Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat layanan verifikasi emisi karbon sebagai upaya mempercepat transformasi industri hijau, sekaligus mendukung pencapaian target net zero emission (NZE) Indonesia.

Langkah ini dilakukan melalui penguatan implementasi pengukuran, pelaporan, serta verifikasi emisi gas rumah kaca (GRK) yang kredibel dan terstandar di manufaktur nasional.

Dalam keterangan, yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa transformasi industri menuju ekonomi hijau membutuhkan komitmen seluruh pelaku industri untuk menerapkan tata kelola emisi yang akuntabel dan sesuai standar internasional.

"Verifikasi emisi GRK merupakan bagian penting dalam membangun industri nasional yang berdaya saing global, berkelanjutan, serta adaptif terhadap tuntutan pasar internasional. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai target net zero emission dan penguatan daya saing industri nasional di pasar global," ujar Menperin Agus.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemenperin melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) terus memperkuat layanan validasi dan verifikasi emisi GRK guna mempercepat implementasi industri hijau di Indonesia.

Kepala BSKJI Emmy Suryandari mengatakan pengembangan lembaga validasi dan verifikasi yang kompeten, independen, dan terakreditasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda dekarbonisasi sektor industri.

"BSKJI terus memperkuat infrastruktur standardisasi dan jasa industri, termasuk melalui pengembangan lembaga validasi dan verifikasi GRK yang kompeten, independen, dan terakreditasi. Kehadiran lembaga yang kredibel sangat penting untuk mendukung industri dalam menjalankan agenda dekarbonisasi dan memenuhi berbagai tuntutan regulasi global," kata Emmy.

Penguatan kapasitas tersebut ditunjukkan oleh lembaga validasi dan verifikasi (LVV) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) yang telah mempersiapkan sistem manajemen sejak 2024 agar sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17029:2019.

Upaya tersebut membuahkan hasil dengan diperolehnya akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) melalui Sertifikat Akreditasi Nomor LVV-025-IDN.

Sebagai bentuk implementasi layanan tersebut pula, BBSPJIA menyerahkan Sertifikat Pernyataan Verifikasi Emisi GRK kepada PT Lami Packaging Indonesia. Penyerahan sertifikat ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung pengelolaan emisi karbon di sektor manufaktur.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengupayakan penataan kembali pelabuhan masuk impor (entry point) bagi barang konsumsi tertentu sebagai langkah memperkuat pengawasan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin mengatakan, kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian impor, sekaligus memperbaiki tata kelola logistik nasional dan mengoptimalkan kapasitas pelabuhan di luar Pulau Jawa.

“Ini sudah kami terus-menerus perjuangkan dan akan terus kami perjuangkan, yaitu inisiasi penataan kembali pelabuhan masuk impor atau entry point bagi barang konsumsi tertentu, guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian impor, sekaligus perbaikan tata kelola logistik nasional,” kata dia.

Menurut dia, pihaknya mengusulkan Pelabuhan Sorong, Bitung, dan Kupang sebagai alternatif entry point impor, yang memiliki utilisasi pelabuhan yang relatif rendah yakni masing-masing 23,09 persen, 34,7 persen, dan 32,6 persen.

“Sehingga kalau nanti diputuskan entry point, kami berharap nanti akan ada pertumbuhan ekonomi baru di kota-kota yang memang kami tujukan menjadi entry point, yaitu Sorong, Bitung dan juga Kupang,” ujarnya.

Menperin menyampaikan, hal yang diinisiasi pihaknya ini merupakan bagian dari upaya menjaga industri dalam negeri, mengingat 80 persen produk industri nasional masih bergantung pada pasar domestik.

Lebih lanjut, disampaikan dia pula, pemerintah turut mencermati potensi terjadinya trade diversion atau pengalihan arus perdagangan internasional yang dapat memicu masuknya produk-produk konsumsi dari berbagai negara ke pasar domestik Indonesia.

“Oleh sebab itu penguatan daya saing industri dan perlindungan terhadap pasar domestik perlu terus-menerus kita perkuat dan penguatannya harus secara terukur dan berimbang," kata dia.

"Tujuannya bukan hanya untuk menjaga keberlangsungan produksi industri dalam negeri, tetapi juga untuk memastikan bahwa pasar domestik benar-benar menjadi ruang tumbuh bagi industri dalam negeri dan menjadi tuan rumah di negara sendiri,” katanya lagi.

Selain itu, untuk menjaga keberlangsungan industri nasional, Agus mengungkapkan pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait tengah menjalankan langkah strategis lainnya yakni, memperkuat insentif fiskal dan nonfiskal guna menjaga daya saing dan keberlanjutan investasi industri manufaktur.

Selanjutnya melakukan pengendalian dan pembatasan impor secara terukur, khususnya terhadap barang konsumsi atau barang jadi yang telah mampu diproduksi industri dalam negeri.

Ia menambahkan, salah satu instrumen yang banyak digunakan berbagai negara untuk melindungi industrinya adalah Technical Barriers to Trade (TBT).

Menurut dia, Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen serupa, seperti penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), pengawasan di pintu masuk, hingga kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Namun demikian, Menperin Agus menilai instrumen perlindungan industri Indonesia masih relatif terbatas dibandingkan negara lain. Berdasarkan data Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) per April 2026, Indonesia hanya memiliki 142 instrumen TBT.

“Jumlah ini masih jauh atau sangat rendah dibandingkan negara-negara yang kita pahami market-nya liberal, di mana Amerika memiliki lebih dari 2.000 instrumen TBT, Tiongkok memiliki 1.600 instrumen TBT, Korea 1.100, Thailand 760, kita hanya 142,” ungkapnya.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang kebijakan yang cukup besar untuk memperkuat instrumen perlindungan industri nasional secara terukur, selektif, dan tetap sejalan dengan ketentuan perdagangan internasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mengupayakan peningkatan produktivitas dan daya saing industri padat karya melalui program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) yang dirancang sebagai skema pembiayaan strategis untuk mendukung revitalisasi mesin dan peralatan produksi.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin, mengatakan program KIPK menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kinerja industri padat karya yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.

"Program Kredit Industri Padat Karya atau KIPK yang dirancang sebagai skema pembiayaan strategis guna mendukung kebutuhan revitalisasi mesin, serta meningkatkan produktivitas pada enam sektor industri padat karya yaitu makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, furnitur, alas kaki dan juga mainan anak," katanya.

Agus menjelaskan, penyaluran KIPK saat ini dilakukan melalui 13 mitra perbankan dengan total plafon pembiayaan sebesar Rp549 miliar. Namun hingga Mei 2026, realisasi pemanfaatannya masih tergolong rendah.

"Program KIPK ini disalurkan melalui 13 mitra perbankan dengan total plafon pembiayaan sebesar Rp549 miliar. Hingga Mei 2026 realisasi plafon telah mencapai Rp91 miliar, jadi masih sangat rendah, masih 16,72 persen, bagi 26 debitur dari target keseluruhannya 293 debitur," ujar dia.

Pemanfaatan KIPK disampaikan dia, saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Dari sisi sektor penerima manfaat, industri makanan dan minuman menjadi pengguna terbesar fasilitas KIPK dengan porsi mencapai 55 persen. Selanjutnya industri furnitur sebesar 20 persen, serta industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki sebesar 15 persen.

Menperin Agus menilai masih terdapat ruang yang sangat besar untuk meningkatkan pemanfaatan program tersebut, sehingga diperlukan kolaborasi berbagai pihak, termasuk legislator guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku industri padat karya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan pasokan bahan baku Purified Terephthalic Acid (PTA) untuk kebutuhan industri tekstil nasional tetap aman menyusul insiden pecahnya pipa pada fasilitas produksi PTA milik PT Merak Chemical Indonesia (MCCI) di Cilegon, Banten.

Kemenperin menegaskan kejadian tersebut tidak akan mengganggu ketersediaan pasokan PTA di dalam negeri karena perusahaan telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga kontinuitas produksi.

Dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penanganan insiden tersebut, sekaligus memastikan seluruh prosedur keselamatan industri dijalankan dengan baik.

“Kementerian Perindustrian telah berkoordinasi secara intensif dengan manajemen perusahaan dan pihak terkait guna memastikan penanganan berjalan cepat, tepat, dan sesuai prosedur keselamatan industri,” kata Febri.

Sebagai tindak lanjut, Kemenperin telah menerjunkan Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) ke lokasi kejadian untuk melakukan pemantauan serta koordinasi dengan perusahaan dan instansi terkait. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan laporan perusahaan, insiden terjadi pada Senin (25/5) sekitar pukul 14.30 WIB di area Pabrik 1 PT MCCI, tepatnya pada pipa outlet reaktor PTA menuju fasilitas crystalizer. Saat kejadian, temperatur dan tekanan operasi tercatat dalam kondisi normal, yakni sekitar 290 derajat Celsius dengan tekanan 85 bar.

Namun, pipa mengalami pecah secara tiba-tiba sehingga operator di ruang kontrol segera menghentikan operasi melalui sistem emergency shutdown dan tim tanggap darurat langsung diterjunkan ke lokasi.

Insiden tersebut menyebabkan uap air membumbung tinggi serta ceceran material PTA di sekitar area kejadian. Tim tanggap darurat perusahaan kemudian melakukan penanganan dan pembersihan secara cepat.

Dua pekerja yang tengah melakukan patroli di area pabrik mengalami luka dan telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit dengan kondisi stabil.

Hasil pemantauan awal perusahaan menggunakan alat pengukur kualitas udara menunjukkan tidak adanya kandungan gas berbahaya di sekitar lokasi kejadian.

Kadar oksigen juga terpantau normal pada level 21 persen. Sementara itu, perusahaan bersama pihak terkait masih menelusuri sumber bau yang sempat dilaporkan oleh masyarakat.

Kemenperin menegaskan pasokan PTA nasional tetap terjaga mengingat PT MCCI memiliki dua fasilitas produksi PTA dengan kapasitas masing-masing 350 ribu ton per tahun atau total 700 ribu ton per tahun. Saat insiden terjadi, hanya Pabrik 1 yang beroperasi karena kondisi pasar PTA yang masih lesu.

“Perusahaan telah menyampaikan rencana pengoperasian Pabrik 2 untuk menjaga kontinuitas pasokan PTA nasional. Dengan langkah tersebut, kebutuhan bahan baku industri tekstil domestik diharapkan tetap dapat terpenuhi,” ujarnya.

Saat ini, area insiden masih dalam proses investigasi dan telah dipasangi garis pengamanan oleh aparat kepolisian. Perusahaan juga menginformasikan bahwa fasilitas yang terdampak akan ditutup sementara selama proses investigasi dan evaluasi teknis berlangsung.

Selain itu, PT MCCI terus membuka posko kesehatan bagi masyarakat sekitar dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian, dinas lingkungan hidup, serta instansi terkait lainnya guna memantau kondisi lingkungan dan kesehatan warga.

Kemenperin turut mengapresiasi langkah perusahaan yang tetap mempertahankan tenaga kerja untuk mendukung proses pembersihan dan pemulihan fasilitas.

Perusahaan juga akan membentuk tim investigasi internal bersama pihak-pihak terkait serta melibatkan vendor pipa asal Jepang guna memastikan proses investigasi berjalan secara komprehensif dan transparan.

“Kami berharap proses investigasi dapat berjalan objektif dan menyeluruh sehingga akar penyebab kejadian dapat segera diketahui. Kementerian Perindustrian akan terus mendampingi perusahaan dalam upaya pemulihan operasional, sekaligus memastikan aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan industri tetap menjadi prioritas utama,” kata Febri.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Pasar furnitur global diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendorong percepatan adopsi inovasi dan teknologi modern untuk memperkuat daya saing industri kerajinan, serta furnitur di tengah persaingan pasar global.

Dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menegaskan bahwa inovasi dan transformasi teknologi menjadi faktor penting bagi industri furnitur dan kerajinan untuk mempertahankan daya saing di pasar internasional.

"Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang kreatif, serta industri furnitur dan kerajinan yang produknya telah hadir di berbagai negara. Namun, untuk dapat bersaing secara global, kita perlu memperkuat produktivitas dan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi, serta pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi," ujar dia.

Menurut Sobur, keberhasilan industri furnitur dan kerajinan Indonesia ke depan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan kreativitas, tetapi juga kemampuan pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi manufaktur modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Adapun pihaknya pada hari ini membuka pameran Indonesia Forestry and Woodworking Machinery Expo (Indowood Expo) 2026 di Surabaya.

Pameran yang berlangsung hingga 6 Juni 2026 itu menjadi wadah strategis bagi pelaku industri kehutanan, mesin pengolahan kayu, furnitur, dan kerajinan untuk memperluas jaringan bisnis, mendorong investasi, serta mempercepat pemanfaatan teknologi manufaktur modern guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0 Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Andi Rizaldi menyampaikan bahwa industri furnitur dan pengolahan kayu merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan industri manufaktur nasional dan ekspor Indonesia.

Menurutnya, peluang pasar furnitur global yang terus berkembang harus direspons dengan peningkatan produktivitas dan percepatan adopsi teknologi.

"Pasar furnitur global diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar ekspor. Untuk memanfaatkan peluang tersebut, industri perlu terus meningkatkan produktivitas, kualitas produk, efisiensi proses produksi, serta mempercepat adopsi teknologi dan inovasi manufaktur," ujar Andi.

Pada kesempatan yang sama, HIMKI juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Labamu sebagai bentuk komitmen memperkuat kolaborasi dan pengembangan ekosistem industri furnitur dan kerajinan nasional.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas pelaku industri melalui sinergi lintas sektor.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah tidak mengganggu kinerja industri dalam negeri, mengingat belanja yang dilakukan menggunakan mata uang domestik.

"Kalau sekarang kan industri dalam negeri pasti belanjanya rupiah, enggak terlalu masalah. Paling ada beberapa bahan baku yang transaksinya menggunakan US dolar,” ujar Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza di Tangerang, Banten, Kamis.

Wamenperin mengatakan, secara umum industri dalam negeri memiliki ketahanan kuat, karena sebagian besar aktivitas transaksi dan belanja dilakukan menggunakan rupiah.

Namun, sejumlah sektor tetap menghadapi tekanan akibat kebutuhan bahan baku impor yang pembayarannya menggunakan mata uang dolar AS.

Menurut dia, dampak pelemahan nilai tukar terhadap industri juga dapat diantisipasi melalui diversifikasi penggunaan mata uang dalam transaksi perdagangan internasional.

Ia mencontohkan, sebagian perdagangan Indonesia saat ini telah menggunakan renminbi, sehingga ketergantungan terhadap dolar AS dapat dikurangi.

“Tapi saya lihat kalau trade balance kita sepertiganya itu menggunakan renminbi misalnya, itu pengaruh US dolar-nya juga bisa diantisipasi,” katanya.

Lebih lanjut, Faisol menyebut seluruh industri yang masih menggunakan bahan baku impor berpotensi merasakan tekanan akibat fluktuasi nilai tukar.

Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar dampaknya tidak terlalu besar terhadap aktivitas produksi.

“Kita sudah mitigasi supaya tidak banyak terdampak oleh kenaikan atau turunnya nilai tukar rupiah,” ujarnya.

Faisol menambahkan, Kemenperin juga telah melakukan komunikasi dan diskusi dengan pelaku industri untuk mencari solusi atas tantangan yang muncul akibat pergerakan kurs.

"Apapun itu kan kita bisa cari jalan keluar,” ujar Faisol.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo fokus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat agar berjalan tepat sasaran, berkualitas, dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.

‎"Sinergi antara BP BUMN, Danantara, dan Kementerian PU ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang inklusif, merata, dan dapat diakses oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri," ujar Dony dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dony dan Dody membahas percepatan penyelesaian proyek Sekolah Rakyat, penguatan koordinasi antara pemerintah dan BUMN Karya, dukungan aspek legal dan kelembagaan, serta upaya memastikan kualitas pembangunan sesuai standar yang ditetapkan.
‎
‎Dony Oskaria yang juga menjabat sebagai COO Danantara Indonesia menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan hanya soal membangun gedung, tetapi membangun masa depan sumber daya manusia Indonesia.

‎
‎"Bahwa anak-anak Indonesia di mana pun mereka berada berhak mengakses pendidikan berkualitas, dan infrastruktur yang kokoh adalah langkah awal yang sangat penting," ujarnya.
‎
‎Sementara itu Menteri PU Dody Hanggodo menyambut baik kolaborasi ini. Pihaknya siap mengerahkan sumber daya untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan efektif.
‎
‎"Pembangunan Sekolah Rakyat yang perlu dilihat aspek teknis di lapangan, mulai dari desain bangunan yang ramah anak dan tahan gempa hingga akses utilitas yang memadai. Targetnya, proyek ini bisa segera dinikmati masyarakat," ujar Dody.

‎‎
‎Sekolah Rakyat adalah program prioritas pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendidikan gratis dan berkualitas bagi keluarga prasejahtera.
‎
‎Melalui kolaborasi BP BUMN, Danantara Indonesia, dan Kementerian PU, program ini diharapkan mampu mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut komoditas kopi, teh, rempah-rempah hingga tembakau dan rokok menjadi komoditas nonmigas utama dengan pertumbuhan ekspor tertinggi.

Pada April 2026, total ekspor Indonesia mencapai 25,30 miliar dolar AS, tumbuh 12,32 persen dibandingkan Maret 2026 atau naik 21,98 persen dibandingkan April 2025. Peningkatan ekspor bulanan ini didorong kenaikan ekspor nonmigas sebesar 13,66 persen, sementara ekspor migas turun 9,81 persen secara bulanan.

"Beberapa komoditas nonmigas utama dengan pertumbuhan ekspor tertinggi, antara lain, kopi, teh, dan rempah-rempah yang meningkat 54,44 persen, tembakau dan rokok 43,49 persen," ujar Budi melalui keterangan di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, komoditas kayu dan barang dari kayu juga meningkat 40,91 persen, lemak dan minyak hewani atau nabati 38,71 persen, serta mesin dan peralatan mekanis 37,26 persen secara bulanan.

Ekspor nonmigas juga dipengaruhi peningkatan permintaan negara-negara mitra dagang utama. Tiga negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia dengan pertumbuhan tertinggi pada April 2026, yaitu Uni Emirat Arab dengan kenaikan 305,21 persen, Afrika Selatan 288,40 persen, dan Belgia 117,84 persen secara bulanan.

Secara kumulatif, pada Januari-April 2026, total ekspor Indonesia mencapai 92,15 miliar dolar AS atau meningkat 5,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja ini ditopang ekspor nonmigas yang tumbuh 6,28 persen menjadi 87,74 miliar dolar AS, sementara ekspor migas terkontraksi 8,30 persen menjadi 4,41 miliar dolar AS. Tren positif ini menunjukkan kinerja perdagangan Indonesia yang tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global

Budi menjelaskan, kinerja ekspor pada periode Januari-April 2026 didorong oleh pertumbuhan ekspor sektor industri pengolahan yang meningkat 9,78 persen dibandingkan Januari-April 2025.

Kenaikan ekspor kumulatif tersebut terutama ditopang ekspor nikel dan barang daripadanya yang melonjak 63,99 persen; aluminium dan barang daripadanya 55,30 persen; bahan kimia organik 30,86 persen; tembaga dan barang daripadanya 25,34 persen; serta timah dan barang daripadanya 24,62 persen.

"Pertumbuhan ekspor komoditas-komoditas tersebut didorong tingginya permintaan global yang diikuti kenaikan harga di pasar internasional. Kondisi tersebut memberikan dampak positif terhadap kinerja ekspor industri pengolahan Indonesia," kata Budi.

Di sisi lain, ekspor sektor pertanian turun 26,27 persen. Sektor pertambangan dan lainnya juga turun 8,44 persen secara kumulatif.

Kakao dan olahannya, kopi, teh, dan rempah-rempah menjadi komoditas pertanian dengan penurunan terdalam, masing-masing sebesar 36,33 persen dan 33,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya secara kumulatif.

Dari sisi tujuan ekspor Indonesia, ekspor nonmigas ke Mesir mencatat lonjakan signifikan sebesar 42,74 persen pada Januari-April 2026, diikuti Spanyol 33,18 persen, Afrika Selatan 23,13 persen, Hongkong 21,31, dan Tiongkok 20,58 persen.

Sementara itu, jika dilihat secara kawasan, ekspor nonmigas seperti ke Asia Tengah lainnya (Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan), Afrika Utara, dan Afrika Selatan menunjukkan performa positif yang kuat selama periode Januari-April 2026.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong penguatan daya saing industri keramik nasional dengan target membawa Indonesia masuk ke jajaran empat besar produsen keramik dunia.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza, dalam Pameran Keramika, Megabuild, dan Megaproperty 2026 di Tangerang, Banten, Kamis mengatakan industri keramik nasional memiliki fondasi yang kuat untuk mencapai target tersebut.

Menurutnya, upaya mengakselerasi menjadi empat produsen besar global didukung oleh kapasitas produksi yang besar, ketersediaan bahan baku domestik, serta berbagai kebijakan strategis yang berpihak pada industri dalam negeri.

Saat ini, kapasitas produksi terpasang industri keramik nasional mencapai sekitar 650 juta meter persegi per tahun dengan tingkat utilisasi produksi sebesar 73 persen, serta menyerap lebih dari 150 ribu tenaga kerja.

“Dengan struktur industri yang kuat dan berbasis sumber daya alam lokal, kondisi tersebut menjadikan industri keramik adalah salah satu dari sektor yang memiliki prospek pasar yang terus berkembang," katanya.

Menurut Faisol, Indonesia saat ini telah berada di jajaran lima besar produsen keramik dunia bersama China, India, Brasil, dan Vietnam. Posisi tersebut menunjukkan bahwa industri keramik nasional semakin diperhitungkan dalam rantai pasok global dan memiliki peluang besar untuk memperluas pasar internasional.

Kinerja industri keramik juga menunjukkan tren yang semakin positif. Pada triwulan I 2026, subsektor industri barang galian bukan logam yang mencakup industri keramik tumbuh sebesar 9,12 persen dan menjadi salah satu dari tiga subsektor industri dengan pertumbuhan tertinggi.

Ia menegaskan bahwa industri keramik memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sektor riil, khususnya properti dan konstruksi. Meningkatnya pembangunan infrastruktur, perumahan, dan kawasan industri diyakini akan mendorong permintaan produk keramik nasional secara signifikan.

Kinerja positif sektor ini turut memperkuat kontribusi industri pengolahan yang masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Pada triwulan I 2026, industri pengolahan tumbuh 5,04 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,55 persen.

Sektor ini juga memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 19,07 persen atau senilai Rp1.179,62 triliun.

Selain itu, industri pengolahan merealisasikan investasi sebesar Rp182,04 triliun atau 36,49 persen dari total investasi nasional, menyerap 20,04 juta tenaga kerja hingga Februari 2026, serta mendominasi ekspor nasional dengan kontribusi mencapai 82,25 persen atau senilai 54,98 miliar dolar AS sepanjang Januari–Maret 2026.

Lebih lanjut, untuk menjaga daya saing industri keramik, pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan strategis, antara lain pemberian fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, pengamanan perdagangan melalui instrumen safeguard dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

Selanjutnya, percepatan implementasi Making Indonesia 4.0, penguatan Standar Industri Hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Di sisi hilir, Kemenperin juga terus memperkuat pasar domestik melalui optimalisasi kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Upaya ini diperkuat dengan penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan untuk memperluas penggunaan produk keramik ber-SNI pada proyek pemerintah maupun BUMN.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Industri susu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat daya saing industri susu nasional melalui digitalisasi tempat penerimaan susu (TPS) sebagai bagian dari upaya penguatan rantai pasok susu segar dalam negeri.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan susu merupakan komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat.

"Industri susu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat. Rendahnya tingkat konsumsi susu di Indonesia justru menjadi peluang besar bagi pengembangan industri susu nasional ke depan," ujar Menperin dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas bahan baku untuk mendukung pengembangan industri pengolahan susu nasional yang lebih berkelanjutan.

Lebih lanjut, upaya tersebut juga sejalan dengan peringatan Hari Susu Nusantara (HSN) 2026 yang menjadi momentum strategis untuk meningkatkan konsumsi susu masyarakat sekaligus memperkuat daya saing industri susu dalam negeri melalui percepatan hilirisasi, peningkatan kualitas bahan baku, pengembangan inovasi produk, serta penguatan kemitraan antara industri pengolahan susu dan peternak.

Berdasarkan data World Population Review tahun 2022, konsumsi susu masyarakat Indonesia tercatat sekitar 17,76 liter per kapita per tahun. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan Malaysia, Singapura, dan Vietnam.

Sementara itu, kebutuhan bahan baku industri pengolahan susu nasional mencapai sekitar 5 juta ton setara susu segar per tahun, dengan sekitar 80 persen masih dipenuhi melalui impor.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menegaskan bahwa penguatan pasokan susu segar dalam negeri menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

"Penguatan rantai pasok susu segar dalam negeri melalui program kemitraan menjadi salah satu kunci utama. Sinergi antara peternak rakyat, koperasi, dan industri pengolahan susu perlu terus diperkuat guna menciptakan ekosistem industri persusuan yang terintegrasi, produktif, dan berkelanjutan," tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap sektor hulu, Kemenperin telah mendorong peningkatan kualitas susu segar melalui penyediaan teknologi cooling unit dan digitalisasi di TPS.

Hingga 2024, program digitalisasi tersebut telah diterapkan pada 96 TPS yang berada di bawah naungan sembilan koperasi di Jawa Barat dan Jawa Timur, serta melibatkan lebih dari 12.000 peternak sapi perah.

Selain digitalisasi TPS, Kemenperin juga mengembangkan aplikasi pemantauan pasokan susu segar dalam negeri untuk memonitor ketersediaan bahan baku industri. Aplikasi tersebut memanfaatkan data dari bantuan mesin dan peralatan digitalisasi yang diterapkan di tingkat koperasi maupun TPS.

Pemanfaatan teknologi digital tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat transparansi data, serta meningkatkan akuntabilitas dalam rantai pasok industri susu nasional.

Di sisi lain, pemerintah juga menginisiasi Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Makanan dan Minuman melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2024.

Program ini memberikan fasilitas penggantian sebagian biaya (reimbursement) hingga 35 persen untuk pembelian mesin dan peralatan baru, baik bagi industri pengolahan susu maupun koperasi dan kelompok peternak yang menjadi mitra industri.

Putu menambahkan kenaikan pendapatan masyarakat, tren gaya hidup sehat, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diyakini akan menjadi katalisator bagi peningkatan investasi dan produktivitas industri pengolahan susu nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan kembalinya Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia ke zona ekspansi pada Mei 2026 menjadi bukti daya tahan industri nasional dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Data S&P Global menunjukkan PMI manufaktur Indonesia pada Mei 2026 berada di level ekspansi yakni 50,0, meningkat dibandingkan April 2026 yang tercatat 49,1 yang merupakan zona kontraksi.

Dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, perbaikan PMI manufaktur mencerminkan kemampuan pelaku industri dalam menjaga keberlangsungan produksi di tengah dinamika ekonomi global.

“Peningkatan PMI manufaktur Indonesia pada Mei 2026 mencerminkan respons industri dalam menjaga keberlangsungan produksi di tengah dinamika global yang masih berlangsung. Pelaku industri melakukan langkah antisipatif dengan memperkuat stok bahan baku guna memastikan kegiatan produksi tetap berjalan dalam beberapa bulan ke depan,” ujar Menperin.

Menurut Agus, kenaikan PMI pada Mei perlu dipahami secara komprehensif. Salah satu faktor yang mendorong perbaikan indeks tersebut adalah meningkatnya persediaan bahan baku yang dilakukan industri manufaktur sebagai langkah mitigasi terhadap potensi gangguan pasokan dan kenaikan harga bahan baku impor.

“Struktur impor Indonesia saat ini sekitar 70 persen merupakan bahan baku dan bahan penolong, sekitar 15 persen berupa barang modal seperti mesin dan peralatan, sedangkan sisanya merupakan barang konsumsi. Dengan adanya tantangan logistik global dan meningkatnya ketidakpastian akses bahan baku impor, industri memilih memperbesar stok bahan baku untuk menjaga kesinambungan operasi,” katanya menjelaskan.

Ia mengungkapkan, jika sebelumnya industri rata-rata menyimpan persediaan bahan baku untuk kebutuhan sekitar tiga bulan, kini banyak perusahaan meningkatkan cadangan bahan bakunya hingga cukup untuk menopang operasi selama enam bulan ke depan.

Langkah tersebut dinilai penting terutama bagi industri yang memiliki karakteristik proses produksi berkelanjutan atau continuous process industry. Pada industri petrokimia, misalnya, fasilitas produksi harus tetap beroperasi pada kapasitas minimal 50 hingga 60 persen agar tidak perlu dihentikan sepenuhnya.

“Jika fasilitas produksi seperti petrokimia dihentikan total, waktu yang dibutuhkan untuk kembali mencapai kapasitas normal bisa cukup lama, paling sedikit sekitar dua minggu. Kondisi serupa juga terjadi pada industri yang menggunakan furnace seperti industri keramik, kaca, dan pengolahan nikel. Oleh karena itu, menjaga ketersediaan bahan baku menjadi sangat krusial,” ujar dia.

Selain menjaga kelangsungan produksi, peningkatan stok bahan baku juga dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga bahan baku di masa mendatang.

Ia menilai, perusahaan manufaktur tidak dapat secara langsung menyesuaikan harga jual produk karena pasar memerlukan waktu untuk beradaptasi.

“Perusahaan manufaktur harus menjaga keseimbangan antara keberlanjutan produksi dan daya saing harga produk. Ketika harga bahan baku berpotensi meningkat, mereka memilih mengamankan pasokan terlebih dahulu karena penyesuaian harga jual ke pasar tidak bisa dilakukan secara instan,” ujar dia.

Kemenperin mencatat, capaian PMI manufaktur pada Mei 2026 juga sejalan dengan kinerja positif Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang mencapai 53,56, naik signifikan dibandingkan April 2026 sebesar 51,75.

Peningkatan IKI menunjukkan optimisme pelaku industri terhadap kondisi usaha dan prospek permintaan domestik yang terus membaik.

“Pergerakan PMI dan IKI yang sama-sama meningkat pada Mei 2026 menjadi sinyal bahwa sektor manufaktur nasional masih memiliki resiliensi yang kuat. Industri tetap menjaga aktivitas produksinya sekaligus mengantisipasi berbagai risiko yang berasal dari faktor eksternal,” kata Menperin.

Berdasarkan laporan S&P Global, peningkatan PMI Manufaktur Indonesia pada Mei 2026 turut ditopang oleh pertumbuhan permintaan baru yang lebih cepat dibandingkan bulan sebelumnya, terutama dari pasar domestik.

Namun demikian, tekanan biaya produksi dan gangguan pasokan bahan baku masih menjadi tantangan utama yang dihadapi sektor manufaktur.

Kemenperin menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pelaku industri guna memastikan kelancaran pasokan bahan baku, menjaga keberlangsungan produksi nasional, serta meningkatkan daya saing manufaktur Indonesia di tengah dinamika perekonomian global.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

YOGYAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memberikan apresiasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atas keberhasilannya dalam kolaborasi mengakselerasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha desa wisata di seluruh Indonesia. Hingga 29 Mei 2026, BPJPH telah memfasilitasi penerbitan 31.548 sertifikat halal bagi 20.237 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang tersebar di 1.116 desa wisata pada 37 provinsi.

Apresiasi tersebut disampaikan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana kepada Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam acara Penyerahan Sertifikat Halal secara Simbolis bagi Pelaku Usaha Desa Wisata di Desa Wisata Jatimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (31/5/2026). Pada kesempatan itu, Menpar bersama Kepala BPJPH menyerahkan sertifikat halal secara simbolis kepada perwakilan pelaku usaha desa wisata.

"Kami sangat mengapresiasi BPJPH atas program sertifikasi halal ini. Ke depan, sinergi ini akan terus diperkuat agar destinasi wisata Indonesia semakin berkualitas, berkelanjutan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi pemerintah dalam membangun ekosistem halal nasional sekaligus memperkuat daya saing sektor pariwisata Indonesia. Namun demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut baru merupakan langkah awal mengingat potensi desa wisata dan pelaku usaha di Indonesia masih sangat besar.

"Jaminan Produk Halal bukan sekadar instrumen perlindungan konsumen. Halal juga merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, memperkuat kepercayaan konsumen, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil," ujar pria yang akrab disapa Babe Haikal tersebut.

Menurutnya, ketika produk-produk desa wisata telah bersertifikat halal, maka kepercayaan pasar meningkat, peluang usaha bertambah, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Karena itu, percepatan sertifikasi halal di desa wisata menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, memberdayakan UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Program sertifikasi halal desa wisata merupakan tindak lanjut kerja sama Kementerian Pariwisata dan BPJPH yang dimulai melalui proyek percontohan pada 20 destinasi wisata pada 2025. Hingga 30 Mei 2026, kolaborasi tersebut telah menghasilkan 31.548 sertifikat halal pada 1.119 destinasi wisata di 34 provinsi. Sementara itu, di Desa Wisata Jatimulyo sendiri terdapat 23 pelaku usaha wisata dengan 139 produk UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal.

Menurut Widiyanti, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas produk dan layanan wisata, penguatan kepercayaan wisatawan, serta perluasan manfaat ekonomi bagi masyarakat di destinasi wisata.

Sejalan dengan itu, Babe Haikal menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal di desa wisata selaras dengan visi Presiden Prabowo dan arah pembangunan nasional untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendukung Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal dunia.

Lebih jauh, pengembangan ekosistem halal di desa wisata juga mendukung peningkatan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global, khususnya pada sektor wisata ramah muslim. Semakin luas ketersediaan produk dan layanan halal yang terjamin, semakin kuat pula posisi Indonesia dalam berbagai indikator pariwisata muslim dunia, termasuk Global Muslim Travel Index (GMTI).

"Kami sangat mendukung pariwisata yang ramah pelanggan atau customer friendly tourism. Karena halal itu untuk semua. Halal itu kualitas. Halal itu traceability, transparency, dan trustability. Ketika wisatawan mendapatkan produk yang jelas asal-usulnya, prosesnya transparan, dan dapat dipercaya, maka kepercayaan terhadap destinasi wisata juga akan semakin meningkat," jelas Babe Haikal.

Sejak Oktober 2025 hingga Mei 2026, BPJPH telah mengalokasikan pembiayaan APBN sekitar Rp7,25 miliar melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk mendukung percepatan sertifikasi halal UMK di desa wisata. Dukungan tersebut memungkinkan puluhan ribu pelaku usaha memperoleh sertifikat halal sebagai bekal meningkatkan kualitas dan daya saing usahanya.

Dalam kesempatan tersebut, BPJPH juga mengajak pemerintah daerah untuk memanfaatkan program SEHATI secara optimal. Menurut Babe Haikal, keberhasilan program sertifikasi halal tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat yang terbit, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran dan kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi implementasi Wajib Halal Oktober 2026, sekaligus memanfaatkan peluang besar pasar halal nasional maupun global.