Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah pejabat negara di Hambalang, Jawa Barat, untuk membahas pengelolaan keuangan dan pengawasan transaksi. Prabowo juga menginstruksikan agar penggunaan anggaran tepat sasaran.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai bagian dari agenda rutin bulanan bersama PPATK. Fokus utama pembahasan meliputi evaluasi transaksi keuangan serta penguatan pengawasan aliran dana guna mendukung transparansi pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, kata Teddy, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan dieksekusi tepat waktu,” tulis Teddy dalam akun instagramnya, dikutip Minggu (3/5/2026).

Dia juga menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi.

“Ini adalah komitmen kita untuk memastikan pemerintahan yang transparan dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto juga menggelar rapat terbatas (ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih guna membahas sejumlah isu strategis nasional dengan penekanan pada arah kebijakan pemerintah ke depan.

Salah satu isu yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah masukan dari kalangan pekerja. Pemerintah disebut memberikan perhatian terhadap aspirasi serikat buruh dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari upaya merumuskan kebijakan yang lebih inklusif.

Di samping itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian, terutama terkait optimalisasi peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah. Pemerintah menilai kampus memiliki potensi besar untuk terlibat langsung melalui pemanfaatan kapasitas keilmuan yang dimiliki.

“Terkait pendidikan meliputi pemanfaatan peran perguruan tinggi di Tanah Air untuk turut serta langsung membangun daerahnya terutama melalui pemanfaatan fakultas teknik di perguruan tinggi tersebut,” ujar Teddy.

Upaya ini diharapkan mampu memperkuat keterkaitan antara dunia akademik dan kebutuhan riil pembangunan di daerah. Pemerintah menilai kolaborasi tersebut penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat luas.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mempermudah masyarakat yang berhak membeli BBM subsidi dan kompensasi di Kuningan, Jawa Barat (Jabar), melalui pemanfaatan surat rekomendasi.

Anggota Komite BPH Migas Baskara Agung Wibawa dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan melalui surat rekomendasi, pihaknya mendorong penyaluran yang lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus mempermudah layanan di berbagai wilayah Indonesia.

"Edukasi surat rekomendasi turut membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah terkait pendistribusian BBM," kata saat menghadiri bimbingan teknis (bimtek) bertajuk "Pelayanan BBM Subsidi Menggunakan Surat Rekomendasi" di Kuningan, Jawa Barat, Senin (27/4).

Baskara menambahkan pemerintah terus menjaga akses BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak, salah satunya melalui Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025, yang mengatur penerbitan surat rekomendasi secara daring melalui aplikasi XStar.

Pemanfaatan teknologi informasi memudahkan konsumen pengguna seperti petani, nelayan, UMKM, serta pelayanan umum membeli BBM subsidi dan kompensasi sesuai kuota yang telah diatur dalam regulasi.

"Namun, tidak hanya sampai di ketersediaan, tantangan selanjutnya adalah ketepatan sasaran penyaluran BBM subsidi. Sekarang kita mengenal sistem digital penerbitan surat rekomendasi yang dapat dilakukan secara online menggunakan aplikasi XStar," ujar dia.

Menurut Baskara, sistem digital tersebut membuat proses pengajuan data menjadi lebih cepat. Di samping itu, pengawasan distribusi BBM subsidi juga semakin transparan dan kuat.

"Semua tercatat, semua bisa dipantau. Ini adalah langkah nyata agar subsidi dapat sampai ke masyarakat yang berhak. Jangan sampai subsidi BBM bagi rakyat yang berhak, justru dinikmati yang tidak berhak," katanya menegaskan.

Baskara berharap implementasi surat rekomendasi di lapangan semakin efektif, sehingga distribusi BBM subsidi dan kompensasi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

"Kita berharap surat ini bisa berjalan dengan efektif, sehingga BBM subsidi dan kompensasi yang disalurkan kepada masyarakat semakin tepat sasaran," katanya.

Salah satu peserta bimtek, Indah menilai surat rekomendasi telah menyederhanakan masyarakat pengguna mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi, terutama bagi yang kesulitan membawa alat kerjanya ke SPBU.

"Surat ini mempermudah kami, nelayan maupun petani, yang memang kendaraannya (alat bekerja) itu tidak bisa operasional (dibawa) ke SPBU secara langsung," kata warga Kuningan itu.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR Rokhmat Ardiyan mengapresiasi langkah BPH Migas dalam menjaga penyaluran subsidi energi agar tidak salah sasaran.

"Dengan terus mempertahankan supaya subsidi (BBM) ini tepat sasaran, menjadi bagian dari kepedulian pemerintah, sehingga masyarakat bisa menikmati BBM subsidi," jelasnya.

Kegiatan bimtek ini juga dihadiri Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan Toni Kusumanto, Sales Area Manager Retail Cirebon Pertamina Patra Niaga Rifki Karfa Nasution, dan Sales Branch Manager Cirebon I Fuel Pertamina Patra Niaga Novan Reza Pahlevi.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026, meski saat ini masih tersisa 2,2 juta penduduk dalam kategori tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar mengatakan angka kemiskinan ekstrem telah turun signifikan dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0,78% pada September 2025.

Penurunan tersebut setara dengan sekitar 1,36 juta penduduk yang berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem.

“Artinya, sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem telah naik kelas,” ujarnya dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Meski mencatat kemajuan, pemerintah kini dihadapkan pada target yang lebih agresif untuk menuntaskan sisa kemiskinan ekstrem dalam waktu singkat.

Muhaimin menegaskan pemerintah akan melakukan penyelarasan ulang program lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat penanggulangan.

Langkah tersebut mencakup sinkronisasi program, penajaman lokasi intervensi, serta pemilihan program yang dinilai paling efektif.

Selain itu, perubahan arah kebijakan anggaran menjadi salah satu instrumen utama dalam mendorong percepatan. Pemerintah mengarahkan belanja negara agar lebih berdampak langsung kepada masyarakat, baik dalam bentuk bantuan, penciptaan lapangan kerja, maupun peningkatan pendapatan.

Total anggaran penanggulangan kemiskinan mencapai Rp503,2 triliun dari APBN dan diperkuat Rp129 triliun dari APBD.

Dari sisi perlindungan sosial, bantuan telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau 93,6% dari target, dengan lebih dari separuh menerima lebih dari satu program intervensi.

Di sektor ekonomi, sekitar dua juta debitur baru UMKM telah memperoleh akses pembiayaan, sementara lebih dari dua juta orang terlibat dalam program padat karya.

Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis juga telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat, sementara sektor pendidikan menyentuh 61,9 juta penduduk.

Pemerintah juga mencatat perbaikan indikator pendukung, seperti Nilai Tukar Petani yang mencapai 125,35 pada 2025 serta perluasan layanan dasar di berbagai daerah.

Meski demikian, target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026 dinilai menuntut konsistensi dan efektivitas implementasi di lapangan.

“Kita akan terus bekerja keras untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026, dan menurunkan angka kemiskinan hingga maksimal 5% pada 2029,” tegasnya.

Jakarta: Upaya memastikan subsidi BBM benar-benar tepat sasaran terus diperkuat. Kali ini, PT Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah menggandeng Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melalui kerja sama strategis berbasis integrasi data kendaraan.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada Rabu, 22 April 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem distribusi energi subsidi, khususnya untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari sinergi dalam pemanfaatan data kendaraan bermotor sebagai basis pengaturan dan pengendalian distribusi BBM subsidi, khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, kerja sama lintas sektor ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola subsidi energi.

“Kolaborasi BPH Migas, Korlantas Polri, dan PT Pertamina Patra Niaga dalam pemanfaatan data kendaraan ini merupakan upaya nyata untuk mewujudkan penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran,” ujarnya Wahyudi dikutip dari siaran pers, Kamis, 23 April 2026.

Wahyudi menegaskan integrasi data ini memperkuat peran BPH Migas dalam pengaturan dan pengawasan distribusi BBM, sekaligus mendukung pengendalian konsumsi melalui sistem digital terintegrasi berbasis data kendaraan.

“Integrasi data satu pintu yang dikelola Korlantas Polri dan dimanfaatkan bersama ini menjadi fondasi penting dalam mendukung subsidi tepat sasaran, sekaligus meningkatkan transparansi, efisiensi layanan publik, dan pengawasan penyaluran BBM subsidi secara menyeluruh,” tambahnya.

Sinergi antara BPH Migas, Korlantas Polri, PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat volume, serta dapat dikontrol bersama melalui sistem yang terintegrasi.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryo Nugroho menyatakan dukungan penuh terhadap integrasi data ini, sekaligus menjadi perpanjangan dan penyempurnaan kerja sama yang telah berjalan.

Ia berharap penyaluran BBM subsidi semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin dan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga amanah subsidi energi bagi masyarakat.

“Subsidi bahan bakar minyak merupakan amanah negara yang harus dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus memastikan bahwa penyaluran subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Mars Ega.

Mars Ega menambahkan, diharapkan kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan melalui pengembangan sistem yang lebih adaptif, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi sekaligus meminimalkan ketergantungan pada proses manual.

“Kami meyakini bahwa sinergi yang kuat antara Pertamina Patra Niaga, BPH Migas dan Korlantas Polri merupakan kunci dalam mewujudkan subsidi energi yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan,” sebut Mars Ega.

(ANN)

Jakarta: Upaya memastikan subsidi BBM benar-benar tepat sasaran terus diperkuat. Kali ini, PT Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah menggandeng Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melalui kerja sama strategis berbasis integrasi data kendaraan.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada Rabu, 22 April 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem distribusi energi subsidi, khususnya untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari sinergi dalam pemanfaatan data kendaraan bermotor sebagai basis pengaturan dan pengendalian distribusi BBM subsidi, khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, kerja sama lintas sektor ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola subsidi energi.

“Kolaborasi BPH Migas, Korlantas Polri, dan PT Pertamina Patra Niaga dalam pemanfaatan data kendaraan ini merupakan upaya nyata untuk mewujudkan penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran,” ujarnya Wahyudi dikutip dari siaran pers, Kamis, 23 April 2026.

Wahyudi menegaskan integrasi data ini memperkuat peran BPH Migas dalam pengaturan dan pengawasan distribusi BBM, sekaligus mendukung pengendalian konsumsi melalui sistem digital terintegrasi berbasis data kendaraan.

“Integrasi data satu pintu yang dikelola Korlantas Polri dan dimanfaatkan bersama ini menjadi fondasi penting dalam mendukung subsidi tepat sasaran, sekaligus meningkatkan transparansi, efisiensi layanan publik, dan pengawasan penyaluran BBM subsidi secara menyeluruh,” tambahnya.

Sinergi antara BPH Migas, Korlantas Polri, PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat volume, serta dapat dikontrol bersama melalui sistem yang terintegrasi.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryo Nugroho menyatakan dukungan penuh terhadap integrasi data ini, sekaligus menjadi perpanjangan dan penyempurnaan kerja sama yang telah berjalan.

Ia berharap penyaluran BBM subsidi semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin dan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga amanah subsidi energi bagi masyarakat.

“Subsidi bahan bakar minyak merupakan amanah negara yang harus dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus memastikan bahwa penyaluran subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Mars Ega.

Mars Ega menambahkan, diharapkan kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan melalui pengembangan sistem yang lebih adaptif, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi sekaligus meminimalkan ketergantungan pada proses manual.

“Kami meyakini bahwa sinergi yang kuat antara Pertamina Patra Niaga, BPH Migas dan Korlantas Polri merupakan kunci dalam mewujudkan subsidi energi yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan,” sebut Mars Ega.

(ANN)

Bisnis.com, SURABAYA — Pertamina Patra Niaga memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, salah satunya LPG, sehingga untuk menormalisasi pasar maka dilakukan operasi berupa tambahan pasokan LPG 3 Kg di Kab. Jember.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan dalam proses distribusi, Pertamina masif melakukan pemantauan di lapangan sebagai upaya memastikan stok mencukupi dan LPG digunakan sesuai peruntukannya.

"Sepanjang April 2026, isu pasokan dan distribusi LPG 3 kg cukup ramai di kalangan masyarakat Kabupaten Jember dan sekitarnya," katanya dalam keterangan resminya, Rabu (22/4/2026).

Menyikapi hal ini, kata dia, Pertamina Patra Niaga masif melaksanakan pengecekan lapangan mulai dari stok, isu distribusi, hingga mitigasi lanjutan.

Menurutnya, stok di Kabupaten Jember dipastikan aman dan mencukupi. "Pengecekan telah dilakukan dan kami pastikan penyaluran berjalan normal dan lancar dari level SPPBE hingga pangkalan,” ucapnya.

Sebagai mitigasi, ujar dia, Pertamina telah melaksanakan penyaluran tambahan sepanjang bulan April 2026, mulai dari momen pasca-Idulfitri, libur panjang perayaan Paskah, hingga pada hari-hari tertentu menyesuaikan kondisi di lapangan dan puncaknya dilaksanakan operasi pasar upaya mitigasi lanjutan normalisasi distribusi.

Ahad menjelaskan pula, untuk pelaksanaan operasi pasar, Pertamina Patra Niaga bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jember terkait penyaluran LPG 3 kg di lapangan.

"Pelaksanaan operasi pasar ini sudah berlangsung dua hari yang dimulai pada Senin (20/4). Kegiatan operasi pasar hingga hari ini sudah dilaksanakan di lima kecamatan dengan total penyaluran sebanyak 1.500 tabung dengan alokasi per kecamatan sebanyak 300 tabung (menyesuaikan)," katanya.

Kegiatan operasi pasar ini masih akan terus dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Rencana awal akan dilaksanakan di 31 titik kecamatan Kabupaten Jember dengan periode tanggal 20 April sampai dengan 4 Mei 2026.

Dia menegaskan pula, Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk menggunakan LPG sesuai peruntukannya untuk mencapai tujuan bersama LPG subsidi tepat sasaran. Pertamina juga mengimbau masyarakat melakukan pembelian di pangkalan resmi Pertamina agar bisa mendapatkan LPG sesuai HET Rp18 ribu dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.

Menurut dia, masyarakat dapat mengakses titik terdekat lokasi pangkalan pada website https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg.

Pertamina telah menegaskan kembali ke seluruh agen dan pangkalan terkait penyaluran harus tepat sasaran dan senantiasa mengecek secara disiplin terkait penjualan akhir ke konsumen.

"Ketika ada salah satu ketentuan yang tidak dipatuhi oleh pihak agen/pangkalan resmi Pertamina, maka akan diberikan sanksi berupa stop alokasi sampai dengan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU)," ucapnya.

Dalam perkembangan lain, Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) mengungkap maraknya kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di Indonesia. Dari hasil pemantauan terbaru, Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Moh Irhamni, menyebut laporan kasus paling banyak berasal dari Polda Jawa Tengah dan Polda Jawa Timur dalam periode 7–20 April 2026. "Ini terlihat bahwa sebagian besar di Jawa Timur dan di Jawa Tengah ini masih marak," ujar Irhamni di Bareskrim, Selasa (21/4/2026).

Berdasarkan data kepolisian, tercatat 44 laporan polisi (LP) berasal dari Polda Jawa Tengah dan 41 LP dari Polda Jawa Timur. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Angga Raka Prabowo menegaskan peluncuran Buku Saku “0%: Manfaat dan Penerima Dukungan Kesejahteraan” menjadi instrumen penting untuk memastikan program sosial pemerintah tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Angga dalam agenda peluncuran buku saku tersebut di Situation Room, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Angga menjelaskan, buku saku tersebut menjadi panduan komprehensif yang memetakan berbagai program kesejahteraan pemerintah sepanjang siklus hidup masyarakat.

“Ini sebagai panduan bagi kami bagaimana negara hadir kepada seluruh rakyat, dari mulai kandungan hingga akhir hayatnya,” ujarnya dalam forum tersebut.

Menurutnya, kehadiran buku ini juga memudahkan komunikasi kebijakan kepada publik, sekaligus memastikan informasi yang disampaikan akurat dan mudah dipahami.

Angga menekankan, buku saku tersebut merupakan representasi langsung dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam menghapus kemiskinan di Indonesia.

“Pesan yang disampaikan adalah 0%. Apa itu? 0% kemiskinan. Presiden ingin menghilangkan kemiskinan dari Republik Indonesia,” tegasnya.

Dia menambahkan, semangat tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dan nilai keadilan sosial dalam Pancasila.

Dalam pelaksanaannya, Bakom menitikberatkan pada penyampaian informasi yang akurat, program yang berdampak, serta penyaluran yang tepat kepada penerima manfaat.

“Kami harus memastikan setiap kebijakan pemerintah sampai kepada masyarakat penerima manfaat,” kata Angga.

Dia juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis data, termasuk pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar bantuan tidak salah sasaran.

Kisah Nyata: Dari Pemulung ke Bangku Sekolah

Dalam kesempatan tersebut, Angga juga membagikan pengalaman pribadinya mengenai dampak langsung dari program pemerintah. Dia menuturkan pernah menemukan keluarga pemulung di sekitar tempat tinggalnya di Bogor yang memiliki dua anak berusia 8 dan 6 tahun yang belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Angga menjelaskan bahwa melalui program Sekolah Rakyat, anak-anak tersebut kini memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan dan merasakan bangku sekolah.

Selain itu, ia juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis yang mulai dirasakan masyarakat di lapisan terbawah.

“Jadi misalnya tadi saya cerita, di sekitar rumah saya ada sekolah, ternyata sekolah itu 90% anak-anaknya belum tentu makan pagi. Hari ini Alhamdulillah mereka bersyukur bahwa program Makan Bergizi Gratis sudah masuk,” ucapnya.

Melalui Buku Saku “0%”, pemerintah ingin menegaskan komitmennya dalam menghadirkan perlindungan sosial yang menyeluruh, dari sebelum lahir hingga akhir kehidupan.

Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, berbasis data, dan komunikatif, pemerintah berharap target pengentasan kemiskinan ekstrem dapat tercapai secara lebih cepat dan merata di seluruh Indonesia.

“Program ini memastikan bahwa negara hadir sepanjang hayat,” pungkas Angga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemberantasan praktik culas sektor energi berupa penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi menjadi instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Dalam sejumlah pidatonya, Prabowo beberapa kali menyatakan bahwa subsidi harus benar-benar tepat sasaran atau diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Berlandaskan hal tersebut, aparat penegak hukum pun bergerak memburu pelaku penyalahgunaan BBM atau LPG bersubsidi.

Secara data, penanganan perkara yang ditangani oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi mencapai 755 kasus sepanjang 2025 hingga April 2026.

Perinciannya, total pengungkapan pidana penyalahgunaan subsidi yang ditindak sebanyak 658 kasus dengan 583 tersangka pada 2025. Selanjutnya, pada 2026 hingga bulan keempat atau April, kepolisian juga telah menindak 97 kasus di sejumlah wilayah Indonesia dengan 89 tersangka.

Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin mengemukakan bahwa potensi kerugian negara terkait penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi ini mencapai Rp1,26 miliar. Angka tersebut dihitung dari subsidi BBM Rp516 miliar dan LPG bersubsidi Rp749 miliar.

"Tindak kejahatan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200," ujar Nunung di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Adapun, barang bukti yang berhasil diamankan oleh Bareskrim bersama Polda jajaran periode 2025 tersebut sebanyak 1.182.388 liter jenis solar.

Kemudian untuk jenis Pertalite sebanyak 127.019 liter; gas 3 kilo sebanyak 17.516 tabung; gas 5,5 kilogram sebanyak 516 tabung; gas 12 kilogram sebanyak 4.945 tabung; gas 50 kilogram sebanyak 422 tabung; dan 353 truk.

Selanjutnya, pada 2026 hingga April, kepolisian telah menyita barang bukti yang disita mulai dari solar 112.663 liter; gas 3 kilogram adalah 7.096; gas 5,5 kilogram 425 tabung; gas 12 kilogram 3.113 tabung; dan gas 50 kilogram 315 tabung; dan 79 truk.

Tak Ada Toleransi

Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan subsidi BBM maupun LPG.

Diakui Irhamni, saat ini belum ada alat bukti yang mengarah soal pelaku yang berasal dari penyelenggara negara. Oleh sebab itu, sebagian besar pelaku penyalahgunaan BBM maupun LPG masih berasal dari kalangan masyarakat.

Namun demikian, dia memastikan bahwa pemberantasan pelaku penyalahgunaan subsidi ini bakal dilakukan secara maksimal. Bahkan, jika ada anggota yang terlibat bakal ditindak tanpa pandang bulu.

"Jadi semua dibabat habis, apa yang disampaikan oleh Pak Wakabareskrim tadi. Kalau kamu nekat, kita sikat," ujar Irhamni dalam konferensi pers.

Sementara itu, Wakil Komandan Puspom TNI Marsekal Pertama (Marsma) Bambang Suseno pemberantasan penyalahgunaan subsidi ini juga dilakukan di ranah militer.

Dia pun mencontohkan bahwa sejauh ini ada dua prajurit yang diduga terlibat dalam praktik kejahatan ini. Kasus dua prajurit itu pun saat ini tengah diusut oleh Puspom masing-masing wilayah yakni di Jawa Tengah dan Bekasi.

Kemudian, Bambang menambahkan bahwa pihaknya tidak akan melindungi siapapun jika prajurit TNI yang diduga terlibat tindak pidana. Sebab, siapapun prajurit yang melanggar maka bakal ditindak tegas oleh Puspom TNI.

Oleh sebab itu, dia pun meminta kepada yang memiliki informasi yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan BBM agar bisa dilaporkan ke Puspom TNI.

"Kami membuka kesempatan untuk pengaduan bagi rekan-rekan yang mengetahui, silakan, dilaporkan langsung ke Puspom TNI ataupun kepada Pomdam wilayah," ujar Bambang.

Beri Efek Jera

Adapun, para pelaku kasus ini terancam dijerat dengan pasal dugaan penyalahgunaan niaga BBM atau LPG subsidi sebagaimana Pasal 55 UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 (9) UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2/2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda Rp60 miliar.

Di samping itu, Deputi Bidang Analisa dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono mengemukakan bahwa penerapan pasal TPPU bisa memberikan efek jera terhadap pelaku.

PPATK, kata Danang, dapat membantu dari sisi pengungkapan aliran dana dan penelusuran aset pelaku maupun jaringan dalam penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Dengan begitu, perkara ini bisa didorong ke ranah pencucian uang.

"Hal ini untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan memaksimalkan aset, perampasan aset bagi pengembalian kerugian negara," ujar Danang.

Penguatan Rantai Pasok

Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Eko Ricky mengemukakan bahwa pihaknya juga berkomitmen dalam menjaga penyaluran dan distribusi BBM dan LPG bersubsidi agar tepat sasaran.

Menurutnya, perusahaan telah berupaya untuk menjaga pasokan BBM maupun LPG bersubsidi melalui pengawasan terhadap proses distribusi dan mitra PT PPN. Nantinya, apabila ada mitra yang melakukan pelanggaran, maka bakal diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain pengawasan eksternal, Eko juga mengemukakan bahwa perusahaan bakal memberikan sanksi tegas bagi karyawan yang terlibat dalam kejahatan penyalahgunaan subsidi ini.

"Selain itu, juga Pertamina Patra Niaga akan menjatuhkan sanksi tegas, baik itu pembinaan maupun hingga pemutusan hubungan usaha sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Eko dalam konferensi pers di Lapangan Bhayangkara.

Adapun, dia mengimbau agar masyarakat juga ikut terlibat aktif dalam perkara ini. Sebab, perusahaan telah membuka pintu bagi masyarakat yang ingin melaporkan indikasi penyalahgunaan BBM maupun LPG bersubsidi.

Pelaporan itu bisa dilakukan melalui kanal aparat penegak hukum maupun saluran resmi yang dimiliki oleh Pertamina yaitu Pertamina Call Center 135.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengumumkan hasil kesepakatan pemerintah terkait dengan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025—2026, Puan memaparkan bahwa pemerintah harus memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara tepat sasaran dengan data yang akurat.

“DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan terkait permasalahan penonaktifan BPJS Penerima Bantuan Iuran atau PBI dan menghasilkan kesepakatan antara lain, satu, pemerintah agar memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBN secara tepat sasaran dengan data yang akurat,” ujar Puan pada Kamis (19/2/2026).

Selanjutnya, Puan mengatakan pemerintah juga harus melakukan pengecekan dan pemutakhiran data desil dengan data pembanding terbaru. Selain itu, dalam tiga bulan ke depan, pemerintah harus tetap memberikan seluruh layanan kesehatan.

“Dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan tetap untuk dilayani dan iuran penerima bantuan dibayarkan oleh pemerintah,” terang Puan.

Sebagai informasi, pemerintah telah menonaktifkan 11 juta orang peserta PBI. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa terdapat 11.085.286 peserta PBI yang dinonaktifkan berdasarkan SK 3/HUK/2026 Januari 2026 TMT 1 Februari 2026.

Kemensos mengeluarkan 11 juta orang itu dari daftar masyarakat yang berhak menjadi peserta PBI, berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembaruan data dalam DTSEN membuat banyak tidak lagi terdaftar sebagai peserta PBI, tetapi ada pula orang miskin yang semula tidak terdaftar dan kini menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan.

Terdapat 19 latar belakang dari penonaktifan PBI JK tersebut, seperti pindah segmen, meninggal dunia, individu tidak ditemukan, dan bantuan sosial atau bansos tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Namun, penonaktifan kepesertaan itu paling banyak dilakukan sebagai hasil pembaruan peringkat kesejahteraan keluarga, yaitu sebanyak 10.703.364 orang.

Penonaktifan PBI JK ini sempat menuai kontroversi karena para peserta yang dinonaktifkan tidak diberitahu terlebih dahulu. Selain itu, terdapat juga peserta-peserta yang tidak tahu cara melakukan reaktivasi kepesertaan program ini.

Salah satu kasus yang mencuat di publik adalah ketika pasien-pasien cuci darah tidak lagi bisa menjalankan cuci darah karena ternyata kepesertaan mereka telah dinonaktifkan. Padahal, ketidakhadiran pasien dalam pengobatan cuci darah selama beberapa waktu bisa berakibat fatal bagi para pasien tersebut. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa penyelesaian sejumlah persoalan terkait BPJS tidak harus menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres).

Menurutnya, pemerintah saat ini fokus pada koordinasi lintas kementerian untuk membenahi akar masalah, terutama terkait validasi dan pencatatan data penerima bantuan.

Menanggapi pertanyaan soal perkembangan Perpres penghapusan BPJS, Prasetyo menjelaskan bahwa pembahasan baru dilakukan pada pagi hari yang sama dan berjalan secara konstruktif.

“Kan baru dibahas tadi pagi. Tunggu secepatnya, tapi saya kira juga tidak perlu formil menunggu Perpres ya,” ujar Prasetyo, Senin (9/2/2026).

Dia menuturkan, sebelum pembahasan resmi, pemerintah sebenarnya telah melakukan koordinasi untuk menelusuri sumber permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan BPJS. Dari proses tersebut, pemerintah kemudian mencari solusi yang tepat.

“Tadi pagi alhamdulillah diskusinya sangat bagus, konstruktif, dan sudah ada beberapa solusi yang kemudian disepakati menjadi kesimpulan dalam rapat dengan DPR,” katanya.

Prasetyo menegaskan, kebijakan perbaikan dapat dilakukan melalui langkah-langkah administratif di BPJS, Kementerian Kesehatan, maupun Kementerian Sosial, tanpa harus menunggu regulasi baru dalam bentuk Perpres.

Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi saat ini berkaitan dengan pencatatan dan verifikasi data penerima bantuan. Proses verifikasi dilakukan agar subsidi tepat sasaran, namun dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian.

“Dalam proses itu masih ditemukan di desil 6 sampai bahkan desil 10, kurang lebih ada 15 ribu sekian yang seharusnya tidak masuk kategori penerima bantuan iuran, tapi masih tercatat,” jelasnya.

Pemerintah menargetkan pembenahan data tersebut dapat segera dilakukan agar kebijakan jaminan kesehatan dan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Di sisi lain, Prasetyo juga mengungkapkan adanya masyarakat yang justru seharusnya masuk sebagai penerima bantuan, namun belum tercatat. Karena itu, pemerintah saat ini melakukan sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga.

“Ini kan lintas kementerian dan dihadiri juga oleh Kepala BPS,” pungkas Prasetyo.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berhasil menghemat Rp4,9 triliun dengan mengawal penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran.

“BPH Migas telah mengawal dengan baik, distribusi semuanya lancar, dan terdapat penghematan BBM subsidi dan kompensasi negara tahun 2025 sebesar Rp4,982 triliun,” ujar Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Wahyudi menjelaskan bahwa penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak solar atau solar subsidi mencapai 97,49 persen dari kuota yang ditetapkan di dalam APBN 2025. Adapun kuota untuk solar bersubsidi sebesar 18,88 juta KL, sedangkan realisasinya 18,41 juta KL.

Dari penyaluran solar subsidi yang tepat sasaran, pemerintah berhasil menghemat 473,6 ribu KL atau setara Rp2,11 triliun.

Kemudian, untuk realisasi JBT minyak tanah sebesar 507,9 ribu KL atau sebesar 96,75 persen dari kuota yang ditetapkan oleh APBN sebesar 525 ribu KL. Pemerintah menghemat sekitar 17 ribu KL atau setara dengan Rp0,12 triliun.

Penghematan terbesar datang dari penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite tepat sasaran, dengan realisasi penyaluran Pertalite sebesar 28,06 juta KL atau 89,86 persen dari kuota yang ditetapkan di dalam APBN sebesar 31,23 juta KL.

“Untuk JBKP Pertalite terdapat penghematan 3.166.588 KL, setara dengan Rp2,75 triliun,” ujar Wahyudi.

Lebih lanjut, Wahyudi menyampaikan selama 2025, distribusi BBM subsidi dan kompensasi negara semuanya terpenuhi dan lancar.

Hingga akhir 2025, jumlah penyalur BBM satu harga telah mencapai 599 lembaga penyalur, termasuk tambahan 16 SPBU BBM satu harga yang seluruhnya telah beroperasi dan memenuhi target tahun berjalan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG - PT Pusri Palembang yang merupakan anggota holding dari PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan bahwa stok pupuk bersubsidi untuk seluruh wilayah rayon tanggung jawab Pusri pada awal tahun 2026 aman dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung kebutuhan sektor pertanian, hingga 21 Januari 2026 Pusri telah menyiapkan pupuk stok fisik urea bersubsidi sebanyak 21.302,27 ton di Gudang Lini II dan Lini III yang tersebar di rayon PT Pusri Palembang dan pupuk NPK bersubsidi sebanyak 9.334,20 ton di Gudang Lini II dan Lini III yang tersebar di rayon PT Pusri Palembang.

Kesiapan Pusri dalam menyalurkan pupuk bersubsidi mulai 01 Januari 2026 tidak luput dari dukungan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN hingga para pengawas seperti Ombudsman, Satgassus Polri, Satgas Pangan, dan Komisi Pengawas Pupuk & Pestisida (KP3).

Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi, Pusri terus bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan penyaluran yang tepat waktu dan tepat sasaran. Berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah hingga Januari 2026, alokasi pupuk bersubsidi yang disediakan yaitu sebanyak 1.513.630 ton untuk urea dan 367.615ton untuk NPK berdasarkan SK Kepmentan No. 1360 dan SK Kepmentan No. 1397 (Perikanan) Tahun 2026. Hingga 21 Januari 2026 adapun realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di seluruh rayon Pusri tercatat mencapai 101.984 ton untuk urea dan 26.509 ton untuk NPK, yang menunjukkan ketersediaan dan distribusi pupuk diharapkan dapat mencukupi kebutuhan petani.

Disampaikan VP Komunikasi & Administrasi Korporat Pusri, Rustam Effendi bahwa Pusri terus berkomitmen untuk menjaga kestabilan pasokan pupuk demi mendukung keberlanjutan produksi pertanian di Indonesia, serta menjamin pemenuhan kebutuhan petani sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pusri juga memastikan bahwa seluruh distribusi pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mengawasi jalannya distribusi agar tepat sasaran.

“Sebagai produsen, kami pastikan stok pupuk bersubsidi telah tersedia sesuai dengan ketentuan pemerintah. Stok tersebut juga siap ditebus oleh petani terdaftar dengan membawa KTP. Jadi semua petani yang memenuhi syarat dapat langsung menebus pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang telah ditentukan,”

Dengan langkah-langkah ini, Pusri berharap dapat memberikan kontribusi maksimal bagi sektor pertanian Indonesia di tahun 2026, serta mendukung keberlanjutan ketahanan pangan yang optimal.