Bisnis.com, JAKARTA — Perum Damri meminta dukungan DPR RI agar layanan angkutan perintis di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) ditetapkan sebagai skema Public Service Obligation (PSO). Perseroan menilai skema subsidi melalui tender yang berlaku saat ini membuat beban keuangan makin berat dan menghambat peremajaan armada.

Direktur Utama Perum Damri Setia N. Milatia Moemin mengatakan hingga kini layanan angkutan perintis masih dijalankan melalui mekanisme tender tahunan dengan tingkat penggantian biaya operasional (cost recovery) sekitar 70%. Kondisi tersebut memaksa perusahaan melakukan subsidi silang dari bisnis komersial.

“Pada angkutan perintis ini, karena sama sebetulnya. Hal yang sama juga kami alami, seperti baik Pelni maupun ASDP, adalah saat ini kami memang masih harus melakukan cross subsidy karena nanti ada di tantangannya untuk angkutan perintis itu, sehingga cukup menggerus dari laba kami,” kata Setia dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Setia menyampaikan Damri hanya memperoleh penggantian sekitar 70% dari total biaya operasional angkutan perintis, termasuk margin 10%. Adapun sisa pendapatan harus diperoleh dari penumpang yang mayoritas berasal dari daerah dengan daya beli rendah.

Dalam kesempatan itu, Setia juga mengungkapkan skema tender tersebut juga membuat Damri tidak memenuhi syarat untuk memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN). Padahal, perusahaan membutuhkan suntikan modal untuk mengganti armada perintis yang telah menua.

"Karena peraturannya adalah untuk bisa mendapatkan PMN, kami harus punya proyek PSO atau PSN. Dan ini kami tidak punya sama sekali,” ujarnya.

Dia menjelaskan pengajuan PMN senilai Rp490 miliar pada 2024 tidak disetujui lantaran angkutan perintis Damri belum berstatus PSO, melainkan proyek subsidi melalui tender tahunan.

Di sisi lain, dia menuturkan keterbatasan investasi membuat kondisi armada perintis makin menua. Setia menyebut saat ini terdapat 384 bus perintis yang telah beroperasi lebih dari tujuh tahun, bahkan kini jumlahnya telah mencapai 406 unit.

“Tantangan terberat dari kami adalah di angkutan perintis. Yang pertama adalah karena kondisi angkutan perintis yang ada ini tidak produktif lagi, karena usianya sudah rata-rata lebih dari 7 tahun,” ungkapnya.

Meski demikian, armada tersebut masih terus dioperasikan karena menjadi satu-satunya moda transportasi masyarakat di banyak wilayah 3T.

Di sisi kinerja keuangan, Damri mencatat total aset sebesar Rp1,713 triliun pada 2025, sementara liabilitas mencapai Rp1,828 triliun. Setia mengatakan arus kas perusahaan masih terbebani utang warisan dari penggabungan sejumlah perusahaan.

Selain itu, mayoritas aset Damri berupa armada yang mengalami depresiasi tinggi sehingga turut menekan laba perusahaan. Pada 2025, Damri membukukan pendapatan Rp1,638 triliun dengan Ebitda sebesar Rp209 miliar. Namun, laba bersih hanya mencapai Rp9,8 miliar akibat tingginya beban penyusutan aset.

Meski secara finansial kurang menguntungkan, Damri mengklaim layanan angkutan perintis memberikan dampak sosial ekonomi yang sangat besar.

Setia mengatakan setiap perjalanan angkutan perintis menghasilkan manfaat sosial ekonomi sekitar Rp8,5 juta. Secara keseluruhan, multiplier effect layanan tersebut mencapai 15,8 kali nilai proyek pada 2025.

Damri juga meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar layanan angkutan perintis diubah menjadi penugasan PSO sehingga perusahaan dapat memperoleh penunjukkan langsung, pendanaan yang lebih pasti, serta akses terhadap PMN untuk peremajaan armada.

“Oleh sebab itu, Perum Damri memohon dukungan kepada DPR RI untuk mendorong dan mengeskalasi pengajuan layanan Perintis 3T ini menjadi 100% public service obligation,” ucapnya.

Setia menegaskan keberadaan Damri di wilayah 3T bukan semata menyediakan layanan transportasi, tetapi juga menjaga konektivitas nasional, menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, hingga mendukung stabilitas keamanan di sejumlah daerah, terutama di Papua.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014—2019 Susi Pudjiastuti menepis isu dirinya yang berencana kembali bergabung ke Kabinet Merah Putih.

Sebelumnya, Susi membagikan momen dirinya mengunjungi kantor Sekretariat Kabinet pada 2 Februari 2026 lalu atas undangan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya.

“Ngobrol saja. Sudah lama tidak ngobrol. Tidak ada [ajakan gabung]. Terlalu banyak spekulasi. Kitanya tidak ngomong apa-apa,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/2/2026).

Susi yang identik dengan slogan ‘Tenggelamkan!’ tersebut bercerita, saat kunjungan, dirinya hanya mengobrol membahas tentang kabar dirinya dan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, Susi juga mengadukan sejumlah keluhan terkait usaha yang dirinya miliki, yakni Susi Air, kepada Teddy.

Mengingat, Susi menjalankan operasional pesawat perintis di wilayah 3TP (Terpencil, Terdepan, Tertinggal dan Perbatasan). Angkutan udara perintis sendiri menjadi program pemerintah untuk memastikan konektivitas daerah tersebut tetap terjaga.

“Sedikit ngobrol tentang keluhan usaha, Susi Air ini itu, biasa lah. Tapi tidak ada urusan menteri, tidak ada. Tidak ada obrolan sama sekali,” tegas dirinya.

Menurutnya, saat ini angkutan perintis yang menjadi ujung tombak konektivitas di wilayah tersebut menjadi krusial.

Terlebih, di tengah ancaman keamanan dan keberlangsungan usaha. Misalnya, keterbatasan pilot dan pesawat, serta ketersediaan spare part atau suku cadang pesawat yang langka.

Belum lagi, momen liburan hari raya seperti Nataru dan Lebaran membuat maskapai merugi, alih-alih mendulang keuntungan. Sementara pemerintah mendorong maskapai untuk menurunkan harga tiket selama momen tersebut.

“Kalau Lebaran atau Natal kita [maskapai] tidak bisa cari uang. Mostly lost money. Sudah gitu pemerintah malah suruh kita turunkan harga,” ujarnya.

Tak tanggung-tanggung, Susi menyebut kerugian dapat mencapai 50% dari nilai penerbangan maskapainya. Hal tersebut akibat pesawat hanya penuh pada penerbangan pergi atau pulang saja, tanpa muatan balik.

Lebih lanjut, tak sedikit yang berharap Susi dengan gaya nyentriknya tersebut kembali ke pemerintahan.

Meski saat ini sudah tak menjadi bagian dari pemerintahan, Susi kerap menyuarakan dan membantu masyarakat meneruskan aspirasi maupun keluhannya di akun X. Dirinya kerap menyebut atau mention Prabowo Subianto dan Teddy Indrajaya dalam akun tersebut.

Bahkan dalam unggahan di Instagramnya @susipudjiastuti115, sejumlah warganet menyampaikan harapannya tersebut.

“Wah selamat ya bu @susipudjiastuti115 diundang ke istana, tanda2nya masuk gerbong nih? Tolong titip bereskan laut bu…!” tulis @urliv**.

“Kangen Ibu susi untuk Indonesia,” tulis @hand********.

Dengan konektivitas ini, Karimunjawa semakin kuat posisinya sebagai ikon nasional, bahkan internasional dan menjadi penggerak ekonomi Jateng

Semarang (ANTARA) - Perum Damri resmi mengoperasikan angkutan perintis untuk melayani masyarakat di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Operasional itu ditandai dengan "Launching Angkutan Perintis Karimunjawa" yang berlangsung di Pelabuhan Pantai Kartini, Kabupaten Jepara, Selasa.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa layanan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang harus benar-benar dirasakan masyarakat.

"Konektivitas masyarakat itu sangat kita perlukan. Bergeraknya orang dan barang menentukan pertumbuhan ekonomi. Hari ini kendaraan darat masuk ke wilayah terluar kita, khususnya Karimunjawa, bahkan sampai ke pelabuhan ini," katanya.

Angkutan perintis itu melayani trayek Pelabuhan Karimunjawa–Bandara Dewadaru–Desa Kemujan–Pelabuhan Legon Bajak (PP) dengan panjang rute sekitar 55 kilometer dan waktu tempuh kurang lebih 90 menit yang melewati sejumlah titik permukiman dan pusat aktivitas warga.

Total bus Damri yang dioperasikan empat unit minibus tipe Elf dengan satu unit cadangan masing-masing berkapasitas 15–19 penumpang, dan melayani hingga delapan perjalanan per hari dengan jadwal operasional pukul 05.00–16.30 WIB.

Tarif ditetapkan sebesar Rp7.000 per penumpang, dan rencanannya operasional trayek tersebut selama 1 Januari–31 Desember 2026.

Ia juga meminta agar layanan tersebut dirawat, dievaluasi secara berkala, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

"Dengan konektivitas ini, Karimunjawa semakin kuat posisinya sebagai ikon nasional, bahkan internasional dan menjadi penggerak ekonomi Jawa Tengah," katanya.

Area Manager 2 Damri Sumali mengatakan bahwa layanan tersebut merupakan komitmen Damri dalam menghadirkan transportasi yang aman dan terjangkau bagi masyarakat kepulauan.

"Dengan akses yang semakin baik, pertukaran mobilitas orang dan barang bisa meningkat dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi Karimunjawa," katanya.

Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo menjelaskan bahwa kehadiran Bus Damri Karimunjawa sebagai jawaban atas persoalan mahalnya biaya transportasi yang selama ini dirasakan warga setempat.

"Sebelumnya, masyarakat harus menyewa kendaraan dengan biaya hingga ratusan ribu rupiah. Dengan tarif Rp7.000, layanan ini sangat meringankan beban masyarakat," katanya.

Pada tahap awal, layanan tersebut diprioritaskan untuk warga Karimunjawa, dan pemanfaatan bagi sektor pariwisata akan dievaluasi lebih lanjut agar tidak terjadi benturan kepentingan.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bekerja sama dengan Perum Damri membuka rute angkutan perintis dari terminal Batoh, Banda Aceh menuju Jantho Kabupaten Aceh Besar hingga ke Sinabang Kabupaten Simeulue (pulau terluar Aceh).

"Sementara ini kita baru sediakan dua unit angkutan, satu ke Jantho dan satu ke Sinabang via pelabuhan Calang," kata Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh, Tofan Muis, di Banda Aceh, Senin, saat peluncuran rute baru perintis dari Banda Aceh ke Jantho Aceh Besar dan Sinabang Kabupaten Simeulue, di terminal Banda Aceh.

Dia menyampaikan, angkutan rute perintis menggunakan bus Damri ini untuk memberikan kemudahan layanan transportasi bagi masyarakat di Aceh, apalagi juga mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Ia menyebutkan, khusus tujuan Jantho, dalam sepekan ke depan tidak dipungut biaya, baik berangkat maupun kembali, setelah itu hanya dipungut Rp10 ribu untuk PP (pulang-pergi).

"Untuk rute Jantho ini gratis seminggu, nantinya baru bayar Rp10 ribu PP, tarif normalnya itu ke Jantho Rp35 ribu, tapi pemerintah mensubsidi sehingga tarifnya 10 ribu," ujar Tofan.

Sebagai informasi, bagi penumpang yang menggunakan jasa angkutan tersebut, Kemenhub juga menyediakan lahan parkir kendaraan gratis di terminal. Kemudian, untuk pengoperasiannya berlangsung enam hari dalam sepekan, dan sehari perawatan.

Sedangkan untuk rute Sinabang, GM Damri Banda Aceh, Jarnawi Pakaya menjelaskan bahwa nantinya angkutan juga ikut dinaikkan ke atas kapal melalui pelabuhan Calang Kabupaten Aceh Jaya.

"Kalau ke Sinabang, Rp180 ribu sudah dengan penumpang, untuk satu kali berangkat, sudah termasuk dengan tiket kapal," kata Jarnawi.

Dalam kesempatan ini, anggota Komisi V DPR RI asal Aceh, Ghufran Zainal Abidin mengapresiasi langkah Kemenhub bersama Perum Damri yang sudah menginisiasi program trayek perintis dari terminal Batoh, Banda Aceh ini.

Dia berharap masyarakat antusias menggunakan jasa angkutan perintis tersebut. Karena program ini terus dievaluasi, dan jika diminati, bakal diperjuangkan nantinya tidak dikutip biaya lagi atau gratis.

"Kita ingin masyarakat terbiasa menggunakan angkutan umum, lebih nyaman, dan aman, dan nanti peluang rute lainnya ke depan. Dan kita siap perjuangkan nantinya tanpa biaya, khususnya rute Banda Aceh - Jantho," kata Ghufran Zainal Abidin.

Kemenhub sendiri terus melakukan evaluasi terakhir program trayek angkutan perintis tersebut, jika dalam setahun ini banyak peminat, maka terus ditingkatkan, tetapi jika tak, dapat dialihkan untuk rute lainnya.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan 197 trayek angkutan laut baik pelayaran perintis hingga trayek kewajiban pelayanan publik (public service obligation/ PSO) kapal penumpang kelas ekonomi pada 2026.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub Lollan Panjaitan mengatakan ratusan trayek itu terbagi atas 107 trayek pelayaran perintis penumpang, 41 trayek Tol Laut, enam trayek kapal ternak, 18 trayek kapal rede, serta 25 trayek PSO kapal penumpang kelas ekonomi.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub menyelenggarakan PSO bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi dan pelayaran perintis dengan cakupan yang luas di 2026," ujar Lollan seperti dikutip Antara, Kamis (1/1).

Lollan menerangkan pelaksanaan angkutan laut itu dilakukan dengan mekanisme penugasan BUMN dan perusahaan angkutan laut nasional melalui proses pemilihan penyedia jasa lainnya.

Ditjen Hubla sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Terpadu Kerja Sama Pelayaran Perintis dan Penyelenggaraan PSO Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2026.

Penandatanganan itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin keberlanjutan layanan transportasi laut, khususnya bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).

Penandatangan itu menjadi langkah strategis untuk mencegah kekosongan layanan, khususnya dalam mendukung mobilisasi masyarakat pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, distribusi barang pokok ke wilayah 3TP, hingga distribusi ternak ke daerah sentra konsumsi.

Selain pelayaran perintis, pemerintah juga memberikan subsidi PSO angkutan laut penumpang kelas ekonomi agar masyarakat dapat menikmati layanan transportasi laut dengan tarif terjangkau dan tetap mengutamakan aspek keselamatan.

"Pemerintah hadir melalui skema PSO untuk memastikan masyarakat di seluruh pelosok tanah air mendapatkan layanan angkutan laut yang aman, selamat dan terjangkau," terangnya.

Karenanya, ia berpesan kepada seluruh operator pelaksana agar menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

"Saya meminta seluruh operator memberikan pelayanan yang prima, efektif, dan efisien dengan tetap mengutamakan keselamatan, serta terus berkolaborasi untuk mengoptimalkan layanan transportasi laut bagi masyarakat Indonesia," katanya.

Pelayaran perintis dan PSO sendiri merupakan amanat undang-undang Pelayaran sekaligus instrumen penting pemerataan pembangunan nasional yang harus dijalankan secara konsisten untuk menjamin konektivitas antarwilayah dan kehadiran negara bagi seluruh masyarakat.

Saat ini, pemerintah menyelenggarakan berbagai jenis pelayaran perintis, mulai dari angkutan penumpang, angkutan barang Tol Laut, angkutan khusus ternak, hingga kapal rede di perairan pelabuhan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mengoptimalkan layanan transportasi perintis untuk menjangkau wilayah 3TP (Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan).

Sepanjang 2025, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub mencatat sejumlah langkah penguatan layanan, khususnya pada moda darat dan penyeberangan, guna meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di daerah yang masih terisolasi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menjelaskan, persebaran penduduk yang tidak merata membuat sebagian wilayah sulit terhubung dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi.

Djoko Setijowarno Armada bus perintis yang parkir di depan Pool Damri, Kota Ambon, Maluku

Kondisi tersebut menuntut kehadiran angkutan umum yang mampu menjangkau daerah terpencil agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat tetap berjalan.

“Pemberian Subsidi Angkutan Jalan Perintis merupakan perwujudan kehadiran pemerintah terhadap konektivitas wilayah terisolir dengan memberikan pelayanan angkutan umum yang terjangkau,” kata Aan dalam siaran pers, Selasa (23/12/2025).

Pada 2025, Ditjen Hubdat menganggarkan Rp 160,5 miliar untuk Angkutan Jalan Perintis. Anggaran subsidi angkutan perintis tersebut dialokasikan bagi 309 trayek yang tersebar di 32 provinsi.

Layanan ini ditujukan untuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil tetap memiliki akses transportasi darat yang layak dan berkelanjutan.

Selain moda darat, layanan Angkutan Penyeberangan Perintis juga menjadi fokus penguatan. Aan menyebutkan, dalam lima tahun terakhir, rata-rata persentase pertumbuhan lintas perintis mencapai 2,13 persen per tahun.

Sementara itu, persentase pertumbuhan jumlah kapal perintis tercatat 2,45 persen per tahun.
Pertumbuhan ini dipicu kebutuhan pelayanan transportasi bagi daerah-daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan yang belum memiliki akses memadai.

Dok. Istimewa Kapal perintis, NTT.

“Untuk anggaran per tahunnya rata-rata mengalami kenaikan 4,49 persen. Pada tahun 2025 ini tercatat Rp 469,2 miliar untuk 268 lintas dengan total kapal yang dilayani sebanyak 106 kapal. Sedangkan pada tahun 2024 lalu tercatat realisasi anggarannya sebesar Rp 408,2 miliar,” ujar Aan.

Ditjen Hubdat juga mengalokasikan anggaran untuk sejumlah layanan transportasi lainnya. Angkutan Barang Perintis mendapat alokasi Rp 20,9 miliar untuk sembilan lintasan perintis.

Angkutan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dialokasikan Rp63,9 miliar untuk 33 trayek. Sementara Angkutan Roro Long Distance Ferry (LDF) memperoleh Rp 10,3 miliar untuk satu lintasan, dan Angkutan Perkotaan (Buy The Service/BTS) dialokasikan Rp160,7 miliar untuk enam kota.

Menurut Aan, keseluruhan layanan tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah dalam memastikan ketersediaan transportasi yang terjangkau dan berkesinambungan, sekaligus memperkuat konektivitas antardaerah.

Di sisi lain, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai layanan transportasi perintis memiliki peran strategis dalam menghubungkan wilayah 3TP dengan daerah yang lebih maju.

Konektivitas tersebut membuka akses masyarakat terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi yang lebih luas.

“Keberadaan angkutan perintis memiliki peran ganda, yaitu menciptakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan konektivitas sosial. Layanan ini secara fundamental membuka akses agar wilayah 3TP tidak lagi terisolasi,” papar Djoko.

Djoko juga menyoroti dampak ekonomi yang dihasilkan. Menurutnya, angkutan perintis mendukung UMKM dan perdagangan lokal melalui kemudahan distribusi produk ke pasar yang lebih luas.

Selain itu, sektor pariwisata turut terdorong karena akses wisatawan ke destinasi antarpulau menjadi lebih terbuka.

“Peningkatan mobilitas dan pergerakan orang dapat dicapai dengan beberapa strategi utama. Strategi ini meliputi penyediaan armada kapal yang aman, nyaman, dan sesuai kapasitas, perbaikan kualitas dermaga, terminal, dan fasilitas penumpang untuk mendukung kecepatan dan ketertiban, dan integrasi angkutan penyeberangan dengan transportasi lanjutan lainnya,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Damri menyatakan telah mengoperasikan layanan angkutan perintis gratis pada rute Peureulak–Peunaron guna mendukung mobilitas masyarakat Aceh Timur pascabencana dan menjaga konektivitas wilayah terdampak.

Head of Corporate Communication Damri, P. Septian Adri S menyampaikan bahwa layanan ini difokuskan untuk menjaga keterhubungan wilayah yang terdampak.

"Khususnya sebagai akses masyarakat dari Peunaron menuju Peureulak untuk memenuhi kebutuhan dasar," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (21/12/205).

Kebutuhan dasar tersebut meliputi aktivitas belanja dan mobilitas ekonomi harian, di tengah kondisi infrastruktur jalan yang masih dalam tahap pemulihan.

Angkutan perintis gratis tersebut berangkat setiap hari pukul 08.00 WIB dari Terminal Peureulak, dengan estimasi waktu tempuh sekitar tiga jam, menyesuaikan kondisi jalan yang ada.

"Kami memastikan masyarakat tetap memiliki akses transportasi di tengah keterbatasan pascabencana. Layanan Peureulak–Peunaron ini kami jalankan sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan mobilitas warga, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari,” imbuhnya.

Sebagai operator, Damri memastikan kesiapan armada dan kru pengemudi sesuai standar keselamatan serta berkoordinasi secara intensif dengan BPTD Kelas II Aceh dan instansi terkait selama operasional berlangsung.

Layanan ini dioperasikan bersama Kementerian Perhubungan melalui BPTD Kelas II Aceh.

Jakarta (ANTARA) - Akademisi Teknik Sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai transportasi perintis memiliki peran sentral dalam upaya pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Transportasi perintis memiliki peran sentral dalam pemulihan, khususnya karena mampu menjangkau desa-desa atau wilayah terpencil yang jalur utamanya terputus, terutama akibat kerusakan jembatan dan jalan yang parah,” kata Djoko dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Transportasi perintis sendiri adalah layanan angkutan yang dibuka untuk melayani daerah-daerah yang secara komersial belum menguntungkan atau belum terjangkau oleh layanan transportasi reguler.

Djoko mengatakan, ketika 52 Pemerintah Daerah (Pemda) terdampak bencana alam, pemberian transportasi perintis, baik untuk orang maupun barang, akan memberikan manfaat yang sangat besar dalam fase tanggap darurat, transisi, hingga pemulihan.

“Transportasi perintis ini beroperasi setelah jaringan jalan dan jembatan terhubung, sementara ekonomi belum membaik, sehingga diperlukan transportasi perintis sampai ekonomi mereka pulih di 52 pemda,” ujar dia.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5958 Tahun 2024 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025, ketiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana telah memiliki basis jaringan transportasi perintis yang mapan.

Secara keseluruhan, terdapat 28 trayek angkutan jalan perintis yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jaringan ini dapat segera diaktifkan dan dioptimalkan untuk mendukung mobilitas pascabencana.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan harga di daerah pedalaman, Djoko menilai bahwa layanan angkutan barang perintis harus disediakan guna memastikan pasokan barang pokok tetap tersedia dan biaya logistik tidak melonjak.

Selain itu, untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di 52 pemda terdampak, Djoko menilai perlu dipertimbangkan penyediaan layanan angkutan gratis bagi warga yang mencakup Angkutan Perkotaan, Angkutan Pedesaan dan Angkutan Antar Kota.

“Penyediaan angkutan umum gratis akan memulihkan mobilitas warga untuk kembali bekerja, bersekolah, mengakses ke pasar, dan mengangkut hasil bumi tanpa terbebani biaya transportasi, sehingga mempercepat pemulihan ekonomi lokal,” kata Djoko.

Bus perintis, lanjutnya, dapat digunakan sebagai angkutan sekolah sementara bagi siswa yang sekolahnya rusak atau yang jalur angkutan regulernya terhenti.

“Begitu juga untuk akses masyarakat ke fasilitas kesehatan yang tersisa. Layanan perintis yang stabil memberikan rasa aman dan normalisasi bagi masyarakat terdampak, menunjukkan kehadiran dan kepedulian pemerintah, serta membantu mengurangi trauma dan kecemasan pasca bencana,” kata Djoko.

“Oleh sebab itu, mulai sekarang perlu direncanakan dan mendapat alokasi anggaran dampak bencana alam,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sepanjang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya mewujudkan Asta Cita dengan memprioritaskan konektivitas dan keselamatan dalam melayani masyarakat. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, konektivitas dan keselamatan merupakan kunci untuk mewujudkan sistem transportasi yang andal, efisien, serta berkeadilan.

"Kemenhub terus mengembangkan konektivitas dan keselamatan secara serius pada seluruh lini, baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian. Konektivitas dan keselamatan pada sektor transportasi memiliki efek ganda yang besar bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, terbukanya peluang usaha, serta berkurangnya kesenjangan antarwilayah," ujar Dudy di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Untuk meningkatkan konektivitas pada sektor transportasi darat, Kemenhub telah melaksanakan angkutan lintas batas negara, subsidi angkutan orang, barang, dan penyeberangan, serta modernisasi layanan angkutan perkotaan. Terdapat pula layanan perintis yang menjangkau kurang lebih 75 persen daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

"Hasil survei kuartal kedua per Juni 2025 menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi darat sebesar 96,01 persen," sambung Dudy.

Pada sektor transportasi laut, sejumlah program telah dilakukan antara lain layanan kapal perintis penumpang dan barang, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO) bidang angkutan laut, layanan rede transport, serta layanan kapal khusus ternak. Dudy menyampaikan, saat ini terdapat 107 trayek kapal perintis dengan kapasitas 38.604 penumpang dan 16.753 ton barang, 26 kapal PSO, 18 trayek kapal rede, 39 kapal angkutan laut perintis barang, serta 6 trayek kapal ternak dengan 6 unit armada yang masing-masing berkapasitas 500 ekor.

"Kemenhub juga memperkuat layanan Tol Laut dan pelayaran perintis. Hingga September 2025, program Tol Laut telah melakukan 523 voyage dan melayani 104 pelabuhan dari barat sampai timur Indonesia," ungkap dia.

Pada sektor transportasi udara, lanjut Dudy, pengembangan dilakukan melalui layanan penerbangan perintis dan jembatan udara. Saat ini terdapat 266 rute perintis penumpang, 46 rute perintis kargo, serta 1 rute subsidi udara kargo.

Menurut data Sisfoangud Perintis per 11 Agustus 2025, hingga Juli 2025, realisasi angkutan udara perintis penumpang telah mencapai 23.404 frekuensi penerbangan dengan 183.681 penumpang. Berdasarkan sumber yang sama, kinerja angkutan udara perintis kargo Jembatan Udara pada periode Januari–Juli telah terealisasi 3.056 frekuensi penerbangan dengan muatan kargo 1.859.378 kilogram. Angkutan udara perintis di seluruh Indonesia saat ini melayani 22 koordinator wilayah (korwil) dari Pulau Sumatra sampai Papua.

“Perintis masih membutuhkan dukungan dari pemerintah, mengingat rute-rute tersebut secara ekonomis belum memadai. Kemudian revitalisasi pelabuhan dan bandara yang seiring waktu mengalami penurunan daya dukung, kami ingin tetap bisa digunakan sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan,” lanjut Dudy.

Pada sektor udara juga dilakukan penetapan 36 bandara umum sebagai bandara internasional. Pada Januari–Agustus 2025, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penumpang internasional mencapai sekitar 13,5 juta. Dudy menyebut angka ini naik 9,54 persen dibanding periode yang sama pada 2024.

"Dengan status internasional, pembangunan menjadi lebih merata, konektivitas global menguat, serta bandara akan menjadi simpul perdagangan, pariwisata, investasi, juga pendukung pertahanan negara," ucapnya.

Lebih lanjut, Kemenhub juga berupaya membuka konektivitas di daerah kepulauan dengan melakukan inovasi transportasi melalui pesawat amfibi (seaplane) dan taksi air (water taxi). Pada 11 Agustus 2025, telah dilakukan groundbreaking water aerodrome di Center Point of Indonesia (CPI) Makassar, Sulawesi Selatan, yang merupakan infrastruktur penunjang bagi titik sandar dan operasional pesawat amfibi.

Untuk pelaksanaan pelatihan pilot pesawat amfibi, dilakukan kerja sama dengan Akademi Penerbang Indonesia (API) Banyuwangi yang merupakan lembaga pelatihan pertama di Asia Tenggara dalam bidang pelatihan dan pengembangan penerbangan pesawat amfibi.

"Harapannya, pesawat amfibi menjadi jawaban bagi kebutuhan transportasi di Pulau Sulawesi yang memiliki garis pantai panjang dengan sebaran pulau-pulau kecil di sekitarnya," lanjut Dudy.

Adapun terkait taksi air, Dudy menyebut pengoperasiannya sudah direncanakan di sejumlah wilayah, salah satunya di pantai barat Pulau Bali, yakni dari kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai (Pantai Sekeh) menuju Pantai Kuta, Pantai Legian, Pantai Seminyak, Pantai Canggu, hingga Pantai Uluwatu.

"Ini menjadi tonggak baru dalam sejarah transportasi kita. Fasilitas ini diharapkan dapat memangkas waktu perjalanan, meningkatkan mobilitas, serta mendukung berbagai sektor, mulai dari transportasi, logistik, pelayanan kesehatan darurat yang lebih cepat bagi masyarakat di pulau-pulau kecil, hingga pengembangan pariwisata dan ekonomi daerah," ucap Menhub.

Angka kecelakaan menurun

Seluruh layanan transportasi tersebut dilakukan dengan mengutamakan keselamatan. Hal itu terbukti saat pelaksanaan Natal 2024, Tahun Baru 2025, serta Idulfitri 2025, ketika mobilitas masyarakat meningkat. Berdasarkan data Integrated Road Safety Management System (IRSMS) Korlantas Polri, saat pelaksanaan Nataru 2024/2025 pada 18 Desember 2024 (H-7) hingga 5 Januari 2025 (H+11), tercatat sebanyak 3.434 kecelakaan.

"Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 13,96 persen dibanding Nataru 2023/2024 yang sebanyak 3.991 kecelakaan," sambung Dudy.

Sedangkan pada Lebaran 2025, Kakorlantas menyatakan selama periode 23 Maret hingga 2 April 2025, jumlah kecelakaan turun dari 2.152 kasus menjadi 1.477 kasus, atau turun sebesar 31,37 persen. Dudy mengatakan, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan selama mudik juga berkurang drastis, dari 324 korban pada 2024 menjadi 223 korban pada 2025, atau turun 32 persen.

Tak hanya mobilitas orang, Kemenhub juga memastikan mobilitas barang berjalan dengan selamat, khususnya terkait truk over dimension over loading (ODOL). Dudy mengatakan, penanganan ODOL perlu dilakukan sesegera mungkin agar tidak ada lagi korban. Karena itu, Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2027 harus segera dijalankan untuk menjaga keselamatan dan daya saing logistik.

“Semakin kita mengundur, maka kita akan memberikan peluang terjadinya kecelakaan yang lebih banyak. Lebih cepat lebih baik supaya tidak ada korban lagi yang timbul berkaitan dengan ODOL," kata Dudy.

Bisnis.com, JAKARTA — Genap 10 tahun atau satu dekade sudah pemerintah mengoperasionalkan angkutan laut perintis untuk penumpang, barang atau tol laut, serta angkutan rede.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud menyampaikan sejak 2015, layanan angkutan laut perintis terus memberikan kontribusi nyata dalam membuka aksesibilitas transportasi laut ke daerah-daerah yang belum terlayani secara komersial.

Per 2025, tercatat sebanyak 107 trayek angkutan laut perintis telah melayani 480 pelabuhan singgah di 28 provinsi dan 184 kabupaten/kota dengan capaian realisasi fisik mencapai 2.154 voyage.

“Secara kumulatif sejak tahun 2015 hingga 2025, angkutan laut perintis penumpang telah melayani 7.899.415 orang penumpang dan mengangkut 1.364.547 ton muatan barang,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (15/10/2025).

Dari 107 trayek tersebut, 30 trayek di antaranya dioperasikan oleh PT Pelni melalui mekanisme penugasan sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Kapal Perintis Milik Negara.

Adapun, untuk 77 trayek lainnya dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional melalui mekanisme pemilihan penyedia jasa dengan mekanisme e-catalogue.

Angkutan laut perintis hadir dalam menciptakan konektivitas layanan antar pulau dan mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP).

Kinerja Tol Laut dan Angkutan Rede

Program angkutan laut perintis barang atau yang lebih dikenal dengan Tol Laut masih menjadi salah satu andalan dalam menekan disparitas harga dan menjaga stabilitas pasokan barang di berbagai wilayah Indonesia.

“Sampai September 2025, pelaksanaan program Tol Laut telah mencapai 523 voyage dan melayani 104 pelabuhan dari barat hingga timur Indonesia,” ujar Masyhud.

Dari pelaksanaan tersebut, tercatat total muatan berangkat mencapai sekitar 19.713 TEUs dan 1.328,92 ton, serta muatan balik sebanyak 5.624 TEUs.

Capaian ini, lanjutnya, mencerminkan peningkatan distribusi logistik nasional, khususnya dalam memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di wilayah 3TP.

Pada 2026, Kementerian Perhubungan berencana melakukan optimalisasi trayek Tol Laut melalui perubahan mekanisme subsidi beberapa pelabuhan dengan pola subsidi operasional kapal pola subsidi titip kontainer.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran anggaran pemerintah sekaligus mendorong efektivitas distribusi logistik nasional.

Selain program Tol Laut, layanan Angkutan Rede juga menunjukkan performa positif dalam memperkuat konektivitas transportasi laut antarpulau jarak dekat. Sampai awal Oktober 2025, program ini telah melayani 75 pelabuhan singgah yang tersebar di 11 provinsi dan 25 kabupaten/kota, dengan realisasi sebanyak 444 trip.

Tingkat keterisian kapal di berbagai lintasan lokal tercatat stabil, sementara jumlah penumpang naik dan turun mencapai 37.756 orang.

Menurut Masyhud, angkutan ini telah terbukti efektif sebagai penghubung antarwilayah kecil di daerah kepulauan, terutama dalam menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi logistik lokal.

“Program Rede melengkapi fungsi Tol Laut dan angkutan laut perintis penumpang dengan menjangkau daerah-daerah yang belum terlayani kapal besar," tuturnya.

Dengan demikian, masyarakat di wilayah pesisir dan pulau kecil juga dapat merasakan manfaat konektivitas secara langsung.

Meski demikian, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Budi Mantoro tak menampik bahwa pelayanan publik di sektor transportasi laut masih menghadapi sejumlah tantangan.

Tantangan tersebut di antaranya kapasitas fiskal yang terbatas, keterbatasan jumlah armada kapal dan infrastruktur pelabuhan yang belum memadai.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan dukungan seluruh pihak, mulai dari perencanaan rute, penyediaan infrastruktur, hingga penguatan ekosistem logistik daerah, upaya untuk mewujudkan sistem transportasi laut yang tangguh dan berkelanjutan akan semakin cepat terealisasi,” tutup Budi.