Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyatakan dukungan terhadap upaya internasional untuk menormalkan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Sejumlah inisiatif, termasuk yang digagas Inggris dan Prancis, kini tengah dibahas bersama berbagai negara.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengungkapkan bahwa Indonesia turut terlibat dalam forum internasional yang membahas isu tersebut, termasuk melalui partisipasi secara daring mewakili Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi, saya mewakili Bapak Presiden hadir secara online itu daring di rapat tersebut," katanya dalam forum tersebut

Dalam forum tersebut, salah satu poin utama yang disepakati adalah penolakan terhadap praktik pungutan biaya atau “tol” bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Menurut Sugiono, kebijakan semacam itu bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi internasional.

"Yang intinya, pertama bahwa negara-negara yang ikut di dalam konferensi tersebut menolak segala jenis pemungutan fee atau tol bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang melibatkan beberapa negara, seperti Iran, Oman, dan Uni Emirat Arab, sehingga praktik-praktik pembatasan tertentu dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pelayaran global.

"Karena hal tersebut bertentangan dengan apa yang dikenal dengan freedom of navigation. Selat Hormuz dikuasai Iran, tapi di situ kan ada Oman, ya kan, kemudian ada UAE. Kemudian, karena ya, jadi beberapa contoh ada praktik-praktik tersebut dilakukan di situ," ucap Sugiono.

Selain itu, forum internasional juga menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan negosiasi politik untuk meredakan ketegangan di kawasan tersebut.

"Dan yang kedua, konferensi ini mengatakan bahwa akan terus mendukung upaya-upaya yang sifatnya diplomatis dan apa namanya, negosiasi politis dalam rangka menyelesaikan ketegangan di situ di Selat Hormuz," imbuhnya.

Tak hanya itu, muncul pula wacana pembentukan mekanisme pengawalan kapal secara militer dalam kerangka damai, yang tetap mengacu pada hukum internasional dan kemungkinan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kemudian yang terakhir adalah adanya rencana, tentu saja ini akan disesuaikan dengan hukum internasional yang berlaku ataupun mandat PBB bahkan waktu itu disampaikan, dalam rangka menempatkan apa yang disebut dengan peaceful military protection bagi kapal-kapal yang melalui Selat Hormuz. Jadi itu diwacanakan. Jadi kapal-kapal yang lewat di situ itu dikawal dalam misi mengawal untuk bisa lewat," tuturnya.

Kendati demikian, Sugiono menegaskan bahwa gagasan tersebut masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut dan belum menjadi keputusan final.

"Tapi tentu saja ini masih dalam pembicaraan yang lebih lanjut ya, ini adalah apa namanya, proposal yang diajukan," katanya.

Lebih jauh, ia menyoroti bahwa Selat Hormuz tidak hanya menjadi jalur distribusi minyak, tetapi juga berbagai komoditas penting lainnya, sehingga stabilitas kawasan menjadi krusial bagi rantai pasok global.

"Perdamaian logistik. Karena bukan cuma minyak yang lewat Selat Hormuz. Yang lewat Selat Hormuz itu berbagai macam produk," ujarnya

Upaya normalisasi juga mencakup langkah teknis seperti pembersihan ranjau laut guna menjamin keselamatan pelayaran internasional.

"Normalisasi yang tadi disampaikan ya tentu saja upaya-upaya de-mining juga dilakukan, membersihkan ranjau-ranjau laut yang ada di sekitar Selat Hormuz," tandas Sugiono.

Sekadar informasi, Inggris dan Prancis saat ini memimpin inisiatif multinasional yang melibatkan sekitar 20 negara untuk mengamankan jalur vital tersebut. Misi ini berfokus pada perlindungan pelayaran komersial dan pemulihan arus distribusi global, di tengah ketegangan yang dipicu oleh insiden penyitaan kapal dan pembatasan navigasi di kawasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dijadwalkan melakukan kunjungan diplomatik ke Arab Saudi dan Turki di tengah munculnya peluang dimulainya kembali pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran.

Kunjungan tersebut berlangsung ketika sejumlah pihak tengah mendorong kelanjutan dialog antara Washington dan Teheran setelah perundingan sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan.

Dilansir dari Al-Jazeera, Presiden Pakistan Asif Ali Zardari mengatakan Sharif telah menyampaikan perkembangan upaya diplomasi Islamabad untuk mendorong pembicaraan lanjutan antara kedua negara.

Sharif dijadwalkan bertemu para pemimpin di Riyadh dan Ankara guna membahas stabilitas kawasan serta dukungan terhadap proses negosiasi tersebut.

Sebuah laporan yang belum terkonfirmasi pada Senin (13/4/2026), menyebutkan bahwa negosiasi jalur belakang untuk membuka kembali pembicaraan damai tengah berlangsung.

Dukungan terhadap upaya tersebut juga tercermin dari pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta United Nations pada Selasa (14/4/2026), yang menunjukkan adanya dukungan terhadap langkah diplomatik Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

Optimisme tersebut muncul meski pertemuan tatap muka selama 21 jam yang melibatkan Wakil Presiden AS JD Vance dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf pada Minggu berakhir tanpa menghasilkan kesepakatan.

Trump bahkan menyebut, dalam wawancara dengan New York Post, kemungkinan pembicaraan baru dapat dimulai kembali dalam waktu dekat.

“Pembicaraan baru dengan Iran bisa saja terjadi dalam beberapa hari ke depan,” ujar Trump, sembari menyebut Pakistan berpotensi kembali menjadi lokasi pertemuan tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menilai upaya diplomasi perlu terus dilanjutkan.

“Konflik yang kompleks seperti perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu putaran negosiasi,” kata Guterres.

Di tengah upaya diplomasi tersebut, ketegangan di kawasan tetap tinggi setelah Washington memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan Iran.

Di sisi lain, Teheran juga membatasi akses di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi salah satu rute utama perdagangan energi global.

Situasi tersebut memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi dunia serta meningkatkan tekanan terhadap upaya diplomasi yang tengah berlangsung.

Kunjungan Sharif ke Arab Saudi dan Turki pun dipandang sebagai bagian dari strategi diplomasi Pakistan untuk menjaga momentum dialog dan mendorong tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Emirat Arab (UEA) angkat bicara soal gencatan senjata selama dua pekan antara Iran dan Amerika Serikat untuk meredakan ketegangan geopolitik yang telah mengganggu stabilitas kawasan dan ekonomi global.

Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia Abdulla Salem AlDhaheri menegaskan bahwa jeda konflik tersebut harus dimanfaatkan untuk mendorong solusi damai yang berkelanjutan, di tengah dampak perang yang kian meluas ke berbagai sektor.

Menurutnya, UEA bersama negara-negara Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) dan Yordania sejak awal konsisten mendorong de-eskalasi melalui jalur diplomasi, termasuk seruan gencatan senjata.

“Uni Emirat Arab dan negara-negara sahabat di GCC serta Yordania selalu menyerukan de-eskalasi, gencatan senjata, dan dialog melalui jalur diplomatik,” ujarnya dalam pertemuan dengan media di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dia menilai periode dua pekan tersebut menjadi jendela penting untuk membangun kesepahaman baru yang dapat mengarah pada stabilitas dan pemulihan kawasan.

“Kami sangat berharap ini menjadi momentum yang tepat untuk membahas langkah ke depan, membahas perdamaian dan stabilitas, dan kami berharap dalam dua pekan ke depan akan tercapai hasil yang baik,” katanya.

Abdulla menekankan bahwa konflik yang berlangsung telah menimbulkan dampak luas, tidak hanya di kawasan Timur Tengah, tetapi juga secara global, termasuk gangguan rantai pasok dan lonjakan harga energi.

Dia mengingatkan bahwa gangguan tersebut berpotensi memperburuk kondisi ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia.

Selain itu, konflik juga telah memicu dampak kemanusiaan yang signifikan, mulai dari korban jiwa hingga terganggunya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

“Kami telah melihat korban luka, kami telah melihat kematian, kami telah melihat orang kehilangan pekerjaan,” lanjutnya.

Dalam konteks tersebut, UEA menilai bahwa eskalasi konflik hanya akan memperburuk situasi dan tidak memberikan manfaat bagi pihak mana pun.

Dia menegaskan bahwa tidak ada negara yang kebal terhadap dampak konflik, sehingga upaya kolektif untuk menjaga stabilitas menjadi keharusan.

Iran Tolak Usulan

Di sisi lain, Iran menolak dengan tegas usulan gencatan senjata yang disampaikan oleh mediator Pakistan. Dilaporkan dari kantor berita resmi IRNA, Iran disebut telah menolak gencatan senjata dan menolak untuk membuka kembali Selat Hormuz. Iran menyebut bahwa mereka hanya menginginkan pengakhiran perang secara permanen.

Mengutip Channel News Asia, IRNA juga melaporkan bahwa Iran telah mengajukan 10 klausul untuk mengakhiri perang, yang terdiri dari pengakhiran konflik di kawasan tersebut, protokol untuk jalur aman melalui Selat Hormuz, pencabutan sanksi, dan rekonstruksi.

Di tengah konflik yang kian memanas ini, Trump mengancam akan menghujani Iran dengan “neraka” jika tidak mencapai kesepakatan untuk membuka Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital untuk pasokan energi global. Dalam konferensi persnya, Trump mengatakan bahwa Iran dapat “dilenyapkan” dalam satu malam.

Tak hanya itu, Trump juga bersumpah akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan Iran, mengabaikan kekhawatiran bahwa tindakan tersebut akan menjadi kejahatan perang atau mengasingkan 93 juta penduduk Iran.

“Setiap jembatan di Iran akan hancur lebur dan setiap pembangkit listrik di Iran akan gulung tikar, terbakar, meledak, dan tidak akan pernah digunakan lagi,” tutur Trump, dikutip dari laman Channel News Asia, Rabu (8/4).

Menanggapi ancaman Trump, Komando militer gabungan tertinggi Iran menyebut Trump mengalami delusi dan menilai peringatan Trump sebagai retorika kasar, arogan, dan ancaman tanpa dasar. Selain itu, wakil Menteri Olahraga Iran, Alireza Rahimi juga menyerukan kepada para seniman dan atlet untuk membentuk rantai manusia di pembangkit listrik di seluruh negeri.

“Kita akan bergandengan tangan untuk mengatakan: Menyerang infrastruktur publik adalah kejahatan perang,” tulis Rahimi di akun media sosial X.

Bisnis.com, JAKARTA – Pasukan penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) terus menjalankan mandatnya menjaga stabilitas di wilayah Lebanon selatan di tengah dinamika keamanan yang masih fluktuatif di kawasan perbatasan dengan Israel.

Misi yang berada di bawah naungan United Nations (PBB) tersebut memiliki peran strategis sebagai penyangga konflik sekaligus pengawas implementasi gencatan senjata antara pihak-pihak yang bertikai.

UNIFIL pertama kali dibentuk pada 1978 menyusul invasi Israel ke Lebanon dalam peristiwa Operation Litani. Sejak itu, mandat pasukan ini terus diperbarui, terutama setelah konflik besar pada 2006 melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.

1. Pantau Gencatan Senjata dan Stabilitas Kawasan

Dalam menjalankan tugasnya, UNIFIL berfokus pada pemantauan gencatan senjata di sepanjang perbatasan Lebanon–Israel atau yang dikenal sebagai Blue Line. Pasukan ini melakukan patroli rutin dan observasi untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran yang dapat memicu eskalasi konflik.

Selain itu, UNIFIL juga bertugas melaporkan setiap insiden atau aktivitas mencurigakan kepada PBB sebagai bahan evaluasi situasi keamanan di kawasan tersebut.

UNIFIL turut memperkuat peran Lebanese Armed Forces dalam mengontrol wilayah Lebanon selatan. Dukungan diberikan melalui patroli bersama, peningkatan kapasitas, serta koordinasi pengamanan wilayah.

Upaya ini bertujuan memastikan bahwa otoritas negara Lebanon dapat berjalan efektif, sekaligus mencegah kehadiran kelompok bersenjata non-negara di wilayah tersebut.

2. Jamin Akses Kemanusiaan

Selain aspek keamanan, UNIFIL juga memiliki fungsi kemanusiaan. Pasukan ini membantu memastikan distribusi bantuan bagi warga sipil tetap berjalan, terutama di wilayah yang terdampak konflik.

Perlindungan terhadap masyarakat sipil menjadi bagian penting dari mandat, termasuk dalam situasi darurat atau meningkatnya ketegangan.

3. Libatkan Pasukan Multinasional, Termasuk Indonesia

UNIFIL terdiri dari ribuan personel militer dan sipil dari berbagai negara. Indonesia menjadi salah satu kontributor utama melalui pengiriman pasukan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang secara rutin terlibat dalam misi perdamaian tersebut.

Keterlibatan ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung stabilitas global serta peran aktif dalam operasi penjaga perdamaian PBB.

4. Hadapi Berbagai Tantangan

Meski memiliki mandat yang jelas, pelaksanaan tugas UNIFIL di lapangan tidak lepas dari tantangan. Pelanggaran wilayah, ketegangan antara Israel dan kelompok Hizbullah, serta keterbatasan kewenangan menjadi hambatan utama.

UNIFIL tidak memiliki mandat ofensif, sehingga perannya lebih difokuskan pada pencegahan konflik dan menjaga stabilitas melalui kehadiran serta diplomasi di lapangan.

5. Jaga Stabilitas, Cegah Konflik Terbuka

Sejauh ini, kehadiran UNIFIL dinilai berkontribusi dalam menekan potensi konflik besar di kawasan sejak 2006. Meski belum sepenuhnya menghilangkan ketegangan, misi ini tetap menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas di perbatasan Lebanon–Israel.

PBB menegaskan, keberhasilan UNIFIL sangat bergantung pada kerja sama semua pihak yang terlibat, termasuk komitmen untuk mematuhi gencatan senjata dan menjaga situasi tetap kondusif.

Adapun, pasukan penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) melibatkan puluhan negara dengan total ribuan personel yang bertugas menjaga stabilitas di Lebanon selatan.

Berdasarkan data resmi United Nations (PBB), hingga Maret 2026 UNIFIL terdiri dari sekitar 8.200 personel dari 47 negara kontributor pasukan (troop contributing countries/TCC).

Jumlah tersebut mengalami penyesuaian dibanding periode sebelumnya yang sempat mencapai lebih dari 9.900 hingga 10.500 personel dari hampir 50 negara, seiring kebijakan efisiensi dan rencana penarikan bertahap misi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia terus memantau dan melakukan negosiasi terkait dinamika di Selat Hormuz yang berdampak pada kepentingan pelayaran nasional.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan bahwa proses pembicaraan masih berlangsung, namun sudah terdapat indikasi awal yang dinilai konstruktif.

“Ini masih dibicarakan, masih dalam tahap negosiasi,” ujar Sugiono saat memberikan keterangan pers di Tokyo, Senin (30/3/2026).

Meskipun belum merinci substansi pembahasan, tetapi Sugiono mengakui adanya perkembangan positif dalam komunikasi yang dilakukan.

“Ada sinyal positif, tetapi kita lihat nanti bagaimana implementasinya di lapangan,” katanya.

Negosiasi tersebut berkaitan dengan keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz, yang merupakan salah satu rute perdagangan energi paling vital di dunia. Stabilitas kawasan ini menjadi krusial bagi Indonesia, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi energi dan aktivitas ekspor-impor.

Pemerintah belum memberikan detail lebih lanjut mengenai bentuk kesepakatan yang tengah dibahas, termasuk kaitannya dengan kapal berbendera Indonesia yang melintas di kawasan tersebut. Namun, diplomasi intensif terus dilakukan untuk memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi.

Sugiono menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengedepankan jalur diplomasi dalam merespons dinamika geopolitik yang berkembang, sembari memastikan keselamatan pelayaran dan stabilitas pasokan energi nasional tetap terjaga.

“Kita tunggu hasil akhirnya, terutama bagaimana eksekusi dari sinyal positif yang sudah ada,” tandas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri MalaysiaAnwar Ibrahim tiba di Jakarta, Jumat petang, untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto, berdialog mengenai konflik di Timur Tengah.

Kedatangan Anwar Ibrahim disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono.

"Selamat tiba di Jakarta, Republik Indonesia untuk mengadakan pertemuan bersama sahabat saya, Presiden Prabowo Subianto," kata Anwar dalam keterangan yang dikutip di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat.

Anwar Ibrahim menyebut pertemuan dengan Prabowo akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membincangkan perkembangan konflik Asia Barat yang kian meruncing, serta implikasinya terhadap kestabilan kawasan dan ekonomi global, termasuk dampaknya kepada Malaysia dan Indonesia.

Diberitakan sebelumnya Anwar Ibrahim akan menemui Presiden RI Prabowo Subianto, Jumat (27/3), untuk membahas kondisi geopolitik terkini.

"Perdana Menteri Dato’ Seri Anwar Ibrahim akan melakukan kunjungan khusus ke Jakarta, Republik Indonesia, pada 27 Maret 2026, atas undangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto," demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) di Kuala Lumpur, Kamis.

Wisma Putra menyampaikan kunjungan tersebut akan berfokus pada perkembangan geopolitik terkini, khususnya konflik di Asia Barat, serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan ekonomi global, termasuk implikasinya bagi Malaysia dan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - China menyerukan penghentian perang di Timur Tengah di tengah momen perayaan Idulfitri yang dilakukan oleh umat Muslim di dunia.

Dalam sebuah konferensi pers, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menjelaskan, konflik di Timur Tengah terus meningkat dan meluas. Situasi tersebut tidak hanya mengguncang perdamaian dan stabilitas kawasan, tetapi juga berdampak langsung terhadap energi, keuangan, perdagangan, serta pelayaran global.

Lin juga menyebut perang tersebut merugikan kepentingan bersama berbagai negara.

"Sejarah dan realitas menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan bukanlah solusi, sementara konflik bersenjata hanya akan melahirkan kebencian baru," kata Lin ketika ditanya apakah Beijing memiliki pesan bagi umat Muslim dunia yang tengah merayakan berakhirnya bulan suci Ramadan dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri China, Sabtu (21/3/2026)

Seiring dengan hal tersebut, Jian mengatakan pihak-pihak yang terlibat konflik perlu segera menghentikan operasi militer dan mencegah situasi semakin memburuk. Dia juga mengatakan China akan terus melakukan mediasi guna mengakhiri konflik di kawasan tersebut.

"Kami akan terus melakukan upaya mediasi guna mengakhiri pertempuran serta mendorong pemulihan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah secepatnya," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyebut dirinya tengah mempertimbangkan untuk mengurangi operasi militer AS terhadap Iran setelah menilai sejumlah target utama dalam konflik yang memasuki pekan keempat hampir tercapai.

Dalam unggahan di media sosial yang dikutip dari Bloomberg pada Sabtu (21/3/2026), Trump mengatakan AS semakin dekat dengan pencapaian tujuannya di kawasan Timur Tengah.

“Kami semakin dekat untuk mencapai tujuan kami seiring mempertimbangkan pengurangan upaya militer besar kami di Timur Tengah,” ujar Trump.

Trump menjelaskan tujuan tersebut antara lain melumpuhkan sepenuhnya kemampuan rudal Iran, menghancurkan basis industri pertahanan negara itu, meniadakan kekuatan angkatan laut dan udara Iran, memastikan Teheran tidak pernah mendekati kemampuan nuklir, serta melindungi sekutu-sekutu AS di Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles di Kertanegara, Jakarta pada Rabu (11/3/2026).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi momen silaturahmi antara dua sahabat lama yang kini sama-sama memegang posisi strategis di pemerintahan masing-masing negara.

“Presiden Prabowo Subianto menerima sahabat lamanya yang juga Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, pada Rabu, 11 Maret 2026, di Kertanegara,” ujar Teddy lewat keterangannya, Kamis (12/3/2026).

Menurut Teddy, suasana pertemuan berlangsung hangat dan akrab. Kedua pemimpin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbincang santai sekaligus bertukar pandangan mengenai sejumlah isu penting yang menjadi perhatian bersama.

“Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, menegaskan hubungan pribadi yang erat antara kedua pemimpin,” ungkap Teddy.

Menurutnya, pertemuan di Kertanegara ini sekaligus memperlihatkan bahwa hubungan personal yang kuat antara Presiden Prabowo dan Richard Marles menjadi fondasi penting dalam memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Australia, khususnya dalam menjaga stabilitas kawasan serta memperluas kerja sama di berbagai bidang ke depan.

Dalam percakapan tersebut, Presiden Prabowo dan Richard Marles juga membahas berbagai isu strategis serta dinamika kawasan yang relevan bagi kedua negara.

Teddy menyebut bahwa dialog yang berlangsung santai tersebut mencerminkan kedekatan hubungan Indonesia dan Australia yang selama ini terus terjalin erat.

“Mereka berbincang santai sekaligus bertukar pandangan mengenai isu-isu penting dan pertemuan ini menjadi simbol kedekatan dan kerja sama erat antara Indonesia dan Australia,” tandas Teddy.

Bisnis.com, AMMAN – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong solusi damai dan berkelanjutan bagi Palestina dalam pertemuan bilateral dengan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein di Istana Basman, Amman, Rabu (25/2/2026).

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia berpandangan solusi dua negara (two-state solution) dengan Palestina yang merdeka dan berdaulat merupakan satu-satunya jalan keluar yang dapat menciptakan perdamaian jangka panjang.

“Indonesia berkomitmen melakukan apa pun yang kami bisa untuk solusi yang langgeng. Dan dalam pandangan kami, satu-satunya solusi yang bertahan adalah solusi dua negara dengan Palestina yang merdeka,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia juga menyinggung dukungan Indonesia terhadap berbagai inisiatif perdamaian internasional, termasuk keterlibatan dalam forum perdamaian dan dukungan terhadap rencana 20 poin yang digagas Presiden Amerika Serikat, sebagai bagian dari upaya mendorong stabilitas kawasan.

Perkuat Koordinasi Soal Gaza dan Tepi Barat

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama erat antara Indonesia dan Yordania, mengingat posisi strategis Yordania yang paling dekat dengan dinamika konflik di Gaza.

“Kami berharap dapat menjalin kerja sama dan liaison yang erat karena Yordania adalah pihak yang paling dekat dengan persoalan Gaza,” ujarnya.

Tak hanya itu, Kepala negara juga mengungkapkan keprihatinan Indonesia terhadap situasi di Tepi Barat (West Bank) yang dinilai berpotensi memengaruhi keberhasilan berbagai upaya stabilisasi di Gaza.

“Kami sangat prihatin dengan perkembangan di Tepi Barat. Kami merasa ini bisa memengaruhi keberhasilan apa pun yang kita upayakan di Gaza,” kata Prabowo.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa kedua negara sepakat meningkatkan koordinasi antartim guna memastikan respons yang cepat dan terukur terhadap perkembangan situasi di lapangan.

Indonesia Siap Dukung Yordania

Selain menyatakan harapan terhadap dukungan Yordania bagi kontingen Indonesia, Prabowo juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk mendukung berbagai inisiatif Yordania dalam menjaga stabilitas kawasan.

“Kami ingin mendukung Yordania dalam upaya-upaya yang Anda lakukan,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mengamini bahwa keterlibatan dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Internasional besutan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merupakan dorongan langsung dari Palestina, serta didukung oleh negara-negara anggota D-8.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan para mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menjawab pertanyaan apakah masuknya Indonesia ke BoP merupakan permintaan dari Palestina dan negara-negara D-8, Sugiono menjelaskan bahwa proses tersebut berawal dari diskusi multilateral.

“Ya kan kemarin saya bilang ini kan awalnya dari diskusi yang grup D-8 itu,” ujar Sugiono.

Ketika ditegaskan kembali apakah permintaan tersebut memang datang dari Palestina, Sugiono membenarkan hal tersebut. Menurutnya, negara-negara yang berada di garis depan konflik merasakan langsung dampak instabilitas kawasan.

“Ya, kan negara-negara yang langsung front line itu ya yang berhadapan, berbatasan dengan negara sana mengalami instabilitas. Oleh karena itu kami diskusi, berbincang bicara mengenai bagaimana menghentikan kekerasan. Bagaimana menghentikan serangan, karena bukan saja wilayah Gaza dan Palestina yang terpengaruh tetapi seluruh wilayah di Timur Tengah itu juga terpengaruh,” jelasnya.

Pernyataan Menlu tersebut diperkuat oleh Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah. Dia menilai keseriusan Presiden Prabowo dalam mengurus isu Palestina tidak lepas dari harapan langsung masyarakat Palestina terhadap Indonesia.

“Kemudian mengapa beliau sangat serius mengurus Palestina ini? Karena masyarakat Palestina itu minta agar Indonesia selalu ada pada saat dunia membahas Palestina,” kata Rezasyah.

Menurutnya, selama ini terdapat persepsi keliru di publik seolah-olah Indonesia ditarik masuk ke BoP. Padahal, kata Teuku, permintaan tersebut justru datang dari pihak Palestina sendiri.

“Jadi kalau selama ini kita berpikir masuk ke dalam B.O.P itu karena ditarik, tapi enggak. Masyarakat Palestina itu selalu meminta agar setiap keputusan tentang Palestina itu ada Indonesia di situ,” ujarnya.

Rezasyah menambahkan, kehadiran Indonesia di BoP diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia sekaligus memperkuat dukungan internasional bagi Palestina.

“Jadi mereka berharap Indonesia bisa memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia sendiri dan juga harapannya untuk mengadakan Palestina,” katanya.

Dia pun membenarkan bahwa alasan Indonesia bergabung dalam BoP, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo, memang merupakan bagian dari permintaan Palestina agar Indonesia berperan aktif.

“Betul, mereka ingin Indonesia berada di situ. Ini kan yang publik tidak banyak tahu. Seolah-olah kita ketarik, kita lihat kalau enggak,” tandas Rezasyah.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden China Xi Jinping dan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menegaskan komitmen memperkuat hubungan bilateral dalam pertemuan di Beijing, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan dinamika keamanan di Asia Timur.

Dalam pertemuan puncak yang digelar di Beijing pada Senin (5/1/2026), Xi menilai intensitas pertemuan dengan Lee mencerminkan besarnya arti hubungan China-Korea Selatan.

Mengutip kantor berita Xinhua, Xi menyatakan Beijing dan Seoul memiliki kepentingan bersama serta perlu memperkuat komunikasi sebagai negara bertetangga.

Xi menekankan agar kedua negara saling menghormati jalur pembangunan masing-masing, menjaga kepentingan inti dan keprihatinan utama satu sama lain, serta menyelesaikan perbedaan secara tepat melalui dialog. Dia juga mendorong Lee untuk berdiri di sisi yang benar dalam sejarah.

Lee menjadi presiden Korea Selatan pertama yang masih menjabat dan mengunjungi China sejak 2019. Dia tiba di Beijing pada Minggu (4/1/2026), untuk kunjungan empat hari yang juga mencakup agenda di Shanghai.

Lawatan ini menyusul kunjungan Xi ke Korea Selatan pada akhir Oktober 2025 lalu, yang merupakan kunjungan pertamanya dalam 11 tahun, di mana Xi menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas kawasan serta menjanjikan kerja sama yang lebih erat dengan Seoul.

“Saya berharap dapat membuka era baru hubungan Korea Selatan–China bersama Anda. KTT ini akan menjadi momentum penting untuk menjadikan 2026 sebagai tahun dimulainya pemulihan penuh hubungan Korea Selatan–China," ujar Lee kepada Xi sebagaimana dilansir dari Bloomberg, Selasa (6/1/2026).

Pertemuan berlangsung di tengah meningkatnya tensi geopolitik global. Beberapa hari sebelumnya, Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan membawanya ke New York untuk diadili.

Di kawasan Asia Timur, Korea Utara menembakkan rudal hipersonik pada Minggu (4/1/2026), bertepatan dengan kedatangan Lee di China, yang kembali menegaskan ancaman keamanan yang dihadapi Seoul.

Lee mendesak Beijing agar berperan aktif membantu mendorong perdamaian di Semenanjung Korea.

“Perdamaian merupakan fondasi utama bagi kemakmuran dan pertumbuhan. Sangat penting bagi kedua negara untuk bekerja sama berkontribusi terhadap hal tersebut,” ujarnya.

China merupakan pendukung utama Korea Utara, termasuk melalui dukungan ekonomi penting, sementara AS dan sekutunya tetap memberlakukan sanksi. Pada September lalu, Xi menjamu Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam parade militer di Beijing, di mana Xi dan Kim berkomitmen memperdalam hubungan.

Ketegangan China–Jepang

Kunjungan Lee juga berlangsung di tengah memburuknya hubungan China dan Jepang, setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan Tokyo dapat mengerahkan militer jika Beijing menyerang Taiwan, wilayah yang diklaim China.

Beijing merespons dengan mengimbau warganya mengurangi perjalanan ke Jepang serta membatasi impor makanan laut dari negara tersebut.

Merujuk pada sejarah perjuangan China dan Korea Selatan melawan militerisme Jepang lebih dari 80 tahun lalu, Xi mengatakan Beijing dan Seoul perlu bergandengan tangan menjaga hasil kemenangan Perang Dunia II serta melindungi perdamaian dan stabilitas Asia Timur Laut.

Lee menegaskan kembali komitmen Korea Selatan terhadap kebijakan “Satu China” terkait Taiwan, sebagaimana dilaporkan Xinhua, beberapa hari setelah dia menyampaikan pernyataan serupa dalam wawancara dengan penyiar negara China, CCTV.

Usai pertemuan, Lee mengunggah foto bersama Xi dan para ibu negara di platform X. Foto tersebut diambil menggunakan ponsel Xiaomi yang dihadiahkan Xi kepada Lee saat kunjungan sebelumnya ke Korea Selatan.

Penasihat keamanan nasional Korea Selatan, Wi Sung-lac, mengatakan kedua pemimpin sepakat memulihkan jalur dialog strategis di berbagai bidang, termasuk antara otoritas luar negeri dan keamanan, guna memperkuat kepercayaan politik bilateral.

China juga menyetujui kerja sama dalam membantu perusahaan Korea Selatan mengamankan pasokan mineral kritis, memperluas pertukaran konten budaya secara bertahap, serta menjaga konsultasi erat terkait struktur buatan China di Laut Kuning.

Dalam forum bisnis menjelang KTT, Lee mendorong peningkatan kerja sama di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), barang konsumsi, dan industri budaya guna memperluas perdagangan bilateral yang selama ini bertahan di kisaran US$300 miliar.

Dia menilai eksplorasi jalur dan pasar baru menjadi keharusan, dengan produk kecantikan, film, musik, dan gim sebagai sektor potensial.

Lee turut didampingi para pemimpin bisnis papan atas Korea Selatan, termasuk Chairman Eksekutif Samsung Electronics Jay Y. Lee, Chairman SK Group Chey Tae-won, serta Chairman Hyundai Motor Group Euisun Chung.

Kedua negara menandatangani 14 nota kesepahaman yang mencakup isu debu halus hingga ekspor pangan, serta sepakat membentuk saluran dialog perdagangan setingkat menteri.

Kementerian Perindustrian Korea Selatan menyatakan pertemuan perdana dalam kerangka tersebut akan digelar pada paruh pertama tahun ini.

Sejak menjabat pada Juni 2025, Lee mengisyaratkan pendekatan kebijakan luar negeri yang lebih seimbang dibandingkan pendahulunya, Yoon Suk Yeol, yang memprioritaskan hubungan dengan Washington.

Meski demikian, status Korea Selatan sebagai sekutu AS membatasi ruang geraknya untuk mendekat lebih jauh ke China.

Kunjungan Lee yang berlangsung hingga Rabu juga mencakup pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang serta kunjungan ke sebuah gedung di Shanghai yang pernah menjadi markas pemerintahan Korea dalam pengasingan pada masa penjajahan Jepang sebelum Perang Dunia II.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini Selasa, (6/1/2026) diramal berfluktuasi dengan kecenderungan melemah di kisaran Rp 16.740–Rp 16.770 per dolar AS.

Pada perdagangan kemarin (5/1), rupiah tercatat melemah 15 poin. Mata uang Garuda sempat tertekan hingga 35 poin ke level Rp16.740 dibandingkan penutupan sebelumnya di posisi Rp16.725 per dolar AS.

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi menilai pergerakan rupiah kemarin tidak lepas dari kombinasi sentimen eksternal dan internal. Dari sisi global, pasar keuangan dihadapkan pada meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa Nicolás Maduro ditahan dalam operasi penggerebekan di Caracas, lalu diterbangkan ke AS untuk menghadapi tuduhan kriminal.

Langkah tersebut disebut sebagai intervensi paling langsung AS di Venezuela dalam beberapa dekade. Peristiwa ini memicu reaksi sejumlah negara dan membuat pelaku pasar mencermati potensi dampaknya terhadap pasar energi dan stabilitas kawasan.

Presiden Donald Trump menyebut penangkapan Maduro sebagai “langkah menentukan” terhadap rezim yang ia anggap kriminal. Ia juga menegaskan komitmen AS memastikan “transisi yang aman dan tertib” di Venezuela, sekaligus mengancam tindakan terhadap negara lain yang berseberangan dengan kebijakan AS, termasuk Kolombia dan Iran. Trump bahkan kembali menyuarakan gagasan pengambilalihan Greenland oleh AS."

Analis memperingatkan bahwa kebijakan Amerika berpotensi menjadi preseden bagi negara adidaya lain, seperti China dan Rusia.

Dari Asia, pasar juga mencermati rencana tambahan stimulus dari Beijing. Pemerintah Tiongkok mengumumkan program senilai 62,5 miliar yuan untuk memperpanjang subsidi barang elektronik konsumen dan sejumlah komoditas lain guna mendorong belanja rumah tangga.

Dari dalam negeri, pergerakan rupiah dipengaruhi laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat neraca perdagangan Indonesia pada November 2025 mencatat surplus sebesar US$2,66 miliar. Dengan capaian ini, Indonesia membukukan surplus selama 67 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Ekspor pada November 2025 tercatat US$22,52 miliar, turun 6,6% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Penurunan terutama terjadi pada komoditas nonmigas, seperti bahan bakar mineral, lemak nabati, serta besi dan baja.

Sementara itu, impor November 2025 mencapai US$19,86 miliar atau turun 0,46% secara tahunan. Surplus perdagangan terutama ditopang oleh komoditas nonmigas dengan nilai US$4,64 miliar.

Meski masih positif, surplus perdagangan diperkirakan berpotensi menyempit pada 2026. Konsensus ekonom sebelumnya memperkirakan surplus masih berlanjut pada November 2025, namun dengan ruang yang lebih terbatas dibanding periode sebelumnya.

Menurut Ibrahim, kombinasi ketidakpastian geopolitik global dan ekspektasi atas kinerja neraca perdagangan ke depan membuat rupiah bergerak sensitif terhadap perubahan sentimen pasar atas nilai tukar rupiah.