Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah pejabat negara di Hambalang, Jawa Barat, untuk membahas pengelolaan keuangan dan pengawasan transaksi. Prabowo juga menginstruksikan agar penggunaan anggaran tepat sasaran.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai bagian dari agenda rutin bulanan bersama PPATK. Fokus utama pembahasan meliputi evaluasi transaksi keuangan serta penguatan pengawasan aliran dana guna mendukung transparansi pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, kata Teddy, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan dieksekusi tepat waktu,” tulis Teddy dalam akun instagramnya, dikutip Minggu (3/5/2026).
Dia juga menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Ini adalah komitmen kita untuk memastikan pemerintahan yang transparan dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto juga menggelar rapat terbatas (ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih guna membahas sejumlah isu strategis nasional dengan penekanan pada arah kebijakan pemerintah ke depan.
Salah satu isu yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah masukan dari kalangan pekerja. Pemerintah disebut memberikan perhatian terhadap aspirasi serikat buruh dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari upaya merumuskan kebijakan yang lebih inklusif.
Di samping itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian, terutama terkait optimalisasi peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah. Pemerintah menilai kampus memiliki potensi besar untuk terlibat langsung melalui pemanfaatan kapasitas keilmuan yang dimiliki.
“Terkait pendidikan meliputi pemanfaatan peran perguruan tinggi di Tanah Air untuk turut serta langsung membangun daerahnya terutama melalui pemanfaatan fakultas teknik di perguruan tinggi tersebut,” ujar Teddy.
Upaya ini diharapkan mampu memperkuat keterkaitan antara dunia akademik dan kebutuhan riil pembangunan di daerah. Pemerintah menilai kolaborasi tersebut penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Di sisi lain, pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat luas.
“Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” tandasnya.