Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung pelaksanaan rangkaian Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di SMA Negeri 5 Surabaya dan SMA Negeri 9 Surabaya, Selasa (2/6/2026).

Ia menegaskan Pemprov Jatim menjamin penuh proses rangkaian pengambilan personal identification number (PIN) SPMB 2026 berjalan secara tertib lewat kebijakan pengaturan jadwal layanan yang fleksibel, penambahan operator di masing-masing sekolah, hingga rentang waktu pelayanan lebih panjang untuk memudahkan para calon peserta didik.

Menurut Khofifah, proses verifikasi hingga pengambilan PIN masih berlangsung tertib di sejumlah sekolah yang menjadi benchmark pemerintah provinsi. Situasi lengang masih tampak meski jumlah pengajuan PIN diperkirakan meningkat seiring dengan terbitnya surat keterangan lulus (SKL) dari sekolah asal.

"Kita bisa melihat bahwa ruangan tempat verifikasi cukup longgar. Antreannya cukup teratur dan kapasitasnya juga dibatasi, sehingga tidak ada antrean yang tahun lalu, saya mendengar ada yang subuh sudah mulai datang ke sekolah yang diharapkan," ungkap Khofifah, Selasa (2/6/2026).

Khofifah menyebut penambahan operator layanan verifikasi dan pengambilan PIN dilakukan pihaknya untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap para calon peserta didik di wilayah setempat.

"Rata-rata ada 10 operator, sehingga memungkinkan akan memberikan layanan lebih banyak calon-calon siswa, dan ini juga bisa dilihat di semua kabupaten/kota se-Jawa Timur. Artinya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berikhtiar untuk meningkatkan layanan kepada calon-calon siswa yang mendaftar di SMA-SMA yang mereka tuju," ucapnya.

Hingga saat ini, dari 1.495.200 PIN yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tercatat 145.107 kuota telah terisi dan 114.070 calon murid yang telah tertangani. Namun, Khofifah juga mengingatkan bahwa daya tampung dari segenap SMAN dan SMKN di Provinsi Jawa Timur terbatas, di mana hanya mencapai 39,3% dari total lulusan SMP dan sederajat.

“Sebanyak-banyaknya mereka berharap bisa masuk sekolah yang diinginkan, tetapi kapasitas SMA-SMKN itu kira-kira hanya 39,3%. Jadi, selalu ada ruang di mana mereka harus menentukan ke sekolah-sekolah swasta,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Khofifah mengapresiasi peningkatan partisipasi sekolah swasta dalam menyediakan beasiswa bagi calon siswa. Pada 2026, tercatat 2.106 SMA dan SMK swasta yang menyediakan program beasiswa, meningkat dibandingkan 1.757 sekolah pada tahun sebelumnya. Selain itu, jumlah calon siswa penerima manfaat beasiswa itu juga naik, dari 72.989 siswa pada 2025 menjadi 79.086 siswa pada tahun ini.

“Jumlahnya sangat signifikan untuk mengurangi beban masyarakat. Saya ingin menyampaikan terima kasih bahwa SMA-SMK swasta memberikan ruang beasiswa kepada anak-anak di Jawa Timur,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai menjelaskan proses pengambilan PIN berlangsung hingga 9 Juni 2026, sedangkan proses verifikasi data berakhir pada 10 Juni 2026.

Ia menyebut bahwa antrean pengambilan PIN di masing-masing sekolah lebih lancar dan tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Sebabnya, tutur Aries, setiap sekolah diberikan kuota layanan harian sebanyak 200 calon murid hingga pelayanan yang tetap berjalan pada akhir pekan serta hari libur.

"Tahun ini, alhamdulillah lebih lancar dan banyak longgarnya. Kita sudah berikan kuota setiap hari itu 200 di setiap sekolah, dan Sabtu-Minggu bahkan hari libur pun kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat karena kita tidak ingin lagi bahwa masyarakat merasa bahwa mereka punya waktu cukup singkat untuk mengambil PIN," paparnya.

Ia menekankan bahwa pengambilan PIN menjadi satu langkah krusial bagi segenap calon murid dalam mengikuti seleksi dalam SPMB, baik melalui jalur domisili, afirmasi, mutasi, hingga jalur-jalur lainnya yang tersedia.

Hingga saat ini, terdapat kurang lebih 91 ribu calon murid yang telah melakukan pengambilan PIN dari total kuota layanan sekitar 1,4 juta orang. Aries menyebut pengambilan PIN dapat dilakukan secara daring, sementara verifikasi dilakukan di sekolah tujuan guna mencocokkan berbagai dokumen persyaratan yang telah diunggah sebelumnya.

"Jadi, cukup banyak sebenarnya waktu dan juga fasilitas yang diberikan. Tinggal masyarakat bisa mengakses. PIN ini tidak harus langsung, bisa juga lewat online. Nanti verifikasinya, baru mereka bisa datang ke sekolah untuk mencukupi melengkapi datanya. Apakah sudah sesuai atau belum," ucapnya.

Lebih lanjut, Aries mengungkapkan bahwa pihaknya belum menemui kendala yang berarti di lapangan. Pihaknya juga telah memberi kelonggaran bagi calon murid yang belum menerima Surat Keterangan Lulus (SKL) untuk dapat menggunakan surat keterangan kelas IX sebagai dokumen sementara untuk mengambil PIN.

"Kendala lapangan belum ada karena yang ada itu karena SMP/sederajat baru hari ini terakhir mereka kelulusan. Jadi, rata-rata mereka itu belum punya SKL, tapi tidak perlu khawatir surat keterangan mereka di kelas IX pun bisa menjadi bagian dari proses untuk pengambilan PIN. Jadi, sangat mudah. Jadi, tidak perlu menunggu SKL-nya," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin keberadaan dan nasib dari sebanyak 2.295 guru honorer yang bekerja di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai meminta kepada segenap guru honorer SMA/SMK di Jatim untuk tidak panik dalam menyikapi Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) 7/2026 mengenai penataan terhadap tenaga pengajar yang berstatus non-ASN.

Dia mengeklaim tujuan SE tersebut diterbitkan adalah untuk memberikan penegasan hukum bagi masing-masing daerah terkait pembayaran gaji para tenaga honorer.

Selain itu, Aries menjelaskan SE tersebut menegaskan bahwa guru honorer masih berstatus legal untuk menerima honor dan tunjangan dari pemerintah daerah.

"Kalau tidak ada surat edaran itu, banyak daerah yang ragu-ragu untuk memberikan honor kepada guru-gurunya. Jadi, sebenarnya ini mengakomodasi agar pemerintah daerah memberikan perhatian kepada mereka," ucap Aries, Kamis (21/5/2026).

Lebih lanjut, dirinya mengimbau masyarakat untuk tidak salah paham mengenai aturan penghapusan status honorer yang disebut berlaku per 31 Desember 2026 itu.

Aries menyebut aturan tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk memecat guru honorer secara massal, melainkan menjadi tenggat waktu terakhir dalam kebijakan penataan ulang status kepegawaian.

Selain itu, Aries juga menegaskan bahwa Pemprov Jatim berkomitmen penuh untuk menjamin posisi dan kedudukan dari ribuan guru honorer SMA/SMK negeri agar dapat melaksanakan tugas pengajaran dengan tenang.

"Atas komitmen Ibu Gubernur, disampaikan bahwa tidak perlu khawatir. Tetap mengajar, tetap mengabdikan diri. Pemprov akan tetap memfasilitasi mereka berada di lingkungan sekolah," jelasnya.

Walau menjamin nasib guru honorer, Aries menyatakan bahwa pihaknya melarang seluruh kepala sekolah yang satuan pendidikannya berada di bawah otoritas pemerintah provinsi untuk membuka perekrutan guru honorer secara mandiri.

Hal tersebut dilakukan untuk menyukseskan program penataan pegawai yang telah dicanangkan oleh kementerian.

"Iya, itu batas akhir sudah. Jadi, tidak boleh ada lagi perekrutan [guru honorer oleh sekolah], sambil menunggu perekrutan yang terstruktur dari pemerintah pusat," jelasnya.

Selain itu, Pemprov Jawa Timur juga memasang target prioritas bagi ribuan tenaga guru honorer existing untuk dapat naik pangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik lewat jalur penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), secara berjenjang.

"Kita berharap nanti mereka naik kelas. Apakah nanti ikut tes CPNS yang mengakomodasi mereka, atau masuk tes PPPK secara bertahap. Nggak mungkin selamanya mereka menjadi guru honorer karena mereka sangat membantu kita dalam proses pendidikan di sekolah-sekolah," tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Provinsi Jawa Timur berhasil mencatatkan dominasi prestasi nasional dengan meraih 45.839 medali sebagaimana terdata dalam Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT) Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) per 12 Mei 2026.

Raihan prestasi tersebut berasal dari berbagai ajang kompetisi yang diikuti pelajar dari seluruh jenjang pendidikan, mulai SD, SMP, SMA, SMK hingga pendidikan khusus (Diksus). Raihan ini berasal dari berbagai bidang keilmuan, mulai dari seni dan budaya, riset dan inovasi, hingga olahraga.

Jawa Timur pun unggul atas Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan 45.338 medali atau selisih 501 medali. Sementara itu, Jawa Barat berada di posisi ketiga dengan 32.160 medali, disusul DKI Jakarta 22.454 medali, dan Sumatera Utara 22.091 medali.

Atas capaian tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, hal tersebut menjadi bukti nyata kualitas unggul pendidikan Jatim serta ekosistem pendidikan yang tumbuh sehat, kolaboratif, kompetitif, dan berkarakter.

Karena itu, secara khusus, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pelajar, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang telah berkontribusi dalam membangun budaya prestasi di Jawa Timur.

“Terima kasih kepada seluruh guru, kepala sekolah, orang tua, dan para pelajar Jawa Timur yang terus menjaga semangat berprestasi. Capaian ini menunjukkan bahwa ekosistem pendidikan di Jawa Timur tumbuh sehat, kolaboratif, dan mampu melahirkan generasi yang kompetitif serta berkarakter,” ujar Khofifah, Rabu (13/5).

Gubernur Khofifah menilai, salah satu capaian yang patut mendapat perhatian adalah meningkatnya prestasi di bidang riset dan inovasi. Menurutnya, bidang ini berkembang melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti Karya Ilmiah Remaja (KIR) yang memberikan ruang bagi murid untuk berpikir kritis, kreatif, dan solutif.

“Melalui KIR, anak-anak kita dilatih untuk bertukar ide, melahirkan inovasi, serta mencari solusi atas berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Ini menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi unggul yang adaptif terhadap tantangan masa depan,” imbuhnya.

Untuk menjaga keberlanjutan budaya prestasi tersebut, Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan secara rutin menyelenggarakan berbagai Ajang Talenta bagi murid SMA, SMK, dan SLB setiap tahun. Ajang ini menjadi sarana seleksi sekaligus pembinaan untuk menjaring potensi terbaik pelajar Jawa Timur agar mampu bersaing di tingkat nasional.

“Jangan pernah takut mencoba dan berkompetisi. Prestasi bukan hanya milik mereka yang sudah terbiasa menjadi juara, tetapi milik semua pelajar yang mau belajar, berkembang, dan bekerja keras. Teruslah berani bermimpi dan tunjukkan karya terbaik untuk Jawa Timur dan Indonesia,” tegas Khofifah.

Ia berharap capaian tersebut semakin memperkuat posisi Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional sekaligus mendorong peningkatan layanan pendidikan yang semakin inklusif, berkualitas, dan berdaya saing global.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh elemen pendidikan serta sistem pembinaan yang berjalan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Menurutnya, kontribusi besar juga datang dari jenjang SD dan SMP yang menjadi fondasi penting dalam membangun prestasi di tingkat yang lebih tinggi.

“Jawa Timur bisa menjadi juara umum karena dilakukan pembinaan dan pelatihan secara berjenjang, termasuk melalui training center. Ini memberikan dampak signifikan terhadap capaian prestasi Jawa Timur di tingkat nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2025 Jawa Timur berhasil meraih empat juara umum ajang nasional yang diselenggarakan Puspresnas Kemendikdasmen, yaitu O2SN, FLS3N, OPSI, dan LKS Dikmen. Sementara pada ajang OSN dan FIKSI, Jawa Timur menempati posisi kedua nasional.

“Kami terus merangkul kabupaten/kota untuk bersama-sama menyiapkan murid terbaik agar dapat berkompetisi di tingkat nasional, sekaligus memperbesar peluang meraih medali,” tegasnya.

Selain penguatan pembinaan prestasi, Pemprov Jawa Timur juga terus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, aman, nyaman, dan suportif agar proses pembelajaran berlangsung optimal.

“Jika berbicara mutu pendidikan, tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga lingkungan belajar yang bersih dan nyaman. Dengan lingkungan yang baik, murid akan lebih fokus dalam belajar dan mengembangkan potensi diri,” ujar Aries.

Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh pelajar Jawa Timur untuk terus berkembang, meningkatkan kompetensi, serta mempersiapkan diri menghadapi jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun dunia kerja.

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI TB Ace Hasan Syadzily memuji keberhasilan Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), pendidikan, hingga ketahanan pangan nasional. Jatim bahkan dinilai menjadi role model penguatan SDM dan ketahanan pangan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lemhanas TB Ace Hasan Syadzily saat menghadiri Lemhannas Goes to Campus di Universitas KH Abdul Chalim, Ponpes Amanatul Umah Pacet, Mojokerto, Selasa (12/5).

Merespons apresiasi tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa capaian pembangunan di Jatim merupakan buah sinergi dan kolaborasi lintas sektor.

"Kuncinya adalah sinergi. Tidak mungkin kita sukses sendirian. Kerja sama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, dunia usaha, perguruan tinggi dan pesantren menjadi kekuatan penting pembangunan Jatim," ujarnya.

Khofifah juga memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim pada Triwulan I/2026 mencapai 5,96% secara year on year (yoy), tertinggi di Pulau Jawa sekaligus melampaui capaian nasional.

"Saya ingin menyampaikan bahwa di triwulan I/2026 yoy, pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa adalah Jatim. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Betul kami membangun sinergi, membangun kolaborasi, tapi doa panjenengan semua menjadi penguatan bagi capaian kita dan mudah-mudahan berseiring dengan ridho Allah," terangnya.

Menurut Khofifah, pertumbuhan ekonomi Jatim ditopang oleh sejumlah sektor utama, antara lain industri pengolahan sebesar 31,45%, perdagangan 18,77%, pertanian 10,51%, serta 14 sektor lainnya sebesar 39,27%.

Selain itu, sektor ketenagakerjaan juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pertanian tercatat menyerap sekitar 7,38 juta orang, sektor perdagangan 4,69 juta orang, sektor industri 3,36 juta orang, dan sektor lainnya mencapai 8,42 juta orang.

Di bidang pendidikan, Data Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 yang dirilis Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), sebanyak 29.046 siswa asal Jatim diterima di perguruan tinggi negeri dari total 108.122 pendaftar, sekaligus menjadi capaian tertinggi secara nasional.

Untuk memperkuat kualitas SDM, Pemprov Jatim terus menjalankan berbagai program strategis di bidang pendidikan, di antaranya revitalisasi SMK, sekolah double track, sekolah boarding, bantuan pendidikan bagi siswa keluarga prasejahtera, hingga program beasiswa.

Sebanyak 6.575.603 siswa tercatat menerima Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Tak hanya itu, bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta menjangkau 5.347.905 siswa serta 284.900 guru dan ustadz.

Di sektor beasiswa, Pemprov Jatim juga menjalankan berbagai program seperti Beasiswa Santri Unggul, Beasiswa S1 Ma’had Aly, beasiswa guru madin, beasiswa STEM, hingga kerja sama pendidikan luar negeri dengan sejumlah perguruan tinggi internasional seperti Al-Azhar University, King's College London, dan Western Sydney University.

Khofifah juga menegaskan posisi strategis Jatim sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kalau Pak Presiden Prabowo mencanangkan ketahanan pangan, maka lumbung pangannya ada di Jatim. Bahkan sekarang kita bergerak menuju kedaulatan pangan berkelanjutan,” tegasnya.

Berdasarkan data tahun 2025, Jatim tercatat menjadi produsen padi dan beras tertinggi nasional. Produksi padi Jatim mencapai 10,43 juta ton, meningkat dari 9,23 juta ton dari tahun 2024.

Produksi beras Jatim tahun 2025 mencapai 6,03 juta ton, meningkat 12,6% dari tahun 2024 sebesar 5,35 juta ton. Selain itu, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kanwil Bulog Jatim tercatat tertinggi secara nasional dengan jumlah mencapai 822.854 ton.

Keunggulan Jatim juga merambah sektor peternakan, diantaranya:

• Daging Sapi: Peringkat 1 nasional (127.230 ton), berkontribusi 20% terhadap produksi nasional.
• Susu Sapi Perah: Peringkat 1 nasional (475.394 ton), menguasai 58% produksi nasional.
• Daging ayam ras pedaging : Peringkat 3 nasional (543.158 ton), berkontribusi 13% produksi nasional.
• Telur Ayam: Peringkat 1 nasional (2,02 juta ton), berkontribusi 32% terhadap produksi nasional.

“Banyak negara mengalami krisis pangan. Alhamdulillah Indonesia tetap kuat dan Jatim menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” pungkas Khofifah.

Ace Hasan menilai pembangunan SDM menjadi faktor kunci yang akan menentukan kualitas dan daya saing Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, ia menyebut langkah strategis Pemerintah Provinsi Jatim dalam memperkuat pendidikan dan pengembangan generasi muda sudah berada pada jalur yang tepat.

“Dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, peran strategis Jatim sebagai lumbung pangan nasional menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional di tengah ancaman krisis pangan global,” ungkapnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa TimurKhofifah Indar Parawansa meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik Prasejahtera Tahun 2025 untuk jenjang SMA/SMK/SLB. Program ini mengalokasikan total anggaran sebesar Rp48,077 miliar yang ditujukan untuk investasi jangka panjang pada Sumber Daya Manusia (SDM) di Jatim.

Peluncuran program yang berlangsung di Surabaya pada Rabu (10/12/2025) malam tersebut dihadiri Direktur SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Paudah dan Dirut Bank Jatim Winardi Legowo.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa bantuan biaya pendidikan ini bukan sekadar transfer dana, tetapi merupakan investasi untuk masa depan generasi Jatim. Program ini ditargetkan mampu menekan angka putus sekolah dan memastikan pemenuhan pendidikan wajib 12 tahun secara lebih merata.

"Sapaan dari Pemprov tolong digunakan sebaik-baiknya karena uang ini uang amanah supaya anak-anak tidak putus sekolah," ujarnya di Surabaya, Kamis (11/12/2025).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Aries Agung Paewai, memaparkan bahwa total sasaran penerima bantuan tahun 2025 adalah sebanyak 48.077 peserta didik dari keluarga kurang mampu (desil 1 dan 2). Masing-masing peserta didik akan menerima bantuan sebesar Rp1.000.000.

Dana tersebut akan disalurkan melalui transfer ke virtual account masing-masing siswa, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti seragam, buku, alat tulis, paket data, serta biaya transportasi.

"Program ini wujud hadirnya pemerintah Provinsi Jatim untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang baik," tegas Aries.

Selanjutnya, Khofifah menjelaskan, peningkatan mutu pendidikan berkorelasi positif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"IPM Jawa Timur tahun 2025 tercatat di angka 76,13 (kategori tinggi), meningkat 1,04% dari tahun sebelumnya. Capaian ini menempatkan IPM Jatim di atas rata-rata nasional (75,90). Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Jatim juga berada di angka 8,39 tahun pada 2025," jelasnya.

Namun, Khofifah menambahkan untuk memastikan angka RLS dan Harapan Lama Sekolah (HLS) terus meningkat, harus fokus pada tantangan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Jawa Timur.

Di tempat yang sama, Direktur SUPD IV Kemendagri RI, Paudah, mengapresiasi komitmen Jatim yang dinilai sebagai satu-satunya provinsi yang telah menyelesaikan dokumen rencana penanganan anak tidak sekolah.

Khofifah juga mengajak seluruh elemen untuk bersinergi agar program bantuan ini berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

"Terdapat aturan tegas bahwa bantuan akan dibatalkan apabila peserta didik meninggal dunia, putus sekolah, terlibat kriminal, atau menikah di usia dini," tuturnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Usai dana Transfer Ke Daerah (TKD) dipangkas sebesar Rp2,8 triliun pada Tahun Anggaran (TA) 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) pun mengusulkan pembiayaan terhadap sejumlah program pembangunan senilai Rp10 triliun kepada pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim, Adhy Karyono menjelaskan, alasan di balik pengajuan pembiayaan program prioritas kepada pemerintah pusat tersebut dilakukan oleh Pemprov Jatim karena keterbatasan fiskal akibat kebijakan pemotongan TKD pada tahun depan.

"Usulan ini menindaklanjuti permintaan Kemendagri dan Provinsi Jawa Timur menyampaikan beberapa usulan yang menjadi prioritas di tahun 2026, tetapi tidak mampu dibiayai melalui APBD karena keterbatasan fiskal daerah dampak pengalihan dana transfer daerah, di mana Jawa Timur ada pengurangan (TKD) senilai Rp2,8 triliun," ucap Adhy dikutip Jumat (7/11/2025).

Dirinya menjelaskan, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan daftar usulan program atau kegiatan Pemerintah Daerah TA 2026, yang kemudian ditujukan kepada kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.

Adhy menerangkan, pihaknya pun mengajukan beberapa usulan program strategis lintas kementerian senilai Rp10,047 triliun.

Usulan tersebut meliputi program pada sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kebencanaan, dan penguatan kapasitas aparatur daerah hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2025 serta Program Strategis Nasional di Perpres Nomor 80 Tahun 2019 yang belum terealisasi.

"Usulan tersebut juga masuk dalam kategori program prioritas daerah yang sudah direncanakan, dan akan dibiayai melalui dana TKD, tetapi akibat adanya pengalihan maka tidak dapat teralokasikan," jelas Adhy.

Dari total usulan program senilai Rp10 triliun, Adhy menjelaskan bahwa sektor infrastruktur memiliki porsi pengajuan terbesar melalui Kementerian PUPR senilai Rp 6,986 triliun.

Dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, penyelesaian jalan Pansela, pengendalian banjir, pengelolaan sampah serta penyediaan air bersih.

Selanjutnya, usulan untuk Kementerian Kesehatan sebesar Rp426,37 miliar yang meliputi pembangunan rumah sakit, layanan kesehatan bergerak, rumah sakit terapung, dan dukungan bahan medis habis pakai.

Lalu, usulan sektor pendidikan sebesar Rp720,6 miliar, yang diperuntukkan untuk perbaikan ruang kelas yang rusak, perbaikan ruang laboratorium, toilet, peningkatan kualitas pendidikan menengah, serta program kejar paket bagi anak tidak sekolah.

Lalu, usulan pada Kementerian Perhubungan senilai Rp861,1 miliar, yang dipergunakan untuk pembangunan dermaga di Kabupaten Situbondo dan kepulauan di Kabupaten Sumenep.

Usulan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp216,7 miliar, yang digunakan untuk pengembangan destinasi wisata sejarah, budaya dan religi, termasuk revitalisasi kawasan Telaga Sarangan dan Situs Trowulan.

Kemudian, usulan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp125,18 miliar untuk rehabilitasi mangrove dan pembangunan hutan rakyat.

Usulan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp151,63 miliar untuk pengembangan industri garam dan pelabuhan perikanan di 4 kabupaten.

Usulan pada Kementerian Dalam Negeri senilai Rp24,73 miliar yang digunakan untuk peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan dan uji kompetensi.

Selanjutnya pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana senilai Rp 31,5 miliar untuk penguatan kesiapsiagaan bencana, meliputi sarana prasarana penanganan bencana, pengadaan kendaraan operasional, logistik, dan penguatan kapasitas SAR.

Kemudian usulan pada Kementerian Perdagangan senilai Rp21,83 miliar untuk revitalisasi pasar rakyat.

Usulan pada Kementerian Pertanian senilai Rp13,4 miliar untuk pembiayaan program swasembada pangan, pengembangan pangan lokal, dan pembibitan.

Lalu, usulan pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp425 miliar untuk penyediaan perumahan yang terintegrasi dengan sarana umum.

Usulan terakhir pada Kementerian Sosial sebesar Rp43 miliar untuk memperluas penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya menekan angka tengkes atau stunting.

Pemprov Jatim pun berharap, seluruh usulan program yang telah diajukan tersebut dapat dibiayai melalui skema APBN, kementerian, dan lembaga terkait.

"Dana transfer untuk Pemprov Jatim di tahun 2026 akan dicairkan senilai Rp8,8 triliun atau berkurang 24,21%, bila dibanding tahun 2025, yakni senilai Rp11,4 triliun. Sedangkan total pengurangan dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur senilai Rp17,5 triliun," pungkasnya.