Tahun ini Insya Allah pupuk kita aman. Pemerintah menyiapkan alokasi pupuk bersubsidi sekitar 9,8 juta ton pada 2026, dengan sekitar 9,5 juta ton untuk sektor pertanian dan sisanya untuk perikanan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pasokan pupuk nasional dalam kondisi aman di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok pupuk dunia.

“Tahun ini Insya Allah pupuk kita aman. Pemerintah menyiapkan alokasi pupuk bersubsidi sekitar 9,8 juta ton pada 2026, dengan sekitar 9,5 juta ton untuk sektor pertanian dan sisanya untuk perikanan,” kata Zulhas dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Dalam kegiatan Rembuk Tani di Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis (4/6), ia menyebutkan, pihaknya telah mendapat arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pupuk tersedia dan mudah diakses petani di berbagai daerah.

"Saya diperintah Presiden untuk keliling dan memastikan betul pupuk aman bagi petan," ujarnya.

Zulhas menjelaskan bahwa secara nasional, alokasi pupuk bersubsidi pada 2026 mencapai 9,84 juta ton yang terdiri atas 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 295 ribu ton untuk sektor perikanan.

Hingga Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tercatat telah melampaui 4 juta ton.

Di Kalimantan Barat, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tercatat mencapai 81.657 ton atau sekitar 44 persen dari total alokasi provinsi sebesar 183.746 ton.

Sementara itu, ia menyebutkan stok pupuk nasional saat ini mencapai 1,19 juta ton yang terdiri atas 825 ribu ton pupuk bersubsidi dan 367 ribu ton pupuk non-subsidi.

Menurut Zulhas, pemerintah terus mempercepat distribusi pupuk agar kebutuhan petani terpenuhi sesuai musim tanam di berbagai daerah.

Ia mengatakan pemerintah telah menyederhanakan tata kelola pupuk bersubsidi melalui pemangkasan regulasi dan prosedur distribusi yang sebelumnya dinilai menghambat penyaluran.

Langkah tersebut dilakukan agar distribusi pupuk lebih cepat, tepat sasaran dan mudah diakses petani.

Selain pupuk bersubsidi, pemerintah juga memperluas bantuan pupuk non-subsidi yang hingga Juni 2026 telah menjangkau lebih dari 4 juta penerima manfaat.

“Kita ingin merubah nasib petani kita yang dulu. Petani banyak yang menjadi buruh karena terus rugi. Ini tidak boleh terjadi,” ucap dia.

Pemerintah juga memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan.

Zulhas menjelaskan sejak Oktober 2025, HET beberapa jenis pupuk telah diturunkan sekitar 20 persen guna meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi.

Selain menjaga pasokan pupuk, pemerintah juga meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi minimal Rp6.500 per kilogram (kg) untuk seluruh kualitas gabah guna memperkuat kesejahteraan petani.

Menurut dia, di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak harga gabah bahkan telah mencapai sekitar Rp7.000 per kg.

Ia menambahkan pemerintah telah melakukan reformasi tata kelola subsidi pupuk melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 dengan mengubah mekanisme subsidi dari pendekatan biaya produksi atau cost plus menjadi nilai komersial atau market-to-market.

Melalui skema tersebut, subsidi dihitung berdasarkan selisih antara nilai komersial pupuk dan harga yang dibayarkan petani tanpa mengubah harga tebus pupuk bersubsidi di tingkat petani.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi industri pupuk, memperkuat transparansi, serta menjaga keberlanjutan pasokan untuk mendukung swasembada pangan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Indonesia resmi mengekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai kerja sama yang diproyeksikan mencapai Rp7 triliun. Ekspor perdana tersebut dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur dari Pelabuhan Bontang, Bontang, Kamis (14/5/2026).

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan, ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar Rp600 miliar. Menurut Amran, pengiriman tersebut merupakan tahap awal dari komitmen ekspor sebesar 250.000 ton ke Australia.

Volume ekspor itu selanjutnya direncanakan meningkat hingga 500.000 ton dengan total nilai mencapai sekitar Rp7 triliun. “Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,“ ujarnya.

Imbas Perang Iran, China Batasi Ekspor Pupuk, Kurangi Pasokan Global



Ia menilai keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara. “Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya,” ujar Mentan Amran.

Setelah Australia, pemerintah mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lain, antara lain India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh. Mentan Amran mengungkapkan, Duta Besar India telah menghubunginya secara langsung untuk meminta pasokan pupuk urea dari Indonesia. Selain itu, sejumlah negara lain juga menyatakan minat untuk mengimpor pupuk urea produksi nasional.

"Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beberapa negara lain juga berminat meminta yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menerima kunjungan dari Wakil Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos, Thongsavan Phomvihane di Istana Wapres, Jakarta pada Selasa (5/5/2025).

Wakil Kepala BP BUMN, Aminuddin Ma’ruf mengemukakan salah satu pembahasan Wapres dengan Wakil PM Laos itu berkaitan dengan penjajakan peluang kerja sama strategis BUMN dengan Laos pada sektor industri pupuk.

“Salah satu topik utama yang dibahas memang kemungkinan PT Pupuk Indonesia berinvestasi di Laos,” ujar Aminuddin dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).

Dia mengatakan, kerja sama ini dilandasi potensi yang saling melengkapi. Laos sendiri memiliki potensi besar komoditas potas, sementara Indonesia membutuhkan bahan baku tersebut untuk produksi pupuk. Kondisi ini menjadikan kolaborasi kedua negara strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong hilirisasi industri.

Dalam pertemuan itu pun, Wapres mendorong agar kerja sama segera ditindaklanjuti dalam bentuk langkah konkret, terutama terkait mekanisme pasokan bahan baku, investasi, dan skema perdagangan jangka panjang yang saling menguntungkan.

“Ya salah satunya itu, untuk mengurangi ketergantungan bahan baku yang ada di Laos, mungkin salah satu peluang investasi yang perlu kita jajaki adalah pendirian pabrik pupuk di sana untuk mengurangi biaya bahan baku,” tutur Aminuddin.

Adapun, kerja sama dengan Laos diharapkan meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memperkuat hilirisasi industri pupuk. Upaya ini juga mendukung ketahanan pangan kawasan, dengan Laos sebagai mitra strategis di Asia Tenggara.

Di samping sektor pupuk, peluang kerja sama juga terbuka di bidang lain, seperti infrastruktur melalui BUMN Karya, pertambangan, serta sektor pertahanan. Namun, seluruh rencana masih dalam tahap awal dan akan ditindaklanjuti melalui pembahasan lanjutan antara kedua pihak.

“Ini kan baru pertemuan pertama ya antara pimpinan negara. Nanti kami, Bapak Wamenlu juga sudah berkoordinasi, tadi sudah menyampaikan kepada Dubes Laos yang untuk Indonesia, untuk kami jajaki follow-up meeting selanjutnya, yang nanti kami juga akan melibatkan BUMN-BUMN terkait langsung,” pungkas Aminuddin.

Produsen pupuk dan petani di Jerman menghadapi tekanan berat akibat dampak perang Iran yang memicu lonjakan harga energi serta gangguan pasokan global.

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran telah mengguncang rantai pasok pupuk dunia. Jalur tersebut selama ini dilalui sekitar sepertiga distribusi pupuk global, sehingga gangguan yang terjadi memicu kekhawatiran terhadap ketahanan pangan, terutama di Afrika dan Asia Selatan.

"Penutupan Selat Hormuz menunjukkan bahwa jalur laut masih bisa runtuh seperti dulu," kata juru bicara perusahaan pupuk SKW, Christopher Profitlich, melansir AFP, Minggu (3/5).

SKW, produsen urea terbesar di Jerman, kini mengoperasikan pabriknya secara penuh untuk menutup kekurangan pasokan global. Perusahaan yang berbasis di Wittenberg itu memperkirakan pendapatan dapat meningkat 10 hingga 20 persen tahun ini, meski tetap dibayangi ketidakpastian pasar.

Namun, lonjakan biaya energi menjadi tantangan utama. Sekitar 80 persen produksi SKW bergantung pada gas, yang harganya telah melonjak dua kali lipat sejak konflik pecah pada akhir Februari.

CEO SKW Carsten Franzke menegaskan perusahaannya bukan mengambil keuntungan dari situasi perang.

"Kami bukan pihak yang mengambil keuntungan dari perang. Kemungkinan kami hanya akan mencapai titik impas karena biaya energi yang sangat tinggi," ujarnya.

Ia menambahkan, kenaikan biaya produksi memang dapat diteruskan ke konsumen. Namun, beban tersebut sulit ditanggung oleh petani sebagai pengguna akhir.

"Masalahnya, pelanggan kami yaitu petani, belum tentu bisa meneruskan biaya itu," kata Franzke.

Di sisi lain, petani Jerman mulai merasakan dampak langsung dari krisis tersebut. Salah satunya Gerhard Geywitz, petani di Baden-Wuerttemberg, yang mengaku harga pupuk telah melonjak hingga 50 persen sejak perang dimulai.

Ia menyebut harga komoditas pertanian global yang relatif stagnan membuatnya harus menanggung kenaikan biaya sendiri.

"Jika perang berlanjut, saya khawatir akan terjadi kelangkaan pupuk tahun depan," ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia memilih menimbun stok pupuk sebelum harga melonjak lebih tinggi.

"Asosiasi Produsen Pupuk Jerman (BVDM) juga memperingatkan bahwa ketergantungan pada pasar global dapat menjadi risiko besar bagi ketahanan pangan Eropa," demikian pernyataan BVDM.

"Tanpa produsen lokal dan pertanian yang kompetitif, ketahanan pangan di Eropa akan terancam serius," lanjutnya.

Krisis ini turut menghidupkan kembali kekhawatiran terkait daya saing industri Eropa yang dinilai kalah dibandingkan negara lain, terutama dalam hal biaya energi dan standar lingkungan.

Sejumlah pelaku industri pun mendesak Uni Eropa untuk meninjau ulang kebijakan perdagangan karbon guna meringankan beban sektor industri. Komisi Eropa menyatakan tengah mengkaji isu tersebut.

JAKARTA - Ikan sapu-sapu yang selama ini dianggap hama ternyata memiliki manfaat besar. Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN , Triyanto, mengungkapkan bahwa ikan ini bisa diolah menjadi Pupuk Organik Cair (POC).

Dalam sesi diskusi di kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Kamis (30/4/2026), Triyanto menjelaskan, proses pengolahan ikan sapu-sapu menjadi pupuk tergolong mudah sehingga bisa dilakukan di rumah melalui sistem fermentasi.

"Jadi ikan sapu-sapunya itu bisa dihaluskan, halus kasar juga boleh, halus sekali juga boleh. Nanti ditambahkan mikroorganisme," ujar Triyanto.

Ia menambahkan, pembuatan pupuk ini memerlukan bahan tambahan sebagai starter untuk perkembangan mikroba, seperti molase atau gula. Jika sulit menemukan molase, masyarakat bisa menggunakan bahan dapur lainnya.

"Dikasih molase atau gula. Kalau enggak punya molase ya gula merah, enggak ada gula merah apa susah, gula pasir," tuturnya.

Triyanto lalu memberikan rumus perbandingan bahan yang tepat. Waktu fermentasi juga menjadi kunci agar nutrisi dalam ikan terserap sempurna ke dalam cairan pupuk.

"Intinya jadi dikumpulkan bahan bakunya itu satu banding satu terus difermentasi selama kurang lebih di atas satu bulan ya," jelas dia.

Namun, ia mengingatkan agar cairan hasil fermentasi tersebut digunakan secara bijak, terutama jika bagi ikan berasal dari perairan yang tercemar.

"Nah, nanti cairan itu dijadikan pupuk, begitu," pungkasnya.

pembangunan pabrik soda ash dilatarbelakangi tingginya kebutuhan nasional yang masih bergantung pada pasokan luar negeri

Jakarta (ANTARA) - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim/PKT) meyakini pengembangan pabrik soda ash yang tengah digarap, menjadi langkah strategis dalam menekan ketergantungan impor sekaligus mempercepat hilirisasi industri berbasis amonia di dalam negeri.

VP Pengembangan Bisnis Pupuk Kaltim Astri Agustina di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa pembangunan pabrik soda ash dilatarbelakangi tingginya kebutuhan nasional yang masih bergantung pada pasokan luar negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2025 Indonesia masih mengimpor soda ash sekitar 1 juta ton per tahun.

"Untuk mengurangi ketergantungan Indonesia atas impor soda ash, mungkin bisa dilihat dari data BPS sampai tahun 2025 Indonesia masih impor soda ash dari luar negeri sekitar 1 juta ton. Dan ini juga bagian dari hilirisasi produk ammonia yang meningkatkan value added," katanya.

Ia menambahkan, proyek ini akan meningkatkan value added melalui pemanfaatan amonia hingga 105 ribu ton per tahun.

Selain itu, pabrik itu juga mendukung program dekarbonisasi perusahaan dengan menyerap emisi karbon dioksida (CO2) dari pabrik eksisting hingga 174 ribu ton per tahun untuk digunakan sebagai bahan baku produksi.

Tak hanya menghasilkan soda ash, fasilitas ini juga akan memproduksi ammonium chloride yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk nitrogen maupun aplikasi langsung sebagai pupuk.

Lebih lanjut, dari sisi bisnis, kehadiran pabrik ini diyakini mampu meningkatkan pendapatan perusahaan melalui penjualan soda ash dan ammonium chloride, sekaligus memperluas portofolio produk dan pasar baru.

Astri memaparkan kapasitas produksi pabrik soda ash dan ammonium chloride masing-masing mencapai 300 ribu ton per tahun.

Proyek ini berlokasi di kawasan industri Kaltim Industrial Estate (KIE) Bontang, Kalimantan Timur yang efektif sejak Juni 2025 dan ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2028.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proyek ini juga memberikan multiplier effect yang signifikan. Dari sisi pemerintah, proyek ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta menghemat devisa melalui substitusi impor.

Sementara dari sisi sosial, proyek ini diperkirakan menyerap tenaga kerja hingga 800 orang saat konstruksi dan sekitar 100 orang pada tahap operasional. Selain itu, proyek ini juga akan meningkatkan utilisasi garam industri hingga 350 ribu ton per tahun.

Selain proyek ini, perusahaan juga menjalankan revamping Pabrik Amonia 2 serta menyiapkan ekspansi kapasitas produksi pupuk untuk mendukung kebutuhan industri ke depan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel – Industri pupuk Indonesia kebanjiran permintaan dari beberapa negara tetangga seperti Australia, India, dan Filipina. Hal itu tak lepas dari surplus pupuk di dalam negeri dan harga pupuk yang kompetitif karena industri pupuk mendapatkan harga gas yang terjangkau.

“Pupuk kita mengalami surplus sehingga beberapa negara, seperti India, Filipina, maupun Australia meminta kepada Indonesia,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis yang diterima dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kamis (23/4/2026).

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan salah satu faktor utama yang mendorong permintaan tersebut adalah harga pupuk Indonesia yang kompetitif. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang menetapkan harga gas bagi industri pupuk di kisaran USD6 per MMBTU guna menjaga Harga Eceran Tertinggi (HET).

Namun, pemerintah baru menyetujui ekspor pupuk urea ke Australia. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui ekspor pupuk ke negara tersebut sebesar 250 ribu ton, yang disambut baik oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

“Indonesia punya resiliensi di sektor pangan, terutama karena dari segi pupuk urea juga aman,” kata Airlangga.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan sejumlah negara, seperti India, Filipina, Thailand, dan Brasil, berminat mengimpor pupuk urea dari Indonesia dengan total volume mencapai 1 juta ton. Hal ini terjadi menyusul produksi nasional sebesar 7,8 juta ton, yang melebihi kebutuhan domestik sebesar 6,3 juta ton.

Dengan pendekatan tersebut, ekspor tidak hanya memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, tetapi juga tetap menjamin ketersediaan pupuk bagi kebutuhan petani di dalam negeri.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) membuka peluang ekspor pupuk urea ke pasar global di tengah disrupsi rantai pasok dunia, dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebagai prioritas utama.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menegaskan perseroan hanya akan mengekspor ketika pasokan domestik mencukupi, sejalan dengan arahan pemerintah melalui Kementerian Pertanian.

"Ekspor hanya dilakukan jika kebutuhan dalam negeri cukup. Di tengah gejolak global, banyak orang selalu berpikir kita pasti rentan. Tapi ternyata di sektor industri pupuk kita itu kita tidak rentan, justru malah bisa mengambil posisi sebagai salah satu penyelamat ekosistem pangan regional. Karena kita bisa membantu negara-negara yang membutuhkan pupuk,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, di tengah dinamika geopolitik global, Indonesia justru berada dalam posisi strategis sebagai salah satu produsen urea terbesar dunia yang mampu berperan sebagai penyangga pasokan global. Kondisi ini membuka peluang bagi peningkatan kontribusi ekspor sekaligus memperkuat ketahanan pangan regional.

Peluang tersebut kian terbuka setelah sejumlah negara mulai menjajaki impor pupuk urea dari Indonesia. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut sedikitnya empat negara, yakni Australia, India, Filipina, dan Brasil, telah menjalin komunikasi di tengah gangguan distribusi global, termasuk akibat situasi di Selat Hormuz.

Kendati demikian, Rahmad memastikan ekspor hanya dilakukan di luar musim tanam untuk menjaga ketersediaan pupuk bagi petani dalam negeri. Selain itu, realisasi ekspor juga akan mengacu pada penugasan resmi pemerintah.

Dari sisi kapasitas, Pupuk Indonesia memiliki kemampuan produksi urea mencapai 9,4 juta ton per tahun, lebih tinggi dibandingkan kebutuhan domestik yang berkisar 6 juta hingga 7 juta ton per tahun. Kapasitas tersebut didukung oleh pasokan gas alam domestik yang terjamin.

Hingga 14 April 2026, stok pupuk tercatat sekitar 1,2 juta ton, yang terdiri dari pupuk subsidi dan nonsubsidi. Stok tersebut akan terus diperkuat dengan produksi harian yang berjalan dengan optimal.
Produksi harian juga berjalan optimal, dengan output urea sekitar 25.000 ton per hari dan NPK sekitar 15.000 ton per hari.

Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga keterjangkauan pupuk bagi petani melalui kebijakan harga. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi yang telah diturunkan 20% sejak Oktober 2025 dipastikan tetap berlaku, meskipun harga pupuk global berfluktuasi.

Indonesia memiliki potensi besar sebagai eksportir pupuk, khususnya urea, dengan kapasitas produksi mencapai 14,8 juta ton per tahun dan potensi ekspor sekitar 1,5-2 juta ton setelah kebutuhan domestik aman,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai Indonesia berpeluang mengekspor pupuk sekitar 1,5 juta ton hingga 2 juta ton ketika distribusi pupuk global terganggu akibat konflik di Timur Tengah.

Dia mengatakan, peluang tersebut ditopang kapasitas produksi pupuk nasional yang mencapai sekitar 14,8 juta ton per tahun, termasuk sekitar 9,4 juta ton pupuk urea.

“Indonesia memiliki potensi besar sebagai eksportir pupuk, khususnya urea, dengan kapasitas produksi mencapai 14,8 juta ton per tahun dan potensi ekspor sekitar 1,5-2 juta ton setelah kebutuhan domestik aman,” kata Esther saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, peluang ekspor terbuka karena Indonesia masih memiliki sisa produksi komersial setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

Ia menambahkan negara tujuan utama yang berpotensi menyerap ekspor pupuk Indonesia antara lain India, Australia, dan Filipina, selain peluang ekspor pupuk organik ke berbagai negara.

Esther menjelaskan, tingginya kapasitas produksi nasional menjadi faktor utama yang mendukung Indonesia mengambil peluang di pasar pupuk global.

“Faktor pendukung utama Indonesia sebagai eksportir pupuk, khususnya urea, adalah tingginya kapasitas produksi nasional yang melebihi kebutuhan domestik,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, Indonesia juga ditopang oleh ketersediaan bahan baku, tingginya permintaan global akibat gangguan pasokan, serta efisiensi industri pupuk yang memungkinkan sebagian produksi diekspor.

Menurut Esther, peluang tersebut berpotensi memberikan manfaat ekonomi berupa tambahan devisa sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar pupuk global.

Ia menilai ekspor pupuk juga dapat berkontribusi pada penguatan ketahanan pangan regional karena membantu memenuhi kebutuhan negara lain saat pasokan global terganggu.

Meski demikian, dia mengingatkan pemerintah tetap harus menempatkan kebutuhan domestik sebagai prioritas utama sebelum memperluas ekspor.

“Pemerintah harus tetap memprioritaskan kebutuhan domestik, sehingga ekspor dilakukan saat stok dalam negeri aman, menjaga stabilitas harga dan produksi petani,” ucapnya.

Menurut dia, pengelolaan ekspor yang tepat menjadi kunci agar peluang pasar global dapat dimanfaatkan tanpa mengganggu pasokan pupuk di dalam negeri.

Ia menambahkan, langkah tersebut penting agar ekspor pupuk tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional, tetapi juga menjaga keberlanjutan produksi pertanian nasional.

“Petani domestik tetap harus diprioritaskan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi guna menjaga produktivitas pertanian,” tutur Esther.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut Indonesia siap mengekspor sekitar 1,5 juta ton pupuk seiring terganggunya jalur distribusi global di Selat Hormuz akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah.

Gangguan tersebut terjadi karena sekitar sepertiga distribusi pupuk dunia melewati jalur tersebut sehingga banyak negara mengalami kesulitan pasokan dan mulai mencari alternatif dari Indonesia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Meningkatnya permintaan pupuk global di tengah gangguan distribusi internasional dinilai membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas ekspor, khususnya untuk komoditas urea.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebelumnya menyampaikan bahwa sejumlah negara mulai mencari pasokan pupuk dari Indonesia seiring terganggunya rantai distribusi global. Negara seperti India, Australia, dan Filipina disebut telah menunjukkan minat untuk mengimpor pupuk dari Indonesia.

“Kondisi ini membuat banyak negara di dunia kini membutuhkan pasokan urea dari Indonesia. Kita adalah salah satu produsen urea terbesar di dunia,” ujar dia lewat keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).

Gangguan distribusi tersebut turut mendorong kenaikan harga pupuk global dalam beberapa waktu terakhir, mencerminkan tekanan pada sisi pasokan di pasar internasional. Di sisi industri, produsen pupuk nasional melihat situasi global saat ini justru membuka ruang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar dan strategis.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyampaikan bahwa ketahanan pasokan pupuk nasional ditopang oleh kapasitas produksi yang kuat, dengan total mencapai 14,8 juta ton per tahun, termasuk Urea sebesar 9,4 juta ton.

Kapasitas tersebut dinilai memberikan fleksibilitas bagi Indonesia untuk merespons peluang ekspor tanpa mengganggu pasokan pupuk di dalam negeri. “Di tengah dinamika global yang menekan pasokan di banyak negara, sektor pupuk justru menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih kuat. Dari 9,4 juta ton total kapasitas produksi urea, kita bisa ekspor antara 1,5 sampai 2 juta ton tergantung dari kebutuhan dalam negeri,”jelas dia.

Konflik geopolitik dan gangguan jalur logistik global dapat mempengaruhi harga dan pasokan sulfur dunia

Jakarta (ANTARA) - Petrokimia Gresik, perusahaan solusi agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia memperkuat strategi pengamanan pasokan sulfur sebagai komoditas strategis bagi industri pupuk dan kimia nasional di tengah dinamika geopolitik di Timur Tengah.

Upaya tersebut menurut Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta mendukung kemandirian industri dalam negeri.

Sekitar 33 persen perdagangan sulfur dunia atau 20 juta ton per tahun berasal dari kawasan Teluk Persia, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, dan Indonesia masih mengimpor lebih dari 75 persen kebutuhan sulfur dari kawasan Timur Tengah.

"Konflik geopolitik dan gangguan jalur logistik global dapat mempengaruhi harga dan pasokan sulfur dunia," ujar Daconi.

Di sisi lain, kebutuhan asam sulfat nasional terus meningkat dan saat ini mencapai sekitar 19 juta ton per tahun, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pupuk dan industri hilirisasi mineral, khususnya nikel.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat permintaan sulfur dunia, sehingga sulfur menjadi komoditas strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan ketahanan industri nasional.

Saat menjadi pembicara dalam konferensi internasional Argus Fertilizer Asia Conference 2026 di Bali, Selasa (31/3) ia menjelaskan, Petrokimia Gresik bukan hanya bagian dari rantai pasok sulfur, tetapi juga bagian dari solusi bagi industri nasional.

BUMN pupuk tersebut, tambahnya, memiliki pabrik asam sulfat dengan kapasitas produksi mencapai 1,8 juta ton per tahun yang terintegrasi dengan proses produksi pupuk dan produk kimia lainnya.

"Kami memiliki fasilitas pengolahan sulfur menjadi asam sulfat yang terintegrasi dengan proses produksi pupuk dan produk kimia. Melalui fasilitas ini perusahaan juga berkontribusi pada penguatan pasokan bahan baku industri dalam negeri," jelas Daconi.

Lebih lanjut, Daconi menyampaikan bahwa dinamika geopolitik global yang mempengaruhi pasokan dan harga sulfur dunia menuntut perusahaan untuk memperkuat strategi pengamanan pasokan bahan baku melalui penguatan rantai pasok dan optimalisasi kapasitas produksi domestik.

Untuk itu, perusahaan melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain diversifikasi sumber pasokan sulfur, penguatan kontrak jangka panjang untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, serta penguatan infrastruktur penyimpanan dan distribusi bahan baku.

"Langkah ini penting untuk menjaga ketahanan industri pupuk dan kimia nasional, mengingat sulfur dan asam sulfat merupakan bahan baku utama dalam produksi pupuk fosfat dan NPK, serta digunakan dalam berbagai industri seperti pengolahan logam, pengolahan air dan industri kimia lainnya," ujarnya.

Ia menambahkan saat ini Indonesia menjadi pusat permintaan global untuk sulfur yang didorong oleh kebijakan hilirisasi mineral, ekspansi rantai pasok baterai nikel seiring pertumbuhan produksi baterai kendaraan listrik (EV), meningkatkan kebutuhan sulfur, terutama untuk proses high-pressure acid leaching (HPAL) yang menggunakan asam sulfat dalam jumlah besar, serta penerapan regulasi lingkungan yang semakin ketat yang meningkatkan kebutuhan pengolahan berbasis sulfur.

Daconi menegaskan di tengah dinamika global saat ini, fokus utama Petrokimia Gresik adalah menjaga stabilitas pasokan dan produksi agar kebutuhan pupuk nasional tetap dapat terpenuhi dengan baik sebagai bagian dari mendukung swasembada pangan nasional.

"Kami terus melakukan upaya optimal dalam menjaga keberlangsungan produksi melalui penguatan supply chain dan kapasitas domestik, sehingga kebutuhan pupuk nasional dapat tetap terpenuhi dengan baik sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Petrokimia Gresik, perusahaan solusi agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, memperkuat strategi pengamanan pasokan sulfur sebagai komoditas strategis bagi industri pupuk dan kimia nasional di tengah dinamika geopolitik di Timur Tengah. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta mendukung kemandirian industri dalam negeri.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, saat menjadi pembicara dalam konferensi internasional Argus Fertilizer Asia Conference 2026 di Bali, Selasa (31/3/2026).

“Sekitar 33 persen perdagangan sulfur dunia atau 20 juta ton per tahun berasal dari kawasan Teluk Persia, dan Indonesia masih mengimpor lebih dari 75 persen kebutuhan sulfur dari kawasan Timur Tengah. Konflik geopolitik dan gangguan jalur logistik global dapat memengaruhi harga dan pasokan sulfur dunia,” ujar Daconi.

Di sisi lain, kebutuhan asam sulfat nasional terus meningkat dan saat ini mencapai sekitar 19 juta ton per tahun, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pupuk dan industri hilirisasi mineral, khususnya nikel. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat permintaan sulfur dunia, sehingga sulfur menjadi komoditas strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan ketahanan industri nasional.

Ia menjelaskan, Petrokimia Gresik bukan hanya bagian dari rantai pasok sulfur, tetapi juga bagian dari solusi bagi industri nasional. Petrokimia Gresik sendiri memiliki pabrik asam sulfat dengan kapasitas produksi mencapai 1,8 juta ton per tahun yang terintegrasi dengan proses produksi pupuk dan produk kimia lainnya.

"Kami memiliki fasilitas pengolahan sulfur menjadi asam sulfat yang terintegrasi dengan proses produksi pupuk dan produk kimia. Melalui fasilitas ini, Petrokimia Gresik juga berkontribusi pada penguatan pasokan bahan baku industri dalam negeri," jelas Daconi.