Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerima kunjungan Ketua Japan Fair Trade Commission (JFTC) Chatani Eiji di Kantor KPPU, Rabu, 29 April 2026, dalam pertemuan bilateral untuk memperkuat sinergi penegakan hukum persaingan usaha menghadapi disrupsi ekonomi digital global. Pertemuan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi dalam menghadapi dinamika pasar digital yang semakin kompleks.

Pertemuan dipimpin oleh Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, bersama Anggota KPPU Gopprera Panggabean, didampingi oleh Anggota KPPU Rhido Jusmadi, Hilman Pujana, dan Eugenia Mardanugraha, serta pejabat struktural dari kedua lembaga.

Dalam sambutannya, Ketua KPPU menegaskan bahwa kunjungan JFTC menjadi momentum strategis untuk mempererat kerja sama bilateral sekaligus memperkuat rezim persaingan usaha yang adil. Ia menyoroti bahwa otoritas persaingan saat ini berada pada fase krusial, yaitu redefinisi peran kelembagaan. Jika sebelumnya berfokus pada penindakan kartel dan persekongkolan tender, kini otoritas dituntut berperan lebih strategis dalam membentuk struktur pasar melalui kebijakan dan advokasi. “KPPU tidak hanya menangani kartel dan persekongkolan tender, tetapi juga membentuk struktur pasar agar tetap terbuka, inovatif, dan inklusif, khususnya di sektor digital,” tegasnya.

KPPU juga menegaskan bahwa reformasi kelembagaan menjadi prioritas melalui tiga pendekatan utama, yakni penguatan mandat hukum, modernisasi organisasi, dan integrasi berbasis data. Salah satu agenda kunci adalah amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diharapkan memperluas kewenangan KPPU, termasuk penerapan notifikasi pra-transaksi merger dan program leniency. JFTC menyatakan dukungannya terhadap upaya reformasi tersebut, sekaligus berbagi pengalaman dalam proses perubahan regulasi.

Dalam diskusi sektor digital, KPPU menyoroti meningkatnya konsentrasi pasar pada platform berbasis data. Sejumlah penanganan perkara strategis telah dilakukan, antara lain di sektor logistik e-commerce, sistem pembayaran aplikasi, serta pinjaman online. Praktik integrasi vertikal oleh platform digital dinilai dapat meningkatkan efisiensi, namun juga berpotensi menutup akses pasar (foreclosure) bagi pelaku usaha lain jika tidak diawasi secara tepat.

Anggota KPPU Gopprera Panggabean yang turut memimpin jalannya diskusi menjelaskan bahwa KPPU juga tengah menelaah indikasi praktik monopoli dalam ekosistem e-commerce, termasuk model bisnis social commerce. Tantangan utama penegakan hukum di sektor ini terletak pada penentuan pasar relevan dalam karakteristik multi-sided market, serta peran data sebagai sumber kekuatan pasar. “Menghadapi tantangan tersebut, KPPU menegaskan arah transformasi menuju otoritas persaingan berbasis data (data-driven competition authority),” jelas Gopprera.

Sementara itu, JFTC menyoroti praktik penggunaan Digital Analyst, yakni tenaga ahli teknologi eksternal yang mendukung penegakan hukum dan kajian pasar secara fleksibel. Pendekatan ini dinilai sebagai praktik baik yang dapat diadopsi, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan informasi dan independensi lembaga. Selain itu, KPPU juga menyatakan komitmennya untuk mengembangkan sistem deteksi dini persekongkolan tender berbasis kecerdasan buatan.

Ketua JFTC mengapresiasi langkah progresif KPPU dalam penanganan perkara digital dan strategis, termasuk kasus yang melibatkan perusahaan global seperti Google serta korporasi multinasional seperti SANY Group. Menurut Ketua JFTC, keberanian dan konsistensi KPPU dalam menindak pelaku usaha besar menunjukkan kredibilitas dan independensi lembaga dalam menjaga level playing field. “Penegakan hukum yang dilakukan KPPU menunjukkan standar tinggi, terutama dalam menangani kasus digital dan perusahaan global. Ini menjadi referensi penting bagi komunitas persaingan usaha internasional,” ujar Chatani.

Kedua lembaga menekankan bahwa praktik anti-persaingan di era digital bersifat lintas batas, sehingga membutuhkan kerja sama internasional yang erat, termasuk dalam pertukaran informasi, pengembangan kapasitas, serta kajian isu seperti algorithmic collusion dan kekuatan pasar berbasis data.

Pertemuan ini menegaskan bahwa tantangan persaingan usaha di era ekonomi digital tidak dapat diselesaikan secara unilateral. KPPU dan JFTC sepakat memperkuat kolaborasi sebagai fondasi untuk menciptakan pasar yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan, sekaligus meningkatkan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen.

KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggandeng otoritas persaingan usaha Jepang, Japan Fair Trade Commission (JFTC), untuk memperkuat pengawasan terhadap dominasi pelaku usaha besar di era ekonomi digital global.

Kerja sama itu dibahas dalam pertemuan bilateral saat Ketua JFTC Chatani Eiji mengunjungi kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Pertemuan dipimpin Ketua KPPU M Fanshurullah Asa bersama Anggota KPPU Gopprera Panggabean, serta dihadiri Anggota KPPU Rhido Jusmadi, Hilman Pujana, dan Eugenia Mardanugraha.

Dalam pertemuan tersebut, KPPU menilai otoritas persaingan usaha saat ini menghadapi fase baru. Jika sebelumnya berfokus pada penindakan kartel dan persekongkolan tender, kini lembaga pengawas juga dituntut menjaga struktur pasar tetap terbuka, inovatif, dan inklusif, terutama di sektor digital.

“KPPU tidak hanya menangani kartel dan persekongkolan tender, tetapi juga membentuk struktur pasar agar tetap terbuka, inovatif, dan inklusif, khususnya di sektor digital,” ujar Fanshurullah Asa dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (1/5/2026).

Untuk mendukung hal itu, KPPU mendorong reformasi kelembagaan melalui penguatan mandat hukum, modernisasi organisasi, dan integrasi sistem berbasis data.

Salah satu agenda utama ialah perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar kewenangan KPPU semakin luas, termasuk penerapan notifikasi pra-transaksi merger dan program leniency. JFTC menyatakan dukungan atas upaya reformasi tersebut.

Soroti dominasi platform digital dan e-commerce

Dok. KPPU Anggota KPPU Gopprera Panggabean bersama Ketua JFTC Chatani Eiji dalam pertemuan bilateral untuk memperkuat kerja sama pengawasan persaingan usaha di era ekonomi digital.

Dalam diskusi, KPPU juga menyoroti meningkatnya konsentrasi pasar pada platform digital berbasis data. Sejumlah perkara strategis telah ditangani, antara lain di sektor logistik e-commerce, sistem pembayaran aplikasi, hingga pinjaman daring.

Praktik integrasi vertikal oleh platform digital dinilai dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga berpotensi menutup akses pasar bagi pelaku usaha lain jika tidak diawasi secara tepat.

Anggota KPPU Gopprera Panggabean mengatakan, KPPU juga tengah menelaah dugaan praktik monopoli dalam ekosistem e-commerce, termasuk model bisnis social commerce.

Menurut dia, tantangan utama penegakan hukum di sektor digital terletak pada penentuan pasar relevan dalam karakteristik multi-sided market, serta peran data sebagai sumber kekuatan pasar.

“Menghadapi tantangan tersebut, KPPU menegaskan arah transformasi menuju otoritas persaingan berbasis data (data-driven competition authority),” kata Gopprera.

Jepang apresiasi langkah KPPU

Sementara itu, JFTC memperkenalkan praktik penggunaan Digital Analyst, yakni tenaga ahli teknologi eksternal yang mendukung penegakan hukum dan kajian pasar secara fleksibel.

Model tersebut dinilai dapat menjadi rujukan bagi KPPU dengan tetap memperhatikan keamanan informasi dan independensi lembaga.

Selain itu, KPPU juga menyatakan komitmen mengembangkan sistem deteksi dini persekongkolan tender berbasis kecerdasan buatan.

Ketua JFTC Chatani Eiji mengapresiasi langkah progresif KPPU dalam menangani perkara digital dan kasus strategis, termasuk yang melibatkan perusahaan global seperti Google serta korporasi multinasional seperti SANY Group.

Menurut dia, konsistensi KPPU dalam menindak pelaku usaha besar menunjukkan kredibilitas dan independensi lembaga dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.

“Penegakan hukum yang dilakukan KPPU menunjukkan standar tinggi, terutama dalam menangani kasus digital dan perusahaan global. Ini menjadi referensi penting bagi komunitas persaingan usaha internasional,” ujar Chatani.

KPPU dan JFTC sepakat bahwa praktik anti-persaingan di era digital bersifat lintas batas sehingga membutuhkan kerja sama internasional yang erat, mulai dari pertukaran informasi, pengembangan kapasitas, hingga kajian isu seperti algorithmic collusion dan kekuatan pasar berbasis data.

Kedua lembaga menegaskan kolaborasi ini penting untuk menciptakan pasar yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan, sekaligus melindungi pelaku usaha serta konsumen.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 untuk menata ulang ekosistem perdagangan elektronik. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem toko online yang lebih memprioritaskan serta menguntungkan produk-produk lokal.

Proses revisi saat ini masih dalam tahap pembahasan intensif yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, asosiasi, hingga pelaku industri e-commerce. "Ekosistemnya secara keseluruhan lagi diatur kembali," ujar Budi Santoso di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Pemerintah memastikan bahwa regulasi baru ini tidak akan tumpang tindih dengan aturan di kementerian lain, melainkan akan saling melengkapi dalam membenahi ekosistem digital. Di samping itu, revisi ini telah memasuki tahap uji coba publik dan segera menuju proses harmonisasi hukum.

Salah satu poin penting dalam aturan baru ini adalah penekanan pada aspek transparansi biaya administrasi bagi para pedagang (merchant). Kementerian Perdagangan tidak akan mengatur besaran nominal biaya admin, namun mewajibkan platform untuk menyediakan mekanisme transparansi yang jelas.

"Kami di Kementerian Perdagangan itu hanya mengatur transparansi. Jadi platform itu kami tekankan untuk membuatkan mekanisme transparansi terhadap merchant," jelas Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan. Platform nantinya diwajibkan mendapatkan persetujuan pedagang terkait setiap perubahan biaya admin maupun program promosi.

Pengaturan khusus ini merespons keluhan para pedagang yang sering kali merasa tidak mengetahui adanya perubahan biaya secara mendadak. Terlebih lagi, iklim usaha yang lebih kondusif diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri di tengah persaingan pasar global.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan tengah merevisi aturan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) untuk memperkuat posisi pelaku usaha dalam negeri, khususnya UMKM, di platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lainnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, revisi Permendag No. 31/2023 masih dalam proses dan difokuskan untuk membenahi ekosistem e-commerce secara menyeluruh.

“Sekarang masih proses. Jadi kita itu ingin melihat kembali ekosistem e-commerce kita, bagaimana kemudian produk-produk lokal itu banyak keuntungan yang didapatkan melalui perdagangan e-commerce,” kata Budi saat ditemui di sela Rakornas Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Dia menyampaikan, pemerintah terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, asosiasi, hingga pelaku platform digital untuk memastikan kebijakan yang disusun tidak tumpang tindih.

Budi juga menegaskan pengaturan tersebut tidak akan berbenturan dengan kebijakan di Kementerian UMKM. “Enggak, saling mengisi. Kita kan ke ekosistemnya secara luas yang kita benahi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengungkapkan revisi aturan tersebut telah memasuki tahap uji publik dan segera masuk proses harmonisasi.

Dia menjelaskan, perubahan kebijakan diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat serta meningkatkan daya saing produk lokal di platform digital.

“Kami ingin menjamin membuat iklim usaha yang lebih kondusif, kemudian produk dalam negeri itu lebih berdaya saing di platform e-commerce,” ujar Iqbal.

Adapun, Kemendag hanya mengatur aspek transparansi biaya di platform, bukan menentukan besaran biaya administrasi. Dalam hal ini, platform diwajibkan terbuka kepada merchant terkait perubahan biaya.

Menurutnya, setiap platform memiliki skema biaya yang berbeda sesuai ekosistem masing-masing sehingga pemerintah hanya mewajibkan adanya mekanisme keterbukaan kepada merchant.

“Kami di Kementerian Perdagangan itu hanya mengatur transparansi. Jadi platform itu kami tekankan untuk membuatkan mekanisme transparansi terhadap merchant yang ada di dalam platform tersebut,” terangnya.

Untuk itu, dia menyampaikan setiap perubahan biaya, baik biaya admin, promosi, maupun lainnya, harus diketahui dan disetujui oleh pedagang.

Adapun, Iqbal menjelaskan pengaturan ini juga dilakukan untuk merespons keluhan pelaku usaha yang kerap tidak mengetahui adanya perubahan biaya, meski platform telah memberikan notifikasi sehingga kini transparansi tersebut diatur lebih tegas.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini sedang menyiapkan payung hukum untuk memperkuat pelindungan pelaku UMKM di pasar digital.

Berdasarkan siaran pers, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa inisiatif penyusunan regulasi ini merupakan respons atas berbagai aspirasi dan keluhan pelaku usaha, khususnya terkait meningkatnya beban tarif yang dikenakan oleh platform digital. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan daya saing UMKM di tengah pesatnya pertumbuhan ekosistem e-commerce.

“Negara harus hadir menjawab tantangan ini. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara komprehensif melindungi sekaligus menjaga daya saing pengusaha UMKM dalam ekosistem digital,” katanya, dikutip pada Rabu (29/4/2026).

Selain itu, Maman menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberikan pelindungan, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing UMKM yang beraktivitas di pasar digital.

“Pemerintah berkomitmen memastikan pelindungan dan peningkatan daya saing pengusaha UMKM yang berjualan di platform e-commerce. Selama ini, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur hal tersebut,” ujar Maman.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa regulasi tersebut saat ini telah memasuki tahap sinkronisasi dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menargetkan aturan ini dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat sebagai langkah konkret menghadapi dinamika perdagangan digital.

Menurut Maman, aturan yang disusun tidak hanya bersifat imbauan, melainkan akan menjadi payung hukum yang wajib diterapkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelindungan yang kuat dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan di platform digital.

“Aturan yang kami dorong adalah payung hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan jangka panjang bagi pengusaha mikro dan kecil di e-commerce, bukan sekadar insentif yang situasional,” ucap Maman.

Dia menambahkan, kehadiran regulasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil, sehat, dan kompetitif. Dengan begitu, pelaku UMKM tidak hanya terlindungi, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang memadai untuk terus mengembangkan usahanya di tengah persaingan di platform digital. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini sedang menyiapkan payung hukum untuk memperkuat pelindungan pelaku UMKM di pasar digital.

Berdasarkan siaran pers, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa inisiatif penyusunan regulasi ini merupakan respons atas berbagai aspirasi dan keluhan pelaku usaha, khususnya terkait meningkatnya beban tarif yang dikenakan oleh platform digital. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan daya saing UMKM di tengah pesatnya pertumbuhan ekosistem e-commerce.

“Negara harus hadir menjawab tantangan ini. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara komprehensif melindungi sekaligus menjaga daya saing pengusaha UMKM dalam ekosistem digital,” katanya, dikutip pada Rabu (29/4/2026).

Selain itu, Maman menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberikan pelindungan, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing UMKM yang beraktivitas di pasar digital.

“Pemerintah berkomitmen memastikan pelindungan dan peningkatan daya saing pengusaha UMKM yang berjualan di platform e-commerce. Selama ini, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur hal tersebut,” ujar Maman.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa regulasi tersebut saat ini telah memasuki tahap sinkronisasi dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menargetkan aturan ini dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat sebagai langkah konkret menghadapi dinamika perdagangan digital.

Menurut Maman, aturan yang disusun tidak hanya bersifat imbauan, melainkan akan menjadi payung hukum yang wajib diterapkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelindungan yang kuat dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan di platform digital.

“Aturan yang kami dorong adalah payung hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan jangka panjang bagi pengusaha mikro dan kecil di e-commerce, bukan sekadar insentif yang situasional,” ucap Maman.

Dia menambahkan, kehadiran regulasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil, sehat, dan kompetitif. Dengan begitu, pelaku UMKM tidak hanya terlindungi, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang memadai untuk terus mengembangkan usahanya di tengah persaingan di platform digital. (Putri Astrian Surahman)

Bagi Gen Z, rumah saat ini bukan hanya tempat tinggal, melainkan sebuah ecosystem of living. Di rumah, apartemen, maupun kosan para Gen Z, ruang kecil pun bisa terasa luas berkat penerapan teknologi di dalamnya.

Mulai dari lampu yang bisa diatur dari ponsel, speaker yang mengikuti mood, alat pembersih rumah yang robotik, hingga berbagai produk elektronik dengan kecanggihan lainnya yang serba otomatis.

Melihat tren ini, Shopee menghadirkan Shopee 5.5 Mega Elektronik Sale, kampanye yang dirancang untuk memudahkan generasi muda dalam mengisi ataupun mengatur kebutuhan rumah pintar impian mereka dan elektronik lainnya.

Kampanye berlangsung dari 25 April hingga 5 Mei 2026, dengan berbagai penawaran seperti Brand Flash Sale 50%, Cicilan 0% Semua Elektronik dan Voucher Diskon sampai dengan 1JT. Ini kesempatan emas meng-upgrade ruangan lewat inspirasi produk maupun gadget untuk mendukung hunian pintar ala Gen Z dari Shopee.

Director of Business Partnerships Shopee Indonesia, Daniel Minardi mengungkapkan, keterbatasan ruang yang dialami generasi hari ini tak menghalangi mereka memulai hidup mandiri. Kamar kos, apartemen studio, atau hunian compact bukan berarti membatasi fungsi.

"Melalui Shopee 5.5 Mega Elektronik Sale, kami ingin menghadirkan pilihan elektronik dari berbagai brand terpercaya yang membantu pengguna memaksimalkan setiap sudut rumah menjadi lebih nyaman, produktif, dan terkoneksi. Kami berharap kampanye dan rekomendasi produk ini bisa menambah insight kebutuhan elektronik para anak muda," kata Daniel.

Smart Living: Asisten Pribadi yang "Standby" 24/7

Biasanya generasi muda membeli perangkat teknologi yang bisa terintegrasi atau connected. Semua perangkat terintegrasi, dikontrol dari HP atau suara menciptakan rumah yang responsif dan intuitif. Karena itu, kebutuhan terhadap perangkat home electronics jadi ikut berubah.

Smart TV kini bukan hanya untuk menonton siaran konvensional, tetapi juga menjadi pusat kendali digital untuk streaming, gaming, bahkan multitasking saat bekerja. Di sisi lain, lampu LED berperan sebagai mood setter yang dapat mengubah suasana ruang, dari warm white untuk membaca hingga cahaya temaram untuk bersantai, cukup lewat suara atau tepukan tangan.

Unit AC juga bisa nyala lewat penjadwalan melalui aplikasi atau menyala otomatis saat pemilik berada 1 km dari rumah. Lewat Brand Flash Sale hingga 50% di Shopee 5.5 Mega Elektronik Sale, kebutuhan produk elektronik bisa didapatkan dengan lebih hemat.

Hybrid Space: Satu Ruang, Banyak Fungsi

Fungsi kamar bukan hanya tempat tidur, sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, baik itu menjadi kantor, studio konten, bahkan tempat healing. Karena itu, elektronik yang dipilih pun harus fleksibel, apalagi sepanjang kampanye 5.5 ada promo Cicilan 0% Semua Elektronik, jadi upgrade kamar bisa lebih ringan.

Barang elektronik itu mulai dari coffee machine untuk ritual pagi sebelum beraktivitas; speaker wireless bluetooth untuk reset mood setelah hari panjang; portable projector untuk mengubah kamar jadi mini cinema; hingga air purifier untuk menjaga kualitas udara saat work from home.

Smart Security & Auto Clean untuk Jaga Mood

Bagi Gen Z, rumah masa depan bukan sekadar aset, melainkan ruang penjaga ketenangan diri. Inilah era CTRL + ALT + FEEL, yakni kontrol penuh atas teknologi demi hidup yang minim drama.

Dalam ekosistem ini, dari rasa aman hingga kebersihan ruang, semuanya diterjemahkan ke dalam perangkat pintar yang membuat rumah terasa lebih tenang, praktis, dan terkendali, seperti smart lock yang memberi akses masuk tanpa kunci fisik, cukup lewat sidik jari atau smartphone yang menjauhkan drama lupa kunci.

Lalu, smart CCTV yang mengawasi secara real-time langsung dari HP, memberikan rasa aman total bahkan saat sedang berada di belahan dunia lain; juga vacuum robot yang bekerja sesuai dengan jadwal dan rute yang sudah diatur, memastikan lantai selalu bersih tanpa harus menyita waktu istirahat.

Jangan lupakan Trash Management System berupa tempat sampah pintar yang membuka otomatis tanpa harus disentuh, dan mampu mengemas plastik sendiri saat sudah penuh. Kamar rapi dan bersih, mood pun tetap terjaga.

Melalui kampanye Shopee 5.5 Mega Elektronik Sale, pengguna dapat mengakses berbagai produk lokal dari kategori elektronik. Pilihannya mencakup smart homedevices, perangkat hiburan digital, elektronik rumah tangga, hingga perlengkapan yang mendukung rumah lebih aman, nyaman, dan terkoneksi.

Masih ada kejutan lainnya dan informasi lebih lanjut mengenai Shopee 5.5 Mega Elektronik Sale di sini. Segera unduh aplikasi Shopee secara gratis melalui App Store atau Google Play, dan aktifkan ShopeePay.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah sedang menyiapkan regulasi dalam upaya memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing UMKM yang beraktivitas di pasar digital atau e-commerce.

“Pemerintah berkomitmen memastikan pelindungan dan peningkatan daya saing pengusaha UMKM yang berjualan di platform e-commerce. Selama ini, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur hal tersebut,” ujar Maman di Jakarta, Senin.

Maman menjelaskan penyusunan regulasi tersebut merupakan respons atas berbagai aspirasi dan keluhan para pelaku UMKM, khususnya terkait meningkatnya beban tarif yang dikenakan oleh platform digital.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima cukup banyak keluhan dari pelaku usaha mikro dan kecil terkait tingginya biaya administrasi yang dikenakan platform e-commerce.

Biaya admin yang dimaksud adalah potongan atau komisi transaksi yang dikenakan oleh platform kepada penjual setiap kali terjadi penjualan.

Kenaikan tarif tersebut dinilai memberatkan UMKM karena mengurangi margin keuntungan dan daya saing mereka di pasar digital.

Maman menyampaikan regulasi tersebut kini memasuki tahap sinkronisasi dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, dan ditargetkan segera rilis dalam waktu dekat.

“Aturan ini akan menjadi payung hukum yang bersifat wajib, bukan sekadar insentif. Tujuannya jelas, yaitu memberikan pelindungan yang kuat dan berkelanjutan bagi usaha mikro dan kecil yang berjualan di pasar digital,” ujar dia.

Ia menambahkan aturan yang sedang disiapkan ini berbeda dari kebijakan insentif yang bersifat sementara.

Pemerintah, kata dia, ingin menghadirkan kepastian hukum jangka panjang yang mampu menciptakan ekosistem digital lebih adil, sehat, dan kompetitif.

Dengan adanya regulasi ini, ia berharap UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan di pasar digital tanpa terbebani aturan yang merugikan, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam menghadapi persaingan global.

"Negara harus hadir menjawab tantangan ini. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara komprehensif melindungi sekaligus menjaga daya saing pengusaha UMKM dalam ekosistem digital,” katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menyiapkan regulasi untuk mengatur biaya administrasi di platform e-commerce seperti Tokopedia-Shopee Cs menyusul derasnya keluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terkait tarif yang terus meningkat.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan aduan dari pelaku UMKM bahkan masuk langsung ke kanal pribadinya, mulai dari WhatsApp hingga media sosial.

“Keluhannya kan juga sudah lumayan banyak. Bahkan saya hampir dalam setiap DM, IG, Facebook saya, WA [WhatsApp] saya, masuk semua keluhannya mengenai terus naiknya tarif yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang beraktivitas die-commerce,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk segera merumuskan aturan yang dapat memberikan perlindungan sekaligus menjaga daya saing UMKM di platform e-commerce. Saat ini, lanjut dia, regulasi tersebut masih dalam tahap sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga.

“On the waypokoknya, sedang kami sinkronisasikan dengan kementerian-kementerian terkait,” ujarnya.

Maman menjelaskan pembahasan melibatkan sejumlah kementerian seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum, hingga Sekretariat Negara. Pemerintah juga masih menggodok bentuk regulasi yang akan diterbitkan, apakah dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen).

Lebih lanjut, dia memastikan bahwa aturan tersebut nantinya bersifat mengikat, bukan sekadar insentif. Kebijakan ini, kata dia, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan UMKM dan keberlangsungan ekosistem platform digital.

Meski begitu, Maman belum dapat memastikan apakah regulasi tersebut akan mengatur batas atas biaya admin yang dikenakan platforme-commerce.

Dia menjelaskan proses penyusunan kebijakan tetap harus melalui tahapan uji publik dan mendengarkan berbagai pihak, termasuk platform digital. Namun, pemerintah menargetkan aturan tersebut dapat rampung secepat mungkin, mengingat urgensinya bagi pelaku UMKM.

“Harus secepatnya. Kalau tanya ke saya, harus secepatnya. Ya berarti kalau secepatnya, kalau bisa besok, besok,” tuturnya.

Dalam catatanBisnis, Menteri Maman mengungkapkan bahwa besaran biaya (fee) di platform e-commerce sebelumnya berada di kisaran 2%–3% hingga 5%, bahkan 5%–10% yang masih dinilai wajar. Namun, saat ini angkanya melonjak tajam hingga mencapai 20%–25%.

“Kalau masih di 5–10% yangmargin fee, itu mungkin masihmake sense. Ini sekarang sampai di angka 25%, 20–25%,” ujar Maman dalam Diskusi Media di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Untuk itu, Kementerian UMKM tengah menyusun Peraturan Menteri (Permen) tentang perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM. Aturan tersebut saat ini masih dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum.

Namun, dia mengakui intervensi pemerintah terhadap mekanisme penetapanfeetersebut tidak mudah karena kerap terbentur argumentasi mekanisme pasar. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi kendala dalam mengontrol data akibat ketentuan perlindungan data pribadi.

Meski begitu, Maman memastikan aturan tersebut tidak secara langsung mengatur besaranmarketing feemaupuncharging feeyang diterapkan platform digital. Adapun nantinya, pemerintah akan memprioritaskan pemberian insentif khusus bagi UMKM yang menggunakan dan memproduksi bahan baku lokal.

“Kita tidak atur masalahmarketing fee,charging feesegala macam. Tapi yang kita atur adalah siapapun dia, UMKM usaha mikro kecil menengah dan memproduksi bahan lokal dia wajib diberikan insentif khusus,” tandasnya.

Hampir setiap hari masuk ke saya, baik lewat pesan langsung (DM) Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Pemerintah harus merespons ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa pihaknya menerima cukup banyak keluhan dari pelaku usaha mikro dan kecil terkait tingginya biaya administrasi yang dikenakan platform e-commerce.

“Keluhannya sudah lumayan banyak. Hampir setiap hari masuk ke saya, baik lewat pesan langsung (DM) Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Pemerintah harus merespons ini,” ujar Maman kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Biaya admin yang dimaksud adalah potongan atau komisi transaksi yang dikenakan oleh platform e-commerce kepada penjual setiap kali terjadi penjualan.

Kenaikan tarif tersebut dinilai memberatkan UMKM karena mengurangi margin keuntungan dan daya saing mereka di pasar digital.

Maman menegaskan pemerintah kini tengah menyiapkan regulasi khusus untuk mengatur biaya admin e-commerce.

Aturan tersebut, lanjut dia, sedang dalam tahap sinkronisasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum, dan Sekretariat Negara.

“Spiritnya adalah memberikan perlindungan dan meningkatkan daya saing UMKM yang beraktivitas di e-commerce,” tuturnya.

Ia menambahkan aturan ini penting karena hingga saat ini belum ada pengaturan resmi mengenai biaya admin maupun komisi yang diterapkan oleh platform digital.

“Aturan ini sifatnya mutlak,” ucap dia.

Deputi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, sebelumnya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI pada 20 Januari 2026 lalu menjelaskan bahwa Kementerian UMKM bersama Kementerian Perdagangan tengah menyusun revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023.

Revisi tersebut akan mengakomodasi aturan terkait biaya admin e-commerce.

Permendag Nomor 31 Tahun 2023 mengatur tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Dalam revisi tersebut, Temmy menyebut terdapat tiga poin utama yang sedang dibahas, salah satunya mengenai pengaturan biaya platform, termasuk potongan bagi usaha mikro dan kecil dan produk dalam negeri.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Nilai transaksi bruto atau gross merchandise value (GMV) e-commerce atau belanja online di Indonesia diperkirakan US$ 57,7 miliar atau Rp 989,6 triliun (kurs Rp 17.150 per US$) pada 2025 atau hanya tumbuh 2,2% secara tahunan alias year on year (yoy). Kementerian Perdagangan atau Kemendag buka suara terkait hal ini.

Pertumbuhan nilai transaksi belanja online di Indonesia jauh di bawah rata-rata ASEAN. Thailand dan Malaysia memimpin pertumbuhan yakni masing-masing 51,8% dan 47,6%, merujuk pada laporan Momentum Works.

Kepala Biro Humas Kemendag Ni Made Kusuma Dewi menilai perlambatan pertumbuhan GMV e-commerce Indonesia yang tertuang dalam laporan Momentum Works itu bukan berarti mencerminkan penurunan transaksi UMKM.

Ia merujuk pada laporan Cube bertajuk Indonesia Retail Market Report and Forecast 2026 - 2034, perilaku konsumen juga semakin mengarah pada pola omnichannel. Ia menjelaskan, sekitar 38% konsumen mengombinasikan pengalaman belanja online dan offline.

“Hal ini menuntut para pelaku usaha untuk melakukan integrasi sistem serta meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan secara menyeluruh,” ujar Dewi kepada Katadata.co.id, Selasa (21/4).

Ia mengatakan, e-commerce tetap menjadi kontribusi terbesar ekonomi digital Indonesia, yang diperkirakan US$ 99 miliar atau Rp 1.700,4 triliun, merujuk laporan e-Conomy SEA 2025 yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company.

“Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia masih menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara,” kata dia.

Ia memastikan, saat ini sektor perdagangan di Indonesia tengah mengalami transformasi yang signifikan. Sebagai respons terhadap dinamika ini, Dewi mengatakan para pelaku usaha dituntut melakukan penyesuaian dan inovasi guna memenuhi ekspektasi konsumen yang kian berkembang.

Pada prinsipnya, ia memastikan pemerintah terus mendorong agar platform digital dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pelaku UMKM. “Ini termasuk dalam hal akses pasar, peningkatan kapasitas, dan keberlanjutan usaha,” ujar Dewi.

Momentum Works yang berbasis di Singapura sebelumnya menilai bahwa pertumbuhan GMV e-commerce di Indonesia hanya tumbuh 2,2% karena Bukalapak yang beralih fokus dan rasionalisasi GMV Tokopedia.

“Nilai transaksi Shopee dan TikTok Shop di Indonesia secara gabungan turun 36%,” demikian dikutip.

Di Indonesia, Shopee masih memimpin dengan pangsa pasar 54%. Disusul Tokopedia dan TikTok Shop 38%.

Secara keseluruhan, GMV platform e-commerce Asia Tenggara tumbuh 22,8% menjadi US$ 157,6 miliar. Hal ini seiring platform-platform utama kembali tumbuh, sambil terus meningkatkan infrastruktur, pemenuhan pesanan, dan pengalaman pelanggan.

“Namun, di luar pertumbuhan yang terlihat di permukaan, industri ini memasuki fase baru yakni persaingan bukan lagi tentang ekspansi, tetapi semakin tentang kontrol atas peningkatan permintaan, pemenuhan pesanan, dan margin keuntungan,” demikian dikutip.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menindaklanjuti laporan Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce terkait dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di ekosistem perdagangan digital.

Laporan tersebut diterima pada 15 April 2026 dan saat ini memasuki tahap klarifikasi awal. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur menyampaikan bahwa setiap laporan akan melalui proses verifikasi administratif serta penilaian awal atas indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

“Pada tahap ini, KPPU memastikan apakah laporan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke proses berikutnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (21/4/2026).

Jika indikasi awal dinilai memadai, perkara akan berlanjut ke tahap penyelidikan. Dalam fase ini, KPPU berwenang mengumpulkan alat bukti, memanggil pihak terkait, serta mendalami struktur dan perilaku pelaku usaha sebelum masuk ke tahap persidangan.

Namun demikian, KPPU menegaskan durasi penanganan perkara sangat bergantung pada kompleksitas kasus dan kecukupan alat bukti.

Laporan APLE diajukan melalui kuasa hukum Panji Satria Utama. Sejumlah entitas yang dilaporkan antara lain TikTok Pte. Ltd., TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd., serta layanan TikTok Shop yang terintegrasi dengan Tokopedia.

Menurut pelapor, para terlapor diduga menjalankan model bisnis berbasis integrasi vertikal yang mencakup distribusi konten, algoritma, platform e-commerce, sistem pembayaran, hingga logistik. Struktur ini dinilai berpotensi menciptakan penguasaan menyeluruh atas rantai nilai perdagangan digital.

“Model integrasi tersebut membuka potensi praktik anti-persaingan seperti predatory pricing, diskriminasi terhadap penyedia jasa logistik, hingga pembatasan akses pasar bagi kompetitor,” ujar Panji.

Selain itu, strategi promosi agresif berupa diskon besar, subsidi ongkos kirim, dan insentif lainnya dinilai berpotensi mengarah pada praktik loss leading untuk mempercepat penguasaan pasar.

Aspek algoritma juga menjadi sorotan. Sistem rekomendasi dinilai berpotensi memprioritaskan produk dalam ekosistem internal sehingga membatasi visibilitas pelaku usaha lain.

Dari sisi logistik, pelapor menyoroti indikasi pengalihan transaksi ke penyedia jasa tertentu yang telah terintegrasi dalam platform, sehingga membatasi pilihan konsumen.

Pengaduan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur pemisahan antara media sosial dan perdagangan elektronik.

KPPU menegaskan bahwa apabila pelanggaran terbukti, lembaga tersebut dapat menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari denda, perintah penghentian praktik, pembatalan perjanjian, hingga kewajiban perubahan struktur usaha.

Dalam kondisi tertentu, sanksi juga dapat mencakup penetapan ganti rugi maupun penghentian kegiatan usaha guna memulihkan persaingan yang sehat.

APLE berharap KPPU melakukan investigasi menyeluruh dan mengambil langkah korektif, termasuk pemisahan struktural antara media sosial dan e-commerce, netralitas dalam pemilihan jasa logistik, serta pembatasan subsidi yang berpotensi mendistorsi pasar.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga iklim persaingan usaha, melindungi pelaku UMKM, serta memastikan keberlanjutan ekosistem perdagangan digital nasional.