Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong peningkatan kematangan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai langkah strategis untuk menekan angka kecelakaan kerja dan mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif, serta berdaya saing.

“Pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri, tetapi juga memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan dan dapat bekerja secara aman, sehat, dan bermartabat. Karena itu, K3 harus menjadi fondasi utama keberlanjutan industri nasional,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Wamenaker Afriansyah Noor mengatakan, meski tren kecelakaan kerja menunjukkan penurunan, risikonya masih menjadi tantangan nyata di dunia usaha dan industri.

Berdasarkan data yang ada, jumlah kasus kecelakaan kerja pada tahun 2024 tercatat sebanyak 462.241 kasus, sedangkan pada tahun 2025 mencapai 319.382 kasus.

Afriansyah menegaskan bahwa upaya pencegahan kecelakaan kerja tidak cukup hanya melalui pemenuhan aspek administratif dan kepatuhan terhadap regulasi K3.

Ia menilai, dibutuhkan transformasi yang lebih mendasar melalui pembentukan budaya keselamatan yang tertanam dalam nilai organisasi, perilaku kerja, dan praktik kepemimpinan sehari-hari.

“Budaya keselamatan yang matang akan mendorong perilaku kerja yang lebih aman, pengendalian risiko yang lebih efektif, serta kemampuan organisasi dalam mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Karena itu, peningkatan kematangan budaya keselamatan harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Afriansyah menjelaskan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa organisasi dengan tingkat kematangan budaya keselamatan yang lebih tinggi cenderung memiliki angka insiden yang lebih rendah dan kinerja keselamatan yang lebih baik.

Oleh karena itu, penilaian budaya K3 menjadi instrumen penting untuk mengetahui kondisi aktual organisasi sekaligus menentukan langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.

Selain itu, Afriansyah mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti hasil penilaian tersebut melalui penyusunan rencana aksi yang jelas, penguatan kepemimpinan keselamatan, peningkatan komunikasi risiko, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.

“Keberhasilan peningkatan kematangan budaya keselamatan membutuhkan komitmen seluruh pihak. Perusahaan, pimpinan unit kerja, pekerja, serikat pekerja, hingga pengelola kawasan industri harus bergerak bersama membangun budaya keselamatan yang kuat dan berkelanjutan,” kata Wamenaker.

“Melalui penguatan budaya keselamatan kerja, kita tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas, keberlanjutan usaha, dan daya saing industri Indonesia,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Padang, Sumatera Barat (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat keselamatan angkutan darat selama libur sekolah 2026 dengan mengintensifkan inspeksi keselamatan (rampcheck) bus di terminal, pool, jalan tol dan jalur strategis.

"Kami mengintensifkan pelaksanaan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (rampcheck) terhadap bus yang beroperasi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dikonfirmasi di Padang, Sumatera Barat, Jumat.

Ia mengatakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE DRJD 11 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada Masa Libur Sekolah Tahun 2026.

"Surat edaran ini dalam rangka mendukung keselamatan perjalanan masyarakat selama masa libur sekolah tahun 2026," ujar dia.

Aan mengatakan surat edaran yang ditandatanganinya itu memuat pedoman pelaksanaan rampcheck pada masa libur sekolah 2026 untuk memastikan angkutan umum yang beroperasi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

“Inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau rampcheck akan dilaksanakan di terminal penumpang dan pool bus mulai 22 Juni hingga 12 Juli 2026,” kata Aan menjelaskan.

Ia menjelaskan rampcheck penting dilakukan untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan selama masa libur sekolah.

Dalam pelaksanaannya petugas akan memeriksa berbagai aspek keselamatan kendaraan, antara lain kondisi teknis kendaraan, kelengkapan persyaratan administratif.

Hingga dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.5637 /AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Pemeriksaan dilakukan terhadap mobil bus oleh dishub provinsi atau kabupaten/kota dan Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai kewenangannya masing-masing. Hasilnya wajib dilaporkan ke Ditjen Perhubungan Darat paling lambat tanggal 13 Juli 2026,” ujar dia.

Aan mengatakan rampcheck juga akan dilaksanakan di sejumlah titik strategis di antaranya jalan tol dan jalan nasional non jalan tol, termasuk rest area, pintu keluar jalan tol, serta jalur alternatif pada tanggal 3-12 Juli 2026 dengan tetap memperhatikan kelancaran arus lalu lintas.

Lebih lanjut ia mengatakan untuk mendukung efektivitas inspeksi, pelaksanaan rampcheck di luar terminal dan pool bus pun melibatkan instansi lain seperti kepolisian, Jasa Raharja, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Ia menegaskan bus yang menjalani proses inspeksi dan ditemukenali melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Sanksi dapat berupa tilang untuk pelanggaran administratif dan bus dilarang beroperasi sampai terpenuhinya persyaratan teknis utama ataupun penunjang.

Ia menegaskan apabila ditemukan bus yang tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan, maka bus tersebut tidak diperbolehkan beroperasi. Kemudian perusahaan bus tersebut harus menyediakan bus pengganti yang telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi persyaratan teknis utama laik jalan.

Aan mengimbau seluruh operator angkutan umum untuk melakukan pemeriksaan kendaraan secara berkala, serta memenuhi semua aspek persyaratan administrasi dan laik jalan sehingga setiap armada yang dioperasikan dapat dipastikan dalam kondisi baik.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih angkutan umum yang akan digunakan selama masa libur sekolah.

Ia menambahkan keselamatan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan layanan transportasi jalan, terutama pada saat mobilitas masyarakat meningkat seperti masa libur sekolah.

"Jadi operator harus benar-benar memastikan armadanya dalam kondisi laik jalan," kata Aan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengajukan pagu indikatif Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2027 sebesar Rp 28,34 triliun.

Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan keselamatan transportasi, menjaga konektivitas nasional, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan sesuai prioritas nasional.

"Penyusunan program dan anggaran tahun 2027 kami arahkan untuk meningkatkan keselamatan transportasi, menjaga konektivitas nasional, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung agenda pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan sesuai prioritas nasional," ujar Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (17/6/2026).

Dudy menjelaskan, dari total pagu indikatif sebesar Rp 28,34 triliun, sebanyak Rp 20,88 triliun atau 73,65 persen dialokasikan untuk belanja nonoperasional. Sementara itu, belanja pegawai mencapai Rp 5,03 triliun atau 17,75 persen dan belanja barang operasional sebesar Rp 2,43 triliun atau 8,6 persen.

"Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan memperoleh pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp 28,34 triliun. Dari sisi program, alokasi terbesar diberikan kepada program infrastruktur konektivitas sebesar Rp 19,10triliun atau 67,38 persen," katanya.

Menurut Dudy, anggaran tersebut masih berada di bawah kebutuhan ideal kementerian. Dibandingkan indikasi pendanaan dalam Rencana Strategis 2025–2029 sebesar Rp 46,21 triliun, terdapat selisih kebutuhan atau gap anggaran sebesar Rp 17,87 triliun. Adapun jika dibandingkan dengan kebutuhan riil tahun 2027 sebesar Rp 55,15 triliun, kekurangan anggaran mencapai Rp 26,82 triliun.

"Pagu indikatif tahun 2027 masih memiliki gap sebesar Rp 17,87 triliun dibandingkan indikasi pendanaan Renstra dan sebesar Rp 26,82 triliun dibandingkan kebutuhan anggaran tahun 2027," ungkapnya.

Pada tahun 2027, Kementerian Perhubungan tetap memprioritaskan program yang berkaitan dengan keselamatan, konektivitas, dan pelayanan transportasi.

Sejumlah program yang menjadi fokus antara lain peningkatan keselamatan jalan, layanan angkutan perintis, penguatan keselamatan pelayaran dan penerbangan, pembangunan serta perawatan prasarana perkeretaapian, hingga pengembangan sistem transportasi multimoda.

"Fokus program prioritas Kementerian Perhubungan tetap diarahkan pada sasaran utama yaitu keselamatan, konektivitas, dan pelayanan transportasi. Seluruh direktorat teknis memiliki program yang mendukung tiga sasaran tersebut," kata Dudy.

Untuk menutup berbagai kebutuhan yang belum terakomodasi dalam pagu indikatif, Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 20,11 triliun.

Tambahan tersebut akan digunakan untuk mendukung keselamatan transportasi, peningkatan pelayanan, layanan angkutan perintis, serta kebutuhan operasional kementerian.

"Kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 20,11 triliun untuk memastikan terpenuhinya aspek keselamatan, pelayanan transportasi, keberlanjutan layanan keperintisan, serta keberlangsungan operasional Kementerian Perhubungan," ujarnya.

Dudy menegaskan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi nasional. Karena itu, sebagian besar usulan tambahan anggaran akan diarahkan untuk memperkuat sarana dan prasarana keselamatan di seluruh moda transportasi.

"Prioritas utama Kementerian Perhubungan adalah keselamatan transportasi, sejalan dengan prinsip one is too many, bahwa satu korban kecelakaan saja sudah terlalu banyak dan harus kita cegah," tegas Dudy.

Tambahan anggaran keselamatan tersebut akan digunakan untuk pengadaan perlengkapan jalan dan penanganan titik rawan kecelakaan di sektor transportasi darat, peningkatan sarana keselamatan pelayaran dan kapal patroli di sektor laut, pengadaan perlengkapan keamanan bandara di sektor udara, serta peningkatan dan perawatan prasarana perkeretaapian termasuk penanganan perlintasan sebidang.

"Dukungan anggaran keselamatan dibutuhkan pada seluruh moda transportasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan aman, andal, dan berkelanjutan," tegas dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai penutupan perlintasan sebidang menjadi langkah ideal meningkatkan keselamatan transportasi, mendukung kelancaran perjalanan kereta api, serta mendorong terciptanya sistem transportasi yang lebih tertib dan aman.

"Menutup seluruh perlintasan sebidang secara serentak di Jakarta khususnya dan Bodetabek pada umumnya memang solusi ideal untuk keselamatan perjalanan KA (kereta api)," kata Djoko yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

Ia menilai langkah PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang tengah mempercepat penutupan sejumlah perlintasan sebidang melakukan upaya strategis untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari penataan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.

Namun, Djoko yang juga akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, menekankan implementasi kebijakan tersebut menghadapi sejumlah tantangan teknis dan sosial yang perlu diantisipasi agar tujuan peningkatan keselamatan dapat berjalan seiring dengan kelancaran aktivitas masyarakat.

Tantangan pertama berkaitan dengan pengalihan arus lalu lintas ke ruas jalan lain karena penutupan perlintasan dapat mengubah pola pergerakan kendaraan yang selama ini memanfaatkan akses tersebut.

Apabila penutupan dilakukan tanpa dukungan pembangunan jalan tidak sebidang (flyover/underpass) yang memadai, potensi peningkatan kepadatan kendaraan di sejumlah koridor utama perlu menjadi perhatian dalam perencanaan transportasi.

Tantangan berikutnya adalah menjaga konektivitas antarwilayah, mengingat sejumlah perlintasan selama ini berfungsi sebagai penghubung penting bagi permukiman, pusat kegiatan ekonomi, dan layanan masyarakat.

Karena itu, penyediaan akses pengganti yang memadai menjadi faktor penting agar mobilitas warga tetap lancar serta aktivitas usaha kecil dan perdagangan lokal dapat terus berjalan optimal.

Djoko juga menyoroti keterbatasan ruang di kawasan perkotaan padat, terutama di Jakarta dan sekitarnya, yang menjadi tantangan dalam pembangunan flyover maupun underpass pengganti perlintasan sebidang.

Selain aspek teknis, kebutuhan anggaran yang besar untuk membangun infrastruktur tidak sebidang memerlukan perencanaan bertahap dan penentuan prioritas berdasarkan tingkat urgensi serta manfaat keselamatan.

Ia menambahkan akses kendaraan darurat, distribusi logistik, dan penerimaan masyarakat perlu menjadi bagian dari perencanaan agar kebijakan penutupan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Menurut Djoko, keselamatan transportasi harus menjadi prioritas nasional dengan dukungan anggaran yang memadai, sehingga penutupan perlintasan tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi juga memperkuat konektivitas masyarakat.

"Keselamatan memang tidak bisa ditawar, namun implementasinya di lapangan menuntut kearifan dalam melihat dampaknya bagi masyarakat luas. Menutup perlintasan bukan sekadar memasang pagar, melainkan menata ulang konektivitas tanpa mematikan ruang hidup warga," katanya.

Di sisi lain Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyatakan sebanyak 119 perlintasan sebidang prioritas telah ditutup, sementara 490 perlintasan liar terus ditangani guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.

"Hingga 4 Juni 2026, KAI bersama berbagai pemangku kepentingan telah menutup 119 dari 172 perlintasan sebidang prioritas yang menjadi target penanganan nasional tahun ini," kata Bobby dalam pernyataan diterima di Jakarta, Jumat (12/6).

Dia menyampaikan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang menjadi salah satu fokus utama KAI.

Selain itu, KAI juga mempercepat penanganan 490 perlintasan liar serta memulai penguatan fasilitas keselamatan pada 1.148 lokasi aktif yang tersebar di seluruh wilayah operasi.

Bobby juga mengaku pihaknya telah melaporkan upaya peningkatan keselamatan di jalur kereta api kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, tim menemukan sejumlah temuan yang bersifat minor pada beberapa kapal

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan keselamatan pelayaran selama libur sekolah 2026 melalui uji petik kelaiklautan kapal penumpang salah satunya di Pelabuhan Merak, Banten, guna memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi laut.

"Upaya ini kami lakukan melalui kegiatan uji petik kelaiklautan kapal penumpang di Pelabuhan Merak, Banten," kata Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Samsuddin dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan uji petik dilaksanakan untuk memastikan kapal-kapal penumpang yang akan melayani masyarakat selama masa libur sekolah berada dalam kondisi laiklaut serta memenuhi standar keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai prinsip zero compromise for safety.

Kegiatan tersebut dilakukan oleh Tim Direktorat Perkapalan dan Kepelautan bersama Marine Inspector dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, tim melakukan inspeksi terhadap lima kapal Ro-Ro yang melayani lintas Merak–Bakauheni, yaitu KMP Shanaya, KMP Wira Berlian, KMP Caitlyn 7, KMP Royce I, dan KMP Legundi.

Adapun aspek yang diperiksa meliputi validitas dokumen kapal dan awak kapal, kesiapan peralatan keselamatan, kelengkapan perangkat radio komunikasi dan navigasi, kondisi konstruksi dan mesin kapal, hingga implementasi sistem manajemen keselamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, tim menemukan sejumlah temuan yang bersifat minor pada beberapa kapal," jelasnya.

Terhadap temuan tersebut, operator kapal diwajibkan melakukan perbaikan dan pemenuhan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 4 Tahun 2026 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Libur Sekolah Tahun 2026.

Samsuddin, menyampaikan kegiatan uji petik merupakan langkah preventif yang secara rutin dilakukan guna memastikan seluruh armada penumpang yang beroperasi telah memenuhi standar keselamatan pelayaran khususnya pada periode angkutan libur sekolah tahun 2026.

“Pemeriksaan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan kapal-kapal yang melayani masyarakat selama masa libur sekolah berada dalam kondisi laik laut dan siap beroperasi secara aman,” beber Samsuddin.

Menurutnya, periode libur sekolah identik dengan meningkatnya pergerakan masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut.

Oleh sebab itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menjaga standar keselamatan pelayaran dan memberikan layanan transportasi laut yang aman, selamat, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa.

“Keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama. Dengan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan kesiapan seluruh unsur operasional, masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan lancar,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS membuat struktur tarif angkutan penyeberangan makin tidak mencerminkan biaya operasional yang ditanggung operator.

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menyebut ketertinggalan tarif kini mencapai sekitar 83% dari kebutuhan biaya riil, sehingga mulai mengancam keberlanjutan usaha dan pemenuhan standar keselamatan pelayaran. Pelemahan rupiah membuat tekanan yang selama ini dihadapi operator kapal semakin dalam.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah berdampak langsung terhadap berbagai komponen biaya operasional yang bergantung pada mata uang asing. Pada saat bersamaan, harga minyak dunia juga masih bertahan tinggi di kisaran US$94 per barel.

"Kombinasi antara pelemahan rupiah dan tingginya harga minyak dunia membuat beban operasional kapal semakin meningkat," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Menurut Khoiri, kondisi tersebut terjadi ketika tarif angkutan penyeberangan belum mengalami penyesuaian, sehingga ruang usaha operator semakin tertekan. Kenaikan biaya paling terasa pada sektor perawatan armada yang sebagian besar masih bergantung pada komponen impor.

Dia merinci harga suku cadang kapal saat ini telah meningkat sekitar 30%-40%, biaya pelumas naik hingga 60%, sedangkan biaya pengedokan kapal meningkat sekitar 20% seiring kenaikan biaya galangan kapal.

"Dampak pelemahan rupiah paling terasa pada biaya perawatan kapal. Hampir seluruh komponen biaya mengalami kenaikan yang cukup signifikan," katanya.

Gapasdap mencatat berdasarkan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) yang disusun bersama Kementerian Perhubungan, YLKI, ASDP, perusahaan asuransi, dan asosiasi pelayaran pada 2019, tarif yang berlaku saat ini sebenarnya sudah tertinggal sekitar 31,8% dari kebutuhan biaya operasional.

Namun, dengan kurs rupiah yang kini telah melampaui Rp18.000 per dolar AS dan berbagai komponen biaya yang terus meningkat, selisih antara tarif dan biaya operasional semakin melebar.

"Berdasarkan perhitungan Gapasdap, ketertinggalan tarif saat ini bahkan mencapai sekitar 83% dari kebutuhan biaya," ujar Khoiri.

Dia mengingatkan kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan keuangan operator, tetapi juga berpotensi memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menjaga standar keselamatan dan kenyamanan pelayaran sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menurutnya, keselamatan pelayaran membutuhkan investasi berkelanjutan untuk pemeliharaan armada, penggantian suku cadang, pengedokan, hingga pemenuhan berbagai standar operasional yang ditetapkan regulator.

"Keselamatan dan kenyamanan membutuhkan biaya yang memadai. Sulit bagi perusahaan untuk memenuhi seluruh standar keselamatan apabila struktur tarif yang berlaku masih tertinggal jauh dari kenaikan biaya operasional," katanya.

Karena itu, Gapasdap meminta pemerintah segera mengevaluasi tarif angkutan penyeberangan agar lebih mencerminkan kondisi biaya aktual di lapangan. Penyesuaian tarif dinilai penting bukan hanya untuk menjaga keberlangsungan usaha operator, tetapi juga memastikan kualitas layanan dan keselamatan transportasi penyeberangan nasional tetap terjaga.

Khoiri menegaskan tanpa langkah penyesuaian, tekanan terhadap industri penyeberangan berpotensi semakin besar di tengah ketidakpastian nilai tukar dan tingginya harga energi global.

"Pada akhirnya, kemampuan perusahaan dalam menjaga standar keselamatan, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan kepada masyarakat akan semakin tertekan," ujarnya.

Bisnis.com, MEDAN - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) I Sumatra Utara (Sumut) mengingatkan masyarakat agar lebih patuh terhadap aturan saat melintas di jalur perlintasan sebidang kereta api untuk mencegah kecelakaan (laka).

Ini mengingat tingginya insiden kecelakaan fatal akibat tertemper kereta api (KA) di Sumut. Diantaranya kecelakaan di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Tanjungbalai pada awal Mei 2026 dengan sebuah truk yang mengakibatkan sopir meninggal dunia. Lalu, insiden antara KA Petikemas relasi Belawan–Kuala Tanjung dan sebuah mobil minibus di perlintasan sebidang pada petak jalan Bamban–Tebing Tinggi pada 23 Mei 2026.

Manager Humas Divre I Sumut Anwar Yuli Prastyo mengatakan pihaknya terus memperkuat upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang melalui penataan akses perlintasan. Edukasi dan sosialisasi pun digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keselamatan saat berada di sekitar jalur kereta api.

“Keselamatan di perlintasan tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana yang tersedia, tetapi juga pada kedisiplinan pengguna jalan. Karena itu, edukasi terus kami lakukan agar masyarakat semakin memahami pentingnya mematuhi aturan saat melintasi jalur kereta api,” ujar Anwar, Minggu (7/6/2026).

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, KAI Divre I Sumut telah melaksanakan 63 kegiatan sosialisasi keselamatan di berbagai wilayah kerjanya, antara lain di Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batu Bara, Asahan, Binjai, hingga Labuhanbatu.

Selain itu, sebanyak 39 perlintasan telah ditutup KAI Divre I Sumut hingga Mei 2026. Anwar menyebut ini sebagai bagian dari program nasional penutupan 172 perlintasan sebidang untuk peningkatan keselamatan.

“Kami juga melakukan penertiban di 30 perlintasan lainnya melalui melalui penyempitan akses maupun penutupan guna mengurangi potensi terjadinya insiden lalu lintas,” dia menambahkan.

Dijelaskan Anwar, sosialisasi dan penataan perlintasan merupakan langkah yang dilakukan KAI secara berkelanjutan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.

KAI juga terus mengingatkan masyarakat agar selalu berhenti sejenak saat hendak melintas di jalur KA, melihat ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada kereta api yang akan melintas, serta tidak menerobos jalur rel.

Dia menegaskan bahwa perjalanan kereta api di perlintasan sebidang wajib didahulukan oleh pengguna jalan, ini sesuai dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan pengguna jalan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan, diharapkan risiko kecelakaan di perlintasan dapat terus ditekan,” ujar Anwar mengakhiri.

Keselamatan jalan adalah isu serius yang telah menjadi perhatian nasional bahkan global...

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menegaskan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keselamatan transportasi jalan yang berkelanjutan dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

"Keselamatan jalan adalah isu serius yang telah menjadi perhatian nasional bahkan global karena berdampak langsung pada keselamatan masyarakat luas," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Menurut Aan, penguatan penerapan SMK PAU menjadi langkah strategis untuk meningkatkan budaya keselamatan pada perusahaan angkutan umum sekaligus mendorong terciptanya sistem transportasi jalan yang lebih tertib dan aman.

Ia menjelaskan komitmen peningkatan keselamatan jalan sejalan dengan program World Health Organization (WHO) melalui Decade of Action for Road Safety 2021-2030, yang menargetkan penurunan minimal 50 persen kematian dan cedera akibat kecelakaan. Hal itu kelanjutan dari dekade sebelumnya (2011-2020).

Aan menuturkan target global tersebut juga selaras dengan Target 3.6 Sustainable Development Goals Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendorong seluruh negara menekan angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas.

Karena itu, Kementerian Perhubungan terus memperkuat sosialisasi dan implementasi SMK PAU agar seluruh pelaku transportasi jalan dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem keselamatan yang berkelanjutan dan berstandar tinggi.

Masalah keselamatan angkutan jalan, kata Aan, sudah menjadi keprihatinan bersama dan keselamatan menjadi harapan masyarakat serta semua pihak.

"WHO sudah membuat deklarasi tentang keselamatan di jalan dan kecelakaan lalu lintas dikategorikan sebagai ancaman serius terhadap nyawa maupun keselamatan manusia,” jelas Aan.

Ia menyampaikan Indonesia telah memiliki Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) sebagai kerangka kebijakan nasional dalam penanganan keselamatan jalan lintas sektor.

RUNK dilaksanakan berbagai kementerian/lembaga melalui lima pilar utama, yakni manajemen keselamatan jalan yang dikoordinasikan oleh Bappenas; jalan berkeselamatan dikoordinasikan Kementerian PU;

Kemudian kendaraan yang berkeselamatan oleh Kemenhub; pengguna jalan yang berkeselamatan oleh Polri; serta penanganan pasca-kecelakaan (post-crash response) untuk menekan tingkat fatalitas korban oleh Kemenkes.

Meski demikian, Aan mengatakan, keselamatan jalan masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan penanganan sistemik dan berkelanjutan, adapun jika melihat data Polri pada tahun 2025 tercatat 158.508 kejadian kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dengan 24.296 korban meninggal dunia.

Sehingga ia menegaskan, SMK PAU bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting dalam pengelolaan keselamatan yang berdampak langsung pada operasional kendaraan hingga pengemudi.

“Jadi penerapan SMK PAU ini tidak bisa hanya dilihat sebagai persyaratan administratif tapi juga sebagai persyaratan operasional. Dengan pemenuhan SMK PAU, seluruh operator bisa menjamin armadanya laik jalan dan pengemudinya juga laik untuk mengemudikan kendaraan,” bebernya.

Ia juga menuturkan upaya peningkatan keselamatan jalan telah memiliki arah kebijakan yang jelas dengan menetapkan target penurunan angka fatalitas kecelakaan secara nasional.

Sesuai dengan deklarasi Aksi Keselamatan Jalan WHO di dekade kedua, saat ini pemerintah Indonesia turut menargetkan penurunan angka fatalitas kecelakaan hingga 50 persen pada tahun 2030.

Namun, Ia melanjutkan, pencapaian target tersebut tidak dapat dilakukan secara sektoral, karena membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, daerah, hingga operator serta masyarakat.

Menurutnya operator angkutan memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan operasional di lapangan, mulai dari pemeriksaan kelaikan kendaraan hingga pengawasan terhadap kompetensi pengemudi sebelum beroperasi.

“Ini tantangan kita bersama untuk bagaimana merealisasikan target-target keselamatan yang sudah ditetapkan, kami tidak bisa bekerja sendiri, karena negara dan pemerintah punya keterbatasan dalam pengawasan.

Oleh karena itu, peran dan kontribusi masyarakat termasuk para operator yang setiap hari berada di lapangan sangat kami harapkan terutama untuk memastikan kendaraan yang dioperasikan benar-benar laik jalan dan pengemudinya memenuhi standar keselamatan,” kata Aan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel akan menjalani sidang vonis di kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sebelumnya, Noel dituntut 5 tahun penjara.

"Sidang pembacaan putusan akan kita buka kembali pada Kamis, 4 Juni 2026," ujar Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana dalam sidang yang dikutip, Kamis (4/6/2026).

Dia mengingatkan Noel agar tetap menjaga kesehatan demi lancarnya sidang putusan. "Permohonan izin saudara untuk berobat sedang dalam proses administrasi oleh Kepaniteraan Tipikor," katanya.

Dalam perkara ini, Noel dituntut 5 tahun penjara. Noel diyakini terbukti bersalah dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 juncto Pasal 127 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama lima tahun," ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/5/2026).

Selain pidana badan, Noel juga dituntut membayar denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. JPU juga menuntut hakim menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti kepada Noel sebesar Rp4,435 miliar subsider dua tahun kurungan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asuransi Jasindo membayar klaim senilai Rp6,93 miliar kepada Grup Sungai Budi atas kapal BSP VII yang tenggelam di Selat Sunda. Pembayaran klaim dilakukan saat kunjungan manajemen Jasindo ke Bandar Lampung.

Direktur Operasional Asuransi Jasindo Ocke Kurniandy mengatakan, pembayaran klaim dilakukan untuk memastikan kewajiban perusahaan kepada tertanggung berjalan sesuai ketentuan.

“Melalui pembayaran klaim ini, kami ingin memastikan setiap mitra mendapatkan dukungan yang optimal dalam menghadapi risiko usaha. Kami berharap langkah ini dapat membantu menjaga stabilitas operasional serta memperkuat kepercayaan dan kerja sama yang telah terjalin baik,” kata Ocke dalam siaran pers, Senin (1/6/2026).

Selain pembayaran klaim, Jasindomenyerahkan bantuan berupa helm keselamatan kepada tim operasional Grup Sungai Budi. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung aspek keselamatan kerja di lapangan.

Ocke mengatakan, perusahaan tidak hanya berfokus pada penyelesaian klaim, tetapi juga pada keberlanjutan operasional mitra.

Menurut dia, pendekatan tersebut dilakukan melalui penguatan peran perusahaan dalam manajemen risiko, termasuk pendampingan dan dukungan terhadap aspek keselamatan operasional.

“Kepercayaan yang diberikan mitra menjadi hal penting bagi Asuransi Jasindo untuk terus tumbuh dan berkembang. Kami berharap hubungan baik dengan Grup Sungai Budi dapat terus berjalan secara positif melalui kerja sama yang saling mendukung dan berkelanjutan,” ujarnya.

Jasindo menyatakan akan terus memperkuat layanan sebagai mitra manajemen risiko bagi tertanggung melalui pendekatan kolaboratif, mulai dari perlindungan risiko hingga dukungan operasional di lapangan.

Ocke menambahkan peran perusahaan tidak hanya saat terjadi risiko, tetapi juga dalam mendukung keberlangsungan usaha mitra melalui pengelolaan risiko yang lebih terstruktur.

“Kami ingin terus membangun pemahaman bahwa peran kami bukan hanya hadir ketika terjadi risiko dan melakukan pembayaran klaim, tetapi juga menjadi partner yang mendukung keberlangsungan usaha para mitra melalui pendekatan risk management partnership,” kata Ocke.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai belum ada perkembangan signifikan dalam upaya meningkatkan keselamatan transportasi jalan di Indonesia. Penilaian itu kembali menguat setelah insiden kereta di Bekasi Timur memicu sorotan publik terhadap lemahnya sistem keselamatan transportasi nasional.

Dewan Penasihat MTI Djoko Setijowarno mengatakan tren kecelakaan transportasi di Indonesia justru menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pendekatan keselamatan nasional masih cenderung reaktif dan baru bergerak setelah tragedi besar terjadi.

“Perkembangan positif untuk keselamatan transportasi jalan nampaknya belum ada,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (29/5/2026).

Sorotan terhadap sistem keselamatan mengemuka setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur menelan banyak korban jiwa dan memicu evaluasi dari berbagai pihak. Namun hingga kini, investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih berada pada tahap penyajian data faktual.

“Pada presentasi saat ini kami hanya menyajikan data faktual, tidak terdapat analisis dan tidak ada kesimpulan terhadap penyebab terjadinya kecelakaan,” ujar Kepala KNKT Soerjanto Tjahjono dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR beberapa waktu lalu.

Menurut Djoko, persoalan keselamatan transportasi tidak bisa dipandang sebagai insiden tunggal semata. Kecelakaan umumnya lahir dari kombinasi berbagai faktor mulai dari human error, kondisi infrastruktur, sistem operasional, hingga lemahnya mitigasi saat kondisi darurat terjadi.

Dia menilai pendekatan keselamatan seharusnya dibangun melalui tiga aspek sekaligus yakni education, engineering, dan enforcement. Namun yang terjadi selama ini, sistem baru bergerak setelah kecelakaan menjadi perhatian publik.

“Pencegahan lebih murah daripada penanganan setelah kecelakaan,” katanya.

Djoko juga menyoroti tingginya angka fatalitas kecelakaan jalan di Indonesia. Menurut dia, rata-rata lebih dari 100 orang meninggal setiap hari akibat kecelakaan lalu lintas. Angka tersebut berasal dari akumulasi kecelakaan harian yang sering kali tidak mendapat perhatian sebesar tragedi massal.

Persoalan keselamatan menjadi semakin kompleks karena tingginya ketergantungan masyarakat terhadap moda transportasi harian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ratusan ribu penumpang menggunakan kereta api setiap hari sepanjang 2025. Pada saat yang sama, lebih dari 300 ribu armada bus beroperasi di jalan raya dan sekitar 145 juta sepeda motor mendominasi mobilitas masyarakat Indonesia.

Dalam skala sebesar itu, satu celah keselamatan dapat berubah menjadi tragedi massal dalam hitungan detik.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi menilai mitigasi risiko tidak bisa hanya dibebankan kepada perilaku pengguna jalan. Menurutnya, diperlukan rekayasa teknis dan penguatan sistem keselamatan untuk menekan risiko fatalitas.

“Perlu berbagai rekayasa teknis yang berdimensi safety untuk menekan risiko fatalitas,” ujarnya.

Di tengah sorotan tersebut, Komisi V DPR meminta evaluasi keselamatan transportasi tidak berhenti pada pencarian penyebab kecelakaan semata, melainkan diikuti langkah konkret untuk membenahi sistem secara menyeluruh.

Ketua Komisi V DPR Lasarus menegaskan perbaikan harus segera dilakukan apabila persoalan dalam sistem telah terdeteksi.

“Kalau persoalan dalam sistemnya sudah terdeteksi, maka perbaikannya juga harus segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terus terulang. Jangan sampai berbagai evaluasi yang sudah dilakukan hanya menjadi catatan tanpa ada langkah nyata di lapangan,” ujarnya.

Selain Bekasi Timur, kecelakaan bus ALS di Sumatera Selatan turut menambah daftar panjang insiden transportasi yang belum tuntas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kecelakaan transportasi tidak mengenal waktu maupun lokasi.

Selama sistem keselamatan masih bergerak setelah tragedi terjadi, persoalan yang dihadapi bukan lagi sekadar kapan kecelakaan berikutnya muncul, melainkan seberapa siap sistem transportasi nasional mencegah dan meminimalkan dampaknya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana kebijakan konversi gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG) ke gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG) berpotensi besar memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor dan menekan subsidi energi dalam jangka panjang.

Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan besar, mulai dari sisi infrastruktur, kesiapan regulasi, standar keselamatan, hingga kemampuan fiskal negara dan masyarakat.

Dengan kata lain, keberhasilan konversi LPG ke CNG sangat bergantung pada kesiapan regulasi, infrastruktur, dukungan fiskal, standardisasi keselamatan, serta roadmap implementasi yang realistis dan bertahap.

Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peluang dan Tantangan Rencana Kebijakan Konversi Penggunaan LPG dengan Menggunakan CNG” yang menghadirkan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi, Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Abra Talattov, dan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro.

Dalam paparannya, Anggota DEN Muhammad Kholid Syeirazi menjelaskan bahwa konsumsi LPG nasional terus meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025 kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 9,27 juta metrik ton (MT), sementara produksi domestik hanya sekitar 1,91 juta MT. Akibatnya, impor LPG Indonesia mencapai sekitar 7,47 juta MT per tahun.

Menurut Kholid, tingginya ketergantungan impor LPG membuat Indonesia semakin rentan terhadap dinamika geopolitik dan volatilitas harga energi global. Saat ini, sekitar 70% impor LPG Indonesia berasal dari Amerika Serikat, disusul Uni Emirat Arab sekitar 11,88%, dan Qatar sekitar 11,84%.

“Ketika struktur energi rumah tangga terlalu bergantung pada impor, maka gejolak global akan langsung berdampak pada APBN dan stabilitas ekonomi nasional,” ujar Kholid.

Dia juga menyoroti bahwa tekanan subsidi dan kompensasi energi nasional terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data DEN, total subsidi dan kompensasi energi meningkat dari sekitar Rp119,1 triliun pada 2015 menjadi Rp313,9 triliun pada 2025. Pada 2022 bahkan nilainya sempat melonjak hingga sekitar Rp551 triliun akibat lonjakan harga energi global pasca konflik Rusia-Ukraina.

Menurut Kholid, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mulai mendorong diversifikasi energi rumah tangga dan pemanfaatan gas domestik.

Dia menjelaskan bahwa sejak 2012 pemanfaatan gas bumi domestik telah melampaui volume ekspor gas nasional. Pada 2025, pemanfaatan domestik gas mencapai sekitar 3.882 BBtud, sementara ekspor turun menjadi sekitar 1.718 BBtud.

“Indonesia sebenarnya memiliki potensi gas domestik yang cukup besar. Tantangannya adalah bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi energi yang dapat diakses masyarakat secara aman, efisien, dan ekonomis,” jelasnya.

Dalam FGD tersebut, DEN juga memaparkan sejumlah keunggulan CNG dibandingkan dengan LPG. Dari sisi harga energi, gas alam memiliki biaya sekitar Rp38,5 per megajoule (MJ), jauh lebih rendah dibandingkan dengan LPG nonsubsidi yang dapat mencapai Rp285 per MJ.

Selain itu, CNG dinilai memiliki potensi besar untuk digunakan pada sektor rumah tangga, transportasi, dan industri.

Pada sektor transportasi, penggunaan CNG dinilai mampu menekan biaya operasional sekaligus menghasilkan emisi lebih rendah dibandingkan dengan BBM konvensional.

Sementara itu, penggunaan gas bumi pada sektor industri dinilai lebih efisien dan stabil dibandingkan dengan batu bara maupun BBM.

Namun demikian, Kholid menegaskan bahwa implementasi CNG rumah tangga masih menghadapi tantangan teknis dan keselamatan yang cukup besar. Salah satu isu utama adalah belum adanya standar internasional khusus untuk tabung CNG rumah tangga, termasuk katup, selang, dan instalasinya.

Dia menjelaskan bahwa tekanan tabung CNG dapat mencapai 150–200 bar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tabung LPG rumah tangga yang hanya sekitar 8 bar. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan material tabung menjadi jauh lebih kompleks dan mahal.

“Isu keselamatan menjadi aspek yang sangat krusial karena karakteristik CNG berbeda dengan LPG. Pemerintah perlu memastikan standardisasi dan sistem monitoring sebelum implementasi dilakukan secara luas,” tegasnya.

Selain itu, DEN juga menyoroti keterbatasan infrastruktur SPBG nasional. Saat ini jumlah SPBG aktif dinilai masih sangat terbatas dan belum tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga distribusi dan aksesibilitas CNG masih menjadi kendala utama.

Penguatan Ketahanan Energi Nasional

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menilai kebijakan konversi LPG ke CNG perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang penguatan ketahanan energi nasional dan pengurangan tekanan devisa.

Menurut Komaidi, substitusi LPG impor menggunakan gas domestik secara teoritis dapat memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar. Berdasarkan kajian awal ReforMiner, substitusi LPG impor berpotensi menghemat devisa sekitar US$820 juta—US$6 miliar tergantung skenario implementasi.

Namun demikian, dia mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tersebut membutuhkan kesiapan pasokan gas, infrastruktur distribusi, serta dukungan fiskal yang tidak kecil. Untuk menggantikan seluruh impor LPG Indonesia, dibutuhkan sekitar 352,5 Bscf gas per tahun atau setara sekitar 965 MMscfd, yakni sekitar 10%–15% produksi gas nasional saat ini.

“Kebijakan konversi LPG ke CNG tidak dapat dilakukan secara instan. Pemerintah perlu memastikan keekonomian proyek, kesiapan infrastruktur, dan penerimaan masyarakat agar implementasinya realistis,” ujar Komaidi.

Dia juga menilai pemerintah perlu membandingkan berbagai opsi transisi energi rumah tangga secara lebih rasional, termasuk pengembangan jaringan gas kota (jargas), elektrifikasi, hingga alternatif fuel switching lainnya.

Sementara itu, Abra Talattov menilai keberhasilan program konversi LPG ke CNG sangat bergantung pada kesiapan roadmap fiskal dan reformasi subsidi energi nasional.

Menurut Abra, tingginya ketergantungan impor LPG membuat struktur subsidi energi Indonesia menjadi sangat sensitif terhadap perubahan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Dalam RAPBN 2026, subsidi LPG 3 kg ditetapkan sebesar Rp80,3 triliun dengan asumsi ICP US$70 per barel dan kurs Rp16.500 per dolar AS.

“Konversi LPG ke CNG tidak cukup hanya berbasis narasi ketahanan energi. Pemerintah juga harus memastikan keberlanjutan fiskal dan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi,” ujar Abra.

Dia menjelaskan bahwa tantangan terbesar implementasi CNG rumah tangga adalah tingginya biaya awal konversi. Berdasarkan data, rumah tangga diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp7–Rp10 juta untuk mengganti tabung, regulator, nozzle, dan melakukan penyesuaian kompor.

Oleh karena itu, menurut Abra, pemerintah perlu menyiapkan roadmap pengembangan CNG yang mencakup reformasi subsidi energi, dukungan fiskal dan insentif investasi, skema pembiayaan konversi, pengembangan infrastruktur distribusi.

Abra juga menekankan bahwa transisi energi rumah tangga harus dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kesiapan sosial masyarakat.

Selain tantangan ekonomi dan infrastruktur, tantangan sosial implementasi CNG rumah tangga juga menjadi sorotan, termasuk rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan CNG, kekhawatiran terhadap keamanan tabung bertekanan tinggi, serta masih kuatnya ketergantungan masyarakat terhadap LPG subsidi.