh presiden (di luar pagu KKP)," kata Trenggono saat peluncuran K-SIGN di Rote Ndao, NTT, Selasa (3/6/2025).

Trenggono menjelaskan, tahap awal pembangunan diharapkan rampung pada akhir 2025 dan produksi perdana dijadwalkan dimulai pada Maret 2026.

"Pembangunan (tahap 1) tahun ini seharusnya selesai, sehingga awal 2026, bulan Maret, harus sudah produksi," ujarnya.

Kualitas Setara Australia

Adapun proyek ini digadang menjadi tonggak kemandirian industri garam nasional. Dengan luasan mencapai 13.869 hektare, K-SIGN ditargetkan memproduksi 2,6 juta ton garam per tahun, bahkan berpotensi mencapai 3 juta ton. Trenggono menegaskan, kualitas garam dari Rote akan setara dengan garam premium asal Dampier, Australia Barat, salah satu penghasil garam terbaik di dunia.

Ia mengungkapkan, hasil uji laboratorium menunjukkan air laut di Rote Ndao memiliki salinitas sangat tinggi dan bebas dari logam berat seperti kadmium, merkuri, maupun timbal.

"Air yang ada di danau itu sudah dicek oleh Pak Dirjen (Pengelolaan Kelautan KKP). Hasil laboratoriumnya sangat bagus, kandungan besinya nol, lalu mineral lain-lain, logam-logam juga nol. Jadi sangat bagus. Sehingga dengan demikian kita meyakini ini setara dengan Dampier, setara dengan Australia. Karena kalau kita tarik garis lurus, sama ini satu garis dengan Dampier," tutur dia.

Kondisi geografis Rote yang sejajar dengan Dampier, membuatnya memiliki karakter perairan yang hampir sama. Pemerintah pun optimistis kualitas garam dari kawasan ini bisa langsung diserap industri, terutama untuk kebutuhan garam industri dan farmasi.

Dua Teluk, Satu Misi

Secara lokasi, kawasan tambak garam tahap pertama dibangun di lahan yang diapit dua teluk besar di pesisir selatan Rote. Dari kedua teluk itulah air laut akan dialirkan ke tambak untuk melalui proses penguapan alami hingga terbentuk kristal garam putih.

Dengan kondisi iklim kering dan sinar matahari yang konsisten sepanjang tahun, Rote dinilai sebagai lokasi paling ideal di Indonesia untuk membangun tambak garam berskala industri. Proyek K-SIGN sendiri tidak hanya membangun tambak, tetapi juga ekosistem industri garam modern dari hulu ke hilir. Pemerintah merancang kawasan ini sebagai model rantai pasok nasional, mulai dari pengumpulan air laut, penguatan, pemekatan, panen, hingga pengemasan dan distribusi.

"Ini bukan hanya soal garam, tapi juga tentang kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan industri. Dari pulau kecil di ujung selatan negeri, Indonesia bisa bangkit sebagai negara produsen garam industri kelas dunia," kata Trenggono.

Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan peninjauan sekaligus melihat langsung penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan modeling lahan garam, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Bupati Rote Ndao di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan peninjauan sekaligus melihat langsung penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan modeling lahan garam, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Bupati Rote Ndao di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Keterlibatan PT Garam

Dalam skema besar K-SIGN, PT Garam ditunjuk sebagai BUMN penggerak utama. Trenggono menjelaskan, pemerintah hanya berperan di sisi produksi hulu, sementara PT Garam akan menjadi pengelola di hilir.

"PT Garam harus berperan di sini, karena pemerintah tidak bisa berperan sebagai pelaku. Kita produksi di hulu, kemudian kita serahkan kepada PT Garam di hilirnya," jelas Trenggono.

Sementara itu, Direktur Utama PT Garam, Abraham Mose menyampaikan bahwa perusahaan kini fokus membangun infrastruktur pendukung seperti dermaga di kawasan industri untuk memudahkan proses pengangkutan garam.

"Kita siapkan proses produksi yang cepat, termasuk packaging dan hilirisasi, sehingga garam yang keluar dari Rote ada yang berupa bahan baku maupun garam olahan yang siap dipakai," kata Abraham dalam Danantara BUMN Perfomance di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Tahap pertama pembangunan dilakukan di lahan seluas 1.100 hektare, dengan rencana perluasan hingga 2.500 hektare. Abraham menuturkan, PT Garam akan menggunakan teknologi pengolahan yang menyesuaikan kondisi alam Rote.

"Teknologi yang digunakan saat ini, bisa dikatakan teknologi yang sudah ada, di mana ada air laut yang masuk di selat dan membentuk satu yang secara natural menghasilkan garam. Itu bisa dikatakan lantai garam pertama yang kita akan alirkan ke meja kristal," jelasnya.

Garam, Lapangan Kerja, dan Harapan Baru

Selain menopang industri, proyek ini juga menjadi sumber penghidupan baru bagi masyarakat Rote. Abraham memperkirakan, industri garam di kawasan ini akan menyerap 25 hingga 26 ribu tenaga kerja, dan bisa mencapai 50 ribu orang pada masa panen.

"Pendapatan yang dihasilkan bisa dua sampai dua setengah kali UMR (upah minimum regional) di sana. PT Garam juga merangkul para petambak garam rakyat supaya bisa ikut mendukung swasembada garam nasional," kata dia.

Abraham menambahkan, jika produksi di lahan 13 ribu hektare berjalan penuh, nilai ekonomi yang dihasilkan dapat mencapai Rp3-4 triliun per tahun. Namun, tantangan tetap ada, terutama akibat perubahan iklim yang membuat pola musim sulit diprediksi.

"Namun Alhamdulillah, karena PT Garam punya ladang yang cukup luas dan dengan pola yang disesuaikan dengan cuaca, kita masih tetap bisa panen," ujarnya.

PT Garam pun berupaya menarik minat para investor untuk ikut bersama mengembangkan industri garam di tanah Air. Perusahaan tersebut juga hendak menggandeng pemerintah melalui Danantara untuk mendanai proyek sentra industri garam atau K-SIGN di Rote Ndao.

Abraham mengaku, pihaknya sudah menyiapkan proposal kepada Danantara untuk pengembangan Sentra Industri Garam Rote Ndao. Hal ini demi mempercepat proses menuju swasembada garam nasional.

"Tentunya campur tangan pemerintah, campur tangan negara kita perlukan," ucap dia.

Pada akhirnya, Sentra Industri Garam atau K-SIGN di Rote Ndao sangat penting. Pasalnya, kebutuhan garam nasional mencapai 5 juta ton - 5,5 juta ton per tahun. Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 17 Tahun 2025, Indonesia mesti mengurangi impor garam secara bertahap dan membangun industri garam yang mandiri.

Untuk mencapai swasembada garam, Indonesia mesti mampu memproduksi setidaknya 5,3 juta ton per tahun. Saat ini, Indonesia baru mampu memproduksi setengah dari angka tersebut. Maka dari itu, pengembangan Sentra Industri Garam atau K-SIGN di Rote Ndao perlu segera direalisasikan.

Harapan dari Selatan: Dari Rote untuk Negeri

Rote Ndao kini bukan lagi sekadar pulau di batas negeri. Dari hamparan tambak yang diapit dua teluk biru, Indonesia menanam harapan baru akan kemandirian. Ketika matahari memantul di atas kristal garam putih, di situlah tekad bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri semakin nyata. Dari ujung selatan negeri, Indonesia bersiap menjadi produsen garam industri kelas dunia.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]